Posisi daya saing Indonesia turun di bawah Thailand | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Dalam Laporan Indeks Daya Saing WEF 2016-2017, posisi Indonesia di bawah negara tetangga, seperti Thailand yang berada di posisi 34, Malaysia di posisi 25, dan Singapura di posisi 2. Indonesia masih unggul dibandingkan dengan Filipina yang berada pada posisi 57, Vietnam posisi 60, dan Laos posisi 93. Sementara, posisi teratas masih dipegang Swiss. World Economic Forum (WEF) memangkas peringkat daya saing Indonesia empat level dari posisi 37 pada tahun lalu menjadi ke 41 pada tahun ini. Penyebab utamanya adalah korupsi dan birokrasi perizinan yang berbelit. Ada 12 indikator yang menjadi penilaian WEF, yakni kualitas institusi, infrastruktur, kondisi makroekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, pelatihan dan pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, penerapan teknologi, ukuran pasar, dan kecanggihan bisnis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku, tidak kaget dengan penurunan ranking daya saing Indonesia. Sebab, perizinan di Indonesia masih berbelit. Bahkan, 13 paket kebijakan ekonomi juga tidak bisa memangkas berbelitnya perizinan. Menurut WEF, upaya reformasi telah dilakukan Indonesia untuk memperbaiki iklim berusaha cukup menaikkan peringkat daya saing Indonesia di dunia. Setidaknya, ada 3 permasalahan mendasar di Indonesia yang paling mendapatkan sorotan dari WEF. Yaitu, korupsi, inefisiensi birokrasi pemerintah, dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, lanjut Hariyadi, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru menurunkan daya saing. Misalnya, pemberlakukan cukai plastik, kenaikan cukai rokok, dan Undang-undang Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk infrastruktur, menurut dia, sedang dalam pembangunan. Namun, dengan berbelitnya izin, banyak investor yang berpikir kembali untuk membangun infrastruktur. "Pembebasan lahannya juga sulit," ujarnya. Menurut dia, tujuan Presiden Jokowi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi adalah untuk mempermudah bisnis dan meningkatkan daya saing. Namun, sayangnya di lapangan keinginan presiden tersebut sulit teralisasi. "Paling banyak terjadi di daerah. Banyak raja kecil di sana yang tetap masih mau mengatur. Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Terkait dengan korupsi, Heriyadi juga menyayangkan, kebiasaan buruk itu masih marak terjadi. Karena itu, dia meminta, lembaga penegak hukum harus menindak tegas para koruptor. "Sangat disayangkan jika korupsi menjadi salah satu faktor tertinggi yang menurunkan ranking daya saing kita," jelasnya. Akibat keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang dikeluarkan oleh pengusaha membengkak. Belum lagi masih ada pungli (pungutan liar) dan waktu bongkar muat (dwelling time) juga belum maksimal. "Kami apresiasi perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah," tuturnya. Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur bilang, tingginya daya saing suatu negara bisa dilihat dari jumlah ekspornya. Jika nilai ekspornya masih kecil, berarti daya saing negara tersebut masih kecil. Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah jika ingin menaikkan daya saingnya. Misalnya, menurunkan bunga bank. Saat ini, bunga bank Indonesia masih berada di angka 11,5 persen. Sedangkan Singapura hanya 6 persen. "Daya saing adalah simbol persaingan global," ujar Sobur kepada Rakyat Merdeka. Dia juga minta, masalah infrastruktur dan biaya energi bisa dibenahi dan diturunkan. Industri membutuhkan energi murah untuk bersaing karena negara tetangga tarifnya juga murah. Selain itu, kata dia, memperbaiki regulasi upah buruh. Menurut dia, di daerah upahnya masih ditentukan sesuka hati gubernur atau walikotanya. Padahal, pemerintah sudah menerapkan aturan soal buruh. "Jika upah stabil dan tidak ada demo-demo, maka investor yang besar-besar akan banyak yang masuk ke Indonesia. Daya saing bisa terkerek," ungkap Sobur. "Dengan memangkas setengahnya saja bisa membuat daya saing naik. Sekarang industri sulit bersaiang salah satunya karena bunga bank kita tinggi," jelasnya. Terakhir, pemerintah diminta tidak mengeluarkan regulasi yang menghambat dan menekan jumlah penyelundupan. "Jika semua itu tidak dibenahi, daya saing kita tahun depan bisa turun lagi," warning Sobur Peringkat Daya Saing RI Turun karena Paket Kebijakan Tidak Dilakukan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menilai daya saing RI yang turun 4 ranking menurut World Economics Forum lebih disebabkan tidak berjalannya paket-paket kebijakan pemerintah. Padahal, inti dari ketigabelas paket kebijakan pemerintah ialah meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pada kenyataannya, masih banyak pungli-pungli yang terjadi di pelabuhan dan masih lamanya dwelling time yang terjadi. Hal itu menyebabkan harga barang yang diproduksi di Indonesia kalah saing dengan harga barang yang sama dari luar negeri. "Ini bisa menjadi sentilan kepada pemerintah bahwa ternyata perbaikan yang dilakukan lewat paket kebijakan hanya menyentuh permukaan, tidak diimplementasi," cetus Lana melalui sambungan telepon, Kamis (29/9/2016). Menurutnya, pemerintah harus mengintropeksi diri untuk mempelajari keseluruhan perkembangan 13 paket kebijakan. Dia mencontohkan permasalahan waktu tunggu barang di pelabuhan (dwelling time). "Daya saing kan umumnya dilihat dari harga. Kalau kita menurun, artinya barang kita masih lebih mahal dari yang diproduksi di negara lain. Biaya produksi di kita masih tinggi karena dwelling time, pungli, dan rupiah juga yang sempat melemah," imbuh Lana. Posisi Daya Saing Indonesia Turun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Laporan Indeks Daya Saing Global 2016-2017 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF), kemarin, menyebutkan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia ada di peringkat ke-91. Itu karena penetrasi TIK di Indonesia masih sangat rendah. Daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun lalu menjadi peringkat ke-41 tahun ini dari 138 negara. Kendati pengembangan sektor keuangan dinilai cukup baik, yakni naik tujuh peringkat, Indonesia anjlok 20 peringkat dalam kesehatan dan pendidikan dasar. Secara keseluruhan, skor Indonesia 5,42. Pendiri dan CEO WEF, Klaus Schwab, mengatakan, stimulus moneter saja tidak cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. "Tetap harus dikombinasikan dengan reformasi daya saing," ujar Schwab dalam pembuka laporan Indeks Daya Saing Global 2016-2017 itu. Tiga negara dengan daya saing tertinggi adalah Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di sela-sela acara Global Islamic Finance Award mengatakan, persaingan antarbangsa sedang berlangsung dan terus berjalan. Pemerintah tidak akan mengubah strategi dan target penguatan daya saing. Di sektor perindustrian, kata Airlangga, pemerintah sedang membenahi infrastruktur dan memastikan ketersediaan energi yang dibutuhkan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, yang dimintai tanggapan soal daya saing ini, mengatakan, kondisi industri keuangan yang naik dan turun ditentukan indikator pertumbuhan ekonomi. Menurut Muliaman, penurunan peringkat daya saing Indonesia harus dikaji dalam perspektif utuh. Paket kebijakan ekonomi-yang hingga kini sebanyak XIII-akan menuai hasilnya pada suatu hari nanti. Pemerintah, ujar Muliaman, telah mengupayakan agar peringkat daya saing Indonesia membaik. Salah satu upayanya melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi. Kemudahan berbisnis Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita berpendapat, PLB dapat meningkatkan daya saing industri nasional sebab biaya logistik bisa semakin murah sehingga tidak lagi membebani biaya produksi. "Kalau kita lihat dunia luar, kita ingin semuanya harus cepat. Kalau enggak, kita tertinggal jauh. Tertinggal betul," ujar Presiden Joko Widodo. Kemarin, Presiden Joko Widodo hadir dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Proyek Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyampaikan harapan, dengan selesainya proyek Palapa Ring, masyarakat di Tanah Air dapat mengakses teknologi informasi dengan cepat. Dengan demikian, semua komoditas dapat dipasarkan dengan cepat dan mudah. Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing, pemerintah akan meningkatkan kemudahan berbisnis. Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan menderegulasi peraturan yang menghambat. "Kami juga mengevaluasi dan memperbaiki hal- hal yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi," ujarnya. "Barang yang masuk PLB tidak dikenai ketentuan impor. Ketentuan impor baru diterapkan ketika barang keluar dari PLB. Regulasi itu juga mewajibkan barang yang keluar PLB harus melalui verifikasi oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah," ujarnya. Penanggung jawab Kelompok Kerja I Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kementerian Perdagangan, Kasan, menambahkan, Kemendag mendukung Pusat Logistik Berikat (PLB). Dengan PLB, biaya logistik dapat semakin efisien dan prosedur pengeluaran barang tidak lagi berbelit-belit. Kemendag juga mendorong desain untuk memberi nilai tambah terhadap produk sehingga harga produk dapat lebih tinggi di pasar ekspor dan berdaya saing. Untuk itu, pelaku usaha didorong mengembangkan desain produk dengan memanfaatkan Pusat Pengembangan Desain Indonesia. Rifan Financindo
0 Comments
Asjaya Indosurya Securities: Manfaatkan Momentum Koreksi dengan Mengakumulasi Sembilan Saham Ini9/30/2016 IHSG jelang akhir pekan ini diprediksi akan menguat | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STc"Peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan para investor untuk melakukan akumulasi pembelian," papar Analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Surya Wijaya dalam risetnya, Jumat (30/9/2016). "Hari ini IHSG berpotensi menguat," jelas William. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan jelang akhir pekan ini diprediksi akan menguat, meskipun pada perjalanannya akan mengalami koreksi, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi beli. Dia mengungkapkan, apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS turut memberikan sentimen positif pada pola pergerakan IHSG. Menurut William, saat ini IHSG sedang berusaha menggapai level resistance 5.488 mengingat potensi penguatan masih terlihat cukup besar, sedangkan support terjaga kuat pada level 5.368. Dengan adanya potensi penguatan IHSG yang akan diwarnai koreksi minor, para pelaku pasar disarankan untuk mengakumulasi beberapa saham berikut ini. 1. Saham PT XL Axiata Tbk (EXCL) 2. Saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) 3. Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 4. Saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) 5. Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) 6. Saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) 7. Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) 8. Saham PT Kalbe Farma (Persero) Tbk (KLBF) 9. Saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) Indeks Berupaya Tembus 5.525 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STc Menurut analis PT HD Capital Tbk Yuganur Wijanarko, dirinya melihat skenario kaum bearish agar IHSG terkoreksi ke kisaran 5.250-5.100 akan sulit untuk terealisasi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini akan berupaya menembus kembali level resisten 5.525 di tengah momentum positif kenaikan jangka pendek. "Kaum banteng semakin percaya diri untuk mengakumulasi saham big cap dan lapis kedua pilihan untuk mendongrak IHSG di atas resistance al time high di 5.525," kata Yuganur dalam keterangan risetnya, Jumat (30/9/2016). Sementara itu, Kepala Analis PT Asjaya Indosurya Securities William Suryawijaya mengatakan dalam perdagangan hari ini, pelaku pasar disarankan untuk memanfaat koreksi minor IHSG dengan mengakumulasi sejumlah saham pilihan, lantaran apresiasi rupiah masih akan mendorong penguatan bursa saham domestik. Mengamati keadaan satu hari ini, William merekomendasikan kepada pelaku pasar untuk mencermati beberapa pergerakan saham seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). "Peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan para investor untuk melakukan akumulasi pembelian," ucap William. "Sepanjang hari ini indeks berpotensi menguat. Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap AS turut memberikan sentimen positif pada pola pergerakan IHSG," tutur William. Pada saat ini, sebut William, indeks sedang berusaha menggapai level resisten 5.488 mengingat potensi penguatan masih terlihat cukup besar, sedangkan support terjaga kuat pada level 5.368. Riset Saham ReLiance Securities: IHSG Akan Bergerak di Level 5.348-5.480 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STc Analis ReLiance Securities Lanjar Nafi menjelaskan, pergerakan IHSG secara teknikal terkonsolidasi dengan pola shooting star candlestick pattern pasca pulled back pada upper bollinger bands. Indikator stochastic terus bergerak mendatar pada area overbought dengan momentum RSI yang tidak begitu menarik di middle oscillator. Menutup perdagangan pekan ini, pasar modal Indonesia diperkirakan tidak begitu bergairah. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun diprediksi mendatar. "Sehingga peluang penguatan IHSG cenderung terbatas melihat dari sisi pola pergerakan yang rawan aksi jual di harga tinggi saat ini. Diperkirakan IHSG akan bergerak pada range 5.348-5.480," tuturnya dalam riset, Jumat (30/9/2016). Sementara bursa Eropa dibuka gap up menguat dengan rata-rata di atas 1 persen. Kejutan dari perjanjian OPEC yang menemukan titik temu antar produsen minyak utama membuat investor berspekulasi positif mengenai prospek harga minyak dan penguatan nilai tukar yang berkorelasi positif dengan aktivitas impor yang berpengaruh pada pertumbuhan inflasi. "Harga minyak telah menekan perekonomian global selama dua tahun terakhir dan memacu deflasi yang merugikan dinilai investor telah jenuh dan menjadikan sentimen OPEC ini sebagai momentum rebound sektor energi," imbuhnya. Namun, bursa Asia kemarin ditutup mayoritas menguat tajam pasca kesepakatan tak terduga dari anggota OPEC untuk memangkas produksi minyak mentah untuk pertama kalinya sejak tahun 2008. Harga minyak melonjak 5,3 persen mendekati USD47 per barel di akhir sesi perdagangan. Rifan Financindo Jokowi melihat perkembangan proyek yang dikerjakan sejak setahun lalu | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Pembangunan proyek LRT ini ditandai groundbreaking pada 9 September 2015. Progres pembangunan telah memasuki pengerjaan struktur pada Lintas Pelayanan 1 Cawang-Cibubur dan Lintas Pelayanan 3 Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,5 km. Serta Lintas Pelayanan 2 Cawang Kuningan-Dukuh Atas sepanjang 10,5 km, dalam tahap persiapan. Berdasarkan agenda resmi Kepresidenan, peninjauan pertama dilakukan di kilometer 13 Jagorawi. Turut mendampingi dalam acara ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rahman. Presiden Joko Widodo meninjau proyek Light Rail Transit, di kawasan Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat, 30 September 2016. Ahok sudah hadir mengenakan batik coklat. Dia datang sekitar pukul 08.00 WIB dan langsung berdiskusi ringan dengan Fadjroel dan Menteri Basuki. Dalam kegiatan ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga akan ikut meninjau perkembangan proyek. Untuk mendukung Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan LRT Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ini, terdapat beberapa opsi pendanaan, antara lain melalui APBN Bank Sindikas, obligasi, dan skema pembiayaan lainnya. Dari siaran pers PT Adhi Karya, hingga saat ini pelaksanakan pengerjaan pembangunan prasarana LRT menggunakan dana Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,4 triliun. Selain itu, disebutkan juga bahwa dalam rangka pembayaran, Menteri Perhubungan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016, disebutkan pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap tahapan pembangunan pada setiap Lintas Pelayanan yang telah selesai dibangun PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Ahok Akan Dampingi Jokowi Tinjau Proyek LRT | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau proyek Light Rail Transit (LRT) di Kilometer 13 Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016). LRT merupakan moda angkutan massal ringan yang rencananya akan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya, yakni Bekasi, Bogor, dan Depok. Program pembangunan LRT telah memasuki pengerjaan struktur pada lintas pelayanan 1 Cawang-Cibubur (14,5 kilometer), lintas pelayanan 3 Cawang-Bekasi Timur (18,5 kilometer), serta lintas pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10,5 kilometer) dalam tahap persiapan. LRT mulai dibangun 9 September 2015 lalu. Presiden Jokowi sendiri yang melaksanakan groundbreaking proyek tersebut. Ahok tiba di lokasi dengan mobil dinas Land Cruiser B 1267 PQH pukul 08.00 WIB, atau setengah jam sebelum Jokowi dijadwalkan tiba. Ia langsung disambut oleh sejumlah petinggi PT Adhi Karya dan menunggu Jokowi di ruang tunggu yang sudah disediakan. Presiden Jokowi Cek Progress LRT Jabodebek Dan MRT Jakarta | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang PalembangGround breaking proyek LRT sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 9 September 2015. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, di Cibubur. Progres pembangunan LRT telah memasuki pengerjaan struktur pada lintas pelayanan 1 Cawang-Cibubur (14,5 km) dan lintas pelayanan 3 Cawang-Bekasi Timur (18,5 km). Lintas pelayanan 2 Cawang Kuningan-Dukuh Atas (10,5 km) masih dalam tahap persiapan. Setelah meninjau LRT, Presiden dijadwalkan meninjau proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta di Dukuh Atas, pada pagi ini. Lintas pelayanan 1 dan 3 sudah dalam tahap pengerjaan fondasi, pier, pier head dan u-shaped girder, untuk lintas pelayanan 2 memasuki tahap detail desain dan koordinasi dinas pemprov DKI Jakarta. Total pendapatan usaha dari pelaksanaan penugasan tersebut sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebesar Rp 936,8 miliar. Hingga saat ini pelaksanakan pengerjaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit menggunakan dana PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 1,4 triliun. Saat ini kemajuan pekerjaan konstruksi Lintas Pelayanan 1 mencapai kurang lebih 15%. Sedangkan untuk kemajuan pekerjaan Jalur Layang Lintas Pelayanan 3 kurang lebih mencapai 6%. Untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ini terdapat beberapa opsi pendanaan antara lain melalui APBN, Bank Sindikasi, obligasi, dan skema pembiayaan lainnya. Selain itu disebutkan juga bahwa dalam rangka pembayaran, Menteri Perhubungan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap tahapan pembangunan pada setiap Lintas Pelayanan yang telah selesai dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Rifan Financindo kenaikan cukai rokok merugikan petani tembakau | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) kecewa dengan keputusan Kementerian Keuangan yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau tahun depan rata-rata 10,54 persen. Kebijakan tarif cukai tersebut, kata Soeseno, dipastikan bakal meningkatkan merugian para petani tembakau dan pengusaha rokok pada tahun depan. Selain volume penjualan akan berkurang, serapan tembakau yang dipanen petani oleh industri juga akan turun. "Itu terlalu tinggi, dulu kita usulkan hanya setara inflasi atau maksimalnya lima sampai enam persen saja. Sedangkan ini dua kali lipat dari usulan kita," ujar Ketua APTI Soeseno Terlebih, lanjutnya, fenomena La Nina turut berdampak negatif terhadap produktivitas petani tembakau tahun ini. Hal ini jelas membuat kualitas tembakau menurun dan volume hasil produksi petani merosot 40 persen. "Ini memang memberi dampak semua tembakau kita terserap tapi bukan karena mutu tembakau bagus atau industri menyerap banyak tapi karena kekurangan suplai," kata Soeseno. Selain itu, Soeseno mengatakan, kenaikan cukai 11 persen sejak awal tahun juga membuat serapan tembakau petani terganggu. Pasalnya, sekitar 5 persen dari keseluruhan produksi tembakau secara nasional tidak terserap oleh pabrikan rokok pada tahun ini. Tahun ini, kata Soeseno, penjualan rokok di dalam negeri turun sekitar 2 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan penjualan tersebut merupakan imbas dari kenaikan tarif cukai rokok yang rata-rata sekitar 11 persen per Januari 2016. "Jelas akan menurun karena kalau dibandingkan 2015, pertumbuhan volume penjualan masih bagus, setidaknya stagnan. Tapi untuk 2016 pasti turun karena 2015 akhir ada kenaikan cukai," jelas Soeseno. Untuk tahun ini, Soeseno mencatat, kenaikan harga tembakau hampir 50 persen bila dibandingkan tahun lalu, yakni dari kisaran Rp20 ribu sampai Rp25 ribu per kilo gram (kg) menjadi Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per kg. Soeseno menambahkan, minimnya serapan tembakau dari petani membuat industri mengalami kekurangan pasokan yang secara bersamaan memicu kenaikan harga tembakau. Rencananya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan mengumumkan secara resmi kenaikan tarif cukai rokok tahun depan. Adapun besar kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata akan berkisar 10,54 persen. Secara otomatis, lanjutnya, jumlah tembakau yang minim dan harga yang naik membuat harga bahan baku industri meningkat dan berpotensi mendongkrak harga rokok pabrikan. Semua itu, belum memperhitungkan kenaikan cukai hasil tembakau. "Efek akhirnya rokok jadi semakin mahal, nanti penjualan akan menurun dan kena imbas ke semuanya," tambahnya. Pemerintah Umumkan Kenaikan Tarif Cukai Tembakau Hari Ini, Analis Sebut 4 Emiten Rokok | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan Kenaikan tarif cukai tembakau terjadi hampir setiap awal tahun. Akhir tahun lalu pemerintah mengumumkan kenaikan tarif cukai tembakau 2016 rata-rata 11,19%, sementara itu kenaikan tarif cukai tahun sebelumnya rata-rata sekitar 8,72%. Dengan dasar tersebut maka kenaikan tarif cukai mestinya sekitar 9,1% yang berasal dari target pertumbuhan 2017 sebesar 5,1% dan target inflasi 4,0%. Pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif cukai tembakau 2017, dan berencana mengumumkan kenaikan tarif cukai tersebut pada hari ini (30/9/2016). Sebelumnya Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan tarif cukai tembakau didasarkan atas target pertumbuhan ekonomi dan target inflasi tahun depan. “Kenaikan signifikan pada cukai tembakau, semakin ketatnya regulasi terhadap industri rokok, serta potensi perlambatan pertumbuhan penjualan, menjadi investment risks terhadap emiten rokok yaitu GGRM, HMSP, RMBA dan WIIM,” tulis HP Financials dalam risetnya yang diterima hari ini, Jumat (30/9/2016) Sementara itu pemerintah juga berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok sebesar 10% saat produk keluar dari pabrik, plus 10% lagi saat pedagang besar menjual ke pengecer. Dalam 10 Tahun, 3.915 Pabrik Rokok di RI Tutup | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semakin agresif melakukan penutupan pabrik rokok yang diketahui tidak patuh menyetor cukai hasil tembakau (CHT) ke kas negara. Menurut Misbakhun, tutupnya ribuan pabrik kretek lebih disebabkan kebijakan kenaikan cukai yang tiap tahun dilakukan pemerintah. Kenaikan cukai terutama dirasakan pabrikan yang memproduksi kretek tangan (Sigaret Kretek Tangan). Melihat kondisi tersebut, Misbakhun meminta pemerintah berempati pada IHT. Sebabnya, IHT tengah menghadapi situasi pasar yang pelik setelah dijerat kenaikan cukai tahun lalu sebesar 12 persen-16 persen. Dia menjelaskan, data DJBC menyebutkan, sebanyak 3.915 pabrik rokok di seluruh Indonesia ditutup pemerintah selama kurun waktu 2007-2016 atau selama 10 tahun. "Dampaknya PHK massal terjadi di pusat-pusat industri hasil tembakau (IHT)," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (230/9/2016) Misbakhun mengatakan, dalam prosentase nilai tambah ekonomi, sektor IHT hanya mendapatkan porsi 13 persen dalam struktur keseluruhan volume, dan itu terus digencet oleh Pemerintah. Sementara, pemerintah mendapatkan porsi 56 persen dan Petani 11 persen. Sisanya pedagang perantara tembakau dan jalur distribusi hasil industri. Dia menyatakan kenaikan cukai rokok tahun lalu membuat berkurangnya pangsa pasar. Namun yang lebih berat lagi adalah beban industri yang harus membayar cukai di muka pada 2015 lalu. "Saya berharap pemerintah berempati atas kondisi IHT saat ini. Dengan target kenaikan cukai rokok pada 2017 sebesar Rp 149,8 triliun sebagaimana pada RAPBN 2017, kondisi ini berat bagi industri," kata dia. Selain itu dengan kenaikan cukai, lanjut Misbakhun, juga makin meningkatkan peredaran rokok ilegal. Menurut catatan, akibat rokok ilegal kerugian negara ditaksir hingga Rp 9 triliun. Sepanjang 2016 ini, DJBC mencatat telah menindak sebanyak 1.300 kasus peredaran rokok ilegal. "Makin tinggi nilai cukai, makin besar potensi kematian pabrik, dimulai dari golongan menengah ke bawah. Makin tinggi nilai cukai, makin besar potensi angka smuggling rokok. Kebijakan kenaikan cukai yang proporsional dapat menjaga pertumbuhan industri dan mengontrol smuggling," jelas dia. Misbakhun mengungkapkan, di Kabupaten Probolinggo, terkenal tembakau paiton merupakan bahan baku rokok kretek yang dibutuhkan dalam jumlah cukup banyak karena berperan sebagai tembakau semi aromatis atau nasi. Luas areal tanam tembakau di Kabupaten Probolinggo, jika tahun lalu 10.744 hektar dan naik pada 2016 menjadi 15.532 hektar, mengingat permintaan tembakau meningkat. "Sementara, di Kabupaten Pasuruan terdapat lebih kurang 9 industri hasil tembakau yang memperkerjakan 15 ribuan pekerja," kata dia. “Dalam konteks itulah, peran negara seperti ini harus diatur dengan regulasi yang melindungi industri hasil tembakau dan petani tembakau sehingga kemandirian ekonomi sebagaimana cita-cita pemerintahan," tandas dia. Misbakhun berharap agar regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti dengan mengatur pengendalian tembakau, termasuk pungutan cukai hasil tembakau tidak mematikan keberlangsungan sektor ekonomi tembakau di Indonesia. Rifan Financindo Pertamina akan tingkatkan produksi sumur dan kerja sama blok di luar | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo PT Pertamina (Persero) menyatakan, akan menargetkan produksi minyak dan gas (migas) pada 2025 sebesar 1,9 juta barrel of oil equivalents per day (boepd), atau barel setara minyak dan gas per hari. VP Corporate Communication Pertamina Wianda Puponegoro mengungkapkan, perseroan telah mendapatkan project development untuk mendorong produksi sumur, agar produksi bisa dapat ditingkatkan. Melalui kerja sama tersebut, perseroan berharap jumlah produksi migas bertambah sekira 246 boepd. Untuk dapat realisasikan itu, perseroan mengaku telah menyiapkan strategi demi tercapainya target tersebut. "Saat ini, operasi rata-rata produksi migas Pertamina mencapai 624 boepd di 2015. Sampai September 2016, jumlah produksi meningkat 660 boepd. Dengan mendorong peningkatan produksi sumur lama diharapkan bertambah 246 boepd," ujarnya, saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Kamis 29 September 2016. Selain itu, Wianda juga menambahkan bahwa perseroan telah melakukan kerja sama untuk masuk mengolah blok-blok yang ada di luar (overseas). Jumlah cadang ini masuk cadangan raksasa bagi perseroan untuk meningkatkan produksi migas. Dia menambahkan, dalam cadangan tersebut perseroan menargetkan 473 ribu ribu barel ekuivalen per hari. "Hal-hal ini yang akan dilakukan untuk memastikan 1,9 juta barel ekuivalen per hari dapat tercapai di 2025," ujarnya. Wianda juga mengakui, perseroan tengah mengembangkan 11 proyek migas pada enam lokasi berbeda. Bentuk produksinya bisa berupa uap maupun listrik. Dengan 11 proyek ini, perseroan menargetkan menambah jumlah produksi sekitar 90 ribu barel ekuivalen per hari. "Kita juga sudah maping sampai 2025, ternyata ada 30-an blok yang masa kontraknya akan segera habis. Kita harapkan kita bisa masuk dan bisa tambah 482 ribu barel ekuivalen per hari," tuturnya. Genjot Sektor Hulu, Pertamina Kaji Ulang Kontrak 30 Blok Migas | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, Pertamina menargetkan pada 2025 produksi di sektor hulu dapat mencapai 1,9 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Saat ini, perseroan terus melakukan pemetaan agar mampu mencapai target produksi sebesar 1,9 juta barel per hari. PT Pertamina (Persero) saat ini tengah mengkaji 30 blok minyak dan gas (migas) yang dalam masa terminasi atau akan habis masa kontraknya pada 2025. Hal ini dilakukan untuk menggenjot pendapatan perseroan di sektor hulu migas. "Sampai 2025 ada 30-an blok yang akan terminasi dan berakhir masa kontraknya. Itu yang ada potensi untuk kita review. Ada target sekitar 481 ribu BOEPD (dari blok terminasi). Makanya Pertamina harus serius untuk mapping dari mana dapatkan 1,9 juta barel per hari," katanya saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (29/9/2016). Tak hanya itu, BUMN minyak dan gas ini juga menggenjot bisnis hulu panas bumi (geothermal). Saat ini, Pertamina memiliki 11 proyek geothermal di enam lokasi berbeda yang akan digenjot produksinya hingga mencapai 90 ribu BOEPD. "Pertamina komit bagaimana hasilkan energi di panas bumi, baik uap atau listrik. Target sekitar 90 ribu BOEPD," tuturnya. Selain itu sambung dia, Pertamina mengaku akan meningkatkan produksi di sumur-sumur minyak yang kini masih berproduksi. Dari sumur eksisting tersebut, perseroan menargetkan dapat mencapai produksi hingga 624 ribu MBOEPD pada 2025. "Jadi bagaimana mengelola sumur yang lama untuk bisa tingkatkan supaya dapat produksi yang lebih tinggi," imbuh dia. Mantan presenter berita ini menambahkan, blok-blok migas perseroan yang ada di luar negeri juga dibidik untuk ditingkatkan produksinya. Dia menargetkan, produksi dari blok migas perseroan yang ada di luar negeri dapat mencapai 473 ribu barel per hari. "Setelah kita masuk blok di luar negeri ternyata hasil produksinya bagus. Pertumbuhan tinggi, jumlah cadangan besar. Di Iran jumlah cadangannya kategori cadangan raksasa, karena bukan hanya ratusan juta barel tapi miliaran barel. Ini membuat kita confident untuk akuisisi di overseas. Targetnya (produksi migas di luar negeri) bisa 473 ribu BOEPD," tandasnya. Dubes RI: Pertamina Perlu Jadikan Aljazair Sebagai Hub Pengembangan Usaha | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair Safira Machrusah meminta agar PT Pertamina menjadikan Aljazair sebagai hub atau pusat kegiatan bagi rencana pengembangan usaha BUMN migas tersebut di kawasan Afrika dan Eropa. “Saya berharap dengan posisi Pertamina di Afrika, terutama di Aljazair bisa menjadi hub karena posisinya strategis berada di Mediterania, menguasai sentra-sentra energi di Afrika, dan negaranya cukup stabil,” ujar Safira ketika memberi sambutan dalam acara peresmian kantor Pertamina Algeria EP di Aljir, Ibu Kota Aljazair, Rabu (28/9/2016) siang waktu setempat. Menurutnya, kedubes akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pertamina untuk tujuan tersebut. Pertamina Algeria EP merupakan perusahaan pertama bentukan Pertamina di luar negeri dan menjadi operator lapangan minyak. Melalui anak perusahaannya, yakni PT Pertamina Internasional EP, Pertamina mengakuisisi 65% kepemilikan saham ConocoPhilips Algeria Limited di Blok 405a Aljazair pada 2013. Blok tersebut memiliki tiga lapangan minyak utama, yaitu Menzel Lejmat North (MLN), Ourhoud, dan EMK. Di lapangan minyak MLN, Pertamina bertindak selaku operator karena memiliki saham mayorotas. Adapun, di lapangan Ourhoud dan EMK, Pertamina hanya memiliki participating interest karena masing-masing memiliki saham minoritas 3,7% dan 16,9%. Dubes RI berharap agar keberadaan kantor Pertamina yang pertama di luar negeri itu, perusahaan migas pelat merah tersebut bisa memberi kontribusi kepada negara dalam menambah pasokan minyak nasional. “Jadi, nanti mau menyebarkan jaringan tidak hanya di Afrika dan Eropa, kami akan support sepenuhnya. Semua harapan Pertamina untuk meningkatkan produksi , pemerintah akan meng-endorse-nya,” kata Safira. Kontribusi terbesar produksi dari aset luar negeri Pertamina, bersumber dari Irak dengan tingkat produksi net to share 43.7000 boepd, disusul dengan Aljazair dengan produksi net to share sebesar 41.1300 boepd, dan Malaysia 35.770 boepd. Pertamina Internasional EP, kata Slamet, menargetkan produksi migas mencapai 200.000 boepd pada 2018. Presdir PT Pertamina Internasional EP Slamet Riadhy menjelaskan proses perubahan nama perusahaan di Aljazair hingga disetujui oleh pemerintah setempat cukup memakan waktu. “Namun, akhirnya selesai juga sehingga hari ini bisa diresmikan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama. Data Pertamina menyebutkan, melalui PT Pertamina Internasional EP, BUMN migas itu terus menggenjot peningkatan kontribusi produksi dari luar negeri. Hingga Agustus 2016, produksi PT Pertamina Internasional EP telah mencapai 120.590 barel setara minyak per hari (barrel oil equivalen per day/boepd) atau 15,38% di atas target perusahaan sebesar 104.950 boepd. Rifan Financindo penerapan subsidi listrik dilakukan mulai di awal tahun 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman menuturkan, verifikasi data pelanggan 900 VA yang berhak menerima subsidi listrik telah rampung dievaluasi oleh pihak PLN. Data itu merupakan hasil laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemerintah memastikan rencana penerapan subsidi listrik tepat sasaran berlaku mulai awal tahun 2017. Namun, penerapan itu, baru berlaku untuk pelanggan 900 VA. Sementara data pelanggan 450 VA yang berhak menerima subsidi listrik belum disurvei lapangan oleh pihak PLN. "450 VA tetap kita lakukan sesudah pencocokannya selesai. 900 VA kan sudah. Prinsipnya subsidi harus tepat sasaran," kata Jarman di Jakarta, Rabu (28/9/2016). Direktur Perencanaan Korporat PLN, Nicke Widyawati sebelumnya menuturkan, meski diimplementasikan mulai awal tahun 2017, penerapan subsidi listrik tepat sasara tetap dilakukan bertahap. "Dilakukannya bertahap mulai di awal tahun 2017," kata Nicke. Dia menjabarkan, untuk pelanggan 450 VA skemanya dilakukan bertahap selama empat kali. Sementara pelanggan 900 VA dilakukan bertahap selama tiga kali pada sepanjang tahun 2017 nanti. "Tahapannya untuk penyesuaian, sudah ada. 4 kali 450 VA dan 900 VA 3 kali. Bulan-bulannya ada," kata Nicke. Berdasarkan hasil verifikasi data, pelanggan 900 VA yang berhak menerima subsidi listrik hanya 4,05 juta. Total pelanggan 900 VA saat ini mencapai 22,6 juta. Dengan demikian pelanggan 18,6 juta lainnya wajib mengubah dayanya ke 1.300 VA. "900 VA mulai 1 Januari 2017 kita sesuaikan bertahap," tuturnya. Siap-siap! Tarif Listrik 900 Watt Naik per Januari 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman, mengatakan Kementerian dan Badan Anggaran DPR menyepakati hanya 4 juta pelanggan yang akan mendapatkan subsidi listrik 900 VA dari total 22 juta pelanggan. Dengan begitu, ada 18 juta pelanggan yang dicoret dari daftar. Pemerintah akan mencabut subsidi listrik bagi 18 juta pelanggan listrik 900 VA. Dengan begitu, para pelanggan yang terkena pencabutan subsidi listrik, akan mendapat penyesuaian tarif. “ Rencananya, awal Januari 2017 (pencabutan subsidi itu dilakukan) untuk masyarakat pelanggan listrik 900 VA yang mampu,” kata Jarman Jarman mengatakan payung hukum pencabutan subsidi listrik 900 VA bagi 18 juta pelanggan ini tengah dirancang. Rencananya, aturan ini akan terbit akhir tahun 2016. “ Peraturan Menteri tentang hal tersebut sedang disiapkan,” kata dia. Jarman menjelaskan, penghapusan subsidi tersebut akan dilakukan bertahap. Dikabarkan penyesuaian tarif listrik 900 VA bagi 18 juta pelanggan ini akan dilakukan sebanyak tiga kali. “ Akan disesuaikan tarifnya secara bertahap ke tarif keekonomian,” kata dia. Subsidi 18 juta Pelanggan 900 VA Dicabut Mulai 1 Januari 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, menyatakan pencabutan akan dimulai pada 1 Januari 2017. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri (Permen) yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2016. Tahapan pencabutan akan dilakukan selama tiga kali atau setiap empat bulan, dengan tujuan agar masyarakat tidak terlalu kaget saat membayar tarif baru yang nantinya dikenakan. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati, hanya 4,05 juta dari total 22,3 juga pelanggan PLN 900 VA yang diperbolehkan mendapatkan subsidi. Artinya, subsidi terhadap 18 juta pelanggan 900 VA akan dicabut. "Kalau 900 VA mulai 1 Januari kita sesuaikan secara bertahap," ujar Jarman, saat menghadiri acara Hari Listrik Nasional, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (29/8/2016). "900 VA bertahap tiga kali," imbuhnya. Sementara itu untuk pelanggan 450 VA, yang layak menerima subsidi adalah 19,1 juta pelanggan dari rotal 22,8 juta pelanggan. Jarman menuturkan, pencabutan subsidi kelompok ini tidak sama dengan pelanggan 900 VA, karena masih tengah dilakukan pencocokan. Akan tetapi skema pencabutan subsidi sudah dipersiapkan, yaitu bertahap selama empat kali atau setiap kuartal. "Untuk 450 VA diharapkan empat kali," ujarnya. "450 VA itu tetap kita lakukan sesudah pencocokan selesai," tandasnya. Rifan Financindo kinerja industri keuangan syariah di Indonesia membaik saat ekonomi global melemah | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri keuangan syariah di Indonesia masih menunjukkan kinerja yang membaik, di tengah pelemahan ekonomi global. "Dalam laporan keuangan syariah tahun 2015, total aset tumbuh 10% mencapai Rp 617 triliun. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan aset-aset industri lainnya. Hal ini juga terjadi di banyak negara di dunia yang mengembangkan ekonomi syariah," jelas Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, Sarjito, dalam acara OJK International Conference on Islamic Finance, di Hotel Fairmont Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2016). Kondisi ekonomi global masih belum bergairah, demikian juga harga komoditas di dunia yang masih lesu. Di tengah kondisi ini, industri keuangan syariah diharapkan bisa menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi. Dia berharap, para ahli industri keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Sehingga dapat memberikan jalan keluar di tengah perlambatan ekonomi global. "Saya berharap dengan bertukarnya informasi dan pengalaman dari para ahli, kita bisa mencari jalan keluar di industri keuangan syariah. Sehingga industri keuangan syariah tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global," kata Sarjito. Ke depannya, kontribusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi global akan bertambah besar. Hal ini dapat mengurangi dampak dari pelemahan ekonomi global. "Saya percaya, ke depannya industri keuangan syariah sangat menjanjikan. Namun, ini masih akan menghadapi banyak tantangan dan ketidakpastian ke depannya," kata Sarjito. Masa depan keuangan syariah masih menjanjikan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai masa depan keuangan syariah masih menjanjikan kendati pertumbuhan ekonomi global masih mengalami perlambatan. "Saya yakin masa depan industri keuangan syariah menjanjikan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dan ketidakpastian," kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, Sarjito, saat Konferensi Keuangan Syariah Internasional, di Jakarta, Kamis. Pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan aset keuangan konvensional. Tren yang sama juga terjadi pada negara-negara lain yang mengembangkan keuangan syariah. Adapun tantangan dan ketidakpastian tersebut salah satunya yakni sulitnya mengembangkan bisnis di yurisdiksi yang berbeda karena terbentur regulasi lokal dan juga interpretasi terhadap syariah itu sendiri. Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Berdasarkan Laporan Indonesia Islamic Finance, aset industri keuangan syariah tumbuh 10 perse, pada 2015 mencapai Rp617 triliun. Selain itu, lanjut Sarjito, tantangan lainya yakni lemahnya dan rentannya manajemen dan tata kelola keuangan syariah. "Terakhir yakni kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kapasitas memadai dalam keuangan syariah," kata Sarjito. OJK sebut industri keuangan syariah kebal dari gejolak ekonomi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung Wakil Ketua OJK, Rahmat Waluyanto mengatakan industri keuangan syariah tetap bertahan dan terus berkembang dengan baik di saat perekonomian melambat dan konsumen mengurangi belanjanya. "Dalam kondisi ini, kami terus mengembangkan industri keuangan syariah dengan meningkatkan SDM keuangan syariah," ujar Rahmat saat acara 'OJK International Conference on Islamic Finance' di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (29/9). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai strategi pengembangan keuangan syariah yang tepat dapat memitigasi risiko dan tantangan industri. Sehingga, dapat membantu pemenuhan kebutuhan keuangan syariah dalam mendorong ekspansi, pertumbuhan dan pengembangan keuangan syariah pada era new normal. Sebagai catatan, market share perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional meningkat 4,60 persen di Juli 2015 menjadi 4,81 persen di Juli 2016. "Diperkirakan akan mencapai 5,13 persen apabila memperhitungkan hasil konversi BPD Aceh menjadi Bank Umum Syariah," pungkasnya. Selain itu, OJK juga akan mendorong keuangan syariah yang inovatif untuk memperdalam pasar, meningkatkan akses ke lembaga keuangan syariah, dan memperbesar konsumen keuangan syariah. "Data OJK, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, industri keuangan syariah Indonesia masih menunjukkan kinerja yang membaik seperti terlihat pada perbankan syariah," katanya. Rifan Financindo kuantitas peserta Annual Report Award bertambah tapi kualitas berkurang | PT Rifan Financindo Berjangka PusatKetua Dewan Juri Annual Report Award (ARA) 2015 Sudaryono mengatakan kuantitas peserta ARA semakin bertambah, akan tetapi kualitas semakin berkurang. Peserta ARA 2015 berjumlah 303 perusahaan, meningkat 3,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 294 perusahaan. Kualitas penerapan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) industri jasa keuangan kian mengalami penurunan. Dia mengungkapkan kriteria penjurian sesuai disesuaikan dengan best practise, dan penyusunan laporan PSAK. Pada ARA 2015 ini, sejumlah perubahan dilakukan untuk menyelaraskan kriteria penilaian dengan peraturan OJK terkait situs web, direksi dan dewan komisaris komite nominasi dan remunerasi, sekretaris perusahaan, investasi dana pensiun. "Kualitas GCG tahun ini turun menjadi 61 pada ARA 2015 dari angka 65 ARA 2014," ungkapnya, Selasa (27/9/2016) malam. Kepala Pengawas Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan semakin banyak perusahaan yang ikut ARA, maka semakin banyak perusahaan yang peduli akan tata kelola perusahaan. Dia mengungkapkan penuranan nilai GCG disebabkan industri jasa keuangan yang belum melakukan penyesuaian. Nurhaida mengklaim penurunan kualitas GCG industri jasa keuangan terjadi dalam kapasitas pengawasan yang lebih ketat. Dia menegaskan agar perusahaan tetap meningkatkan kualitas GCG, untuk meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia. "Rata-rata nilai ada penurunan, ke depannya, semoga lebih baik. Penurunan karena ada penyesuaian dengan best practice sehingga kemungkinan perusahaan belum melakukan penyesuaian," katanya. Penambahan Gateway Amnesti Pajak Masih di Tangan Kemenkeu | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengaku, OJK butuh diskusi lebih lanjut dan mendalam terkait penambahan gateway dalam amnesti pajak. "Masih diproses di Kemenkeu, karena kami sudah ajukan kriteria baru tapi mungkin masih butuh prosesnya. Jadi kami masih bicarakan terus," ucap Nurhaida, di Jakarta, seperti diberitakan Rabu (28/9/2016). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu keputusan terkait penambahan jumlah perusahaan Manajer Investasi (MI) dan perusahaan sekuritas (broker) yang akan menjadi pintu masuk (gateway) dalam menampung dana amnesti pajak. Adapun keputusan itu berada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu, kata Nurhaida, masih mengkaji terhadap usulan dari OJK. Dengan demikian, bisa saja apa yang diusulkan tersebut dikurangi atau ditambah. Tapi, sayangnya Nurhaida tidak menjelaskan lebih detail mengenai kriteria baru untuk perusahaan efek dan manajer investasi ini. Meski OJK telah mengusulkan penambahan jumlah gateway, lanjut Nurhaida, namun itu semua tergantung dari perusahaan tersebut dalam memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. Alhasil, tidak sembarang perusahaan efek dan perusahaan manajer investasi dapat menjadi gateway. "Itu kriterianya mungkin ada perubahan, pengurangan kriteria lebih lanjut atau sehingga bisa menambah jumlah yang memenuhi kriteria," ucap Nurhaida. Adapun usulan beberapa waktu lalu dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa bursa telah mengusulkan untuk mengurangi kriteria nilai minimal modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) dari Rp75 miliar menjadi Rp25 miliar. "Tetap ada kriteria dengan begitu jumlahnya tidak semua-semuanya bisa menjadi gateway. Nanti ini akan diputuskan oleh Kemenkeu dan nanti akan keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya," jelas Nurhaida. Dengan rencana penambahan gateway, masih kata Nurhaida, OJK akan mematok jumlah maksimal perusahaan MI dan broker masing-masing berjumlah 30. Selain itu, OJK menginginkan dengan kebijakan ini tidak akan ada lagi perusahaan efek dan perusahaan manajer investasi yang mengajukan permohonan menjadi gateway pada OJK. OJK: Usulan Tambahan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Masih Dikaji | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengusulkan penambahan perusahaan efek dan manajer investasi untuk menampung dana tax amnesty yang masuk. Hingga kini usulan tersebut masih dikaji di Kemenkeu. Hingga kini belum ada PMK yang mengatur tentang penambahan gateway, tetapi jika diputuskan penambahan itu setelah periode I, maka akan mulai masuk penambahan gateway itu pada periode selanjutnya. "Kalau seandainya sampai 30 September belum diputuskan atau PMK nya tetap ada kriteria sehingga dengan kriteria jumlah tidak terbuka secara seutuhnya sekitar 30 total ya. Bukan tambahan ya, jadi total. Total 18 untuk perusahaan efek, 30 untuk perusahaan MI," kata Nurhaida. "Masih diproses di Kemenkeu karena sudah diajukan oleh OJK kriteria yang baru namun mungkin masih butuh yang baru untuk prosesnya. Dibicarakan, berdiskusi dengan Menteri Keuangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, di Kemenkeu, Selasa (27/9/2016) malam. Namun, ia belum membeberkan apa saja kriteria yang harus dipenuhi perusahaan efek dan MI yang mau bergabung menjadi penampung dana tax amnesty. Bisa jadi, ada perubahan kriteria maupun pengurangan syarat. Akan tetapi, kriteria itu nantinya harus dipenuhi perusahaan efek dan MI sehingga tidak sembarang perusahaan yang menjadi gateway tax amnesty. Rifan Financindo 3 srikandi yang populer dalam jajaran kabinet kerja | PT Rifan Financindo Berjangka PusatPresiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai beberapa srikandi dalam jajaran Kabinet Kerja. Setidaknya, ada tiga srikandi yang cukup garang dalam mengambil kebijakan. Atas sikapnya tersebut, ketiganya menjadi menteri yang populer di kalangan masyarakat. Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ibu Ani, yang baru menjadi Menteri Keuangan beberapa bulan sudah mengambil kebijakan yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan negara, yakni memangkas anggaran dalam APBNP 2016 dan tak gentar berburu tax amnesty. Susi dan Rini menjadi srikandi yang bertahan dari dua kali pergantian kabinet atau reshuffle yang dilakukan Jokowi, baik reshuffle jilid I dan II. Menteri Susi dan Menteri Rini selama ini mencetuskan beberapa kebijakan baik yang pro maupun kontra dalam dua tahun terakhir. Kendati menuai polemik, akan tetapi Presiden mengapresiasi ketiga menteri tersebut. Bagaimana sepak terjang 3 srikandi Jokowi selama ini? Berikut rekamannya 1. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Begitu didapuk menjadi menteri, Susi Pudjiastuti dengan garang melawan illegal fishing. Dia tidak bisa kompromi dengan gembong maling ikan. Dia juga tak segan menenggelamkan kapal dengan bom. Berikut ini rincian sepak terjang Menteri Susi. - Pelarangan tangkap ikan dengan cantrang - Dua kali mengancam mengundurkan diri - Berantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal, setidaknya lebih dari 150 kapal telah dibom. - Adu mulut melawan China soal kapal yang masuk wilayah Indonesia - Mengubah jam kerja PNS/pegawai KKP - Menteri Susi dan jajarannya pernah ditegur oleh salah satu anggota Komisi IV, lantaran memberikan bahan paparan satu jam sebelum rapat dimulai. Namun Menteri Susi cuek saja dan secara profesional mengikuti rapat. - Menolak reklamasi - Menolak asing berinvestasi di penangkapan ikan (hampir berargumen dengan Luhut dan pengusaha) - Mengusut perbudakan yang terjadi di Benjina, Maluku. - Pelarangan tangkap ikan dengan cantrang - Pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) juga membuat beberapa nelayan berang. 2. Menteri BUMN Rini Soemarno Ratu perusahaan pelat merah ini, bukan pertama kalinya menjadi menteri. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati Soekarnoputri. Apa saja yang telah dilakukannya di Era Presiden Jokowi? - Namanya pernah dikaitkan Panama Papers - Diduga mengucurkan peminjaman utang bank China ke bank-bank BUMN. - Dekat dengan Pemerintah China lewat pembangunan kereta cepat - Dikaitkan kasus Pelindo II - Mempertimbangkan kenaikan dividen Rp3 triliun BUMN dari semula Rp38 triliun menjadi Rp41 triliun, setelah melihat capaian laba semester I-2016. - Bongkar pasang direksi BUMN - Ditolak Komisi VI DPR mengikuti rapat 3.Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Sri Mulyani bukanlah orang baru di kancah ekonomi Indonesia. Meski baru menjabat kurang lebih 3 bulan, Sri Mulyani mampu menggebrak situasi di tengah lesunya laju ekonomi. Berikut ini sepak terjang Sri Mulyani. - Yang terbaru, hari ini Sri Mulyani bangga karena para pengusaha berbondong-bondong datangi Kantor Pajak mengikuti tax amnesty. Dia juga mengapresiasi para sesepuh Kadin yang turun gunung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dia pun melontarkan celetukan, "Semua turun gunung, karena kalau enggak turun, saya datangi gunungnya," kata Sri Mulyani. - Kebijakan perpajakan pada 2017 akan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta mendorong iklim investasi. - Memangkas anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun. Padahal, dirinya belum genap sebulan menjabat Menteri Keuangan - Menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) - Sri Mulyani pantau langsung tax amnesty. Bahkan dia mengecek langsung call center tax amnesty yang sulit dihubungi. - Sri Mulyani mengakui target penerimaan pajak 2016 sangat ambisius. - Sri Mulyani percaya diri hadapi gugatan UU Tax Amnesty Rupiah Menguat Disebut Menkeu Buah Transparansi Ekonomi | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat di level Rp12.930 pada hari ini, tak lepas dari transparansi yang dilakukan pemerintah bersama otoritas keuangan untuk menciptakan kepercayaan para pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah bersama otoritas keuangan terkait akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian serta menciptakan kepercayaan investor. “Pemerintah dan Bank Indonesia akan meneruskan, menyampaikan informasi yang paling tidak dipahami dan dianggap merupakan sebuah informasi yang dianggap kredibel sehingga posisi dari perekonomian, persepsi mengenai kerentanan itu menurun,” kata Menkeu. Lagipula, lanjut Ani, potensi kehilangan penerimaan tersebut masih bisa terkompensasi dari derasnya aliran modal yang masuk. Harapannya kemudian ada pada sektor investasi. “Ada beberapa dari mereka (pelaku usaha) membeli surat berharga pemerintah dalam jangka pendek. Kami sudah melihat yield turun, berarti beban bunga turun. Itu bisa mengkompensasi penerimaan dalam bentuk Rupiah,” kata dia. “Kami memiliki keuntungan dari sisi kepercayaan atau confidence yang meningkat terhadap situasi ekonomi Indonesia,” kata Ani, sapaan akrab Menkeu, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 27 September 2016. Ani menjabarkan bahwa penguatan Rupiah memang dipicu faktor eksternal dan faktor dalam negeri. Dari sisi eksternal, dipengaruhi dari kepastian bank sentral AS atau The Federal Reserve yang dipastikan akan menaikkan tingkat suku bunga acuan pada akhir tahun ini sehingga tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Kendati demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui bahwa penguatan Rupiah tentu memiliki implikasi terhadap penerimaan negara. Menkeu menegaskan, masih ada dampak positif yang dapat dirasakan Indonesia dengan penguatan Rupiah. “Nilai positifnya, inflasi jauh lebih stabil karena imported inflation menjadi sangat rendah. Rakyat secara keseluruhan menikmati keuntungan dari penguatan Rupiah,” katanya. Sementara dari sisi dalam negeri, lanjut Ani, perkasanya mata uang Garuda dipicu derasnya aliran modal yang masuk ke Indonesia ditambah implementasi program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. “Ini (penguatan) menjadi relatif sangat kuat dibandingkan pola yang sama tahun lalu. Ini yang bisa menjelaskan tentang sisi mata uang mengalami penguatan,” tuturnya. Cara Menteri Sri Mengelak saat Ditagih Dana Parpol | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Jakarta, Selasa (27/9/2016). Ketua Koordinator Golkar bidang Kesra Roem Kono mengatakan, dana parpol yang ada saat ini, yakni Rp 108 per suara masih belum mencukupi. "Ada titipan dari ketum (Partai Golkar) Setya Novanto, soal dana partai ini bagaimana Bu?" kata Roem Kono saat sesi tanya jawab. Di acara yang dihadiri ratusan kader Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan Kepala Daerah itu, Sri Mulyani memaparkan mengenai tantangan ekonomi Indonesia kedepan. Usai pemaparan, Sri Mulyani pun sempat ditagih soal dana partai politik. Sri Mulyani tak menjawab dengan tegas apakah pemerintah akan mengakomodir permintaan Partai Golkar untuk menambah dana parpol. Ia hanya bercerita soal pengalamannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia mengatakan, harusnya negara-negara itu bisa sabar untuk menunggu menjadi negara maju terlebih dahulu. "Bila ekonomi masih setengah besar disedotnya terlalu banyak, kayak drakula nyedot terlalu banyak, dia mati. Enggak ada lagi yang disedot," tambah dia. Menurut Ani, sapaan akrabnya, banyak negara di dunia gagal menjadi negara maju karena terperangkap pada middle income. "Banyak negara naik jadi middle income, tapi enggak pernah jadi negara kaya. Itu biasanya terjadi terutama kalau elite politiknya tidak mampu berkompromi untuk membuat agar ekonominya makin besar," kata dia. Pada akhirnya, Sri Mulyani pun mengembalikan keputusan kepada Partai Golkar sendiri. "Kesepakatan kita saja sebagai wakil rakyat, kita akan membuat ekonomi kita seperti apa," ucap dia disambut tepuk tangan para kader Golkar. Rifan Financindo Wartawan cilik berharap, listrik tidak mati di daerah terpencil | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|