Nilai perdagangan indonesia surplus US$1,21 miliar | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, NPI mengalami surplus US$1,21 miliar pada September, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar US$0,29 miliar. Membaiknya surplus NPI berkorelasi terbalik dengan kinerja ekspor dan impor yang sama-sama anjlok. "Ekspor Indonesia September mencapai US$12,51 miliar atau menurun 1,84 persen dibanding ekspor Agustus 2016. Demikian juga dibanding September 2015 menurun 0,59 persen," tulis BPS dalam keterangan resminya, Senin (17/10). Surplus Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) meningkat pada September lalu, meskipun kinerja ekspor dan impor mengalami penurunan. Secara kumulatif, surplus NPI hingga akhir September 2016 mencapai US45,67 miliar, atau bertambah dibandingkan posisi akhir Agustus yang sebesar US$4,38 miliar. Sementara ekspor nonmigas September 2016 tercatat membukukan nilai US$ 11,45 miliar, turun 1,35 persen dibanding Agustus 2016, tetapi naik 2,85 persen jika dibandingkan dengan ekspor September 2015 naik 2,85 persen. Penurunan terbesar ekspor nonmigas September 2016 terhadap Agustus 2016 terjadi pada perhiasan/permata sebesar US$ 137,0 juta (25,49 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada benda-benda dari besi dan baja sebesar US$94,3 juta (94,37 persen). Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2016 mencapai US$ 104,36 miliar atau menurun 9,41 persen dibanding periode yang sama tahun 2015, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 94,66 miliar atau menurun 6,09 persen. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-September 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$18,86 miliar (18,07 persen), diikuti Jawa Timur US$13,96 miliar (13,38 persen) dan Kalimantan Timur US$9,92 miliar (9,50 persen). Berdasarkan sektoral, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-September 2016 turun 3,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2015, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 17,97 persen, demikian juga ekspor hasil pertanian turun 17,44 persen. Impor nonmigas September 2016 mencapai US$9,55 miliar atau turun 9,77 persen jika dibandingkan Agustus 2016. Demikian pula apabila dibandingkan September 2015 turun 0,95 persen. Secara kumulatif nilai impor Januari–September 2016 mencapai US$ 98,69 miliar atau turun 8,61 persen dibanding periode yang sama tahun 2015. Kumulatif nilai impor terdiri dari impor migas US$ 13,74 miliar (turun 29,19 persen) dan nonmigas US$ 84,95 miliar (turun 4,10 persen). Sementara untuk impor, pada September lalu hanya membukukan nilai US$11,3 miliar atau turun 8,78 persen jika dibandingkan dengan Agustus 2016, demikian pula jika dibandingkan September 2015 turun 2,26 persen. Impor migas September 2016 mencapai US$ 1,74 miliar atau turun 2,97 persen jika dibandingkan Agustus 2016, demikian pula apabila dibandingkan September 2015 turun 8,88 persen. Nilai impor golongan bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–September 2016 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 9,80 persen dan 12,66 persen. Sebaliknya impor golongan barang konsumsi meningkat 12,80 persen. Tiga negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari–September 2016 adalah Tiongkok dengan nilai US$ 21,99 miliar (25,88 persen), Jepang US$ 9,48 miliar (11,16 persen), dan Thailand US$ 6,64 miliar (7,81 persen). Impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 21,82 persen, sementara dari Uni Eropa 9,17 persen. Peningkatan impor nonmigas terbesar September 2016 adalah golongan serealia US$ 39,0 juta (19,17 persen), sedangkan penurunan terbesar adalah golongan mesin dan peralatan mekanik US$ 98,9 juta (5,17 persen) Tertinggi 13 Bulan, Neraca Perdagangan RI September Surplus | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Neraca perdagangan Indonesia pada September 2016 tercatat surplus sebesar USD1,22 miliar dengan komposisi ekspor USD12,51 miliar dan impor USD11,30 miliar. Angka ini merupakan surplus tertinggi sejak 13 bulan terakhir. Penurunan terjadi pada ekspor, pada komoditas migas (minyak dan gas bumi) yakni 6,78% dan nonmigas 1,35% dibanding Agustus 2016. Secara bulanan, penurunan tertajam terjadi pada perhiasan dan permata sebesar USD137 juta atau 25,49%. Sedangkan untuk neraca perdagangan Januari-September 2016 juga surplus USD5,67 miliar, dengan ekspor yakni USD104,36 miliar dan impor USD98,69 miliar. "Meski surplus sepanjang Januari-September, namun ternyata angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu, lantaran ekonomi global yang belum membaik," kata Kepala BPS, Suhariyanto, Jakarta, Senin (17/10/2016). "Menurut negara, impor nonmigas terbesar yakni Tiongkok 25,88%, atau USD21,99 miliar atau 25,88%, Jepang 11,16% atau USD9,48 miliar, dan Thailand 7,82% atau USD6,64 miliar. Untuk ASEAN USD18,53 miliar dan Uni Eropa USD7,79 miliar," pungkas Suhariyanto. Sementara impor pada migas turun 2,97%, dan nonmigas turun 9,77%. Penurunan terbesar secara bulanan juga terjadi pada mesin dan peralatan mekanik USD98,9 juta atau 5,17%, di sisi lain Untuk pangsa ekspor nonmigas terbesar, pertama masih Amerika Serikat, disusul oleh China dan Jepang. "Untuk Amerika Serikat, sebesar 12,24% atau USD11,59 miliar. China 10,26% atau USD97,1 miliar. Dan Jepang 10,07% atau USD9,53 miliar. Untuk ASEAN, sebesar USD20,81 miliar dan Uni Eropa USD10,43 miliar," paparnya. Meski Ekspor Turun, Neraca Perdagangan September Surplus US$ 1,21 M | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa "Ekspor Indonesia September mencapai US$ 12,51 miliar atau menurun 1,84 persen dibanding ekspor Agustus 2016. Demikian juga dibanding September 2015 menurun 0,59 persen," kata keterangan resmi BPS yang dipublikasikan, Senin (17/10).
Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2016 mencapai US$ 104,36 miliar atau menurun 9,41 persen dibanding periode yang sama tahun 2015, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 94,66 miliar atau menurun 6,09 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia bulan September surplus US$ 1,21 miliar menyusul ekspor September 2016 mencapai US$ 12,51 miliar yang lebih besar dari impor September US$ 11,30 miliar. Sementara ekspor nonmigas September 2016 mencapai US$ 11,45 miliar, turun 1,35 persen dibanding Agustus 2016, adapun dibanding ekspor September 2015 naik 2,85 persen. Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat September 2016 mencapai angka terbesar yaitu US$ 1,36 miliar, disusul Tiongkok US$ 1,35 miliar dan Jepang US$ 1,11 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,28 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$ 1,22 miliar. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-September 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$ 18,86 miliar (18,07 persen), diikuti Jawa Timur US$13,96 miliar (13,38 persen) dan Kalimantan Timur US$9,92 miliar (9,50 persen). Penurunan terbesar ekspor nonmigas September 2016 terhadap Agustus 2016 terjadi pada perhiasan/permata sebesar US$ 137,0 juta (25,49 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada benda-benda dari besi dan baja sebesar US$94,3 juta (94,37 persen). Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-September 2016 turun 3,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2015, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 17,97 persen, demikian juga ekspor hasil pertanian turun 17,44 persen. Sementara nilai impor Indonesia September 2016 mencapai US$ 11,30 miliar atau turun 8,78 persen apabila dibandingkan Agustus 2016, demikian pula jika dibandingkan September 2015 turun 2,26 persen. Impor nonmigas September 2016 mencapai US$ 9,55 miliar atau turun 9,77 persen jika dibandingkan Agustus 2016. Demikian pula apabila dibandingkan September 2015 turun 0,95 persen. Secara kumulatif nilai impor Januari–September 2016 mencapai US$ 98,69 miliar atau turun 8,61 persen dibanding periode yang sama tahun 2015. Kumulatif nilai impor terdiri dari impor migas US$ 13,74 miliar (turun 29,19 persen) dan nonmigas US$ 84,95 miliar (turun 4,10 persen). Impor migas September 2016 mencapai US$ 1,74 miliar atau turun 2,97 persen jika dibandingkan Agustus 2016, demikian pula apabila dibandingkan September 2015 turun 8,88 persen. Nilai impor golongan bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–September 2016 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 9,80 persen dan 12,66 persen. Sebaliknya impor golongan barang konsumsi meningkat 12,80 persen. Tiga negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari–September 2016 adalah Tiongkok dengan nilai US$ 21,99 miliar (25,88 persen), Jepang US$ 9,48 miliar (11,16 persen), dan Thailand US$ 6,64 miliar (7,81 persen). Impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 21,82 persen, sementara dari Uni Eropa 9,17 persen. Peningkatan impor nonmigas terbesar September 2016 adalah golongan serealia US$ 39,0 juta (19,17 persen), sedangkan penurunan terbesar adalah golongan mesin dan peralatan mekanik US$ 98,9 juta (5,17 persen) Rifan Financindo
0 Comments
profesi dengan penghasilan di atas rata-rata akan kena pajak | PT Rifan Financindo BerjangkaWP yang siap dijaring ialah WP besar, UMKM, dan pribadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pihaknya telah melakukan analisis dan pemetaan seluruh jenis profesi yang masih berpotensi mengikuti amnesti pajak. Berdasarkan data nomor induk kependudukan (NIK), tercatat ada 14.963 pengacara, tapi baru 1.968 yang memiliki NPWP, 105 sudah ikut amnesti pajak, sedangkan 1.863 sisanya belum. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan beberapa strategi untuk menjaring para wajib pajak (WP) yang belum ikut serta dalam amnesti pajak yang memasuki periode II. Ia mencontohkan, misalnya, profesi pengacara. Menurut Menkeu, pihaknya juga akan menjaring WP dengan menggunakan pendekatan melalui komunikasi secara intensif kepada WP yang khusus/besar (prominent). Bagi yang bukan WP prominet, lanjut dia, pihaknya akan melakukan analisis terhadap data kepemilikan aset yang dimiliki. "Bagi WP profesi, dengan penghasilan sebulan di atas rata-rata masyarakat umum, akan dilakukan pendekatan melalui asosiasi profesi terkait, misalnya, asosiasi untuk profesi notaris, seniman, pengacara, konsultan pajak, akuntan, dan konstruksi, dengan didukung data eksternal dan internal yang dimiliki Ditjen Pajak," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin. Hal ini, tambah Sri Mulyani, semata-mata dilakukan bukan hanya untuk mendapat tebusan, melainkan juga mendorong agar UMKM berpindah dari sektor informal ke sektor formal. "PNS golongan III ke atas juga wajib ikut amnesti pajak. Kami sudah lakukan identifikasi profesi dengan potensi peningkatan basis pajak, siapapun itu baik PNS, selebritas, dokter, dan lainnya, dengan penghasilan di atas rata-rata, tapi belum taat pajak," tutur Sri Mulyani. Sementara itu, bagi para WP UMKM, akan dilakukan pendekatan melalui asosiasi UMKM dan menggunakan upa-ya persuasif massal dan terarah. Lebih jauh, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, sampai 12 Oktober 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya penambahan 17.288 wajib pajak (WP) baru yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) setelah adanya program amnesti pajak. "Saya optimistis semua WP baru itu nanti akan ikut amnesti pajak, terutama di periode kedua ini, sebab kebanyakan WP baru ialah UMKM," tutur Ken. Secara total, tercatat ada 20.482 WP baru apabila terhitung sejak 1 Januari 2016. Giliran PNS, Pejabat dan Direksi BUMN Jadi Target Tax Amnesty | PT Rifan Financindo Berjangka Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengintruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menginventarisasi jumlah Pegawai Negari Sipil (PNS) golongan III di seluruh Indonesia. Instruksi ini terkait dengan ajakan Sri Mulyani terhadap PNS dan pejabat negara untuk ikut serta program amnesti pajak. "PNS untuk golongan III ke atas sudah saya minta untuk diinvetarisir di seluruh Indonesia," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jumat (14/10). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , dari 68 Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada di Indonesia, baru 14 orang yang ikut amnesti pajak. "Kami juga akan melihat para pejabat negara karena ada pejabat negara juga yang ikut amnesti pajak seperti Gubenur dan Wakil Gubernur," ujarnya. Menurut Sri Mulyani, keikutsertaan dalam program amnesti pajak merupakan langkah awal bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Bagi negara, amnesti pajak bisa memperbaiki data basis pajak yang penting untuk proyeksi penerimaan di masa mendatang. Sebagai informasi, hingga pukul 17.00 sore ini, jumlah peserta amnesti pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta ada 411.000 wajib pajak dengan uang tebusan yang dibayarkan sebesar Rp93, 68 triliun dari nilai harta yang diungkap sebesar Rp3.841,64 triliun. Selain itu, DJP juga mengincar Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari 3.198 orang yang menduduki jabatan itu yang ikut amnesti pajak baru 571 orang. "Kami berharap jumlah individual akan makin banyak yang ikut tax amnesty," ujarnya. Pesan Sri Mulyani Terkait Pelaksanaan Tax Amnesty Periode II | PT Rifan Financindo Berjangka Menurut data yang sudah dirinci oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Juli 2016 jumlah Surat Pelaporan Harta (SPH) yang terkumpul 342 SPH, untuk Agustus 21.758 SPH dan September meningkat pesat yakni 376.311 SPH.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II yang dimulai sejak Oktober-Desember 2016 diharapkan pola pelaksanaannya lebih merata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak ingin seperti periode pertama yang menumpuk pada bulan terakhir. Meski begitu dia mengaku cukup mengerti kenapa pada periode I peserta banyak yang membludak di akhir September. Hal ini lantaran pada Juli, menurutnya masyarakat masih mencoba memahami dan mencerna tentang Undang-undang (UU) tax amnesty, karena baru saja disahkan. "Kami sebenarnya berharap untuk tahap kedua ini, polanya jadi lebih merata, jadi tidak hanya terkonsentrasi kepada Desember nantinya, tapi bisa mulai Oktober ini atau November," kata Sri Mulyani di Jakarta. "Namun Agustus juga masih belum, sangat sedikit. Kemudian baru September yang pesat. Ini karena dulu alasannya adalah, mereka masih lakukan pemerikasaan, dan kelengkapan dan lain-lainnya. Sehingga mereka baru bisa mencapai itu di September," papar dia. "Itu dengan rata-rata perharinya 1.066 SPH dan uang tebusannya sampai saat ini Rp342 miliar," pungkasnya. PT Rifan Financindo Mereka kedapatan menangkap ikan menggunakan jaring trawl | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Terbaru, Kapal KP HIU 3214 Milik Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Batam, berhasil menangkap tiga kapal yang sedang mengambil ikan di kawasan zona ekonomi ekslusif Indonesia Selasa lalu, 11 Oktober 2016. Kemudian, KM Karang 6 asal Vietnam berbendera Malaysia, ditangkap bersama 21 awak kapal warga negara Vietnam. Serta KM JMS 00637 asal Vietnam berbendera Malaysia, dengan jumlah awak kapal 5 warga negara Vietnam. Aksi pencurian ikan terus dilakukan kapal berbendera asing di perairan Indonesia. Walaupun pemerintah sudah tegas menenggelamkan kapal yang kedapatan menangkap kekayaan laut secara ilegal, atau dikenal dengan illegal fishing. Kapal ikan asing ini adalah KM Murkhan 5 asal Vietnam berbendera Malaysia, ditangkap bersama 22 awak kapal warga negara Vietnam. Kini ketiga kapal dan awak mereka sudah ditahan di pangkalan PSDKP Barelang jembatan II, Batam. Mereka diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf (b), pasal 92 juncto pasal 26 ayat (1), pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat(2), pasal 85 juncto pasal 9 ayat (1), UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, juncto Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman enam tahun, dengan denda 20 miliar.” Hal ini kerap membuat mereka berani mengambil ikan hingga masuk mendekati pulau-pulau terluar di sekitar Kepulauan Riau. "Kapal ini kemarin ditangkap sudah dekat dengan pulau di Bintan, Kepulauan Riau, dengan hasil tangkapan kurang lebih tiga ton," katanya. Menurutnya kapal ikan asing masih berani melakukan kegiatan ilegal, karena merasa didukung mafia yang berada di negeri mereka. "Kapal bendera Malasya, tapi ABK dari Vietnam, dan pengakuan ABK mereka menjual ikan di Malasya. Tentu ada mafia yang ikut terlibat di dalamnya," ujarnya. Mereka ditangkap karena mencuri ikan menggunakan jaring trawl tanpa dilengkapi dokumen sah dari Pemerintah RI. "Kapal ini juga ditangkap tangan oleh kapal patroli kita saat sedang melakukan pencurian ikan dengan alat trawl yang jelas-jelas dilarang oleh Pemerintah Indonesia " ujar kepala Pangkalan PSDKP Batam Akhmadon, Jumat, 14 Oktober 2016. Anak Buah Susi Tangkap 7 Kapal Asing di Perairan Kepri dan Sulawesi Utara | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Penangkapan kapal ilegal tersebut dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 014 terhadap 3 kapal asing berbendera Malaysia dengan 48 Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) perairan Kepulauan Riau, pada tanggal 11 Oktober 2016. Sementara untuk 4 kapal lainnya ditangkap oleh KP. Orca 03 di WPP RI sekitar perairan Miangas, Sulawesi Utara pada tanggal 7 dan 12 Oktober 2016 dengan jumlah ABK sebanyak 30 orang yang diduga warga negara Filipina. Selanjutnya keempat kapal tersebut di kawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum oleh PPNS Perikanan. Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap 7 kapal asing ilegal di dua lokasi yang berbeda pada tanggal 7-12 Oktober 2016. Hal ini disampaikan oleh, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang juga menjabat Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (14/10/2016). "Ketiga kapal yang ditangkap yaitu KM. Karang (6 GT, 56 ABK), KM. PAV 4543 (GT 50, 10 ABK), dan KM. Murkhan (5 GT, 24 orang). Selanjutnya kapal yang menggunakan alat tangkap pair trawl beserta ABK dikawal menuju ke Satuan Kerja PSDKP Batam untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan," sebut keterangan tertulis Sekjen KKP, Jumat (14/10/2016). Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menyampaikan himbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi pemberian KTP Indonesia kepada ABK asing. Susi juga mengharapkan pihak kepolisian untuk terus bekerjasama dengan KKP untuk melakukan pengembangan kasus tersebut dan menangkap siapapun yang terlibat. Selain itu, PPNS Perikanan juga akan mendalami adanya kemungkinan ABK yang diduga warga negara Filipina namun mengantongi KTP Indonesia sebagaimana ditemukan terhadap 8 ABK kapal ilegal Filipina yang ditangkap pada akhir September lalu. Seperti diketahui, KKP juga baru saja berhasil menangkap 8 kapal asing ilegal di perairan Sulawesi pada akhir bulan September lalu. KKP Beri Izin Kapal Penyangga Transhipment Di Bitung | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat "Beberapa waktu lalu, waktu Menteri Perikanan dan Kelautan datang ke Sulut, langsung mengeluarkan izin bahwa diperbolehkan kapal penyangga untuk penangkapan ikan," kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulut Ronald Sorongan di Manado, Kamis (13/10/2016).
Sehingga, katanya, dari perjuangan pemerintah Provinsi tersebut maka diberikanlah izin tersebut. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI telah memberikan izin kapal penyangga transshipment untuk industri perikanan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dia mengatakan hal ini karena perjuangan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang langsung mempresentasikan keberadaan Sulut kepada Menteri Susi Pujiastuti. Asosiasi Pengusaha Kapal Perikanan Indonesia (APKPI) Sulawesi Utara (Sulut) Robby Walukow mengatakan pihaknya tidak mampu memenuhi persyaratan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang harus dipenuhi oleh pengusaha kapal perikanan daerah tersebut. Memang harus diakui izin tersebut masih belum efisien bagi nelayan dan industri perikanan di Sulut dan harus mencari solusi yang lebih tepat. Menurut Walukow, dua persyaratan yang sulit dipenuhi yaitu setiap kapal harus memiliki dua CCTV dan dalam tiga kapal penangkap ikan hanya ada satu kapal pengangkut. Tapi, katanya, izin yang dikeluarkan KKP, dalam peraturan pemerintah soal tiga kapal penangkap dan satu kapal angkut yang berarti sama dengan tiga eskavator dan hanya satu dump truck. Dia memberikan contoh, misalnya proyek pembukaan lahan seperti satu alat berat eskavator, akan ada puluhan "dump truck" pengangkut tanah yang turun di dalam operasional pengangkutan tanah. Ia mengatakan, persyaratan itu tidak mungkin dilaksanakan karena tidak berimbang antara kebutuhan alat pengangkut dan hasil tangkapan. Pihaknya mengharapkan, Menko Kemaritiman dapat memberikan kepedulian kepada para pengusaha perikanan dan nelayan, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di Kota Bitung. Kondisi kapal-kapal penangkap ikan, kata Walukow, semakin memprihatinkan karena tidak beroperasi lagi sejak dua tahun terakhir. Rifan Financindo Pasokan listrik ke Jakarta sudah aman | PT Rifan Financindo Berjangka Pasokan listrik ke Jakarta sudah aman, namun Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET), Gardu Induk (GI), dan transmisi yang mengalirkan listrik ke Jakarta sudah kelebihan beban. Hanya 1 GITET yang masih sangat aman atau di bawah 70%, yaitu Balaraja. KIT Priok, Muara Karang, dan Depok masih cukup ideal, punya cukup ruang untuk menanggung pengalihan beban apabila ada GITET lain yang mengalami gangguan. Meski kondisinya relatif lebih baik dibanding provinsi-provinsi lainnya, DKI Jakarta juga belum bebas dari masalah pemadaman listrik alias byar pet, tapi penyebabnya bukan defisit listrik. Ada 11 GITET yang mendistribusikan listrik ke Jakarta, yaitu GITET Cilegon, Bekasi, Cawang, Depok, Cibinong, Gandul, KIT Muara Karang, Kembangan, KIT Lontar, Balaraja, dan KIT Priok. 7 dari 11 GITET sudah kelebihan beban (overload). Untuk mengurangi beban di masing-masing GITET itu, PT PLN (Persero) hari ini mulai membangun GITET Lengkong 500 kV berkapasitas 2 x 500 MVA di di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Tangerang-Banten. Selain itu akan dibangun juga GITET Tambun dalam waktu dekat. Kedua GITET yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2018 ini dapat mengurangi beban di masing-masing GITET hingga tinggal 60%. Sedangkan GITET lain sudah sangat tinggi bebannya, di atas 80%, bahkan GITET Cawang bebannya sampai 99%. Kondisi ini berbahaya karena pemadaman listrik tak terhindarkan ketika ada sedikit saja gangguan di salah satu GITET. "Setelah GITET Lengkong ini akan efektif juga GITET Tambun, kontrak pembangunannya juga sudah ditandatangani, hari ini pembebasan lahan tuntas, kapasitasnya juga 2 x 500 MVA. Mudah-mudahan beban GITET bisa kita turunkan ke rata-rata 60% dengan masuknya 2 GITET ini, Lengkong dan Tambun. Masing-masing selesai 500 hari, pertengahan 2018 selesai," papar Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN, Murtaqi Syamsuddin, saat groundbreaking GITET Lengkong di Tangerang, Jumat (14/10/2016). Semuanya harus selesai pada Mei 2019. "Kalau GITET Duri Kosambi, Muara Karang, Priok, Muara Tawar, harus selesai bersamaan dengan PLTU Jawa II. 30 bulan sejak signing loan, jadi Mei 2019. Pembangkitnya kita bangun, transmisi dan GITET-nya juga kita bangun," pungkasnya. Selain 2 GITET itu, akan dibangun juga GITET Kembangan, Duri Kosambi, Tanjung Priok, dan Muara Tawar. Tambahan GITET ini juga untuk menampung tambahan pasokan listrik ke Jakarta, yaitu dari PLTGU Muara Karang Ekstensi 500 MW, PLTGU Muara Tawar 600 MW, dan PLTU Jawa II 1 x 800 MW. "Setelah GITET Lengkong dan Tambun, kita tuntaskan GITET Kembangan 2 x 500 MVA, Duri Kosambi 2 x 500 MVA, Tanjung Priok, terus Muara Tawar. Ini bagian dari Looping Jakarta, itu akan membentuk loop 500 kV di Jakarta, ini akan memperkuat kelistrikan di Jakarta. Kira-kira ada 6.000 MVA yang harus kita selesaikan dalam 3 tahun ke depan," ungkap Murtaqi. PLN optimistis GITET Lengkong dan Tambun bisa selesai tepat waktu pada 2018 karena pembebasan lahan sudah beres. Kendala terbesar telah terlewati. "Pembebasan lahan untuk Lengkong dan Tambun sudah clear. Untuk distribusi saya asumsikan tidak ada masalah," tuturnya. Dengan beroperasinya GITET Lengkong dan GITET Tambun pada 2018, Jakarta bisa bebas dari pemadaman listrik. Sebagai gambaran, bila terjadi gangguan di GITET Balaraja, listrik bisa dialihkan ke GITET Lengkong yang masih punya ruang 40% dari kapasitasnya. Dengan begitu, listrik tetap mengalir ke pelanggan, tak perlu dilakukan pemadaman. "Sudah bisa kita manuver, kita sudah nambah 1.000 MVA di Balaraja, itu mengurangi beban. Besok kita operasikan di Cawang 500 MVA. Lengkong dan Tambun juga akan mengurangi lagi. Misalnya ada gangguan di Balaraja, bisa kita alihkan ke Lengkong, ke Duri Kosambi," ujar Murtaqi. GITET Lekong Resmi Dibangun | PT Rifan Financindo Berjangka Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Murtaqi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syamsuddin melakukan peresmian pengoperasian dan groundbreaking pembangunan GITET tersebut di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Tangerang-Banten. Pembangunan GITET-GITET 500 kV ini yang merupakan Perkuatan Sistem Jakarta dan sekitarnya yang dikenal dengan proyek Looping Jakarta. Guna meningkatkan kehandalan jaringan transmisi di Jakarta Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Lekong resmi dibangun. GITET 500 kV Lengkong dengan kapasitas 2x500 MVA, yang hari ini dicanangkan pembangunannya yang merupakan bagian dari pembangunan 6 GITET yang akan memperkuat sistem kelistrikan Jakarta yaitu GITET Kembangan, GITET Duri Kosambi, GITET Muara Karang, GITET Priok, GITET Muara Tawar. Dibangun di atas tanah seluas 15 hektar, GITET 500 kV Lengkong ditargetkan selesai pada pertengahan 2018. Dengan selesainya pembangunan keenam GITET ini maka diharapkan sistem kelistrikan Jakarta mampu menyediakan tambahan kebutuhan energi listrik bagi pelanggan listrik dikota Jakarta dan sekitarnya. "Arti listrik bagi masyarakat dan perekonomian, untuk itu percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Murtaqi dalam sambutannya. Murtaqi menambahkan, proyek GITET 500 kV Lengkong ini merupakan salah satu rangkaian dari Program 35.000 MW yang saat ini tengah digarap oleh PLN bersama kontraktor swasta dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi sebagai salah satu perwujudan nawacita dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adapun pelaksana proyek ini adalah PT Perfect Circle Engineering. Sementara itu, terkait dengan permasalah kesiapan tanah, pihak Kontraktor dan PLN telah menyelesaikan landclearing dan siap melakukan pembangunan tahap konstruksi. Bangun GITET Lengkong, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Jakarta | PT Rifan Financindo Berjangka Direktur PLN Regional Jawa Bagian Barat, Murtaqi Syamsuddin, mengatakan GITET Lengkong akan memperkuat sistem kelistrikan di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Kontrak Pembangunan GITET 500 kV Lengkong ditandatangani pada 18 Agustus 2016.
Murtaqi menuturkan, GITET yang hari ini dicanangkan pembangunannya merupakan bagian dari pembangunan 6 GITET yang akan memperkuat sistem kelistrikan Jakarta yaitu GITET Kembangan, GITET Duri Kosambi, GITET Muara Karang, GITET Priok, GITET Muara Tawar. Pembangunan GITET-GITET 500 kV ini memperkuat sistem Jakarta dan sekitarnya yang dikenal dengan proyek Looping Jakarta. PT PLN (persero) membangun Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Lengkong dengan kapasitas 2x500 MVA. Adapun lokasi pembangunan GITET Lengkong di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten. "Nilai kontrak sebesar Rp 389 miliar menggunakan pendanaan yang berasal dari anggaran PLN tahun 2016," kata Murtaqi ditemui usai peresmian groundbreaking di Cisauk, Jumat (14/10). Dikatakannya GITET Lengkong dibangun di atas tanah seluas 15 hektar. Proyek ini ditargetkan selesai pada awal 2018 dengan pelaksana PT Perfect Circle Engineering. Sementara itu, terkait dengan permasalah kesiapan tanah, pihak Kontraktor dan PLN telah menyelesaikan landclearing dan siap melakukan pembangunan tahap konstruksi. "Dalam 500 hari bisa beroperasi," ujarnya. "Dengan selesainya pembangunan keenam GITET ini maka diharapkan sistem kelistrikan Jakarta mampu menyediakan tambahan kebutuhan energi listrik bagi pelanggan listrik di kota Jakarta dan sekitarnya," tuturnya. Murtaqi menambahkan, proyek GITET Lengkong ini merupakan rangkaian dari Program 35.000 MW yang saat ini tengah digarap oleh PLN bersama kontraktor swasta dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi sebagai salah satu perwujudan nawacita dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. PT Rifan Financindo Bank Mandiri Mengambil Laba Perseroan untuk atasi kredit macet | PT Rifan Financindo Cabang PekanbaruSiddik Badrudin, Direktur Risk And Complience Bank Mandiri mengatakan, dana cadangan sebesar Rp15 trilun itu diambil dari laba perseroan guna mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat kredit macet. Strategi ini diambil perseroan sebagai respons atas perlambatan ekonomi yang diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Di samping menyisihkan dana cadangan, lanjut Siddik, Bank Mandiri juga berupaya melakukan restrukturisasi kredit nasabah yang bermasalah. PT Bank Mandiri Tbk menyiapkan dana siaga sebesar Rp15 triliun guna mengantisipasi melonjaknya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tahun ini. Alokasi dana cadangan tersebut mempertimbangkan risiko kredit macet yang berpotensi meningkat akibat perlambatan ekonomi global dan domestik. "Pencadangan tetap sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pencadangan sampai Rp15 triliun full year," ujar Siddik, Kamis (13/10). siddik mengakui, cukup sulit bagi bank Mandiri untuk menurunkan rasio NPL menjadi di bawah 3 persen hingga kuartal terakhir tahun ini. Pasalnya, beberapa sektor yang menjadi sasaran kredit bank berlogo pita kuning itu rata-rata masih mengalami perlambatan, seperti komoditas dan pertambangan. "Tapi ini juga tergantung dari seberapa cepat dari pemulihan di perekonomian Indonesia di 2017. Dan perekonomian Indonesia juga tergantung dari ekonomi global. Kalau misalnya global ekonomi membaik, saya kira ekonomi kita akan membaik," jelasnya. Pada periode yang sama, biaya pencadangan Bank Mandiri juga naik menjadi Rp9,9 triliun, dari sebelumnya Rp4 triliun. Adapun laba operasional sebelum pencadangan Mandiri semester I 2016 sebesar Rp19,3 triliun atau tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Pada semester I 2016, laba Mandiri turun 28,7 persen menjadi Rp7,08 triliun, dari pencapaian kuartal I tahun lalu Rp9,92 triliun. Penurunan laba terjadi salah satunya akibat naiknya NPL, dari 2,43 persen menjadi 3,86 persen. Pembiayaan Proyek Pemerintah Menyumbang NPL Terbesar ke Bank Jatim | PT Rifan Financindo Cabang Pekanbaru Direktur Utama BJTM R Soeroso mengatakan, penyumbang terbesar NPL gross Bank Jatim berasal dari proyek pemerintah yang pembayarannya mengalami ketersendatan. Untuk NPL nett, BJTM mencatatkan angka sebesar 1,04 persen. "NPL kita kalau dilihat gross memang besar, tetapi secara nett 1,04 persen," terangnya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) sepanjang kuartal lll 2016 (unaudited) mencatatkan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross sebesar 4,92 persen. "Yang paling tinggi di kredit standby loan, proyek-proyek yang dilakukan pemerintah, terkendala pembayarannya, proyek sudah selesai tetapi pembayarannya belum," ujar Soeroso di Jakarta, Kamis (13/10/2016). "Kami akan mengambil langkah seperti, debitur-debitur bermasalah kami minta untuk menambah agunan, dan debitur yang nakal akan kita pailitkan," tandas Soeroso. Adapun strategi yang akan diterapkan perseroan dalam menekan NPL di waktu mendatang yakni mulai dari penambahan agunan sampai ke pemailitan jika kredit masih macet. Kredit Tumbuh Tipis, Laba Bank Jatim Tetap Naik 20% | PT Rifan Financindo Cabang Pekanbaru Direktur Utama Bank Jatim R. Soeroso mengatakan performa tersebut didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp29,62 triliun atau meningkat 1,33 %.
Sedangkan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) ada di level 4,9% (gross) dan 1,4% (nett). Soeroso mengatakan ke depan perseroan akan menekan pencadangan agar laba bisa lebih tinggi. Caranya dengan menaikkan persentase agunan dari 20% menjadi 50%. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) mencatatkan perolehan laba bersih Rp836,58 miliar pada kuartal III/2016, meningkat 20,11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dia menjelaskan pencadangan hingga kuartal III cukup tinggi karena kredit yang masuk kategori bermasalah di periode itu langsung dimasukkan ke collect 5. "Kalau sudah tidak kooperatif kami lelang atau pailitkan. Dengan begitu kami bisa cari harta lainnya.” "Meskipun kondisi ekonomi belum terlalu bagus, kami tetap tumbuh. Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) juga naik Rp2,54 triliun, naik 6,86%," katanya usai analyst meeting di Jakarta pada Kamis (13/10/2016). PT Rifan Financindo Perkiraan ekonomi global berubah | PT Rifan Financindo Cabang Surabaya Dilansir dari laman CNBC, pada Jumat 14 Oktober 2016, Dow Jones Industrial Average turun 184,25 di posisi terendah setelah pada sesi awal ditutup turun 45 poin. Pelemahan itu didorong oleh turunnya saham Goldman Sachs. Buruknya data ekonomi China terlihat dari anjloknya ekspor negara tersebut sebesar 10 persen pada bulan lalu, sementara impor turun sebesar 1,9 persen. Atas kondisi itu pasar ekuitas di Asia pun ditutup bervariasi, di mana Shanghai komposit dan indeks Hang Seng jatuh 1,61 persen. Indeks saham utama Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada Kamis 13 Oktober 2016, setelah investor memperhatikan data yang kurang baik dari China, kenaikan harga minyak dan kemungkinan kenaikan suku bunga sentral AS. Kemudian, untuk Indeks S&P 500 pada penutupan kemarin juga tercatat tutun 0,3 persen, yang didorong pelemahan terbesar pada sektor keuangan yang jatuh hingga 1,1 persen. Sedangkan, Indeks komposit Nasdaq juga underperformed yang jatuh sekitar 0,5 persen. Kepala Analis Pasar The Lindsey Group, Peter Boockvar, mengatakan, perdagangan global yang lemah memang menjadi kejutan tapi yang sudah diperkirakan sebelumnya, ekonomi makro China memang menjadi sorotan dunia karena pengaruhi aktivitas ekonomi global. Adapun pelemahan saham-saham utama AS tersebut adalah Dow Jones Industrial Average turun 45,26 poin, atau 0,25 persen, menjadi ditutup pada level 18.098,94, yang disebabkan oleh saham Chevron dan Merck yang turun. Selain itu, setelah kemarin pasar mengantisipasi suku bunga dengan naiknya imbal hasil surat utang, Kamis lalu imbal hasil obligasi global mulai mereda. Seperti yield surat utang AS dua tahun menjadi sebesar 0,83 persen, dan 10 tahun menjadi turun ke 1,74 persen. Lalu, Indeks S&P 500 ditutup turun 6,63 poin, atau 0,31 persen, menjadi berakhir di level 2.132,55, dengan enam saham sektor keuangan memimpin pelemahan dan pelemahan saham utilitas.. Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang secara luas dianggap sebagai ukuran terbaik dari ketakutan di pasar, diperdagangkan mendekati 16,5, naik 3,7 persen. Dan volume perdagangan Kamis mencapai 859,2 juta unit, dengan volume komposit mencapai 3,4 miliar unit saham. Sedangkan, indeks komposit Nasdaq tergelincir 25,69 poin, atau 0,49 persen, menjadi ditutup pada level 5.213,33. BURSA ASIA 14 OKTOBER: Jelang Rilis Data Inflasi China, Indeks MSCI Turun 0,2% | PT Rifan Financindo Cabang Surabaya Indeks MSCI Asia Pacific tergelincir 0,2% pada pukul 09.36 pagi waktu Tokyo (pkl. 07.36 WIB), sementara indeks Topix Jepang turun 0,2%. Data tersebut dirilis tak lama setelah hasil risalah rapat pertemuan kebijakan bank sentral AS Federal Reserve pada September menunjukkan keinginan besar para pembuat kebijakan untuk adanya kenaikan suku bunga pada Desember. Pergerakan bursa saham Asia dilaporkan berfluktuasi pada perdagangan pagi ini, Jumat (14/10/2016), sehari pasca rilis data perdagangan China yang memperkecil minta terhadap aset berisiko. Seperti dilansir Bloomberg, data harga konsumen dan produsen China yang dirilis hari ini akan merebut perhatian pasar yang lebih besar setelah rilis data ekspor kemarin menunjukkan penurunan tertajam sejak Februari mendorong minat pasar terhadap aset aman. Sejalan dengan pergerakan bursa Asia, indeks S&P/ASX 200 Australia pagi ini dilaporkan turun kurang dari 0,1%, sementara indeks S&P/NZX 50 New Zealand naik 0,1% dan indeks Kospi menguat 0,5%. “Angka inflasi harga produsen China benar-benar menjadi fokus bagi saya saat ini. Anda melihat dampak deflasi dari China di seluruh dunia. Hal itu dapat menyebabkan pergerakan emerging markets menjadi lebih rendah,” ujar Chris Weston, Kepala strategi pasar Melbourne IG Ltd. Bursa Asia Naik Tipis Terpicu Laporan Ekonomi China | PT Rifan Financindo Cabang Surabaya Melansir laman Reuters, Jumat (14/10/2016) indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,2 persen pada awal perdagangan, setelah turun 1,1 persen pada Kamis.
Di sisi lain, Dow turun 0,3 persen dan Nasdaq menyusut 0,5 persen, dipimpin penurunan saham keuangan dan melemahnya angka perdagangan Cina, meskipun akhir-akhir ini harga minyak mengalami kenaikan terbatas. Bursa Asia naik tipis seiring penguatan dolar pada pembukaan perdagangan hari ini, terpicu pasar global yang sedikit tenang usai bergejolak akibat suramnya laporan data ekonomi China di hari sebelumnya. Sementara indeks Jepang Nikkei naik tipis 0,1 persen dan berada di jalur penurunan mingguan sebesar 0,3 persen. Sedangkan indeks Korea Selatan Kospi naik 0,6 persen dan saham Australia naik 0,1 persen. China rencananya akan melaporkan data inflasi pada Jumat pagi ini. Sementara itu, indeks dolar telah menguat ke posisi tujuh minggu dibandingkan pertengahan pekan sebelumnya. Ini terpicu prediksi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve pada Desember. Ekspor China dilaporkan turun 10 persen pada September (year on year), yang lebih buruk dari harapan. Sementara impor tiba-tiba menyusut, menghidupkan kembali kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. "Perjuangan China untuk mencapai pertumbuhan ekspor adalah refleksi dari perdagangan global yang lemah. Ini tidak akan mencegah Fed dari kenaikan suku bunga tahun ini. Namun, itu akan menjadi rem tangan pada laju pengetatan moneter tahun depan," tulis Ric Spooner, Kepala Analis Pasar CMC Markets. Sedangkan minyak mentah memperpanjang kenaikan setelah memantul semalam. Harga minyak mentah AS naik 0,4 persen menjadi US$ 50,62 per barel setelah naik 1,5 persen di minggu ini. Di sisi lain, investor sedang menunggu pembukaan pasar keuangan di Thailand setelah kematian Raja Bhumibol Adulyadej, Kamis malam. PT Rifan Financindo Menkeu akan beri insentif pada pegawai Ditjen Bea Cukai | PT Rifan Financindo Berjangka Menteri Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati, akan memberikan insentif kepada para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, berupa tiga hingga empat kali bonus gaji pokok maupun tunjangan kinerja, bagi pegawai yang berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan kepada Menkeu, agar memberikan penghargaan serupa kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang selama periode pertama program pengampunan pajak, atau tax amnesty berlangsung telah menunjukkan komitmen penuh untuk menyukseskan program tersebut. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai, yang ditandatangani oleh Menkeu pada 27 September 2016 lalu. "Saya meminta ibu Menkeu (Sri Mulyani) memberikan reward kepada pegawai pajak. Terlepas dari situasi apapun, (reward) sudah semestinya dilakukan," ungkap Misbakhun di gedung parlemen, Jakarta, Kamis 13 Oktober 2016. Memasuki periode kedua dan ketiga, politisi Partai Golongan Karya itu meminta kepada otoritas pajak untuk menerapkan strategi khusus, agar partisipasi para wajib pajak tidak kembali menumpuk di akhir periode. "Saya yakin, pada periode kedua dan ketiga, orang-orang akan berbondong-bondong lagi. Maka dari itu, harus diatur strateginya," katanya. Misbakhun menjelaskan, insentif tersebut diberikan, agar para pegawai otoritas pajak menjadi lebih giat dan intensif dalam mengejar sisa pelaksanaan tax amnesty pada periode kedua dan ketiga. Jangan sampai, kata dia, para pegawai pajak merasa kurang diapresiasi. Alasan Oktober jadi Waktu yang Tepat Ikut Tax Amnesty | PT Rifan Financindo Berjangka Ada keuntungan bila memutuskan menyampaikan Surat Pelaporan Harta (SPH) dalam waktu dekat ini. Bila mengacu kepada pelaksanaan tax amnesty dari 1 Juli hingga 30 September 2016 lalu, para wajib pajak memilih datang ke kantor pajak pada akhir-akhir september. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyarankan para wajib pajak yang tertarik ikut program tax amnesty segera datang ke kantor pajak “Bulan ini (Oktober), bulan paling nyaman ikut tax amnesty karena kantor kami belum padat lagi,” ujar ujar Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Malang, Kamis (12/10/2016). “Enggak usah nunggu sampai Desember (ikut tax amnesty), Kayak kemarin, di Kantor Pusat ada 3.500 orang datang sehari, antrean panjang. Jadi saat inilah, saat paling nyaman untuk serahkan SPH,” kata Yoga. Pada dua hari terakhir periode pertama tax amnesty, Ditjen Pajak bahkan menetapkan situasi luar biasa atau kahar. Penetapan situasi itu terjadi di beberapa kantor pajak, termasuk di Kantor Pusat Ditjen Pajak di Jakarta. Akibatnya, para peserta tax amnesty membludak sehingga pelayanan tax amnesty tidak optimal. Segmen tersebut dinilai memiliki potensi cukup besar untuk ikut program pengampunan pajak pada periode kedua. Segmen wajib pajak yang akan didekati terdiri dari para pengusaha besar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan segmen wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Nantinya para wajib pajak tersebut akan didekati menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Ditjen Pajak sudah membuat segmentasi wajib pajak pada periode kedua program pengampunan pajak atau tax amnesty. Mampu Sukseskan Tax Amnesty, Pegawai Pajak Layak Diapresiasi | PT Rifan Financindo Berjangka Anggota Komisi XI DPR yang membidangi perpajakan, M Misbakhun mengharapkan pemerintah memberi apresiasi khusus bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Alasannya, program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama tergolong sukses karena mampu menghasilkan uang tebusan hingga Rp 97 triliun.
Politikus Golkar itu mengaku sudah menyampaikan permintaannya pada saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMA) pada Rabu (12/10) malam. Reward untuk pegawai DJP itu juga untuk mengimbangi penghargaan kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukau (DJBC). Menurut dia, dana itu jelas memperkuat kondisi keuangan negara. “Kemampuan fiskal kita meningkat dengan masuknya uang tebusan dari tax amnesty. Ini capaian luar biasa DJP yang pantas mendapatkan reward (penhargaan),” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/10). Untuk diketahui, SMI pada 27 September 2016 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai. Merujuk PMK itu, pegawai DJBC bisa mengantongi bonus hingga empat kali gaji dan tunjangan kinerja. Wakil rakyat yang getol mengawal pembahasan RUU Pengampunan Pajak itu mengingatkan, masih ada program tax amnesty tahap kedua dan ketiga. Menurut dia, perlu reward untuk DJP demi mendongkrak kesuksesan program tax amnesty selanjutnya. Misbakhun pun merasa perlu menyuarakan pentingnya reward bagi DJP yang sukses mengawal tax amnesty. “Terlepas dari situasi apa pun, reward kepada pegawai Ditjen Pajak terhadap suksesnya tax amnesty sudah semestinya dilakukan," katanya. “Agar mereka jadi lebih giat dan lebih intensif dalam menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas mereka,” ucap mantan pegawai DJP itu. PT Rifan Financindo Harus ada kesetaraan bayar pajak, termasuk pada Selebgram | PT Rifan Financindo Cabang Semarang Center for IndonesiaTaxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo saat berbincang dengan VIVA.co.id, Kamis 13 Oktober 2016 mengungkapkan, diperlukan sosialiasi mendalam dari otoritas pajak kepada seluruh Wajib Pajak (WP), sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Prastowo menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang seluruh subjek maupun objek pajak, yang dalam hal ini Selebgram maupun Youtuber memang sudah semestinya dikenakan pungutan pajak, tanpa adanya satu pun pengecualian. Rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang akan memungut pajak bagi pengguna media sosial yang mempergunakan akunnya untuk mempromosikan atau bahkan menjual suatu barang atau jasa di media sosial tengah menjadi sorotan publik. “Komunikasi dan sosialisasi itu sangat penting, karena sampai sekarang masih banyak yang merasa seolah-olah haknya diambil. Persepsinya, yang kecil-kecil juga dikenakan,” ungkap Prastowo. Prastowo menegaskan, perlu diatur mekanisme aturan baru bagi model bisnis seperti ini. Dalam rumusan aturan-aturan tersebut, diharapkan mekanisme pengenaan pajak bagi para pengguna media sosial dapat lebih mudah, dan tetap mempertimbangkan aspek kesetaraan. Namun, tidak mudah bagi otoritas pajak untuk menjangkau seluruh potensi pajak, lantaran memang sistem perpajakan yang dianut oleh pemerintah bersifat self assessment (insiatif WP itu sendiri). Menurutnya, ini menjadi tantangan pemerintah ke depan. “Mereka memang harus dikenakan pajak karena ada pajak terutang. Tapi bagaimana membuat itu efektif? Kalau membiarkan mereka self assessment, agak sulit. Membuat mereka sadar sendiri itu susah juga,” katanya Prastowo menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang seluruh subjek maupun objek pajak, yang dalam hal ini Selebgram maupun Youtuber memang sudah semestinya dikenakan pungutan pajak, tanpa adanya satu pun pengecualian. Ditjen Pajak Bentuk Tim Kejar Potensi Rp15,6 T dari Selebgram | PT Rifan Financindo Cabang SemarangDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal menjadikan selebriti media sosial seperti selebgram atau selebtwit sebagai wajib pajak dengan mekanisme pajak penghasilan pribadi, yang potensi penerimaan pajaknya diprediksi mencapai US$1,2 miliar atau setara Rp15,6 triliun. Berdasarkan keterangan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal, komisi atas jasa selebriti media sosial ini akan dikenakan pajak layaknya subjek pajak perseorangan. Guna mengeksekusi rencana tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membentuk satuan tugas gabungan untuk memetakan potensi penerimaan dan jumlah wajib pajak. "Mereka kan menjual jasa kepada endorser, jadi seperti karyawan suatu perusahaan saja," terang Yon, Kamis (13/10). Dalam kasus ini, penjual barang atau jasa (endorser) ditetapkan sebagai perusahaan yang menaungi sang selebgram. PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 diberlakukan atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yon menjelaskan mekanisme pajak yang akan dikenakan berupa PPh Pasal 21 yang biasa berlaku bagi karyawan. Dengan demikian, kewajiban pajak menurut Yon berada di pihak endorser atau sang pemilik produk. Hanya saja untuk detailnya, kantor pajak masih akan memelajari lebih jauh sifat dari bisnis ini. Praktisi media sosial Ainun Chomsun, mengatakan, sejauh ini perusahaan agensi digital atau pemilik merek, telah patuh terhadap aturan PPh 21 di mana pendapatan yang diterima para selebgram atau selebtwit telah dipotong kewajiban pajak. Perusahaan juga selalu meminta identitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada selebgram. "Kita coba pelajari lebih jauh dulu. Tapi saya pikir pengawasannya akan lebih mudah. Kita tinggal tanya yang punya produk," tutur Yon. Setelah program amnesti pajak berjalan relatif sukses, bisnis di ranah online atau digital diperkirakan dapat menyumbang tambahan pajak yang dibutuhkan negara. Selain bisnis endorsement, online marketplace merupakan sumber penerimaan pajak yang dianggap potensial. DJP sendiri telah memberlakukan ketentuan pajak bagi pelaku usaha berbasis e-commerce sejak 2014. "Kalau itu sudah berlaku sejak 2014 dan saat ini masih berjalan," tutup Yon. Defisit fiskal negara pada tahun ini disebut menjadi alasan mengapa DJP bergerak agresif menghimpun sumber baru penerimaan pajak. Dia bercerita, lima tahun lalu media sosial Twitter sangat ramai dengan para selebtwit, tetapi sekarang aktivitas macam ini sudah mulai turun di Twitter dan tren bergeser ke Instagram. Pemerintah diminta Ainun harus memikirkan pergeseran tren ini dalam mekanisme jangka panjang mengutip pajak, karena bisa jadi ada media baru yang bakal dimanfaatkan untuk promosi merek-merek besar. Selain dari perusahaan, Ainun menyebut selama ini ada juga selebgram yang diberi proyek mempromosikan produk atau jasa dari koordinator perorangan. Koordinator perorangan ini menurut Ainun ada yang telah patuh terhadap aturan pajak, tetapi mungkin ada pula yang belum memikirkan soal pajak. "Saya menilai (mengutip pajak-red) ini sah-sah saja. Hanya mekanisme dan polanya harus dipikirkan secara kreatif, dan jangan sampai membunuh usaha kecil dan rumahan," kata Ainun. Catat! Selebgram Dikenai Pajak | PT Rifan Financindo Cabang Semarang Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengejar pajak bagi pengguna akun yang menjual jasa atau barang di media sosial. Salah satunya ialah selebriti yang menggunakan akun instagramnya untuk mempromosikan suatu produk atau dikenal dengan "selebgram".
Saat ini, kata Ken, Ditjen Pajak sudah melakukan berbagai langkah untuk mengejar pajak dari hasil menjual jasa atau barang di Instagram. "Kalau ada keuntungan, ya kena pajak, gitu aja. Tarifnya normal. Pajak penghasilan sesuai keuntungan," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Jakarta, Rabu (12/10/2016) malam. Salah satunya ialah dengan mengecek alamat selebriti tersebut. Setelah itu, Ditjen Pajak akan mengecek nomor pokok wajib pajak (NPWP) selebriti itu dan akan mengirimkan surat ke alamat yang tertera. Seperti diketahui, media sosial sudah menjelma menjadi pasar besar transaksi online. Namun, pemerintah belum mengejar pajak dari transaksi tersebut. "Ini otomatis dan ini link ke database Ditjen Pajak," kata Ken. Selain Instagram, Ditjen Pajak juga akan mengejar pajak di Facebook dan Kaskuser yang berjualan di forum jual beli akan dikenai pajak. Sebelumnya, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Yon Arsal mengatakan, pemerintah kemungkinan bisa mendapatkan pemasukan hingga 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 15,6 triliun jika bisa menarik pajak dari kegiatan di media sosial tersebut. Khusus untuk penggunanya akun media sosial, pemerintah akan membandingkan laporan pajak mereka dengan kegiatan di akun media sosial masing-masing. PT Rifan Financindo kenaikan NPL perbankan disebabkan warisan kredit macet tahun lalu | PT Rifan Financindo Cabang MedanKetua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menuturkan penyebab utama kenaikan NPL perbankan pada Agustus lalu adalah rasio kredit bermasalah di sektor pertambangan yang melonjak hingga menembus level 4 persen. Selain itu, tingginya rasio NPL perbankan juga disebabkan warisan kredit macet tahun lalu yang belum direstrukturisasi oleh beberapa bank. Kendati demikian, Muliaman masih cukup percaya diri kenaikkan NPL tidak akan mempengaruhi kinerja perbankan. Rasio bantalan permodalan perbankan yang cukup kuat dinilai masih mampu meredam dampak dari kredit macet. Meningkatnya risiko bisnis di sektor perbankan memicu kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) perbankan. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NPL gross bank umum naik, dari 3,18 persen menjadi 3,2 persen. "NPL itu kan sisa 2015 terutama datang dari sektor pertambangan dan terkait dengan itu misal sewa menyewa alat berat tranportasi dan sebagainya," ujar Muliaman, Kamis (13/10). Sementara dari segi penyaluran kredit, OJK mencatat tidak ada perubahan signifikan antara pertumbuhan Agustus dari bulan-bulan sebelumnya, yakni di kisaran 6-7 persen secara year on year dan 2,8 persen secara year to date. "Pertumbuhan kredit rupiah cukup menggembirakan. Kami berharap ini jadi lokomotif karena ini merefleksikan ekonomi domestik dan kegiatan berbasis domestik tetap berkembang terbukti dari pertumbuhan kredit dalam rupiah lebih tinggi dibanding periode yang lalu," jelasnya. Hal tersebut ditunjukan dengan rasio kecukupan modal bank (CAR) yang sudah mencapai 23 persen atau jauh dari ketentuan Basel III yang mewajibkan CAR hingga 13 persen. Permodalan yang kuat tersebut juga mampu menekan rasio NPL secara bersih (nett) menjadi 1,4 persen. "Tapi yang penting bank sudah membentuk percadangan yang memadai. Jadi jangan khawatir kapasitas bank untuk menyerap risiko itu semua sudah disiapkan," jelasnya. Persaingan Industri Keuangan Makin Ketat, OJK Minta Perbaikan SDM | PT Rifan Financindo Cabang Medan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, diperlukan revitalisasi proses untuk mengembangkan SDM di Indonesia. Apalagi, kata dia, banyak orang yang menilai jika kualitas SDM di industri perbankan masih kurang. Dirinya menambahkan, saat ini perkembangan industri perbankan tak lepas dari kemajuan teknologi. Untuk itu, SDM yang disiapkan juga harus merespon ini sebagai suatu kewajiban menguasai teknologi. "Perkembangan teknologi ini jadi salah satu driver yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan. Juga tuntutan untuk bisnis proses," jelas dia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam industri keuangan perlu ditingkatkan. Hal ini karena adanya persaingan yang semakin ketat di industri keuangan, khususnya di sektor perbankan. "SDM penting tapi masalah SDM tidak bisa seolah terisolasi dengan masalah lain, karena SDM itu people integrated dengan teknologi, proses bisnis, dan kultur," kata Muliaman di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (13/10/2016). "Itu lah pentingnya SDM. Kalau lihat statistik, bank-bank bermasalah itu karena SDM baik (di tingkat) atas atau bawah. Kalau SDM baik tentu akan memenangkan kita di dalam banyak persaingan," pungkasnya. Selain itu, pengembangan SDM juga bisa mencegah risiko yang ada di perbankan. Sebab apabila SDM yang dimiliki suatu bank baik, maka pengelolaan masalah serta risiko yang ada juga bisa terkendali. OJK Dorong Indonesia Jadi Pusat Mikro Finance | PT Rifan Financindo Cabang MedanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bakal terus mendorong Indonesia agar dapat menjadi pusat kegiatan keuangan mikro. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menerangkan, Indonesia memiliki potensi dalam mikro financing, karena masyarakatnya yang banyak berprofesi sebagai pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang tersebar hingga ke pelosok desa. Dia menambahkan untuk itu, Indonesia harus berusaha mengembangkan mikro financing dalam negerinya lebih dulu sehingga bisa besar dan dapat bersaing di ASEAN lalu kemudian dunia. Sementara itu menurutnya tenaga kerja semua sektor di Indonesia termasuk UMKM, sudah memiliki kualitas yang sama baiknya dengan negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). "Kami tentu saja sangat merespon agar Indonesia bisa menjadi pusat mikro financing, karena penduduk kita banyak yang berprofesi sebagai pelaku dan pengusaha UMKM," kata dia dalam acara Indonesian Banking Human Capital di Ritzcarlton, Jakarta, Kamis (13/10/2016). Dengan adanya pengoptimalan di tenaga kerja tersebut, Muliaman yakin, ini akan sejalan dengan program pemerintah bahwa Indonesia bisa menjadi pusat industri keuangan dunia. "Ini juga untuk mengembangkan UMKM, mikro finance kita sehingga bisa kuat di kancah regional," pungkasnya. "Sebetulnya yang khawatir dengan MEA bukan kita, karena tenaga kerja kita juga akan masuk ke negara mereka. Kalau bicara kualitas SDM, kami buat sedemikian rupa, standar internasional, kalau perlu dalam hal pendalaman bahasa Inggris," lanjutnya PT Rifan Financindo DJP bakal menyasar selebgram untuk dikenakan pajak | PT Rifan Financindo Cabang PalembangPemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal menyasar orang-orang yang beken di media sosial alias 'selebritis' medsos seperti selebgram. Ini adalah barang baru untuk dikenakan pajak. Selebgram menjadi perhatian dalam dua tahun terakhir. Seiring dengan semakin tingginya aktivitas masyarakat di media sosial. Orang dengan jumlah follower yang banyak memberikan akunnya untuk iklan produk tertentu. "Untuk konteks seperti itu, kan berkembang terus dan ini memang barang baru di kondisi sekarang," kata Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kamis (13/10/2016). Hal tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan jasa selebgram dan selebgram mendapatkan penghasilan perusahaan. Maka aktivitas ini sudah layak dikenakan pajak. DJP akan mempelajari hal tersebut, sehingga bisa diambil keputusan secepatnya. Pengenaan pajak ini merupakan bagian dari pengawasan agar menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. "Selebgram di-endors produk. Dibayar atas jasa, ini sebenarnya harusnya pajak dipotong lewat mekanisme produk. Bisa atas penghasilan setor sendiri atau potong pungut," jelasnya. "Ini hanya diperlukan pengawasan," tegas Yon Pajak Bakal Kejar Selebritis Medsos, Salah satunya Selebgram | PT Rifan Financindo Cabang Palembang Salah satu yang dibidik Direktorat Jenderal Pajak adalah orang-orang yang beken di media sosial alias 'selebritis' medsos dan memberikan ruang akunnya untuk iklan produk tertentu. Contonya adalah selebgram. Perusahaan bersedia beriklan di akun selebgram karena memiliki followers yang sangat banyak. Pemerintah sedang mengincar tambahan penerimaan dari sektor pajak. Upaya untuk mendongkrak penerimaan itu dengan menyasar obyek pajak baru. Istilah ini diberikan kepada seseorang yang ngetop di instagram dan membuka ruang bagi perusahaan untuk menawarkan produk tertentu lewat akunnya. Ken mencontohkan, di Google atau Youtube banyak yang beriklan, dan Ditjen Pajak bisa mendeteksinya. "Coba kamu buka Google atau di Youtube, (itu ada iklannya, ada yang jualan). Itu jualan kan gampang saya tinggal lihat yang jualan alamatnya mana dan NPWP-nya berapa, selesai deh. Itu sudah link ke saya semua," kata Ken Sebagai imbalan, si selebgram akan mendapat bayaran dari perusahaan yang beriklan di akun instagramnya. Lantas, apa respons Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi soal pengenaan pajak terhadap selebgram? "Kalau ada keuntungan, kena pajak. Gitu saja, memang objek pajak kok. Pajak itu prinsipnya bayar ya bayar. Kalau nggak, ya nggak," ujar Ken usai rapat di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/10/2016) Meski Ada Tax Amensty, Penerimaan Pajak Hampir Sama dengan Tahun Lalu | PT Rifan Financindo Cabang Palembang Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan hingga September 2016 meningkat menjadi Rp 896,1 triliun yang terdiri dari pendapatan PPh non migas sebesar Rp 476,5 triliun yang mana pendapatan karena tax amnesty telah masuk di dalamnya. Artinya, hanya terjadi kenaikan tipis sekitar 11,87% pada penerimaan pajak tahun ini dibanding tahun lalu meskipun tahun ada program tax amnesty. Pemerintah telah mendapatkan uang tebusan sebesar Rp 97,2 triliun pada penutupan periode pertama tax amnesty. Hal itu berdampak pada meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tetapi Menkeu Sri Mulyani menyebut adanya tax amnesty ini pendapatan negara hampir sama dengan tahun lalu. Sebagai pembanding, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, hingg 30 September 2015, Penerimaan perpajakan Rp 800,9 triliun yang meliputi pajak dalam negeri Rp 775,3 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 25,7 triliun. Ia mengatakan meskipun telah ada tax amnesty, pendapatan pemerintah hampir sama dengan tahun lalu. Oleh karena itu penyesuaian atau pemotongan anggaran pada APBNP tahun 2016 ini sangat diperlukan ketika melihat pendapatan negara dari pajak dan cukai belum mencapai target. "Makanya penyesuaian yang dilakukan untuk menjaga sampai di APBNP 2016 itu sangat diperlukan melihat kinerja dari perpajakan dan cukai dua-duanya mengalami resiko under perform dari ABPNP-nya," kata Sri. Melihat fakta tersebut, Menurut Sri perlu ada kewaspadaan yang harus dilihat untuk 3 bulan terakhir yaitu pada Oktober-Desember. Hal itu karena seluruh penerimaan negara terutama non migas dan PPn untuk penerimaan negara memang masih sangat kurang karena pemerintah menargetkan ada peningkatan asumsi 35% dari penerimaan negara. "Bahkan secara nominal dibandingkan tahun lalu (penerimaan negara) hampir sama relatif flat Rp 896 triliun total tahun ini, tahun lalu penerimaan perpajakan Rp 800,9 angkanya hampir mirip dengan tax amnesty yang dana tebusan Rp 97 triliun sudah masuk. Jadi sebetulnya without (tanpa) tax amnesty angkanya masih sama. Semetara APBNP mengasumsikan kenaikan 35% thats exactly resiko yang kita lihat," kata Sri Mulyani, di ruang Komisi XI DPR, gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016). Pendapatan negara atas Cukai realisasi sampai akhir September ini adalah Rp 78,6. Realisasi ini bahkan lebih rendah daripada tahun lalu sebesar Rp 10 triliun secara nominal. "Secara persentase total anggaran juga masih di bawah tahun lalu adalah 61% pada akhir September tahun ini hanya 53% dari total keseluruhan target penerimaan cukai tahun ini," kata Sri Jika dilihat dari pendapatan cukai pada beberapa bulan belakangan turun daripada tahun 2016. Pemerintah menargetkan Rp 148 triliun tetapi diperkirakan hanya mencapai Rp 145 triliun hingga akhir tahun sehingga ada short sekitar Rp 3 triliun. "Kalau lihat cukai, semuanya (bulan) ada di bawah kecuali beberapa bulan tertentu nggak sesuai signifikan naik. Kenaikannya Rp 148 dibandingkan Rp 145, harusnya naik sekitar Rp 3 triliun. Kita memperkirakan akhir tahun ini diperkirakan dibandingkan tahun lalu Rp 145 triliun jadi ada short sekitar Rp 3 triliun," kata Sri. PT Rifan Financindo |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|