Erick Thohir mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris VIVA | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang BandungErick Thohir resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) sejak tanggal 19 Januari 2017. Ada sejumlah alasan pengunduran diri tersebut. Yang ketiga, sebagai Presiden Komisaris PT Mahaka Radio Integra (MARI) yang sedang berkembang, di mana pekan lalu baru saja meluncurkan radio terbarunya, 93.2 Hot FM. Alasan kedua mundurnya ini adalah, karena aktivitasnya yang padat sebagai pemilik dan presiden dari klub sepakbola di Italia, yaitu Inter Milan. "Keputusan ini dilakukan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah posisi dan amanat yang diberikan sebagai Ketua penyelenggara Asian Games di mana terdapat tanggung jawab besar dan diperlukan fokus untuk menyukseskan ajang terbesar olahraga di tanah air pada tahun 2018 mendatang. Hal ini selain tanggung jawab kepada pemerintah, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Erick dalam keterangannya, seperti dikutip, Rabu (25/1/2017). Erick Thohir Mundur dari Kursi Presiden Komisaris VIVA | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung Kabar mencengangkan datang dari sosok pengusaha muda Erick Thohir. Dia memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden komisaris PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) yang disampaikan kepada perseroan pada 19 Januari 2017. Sebagai informasi, dalam profil VIVA di Bursa Efek Indonesia (BEI), tercatat perusahaan media ini dipimpin oleh Anindya Novyan Bakrie, selaku presiden direktur dan Robertus Bismarka Kurniawan sebagai wakil presiden direktur. Hal tersebut terungkap dalam surat keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, dengan nomor surat 0004/GKRCC/VMA/I/20017, tertanggal 23 Januari 2017, yang ditandangani Corportae Secretary VIVA Neil R Tobing. Selanjutnya, proses surat pengunduran diri akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar perseroran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Dewan Komisaris VIVA diisi oleh Eric Thohir sebagai presiden komisaris, Omar Luthfi Anwar (Komisaris), RM Djoko Setiotomo (komisaris), Rosan Perkasa Roeslani (komisaris), dan Setyanto Prawira Santosa (komisaris). Direksi lainnya adalah Otis Hahyari, Neil R Tobing, Anindra Ardiyansyah Bakrie, M Sahid Mahudie, dan David E Burke. Erick Thohir Mundur dari VIVA | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung Pengunduran diri Erick Thohir dari Visi Media Asia disampaikan langsung oleh Direktur & Corporate Secretary VIVA, Neil R Tobing, dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (24/1/2017). Berdasarkan surat bernomor 0004/GKRCC/VMA/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017, Erick Thohir resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Visi Media Asia Tbk (VIVA). Berdasarkan profil perusahaan yang tercantum di situs resmi BEI, manajemen VIVA dipimpin beberapa direksi, terdiri dari Anindya Novyan Bakrie sebagai Presiden Direktur, Robertus Bismarka Kurniawan sebagai Wakil Presiden Direktur, dan direksi lainnya antara lain Otis Hahyari, Neil R Tobing, Anindra Ardiyansyah Bakrie, M Sahid Mahudie, dan David E Burke. Adapun komisaris VIVA dijabat oleh Omar Luthfi Anwar, RM Djoko Setiotomo, Rosan Perkasa Roeslani, dan Setyanto Prawira Santosa. Dalam keterangan tersebut, tidak ada informasi mengenai alasan pengunduran diri Erick Thohir dari perusahaan yang fokus di bidang media tersebut. "Surat pengunduran diri dari Erick Thohir telah perusahaan terima pada tanggal 19 Januari 2017. Selanjutnya, proses persetujuan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang–undangan yang berlaku," terang Neil. PT Rifan Financindo Categories
0 Comments
Menpar: target terbesar pariwisata yakni China | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang AxaMenteri Pariwisata Arief Yahya memperkirakan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2017 sebesar 10% dari 2016. Bila target terealisasi, maka jumlah kunjungan wisman mencapai 13,5 juta. Namun, Arief optimistis jumlah kunjungan dapat mencapai 15 juta pada tahun ini lewat Asia Tourism Forum (ATF). Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2017 mencapai 15 juta. Menurutnya, pada 2016 sebanyak 43% dari total kunjungan wisman ke negara-negara Asean ialah wisman dari negara Asean sendiri, sedangkan sebanyak 36% dari Asia. "Di Asean Tourism Forum kami akan fokus menggarap bersama-sama, kami harapkan tambahan 1,5 juta itu dari ATF," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1/2017). Arief mengatakan target terbesar pariwisata yakni China. China ialah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan membukukan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang Januari hingga November 2016 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,41 juta, naik 10,46% year-on-year. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisman, Indonesia dan negara-negara lain di lingkup Asean sudah sepakat untuk mempromosikan Asean Single Destination. Hal ini, menurut Arief, akan menguntungkan Indonesia yang masih mencatatkan jumlah kunjungan wisman yang rendah. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sekitar 10 juta hingga 12 juta, lebih rendah dari jumlah kunjungan wisman ke Malaysia sebanyak 25 juta, Singapura sebanyak 15 juta, dan Thailand 30 juta. Indonesia Incar 15 Juta Wisatawan Mancanegara di 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, target ini cukup realistis untuk dicapai pada tahun ini. Pasalnya, target pada tahun lalu bisa dikatakan berhasil tercapai melihat dari total wisatawan mancanegara yang kurang lebih mencapai 10 juta wisatawan. Pemerintah menaikkan target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2017. Apabila tahun sebelumnya ditargetkan 10 juta wisatawan, pada tahun ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan hingga mencapai 15 juta kunjungan. "2017 naik 15 juta. Kalau perhitungan kita kalau growth 10% ya sekitar 13,5 (juta) masih aman. Masih cari 1,5 juta tapi masih ada waktu 11 bulan," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/1/2017). "Kemarin beritanya bagus, ASEAN Tourism Forum (ATF) di sana kita akan fokus bersama-sama. Kita harapkan tambahan 1,5 juta itu dari ATF. Untuk diketahui 42% with in ASEAN country, 36% itu dari Asia, jadi sudah 78%," jelasnya. Berbagai upaya pun akan dilakukan untuk mencapai target 15 juta kunjungan ini. Salah satunya adalah dengan melalukan promosi di berbagai ajang atau forum pada beberapa negara. "Bagaimana memperkuat ASEAN single destination, kebetulan sekarang ultah ke-50 ASEAN, kita sudah sepakat untuk mempromosikan itu bersama-sama, dan ini Indonesia untung. Karena jumlah wisman kita relatif rendah dibanding yang lain. Kita baru 10-12 juta, Malaysia 25 juta, Singapura 15 juta, Thailand 30 juta," tutupnya. Tak hanya itu, kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara pun juga akan dilakukan untuk mencapai target ini. Hal ini juga berkaitan dengan ulang tahun ASEAN yang ke-50. Kejar 15 Juta Turis Asing, Kementerian Pariwisata Fokus ke ASEAN | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Kementerian Pariwisata menyatakan tahun ini akan fokus menggenjot wisatawan asing, khususnya dari kawasan Asia Tenggara tahun ini. Salah satunya dengan memanfaatkan helatan Asean Tourism Forum (ATF) 2017 yang baru saja digelar di Singapura untuk memasarkan destinasi wisata di Indonesia. Dia mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan. Target ini naik 25 persen dibandingkan target kunjungan wisatawan mancanegara tahun lalu yang hanya 12 juta kunjungan. Poinnya kami memperkuat Asean Single Destination," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya saat ditemui di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1). Meski begitu, Arief optimistis target akan tercapai dengan menggenjot wisatawan dari ASEAN. "Masih aman memang (targetnya), tapi tetap kami akan cari sisanya di sisa 11 bulan ini. Jadi 42 persen (tambahan kunjungan wisatawan asing) dari Asean," ujarnya. Menurutnya, jika mengandalkan pertumbuhan normal, jumlah kunjungan wisatawan asing naik sekitar 12 persen tahun ini, yakni hanya mencapai 13,5 juta. Artinya Kementerian Pariwisata harus bekerja lebih keras untuk bisa mengejar 1,5 juta kunjungan wisatawan dari luar negeri. Arief menjelaskan kedatangan turis asing ke Indonesia saat ini masih tertinggal dari negara Asean lainnya. Thailand misalnya, turis asing yang berkunjung ke negara tersebut mencapai 30 juta orang pada tahun lalu. Malaysia mencapai 25 juta dan Singapura 15 juta. "Dengan booming ekonomi, mereka ini mirip Jepang pada tahun 1970 hingga 1980," katanya. Selain dari ASEAN, Arief juga mengejar kunjungan turis asing dari Cina. Dia memperkirakan tahun ini akan ada sekitar 120 juta turis asal negeri Tirai Bambu tersebut yang akan berwisata ke luar negeri. Tentunya ini merupakan potensi besar bagi Indonesia. Target ini merupakan bagian dari sasaran besar pemerintah mengejar target 20 juta kunjungan turis mancanegara datang ke Indonesia pada 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mempertaruhkan kursi jabatan Arief sebagai Menteri Pariwisata apabila target tersebut tidak tercapai. "Kalau tidak ketemu 20 juta, ya dicopot (menterinya)," kata Jokowi. Adapun Arief mengaku bahwa kedatangan turis mancanegara pada tahun ini tidak akan melenceng jauh dari target, walaupun dirinya tidak menutup kemungkinan bahwa target 12 juta kedatangan turis bisa saja tidak tercapai, "Jadi kalau meleset hanya sedikit, tapi kalau melebihi target juga sedikit," katanya. PT Rifan Financindo CategoriesTerhitung dari 23 Januari 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka PusatNegosiasi penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) alias kontrak jual-beli listrik pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa I berkapasitas 2 x 800 megawatt (MW) diperpanjang 14 hari, terhitung dari 23 Januari 2017. Konsorsium Pertamina-Marubeni Corporation-Sojitz dan PT PLN (Persero) sepakat membahas lebih lanjut beberapa isu terkait bankability. Persyaratan tersebut di antaranya adalah LNG Sales Purchase Agreement (SPA) untuk PLTGU Jawa I. Pasokan LNG untuk PLTGU Jawa I berasal dari PLN, bukan dari Independent Power Producer (IPP) sebagai pemilik pembangkit. Sampai saat ini PLN belum dapat menunjukkan LNG SPA untuk PLTGU Jawa I. "Sesuai statement PLN, pembahasan diperpanjang," kata VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (24/1/2017). Wianda menyatakan, Konsorsium sudah siap menandatangani PPA, tinggal menunggu PLN melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar pihak bank pemberi kredit (lender) untuk pembiayaan proyek mau mencairkan dana. Bila tidak ada LNG SPA, lender tak mau memberikan kredit, karena khawatir nantinya PLTGU Jawa I kekurangan pasokan gas dan terganggu operasinya. "Soal SPA kita tunggu dari PLN. Kami sudah siap, tinggal menunggu SPA dari PLN," ucapnya. Dihubungi secara terpisah oleh detikFinance pagi ini, Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, membenarkan PPA PLTGU Jawa I masih belum ditandatangani. Tanggal 23 Januari 2017 adalah deadline penandatanganan PPA, tapi ada klausul-klausul yang perlu pembahasan lebih lanjut. "Masih belum ditandatangan," tutrnya Ia menambahkan, isu-isu terkait sudah selesai dibahas. Konsorsium sudah menerima penurunan Availability Factor menjadi 60% seperti permintaan PLN. Dengan demikian, PLN hanya berkewajiban membeli listrik sebesar 60% dari kapasitas PLTGU Jawa I yang mencapai 1.600 MW. Denda Take or Pay dikenakan pada PLN kalau listrik yang diserap di bawah 60%. Di PPA lainnya, rata-rata Availability Factor mencapai di atas 80%. "Tidak ada lagi isu serapan listrik. Pertamina sudah commited dengan 60% serapan, itu sudah di-manage dan di-handle Pertamina dan Konsorsiumnya," Wianda mengungkapkan. Pertamina Tagih PLN Kepastian Gas PLTGU Jawa 1 | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Kepastian dibutuhkan supaya kontrak jual-beli listrik pembangkit segera ditandatangani. "Karena kami bangun pabrik tapi bahan bakarnya tidak ada. Secara bankability, itu wajib," ujar Ketua Konsorsoum Pertamina Ginandjar, Senin, 23 Januari 2017. Konsorsium PT Pertamina (Persero)-Marubeni-Sojitz meminta PT PLN (Persero) segera memastikan pasokan gas alam cair LNG untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1. Ginandjar mengatakan, sampai saat ini, PLN tidak kunjung menunjukkan alokasi gas pasti, yang dibuktikan dengan perjanjian jual-beli gas (PJBG) antara perseroan dan pemasok. Padahal proyek ini adalah pembangkit gas terbesar di Indonesia, dengan kebutuhan gas mencapai 22 kargo setiap tahun. Diketahui, PLN bersama pengembang proyek harus menyelesaikan masalah pendanaan setahun setelah kontrak diteken. PLTGU Jawa 1 diperkirakan bakal menelan investasi US$ 2,4 miliar. Selain Mizuho, lembaga lain yang terlibat adalah Japan Bank for International Cooperation, Asian Development Bank, serta Nippon Export Investment Insurance. Sumirnya alokasi gas membuat calon pemberi pinjaman proyek gerah. Koordinator lembaga pembiayaan proyek, Mizuho Corporation, pada 20 Januari lalu, meminta PLN memastikan alokasi gas. Jika tidak ada kepastian, dana pinjaman untuk kelangsungan proyek bakal susah cair. Asian Development Bank sudah mewanti-wanti agar PLN mengkaji ulang kebijakan ini karena bisa membuat pendanaan proyek seret. Peringatan tersebut disampaikan pada 12 Agustus 2016. Selain kepastian gas, proyek ini dihadapkan pada masalah kebijakan PLN yang menolak menanggung kerugian jika pasokan LNG gagal selama 30 hari. Ginandjar mengklaim perusahaannya bersedia “mengalah” dengan menyepakati kapasitas tersedia (availability factor/AF) sebesar 60 persen, dari rencana semula sebesar 92 persen. Kesepakatan ini, menurut dia, membuat harga jual listrik turun dari US$ 5,5 sen kilowatt per jam (kWh) menjadi US$ 5,2 sen per kWh. Akibatnya, proyeksi penerimaan konsorsium berkurang sekitar US$ 170 juta. Ginandjar juga mengklaim keputusan ini sudah disetujui direksi Pertamina. "Tapi jangan tanya IRR (angka pengembalian investasi) kami berapa." Menurut dia, banyak mitra konsorsium yang keberatan karena pendapatan berpotensi hilang. Tapi, dia memastikan, sekitar 18 mitra konsorsium tetap berkomitmen mengembangkan pembangkit. PLTGU Jawa 1 terdiri atas dua unit yang menghasilkan listrik hingga 1.600 MW. Kebutuhan gasnya mencapai 250 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) yang dipasok dari fasilitas regasifikasi LNG terapung (floating storage regasification unit) dengan masa operasi selama 25 tahun. Diketahui, pembahasan kontrak sudah molor dari target pada pertengahan Desember lalu. Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso memastikan komitmen perusahaannya untuk segera menandatangani kontrak. Dia mengklaim gas untuk pembangkit berasal dari proyek Tangguh yang dikelola BP Berau. "Harga dan volumenya sudah disepakati." Kapasitas itu membuat Jawa 1 menjadi proyek listrik gas terbesar dalam program pembangkit 35 ribu MW. Proyek ini berlokasi di Cibatu Baru, Jawa Barat. Polemik PLTGU Jawa 1 Berlarut, Dirjen Ketenagalistrikan Harus Turun Tangan | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM harus ikut turun tangan mengatasi polemik rencana pembangunan megaproyek PLTGU Jawa 1 yang tak kunjung usai. "Harus ada langkah tegas dari Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dengan memanggil direksi PLN dan Pertamina," Hal itu ditegaskan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta. Bahkan, imbuh Marwan, dengan kondisi sekarang di mana konsorsium Pertamina mengelola dan menyerap isu teknis komersial berongkos 170 juta dolar AS, jika ditarik ekivalensinya maka tarif harga jual listrik yang ditawarkan konsorsium Pertamina bisa hanya menjadi 5,2 sen dolar AS. Marwan mengatakan, berlarutnya rencana pembangunan PLTGU Jawa 1 diduga karena PLN tidak melakukan transparansi kepada publik. Misalnya terkait soal harga jual beli listrik PLN terhadap pemenang tender. "Kita semua tahu bahwa konsorsium Pertamina telah siap dengan 60 persen purchase requirement dengan harga jual tetap 5,5 sen dolar Amerika Serikat (AS)," jelas dia Marwan menegaskan, setahu dirinya konsorsium Pertamina telah melakukan penawaran sesuai spesifikasi teknis dan finansial yang telah ditetapkan di dalam tender. Anehnya, lanjut dia, beredar kabar bahwa konsorsium Pertamina mengharuskan PLN mengambil 92 persen purchase requirement dengan harga jual 5,7 sen dolar AS. "Kabar itu setahu saya tidak benar," tepisnya. Jangan sampai ada alasan kemenangan konsorsium Pertamina dibatalkan karena adanya oknum yang memanipulasi informasi dan data,” jelas dia. "Dirjen Ketenagalistrikan tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai proyek ini dimenangkan oleh konsorsium yang lebih mahal dan dengan kualitas yang jelek dengan mengorbankan Pertamina. Dia (dirjen) harus memanggil kedua direksi, baik dari PLN maupun Pertamina, untuk mengklarifikasi masalah yang ada," kata dia Menurut Marwan, manipulasi informasi dan data bisa dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pemburu rente yang berpihak pada perusahaan tertentu dengan mengorbankan proses yang sudah baik. PT Rifan Financindo CategoriesTotal investasi untuk proyek ini sekitar US$ 545 juta | PT Rifan Financindo Berjangka PusatPresiden Direktur PT Adaro Energy Tbk (AE), Garibaldi Thohir, mengatakan, financial close TPl ini merupakan pencapaian penting setelah sebelumnya mencapai financial close untuk PT Bhimasena Power lndonesia (BPl). "Suksesnya financial close TPl dan BPl mencerminkan komitmen yang kuat dari kami untuk menjadi kontributor utama di dalam mensukseskan program 35.000 MW. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk selalu mengembangkan bisnis ketenagalistrikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan dan menciptakan sinergi dengan bisnis batubara kami. Saat ini kami fokus untuk menjalankan proyek ini sesuai dengan yang direncanakan untuk meningkatkan akses terhadap listrik serta mendukung pertumbuhan Indonesia," tutur pria yang akrab disapa Boy Thohir itu, dalam jumpa pers di Kantor Adaro, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017). PT Tanjung Power lndonesia (TPI) pada 23 Januari 2017 telah mencapai kesepakatan pembiayaan (financial close) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x100 megawatt (MW) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. TPl merupakan perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium PT Adaro Power (AP) dan PT East-West Power Indonesia (EWPI). Pihaknya juga berterima kasih atas dukungan dari PT PLN (Persero), semua sponsor, pemberi pembiayaan, institusi pemerintah, beserta seluruh pemangku kepentingan. Total investasi untuk proyek ini sekitar US$ 545 juta dan TPl telah menyelesaikan dan mendapat komitmen pembiayaan sekitar US$ 422 juta (termasuk fasilitas kontinjensi sebesar US$ 13 juta). Pembiayaan tersebut didapatkan dari enam bank komersial, yaitu Korea Development Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., DBS Bank Ltd., Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Milsui Banking Corporation, dan The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. PLTU ini akan menjual listrik ke PLN dibawah Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPTL) yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun dari dan setelah Commercial Operation Date (COD). PPTL antara TPI dan PLN telah ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2014. Pasokan batu bara akan disediakan oleh PT Adaro Indonesia. Pembiayaan pada proyek ini dilakukan melalui skema project finance, dimana KSURE alias Korea Trade Insurance Corporation memberikan jaminan komprehensif sebesar kurang lebih US$ 400 juta. TPI teIah memulai tahapan konstruksi sejak Juni 2016, enam bulan sebelum tercapainya financial close, dengan menggunakan dana dari para sponsor yang memperIihatkan bukti nyata komitmen Adaro mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan PLN di dalam mensukseskan program 35.000 MW. Tahap kontruksi ini berjalan dengan baik, dimana kedua unit diperkirakan akan mencapai COD di semester pertama tahun 2019. Untuk menjamin aktivitias bisnis utamanya, Adaro Energy (AE) menjamin dukungan yang akan diberikan oIeh AP. AE juga memberikan jaminan sesuai dengan porsi kepemilikan tidak Iangsung di TPI dengan total kewajiban kontinjensi sekitar US$ 88 juta. Adaro Power (AP) sebagai sponsor dalam konsorsium TPI, teIah menandatangani perjanjian jaminan sponsor dengan para kreditur yang telah disebutkan sebeIumnya dimana AP setuju untuk mendukung proyek ini melalui investasi pinjaman atau ekuitas yang sesuai dengan porsi kepemilikan AP di TPI. Pembangkit Iistrik ini akan menggunakan teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang mengeluarkan kandungan sulfur dioksida dari gas buang dengan memberikan suntikan batu kapur dan mengurangi emisi nitrogen oksida karena suhu pembakarannya yang rendah. Selain itu, pembangkit Iistrik ini juga menggunakan bag filter untuk menghilangkan emisi abu. Sejak tahap awaI konstruksi hingga beroperasinya pembangkit listrik ini, TPI akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosiaI dan ekonomi khususnya di Kabupaten Tabalong dan wilayah Kalimantan Selatan melalui penciptaan kesempatan kerja serta sejumlah program pembangunan sosiaI untuk menciptakan nilai bersama antara TPI dan masyarakat setempat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, memberikan jaminan pemerintah untuk proyek ini dalam bentuk Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU), di mana Pemerintah menjamin kemampuan PLN untuk melakukan pembayaran kepada TPI sesuai ketentuan yang diatur di dalam PPTL. Seluruh pemangku kepentingan yang turut terIibat, termasuk pemerintah, PLN dan para kreditur, tetap berkomitmen terhadap proyek ini sejak awal. Kontraktor Engineering, Procurement & Construction (EPC) yang terpilih adalah Hyundai Engineering Co Ltd (HEC). TPI akan melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangkit Iistrik ini. Adaro Teken Financial Close PLTU Senilai Rp7,2 Triliun | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Presiden Direktur Adaro Energy, Garibaldi Thohir mengatakan, Tanjung Power merupakan perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium PT Adaro Power (AP) dan PT East-West Power Indonesia (EWPI). Ia menyatakan Financial Close TPI ini merupakan pencapaian penting setelah sebelumnya mencapai Financial Close untuk PT Bhimasena Power Indonesia (BPI). “Saat ini kami fokus untuk menjalankan proyek ini sesuai dengan yang direncanakan untuk meningkatkan akses terhadap listrik serta mendukung pertumbuhan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/1). PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melalui anak usahanya, PT Tanjung Power Indonesia, telah mencapai kesepakatan pembiayaan (Financial Close) untuk proyek pembangkit listrik bertenaga uap batubara 2x100 megawatt (MW) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jumlah itu termasuk fasilitas kontinjensi sebesar US$13 juta dari enam bank komersial, yaitu Korea Development Bank, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., DBS Bank Ltd., Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. Total investasi untuk proyek ini sekitar US$545 juta atau setara Rp7,2 triliun (asumsi kurs Rp13.300 per dolar AS dan Tanjung Power telah menyelesaikan dan mendapat komitmen pembiayaan sekitar US$422 juta. Pembiayaan pada proyek ini dilakukan melalui skema project finance, dimana Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) memberikan jaminan komperhensif sebesar kurang lebih US$400 juta. Tanjung Power telah memulai tahapan konstruksi sejak Juni 2016, enam bulan sebelum tercapainya Financing Close, dengan menggunakan dana dari para sponsor yang memperlihatkan bukti nyata komitmen Adaro mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan PLN di dalam mensukseskan program 35 ribu MW. Proyek ini akan menjual listrik ke PLN dibawah Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPTL) yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun dari dan setelah Commercial Operation Date (COD). PPTL antara Tanjung Power dan PLN telah ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2014. Pasokan batubara akan disediakan oleh PT Adaro Indonesia. Adaro Power, sebagai sponsor dalam konsorsium Tanjung Power, telah menandatangani perjanjian jaminan sponsor dengan para kreditur yang telah disebutkan sebelumnya dimana perusahaan setuju untuk mendukung (terkait dengan investasi modal di Tanjung Power) proyek ini melalui investasi pinjaman atau ekuitas yang sesuai dengan porsi kepemilikan Adaro Power di Tanjung Power. Tahap kontruksi ini berjalan dengan baik, dimana kedua unit diperkirakan mencapai COD di semester pertama tahun 2019. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, memberikan jaminan Pemerintah untuk proyek ini dalam bentuk Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU), dimana Pemerintah menjamin kemampuan PLN untuk melakukan pembayaran kepada TPI sesuai ketentuan yang diatur di dalam PPTL. Untuk menjamin aktivitas bisnis utamanya, Adaro Energy menjamin dukungan yang akan diberikan oleh Adaro Power. Adaro Energy juga memberikan jaminan sesuai dengan porsi kepemilikan tidak langsung di TPI dengan total kewajiban kontinjensi sekitar US$88 juta Konsorsium Adaro Raih Pembiayaan untuk Pembangkit Tabalong | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat PT Tanjung Power Indonesia telah mencapai kesepakatan pembiayaan (financing close) untuk proyek pembangkit listrik bertenaga batu bara 2x100 MW di kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada 23 Januari 2017. Pihaknya apresiasi atas dukungan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberi pembiayaan, institusi pemerintah, semua sponsor dan pemangku kepentingan. Kesepakatan pembiayaan ini mencerminkan komitmen kuat untuk menjadi kontributor utama dalam mensukseskan program 35 ribu MW. "Hal ini kami menunjukkan komitmen kami untuk selalu mengembangkan bisnis ketenagalistrikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan dan menciptakan sinergi dengan bisnis batu bara kamim" ujar Garibaldi yang akrab di sapa Boy Thohir, Selasa (24/1/2017). PT Tanjung Power Indonesia (TPI) merupakan perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium PT Adaro Power dan PT East-West Power Indonesia (EWPI). Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir menuturkan, kesepakatan pembiayaan ini merupakan pencapaian penting lantaran sebelumnya mencapai kesepakatan pembiayaan untuk PT Bhimasena Power Indonesia. Total investasi proyek tersebut sekitar AS$ 545 juta atau sekitar Rp 7,25 triliun (asumsi kurs Rp 13.315 per dolar Amerika Serikat). TPI pun telah menyelesaikan dan mendapat komitmen pembiayaan sekitar AS$ 422 juta. Komitmen itu termasuk fasilitas kontinjensi sebesar AS$ 13 juta dari enam bank komersial yaitu Korea Development Bank, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, DBS Bank Ltd, Mizuho Bank Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. Saat ini perseroan fokus menjalankan proyek ini sesuai dengan yang direncanakan untuk meningkatkan akses terhadap listrik serta pertumbuhan Indonesia. Pembiayaan pada proyek ini dilakukan melakukan skema project finance. KSURE memberikan jaminan komprehensif sebesar AS$ 400 juta. TPI telah memulai tahapan konstruksi sejak Juni 2016, enam bulan sebelum tercapainya kesepakatan pembiayaan. Saat itu menggunakan dana dari para sponsor yang memperlihatkan bukti nyata komitmen Adaro mendukung pemerintah Indonesia dan PLN untuk sukseskan program 35 ribu MW. Tahap konstruksi ini berjalan baik. Dengan kedua unit diperkirakan mencapai COD pada semester I 2019. Ia menuturkan, proyek ini akan menjual listrik ke PLN di bawah perjanjian pembelian tenaga listrik (PPTL) yang berlaku untuk 25 tahun dari dan setelah commercial operation date (COD). PPTL antara TPI dan PLN telah ditandatangani pada 15 Oktober 2014. Pasokan batu bara akan disediakan oleh PT Adaro Indonesia. Proyek ini melalui investasi pinjaman atau ekuitas yang sesuai dengan porsi kepemilikan Adaro Power di TPI. Adaro Energy juga memberikan jaminan sesuai dengan porsi kepemilikan tidak langsung di TPI dengan total kewajiban kontinjensi sekitar AS$88 juta. Ada pun Adaro Power sebagai sponsor dalam konsorsium TPI telah menandatangani perjanjian jaminan sponsor dengan para kreditor yang telah disebutkan sebelumnya. Adaro Power setuju untuk mendukung terkait investasi modal di TPI. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, memberikan jaminan Pemerintah untuk proyek ini dalam bentuk Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU). Pemerintah menjamin kemampuan PLN untuk melakukan pembayaran kepada TPI sesuai ketentuan yang diatur di dalam PPTL. Selain itu, pembangkit listrik ini juga menggunakan bag filter untuk menghilangkan emisi abu. Seluruh mitra telah mendukung penuh dan berkomitmen terhadap proyek ini. Pembangkit listrik ini akan menggunakan teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang mengeluarkan kandungan sulphur dioksida dari gas buang dengan memberikan suntikan batu kapur dan mengurangi emisi nitrogen oksida karena suhu pembakarannya yang rendah. Seluruh pemangku kepentingan yang turut terlibat, termasuk Pemerintah Republik Indonesia, PLN dan para kreditur, tetap berkomitmen terhadap proyek ini sejak awal. Sejak tahap awal konstruksi hingga beroperasinya pembangkit listrik ini, TPI akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi khususnya di Kabupaten Tabalong dan Kalimantan Selatan melalui penciptaan kesempatan kerja serta sejumlah program pembangunan sosial untuk menciptakan nilai bersama. Kontraktor Engineering, Procurement & Construction (EPC) yang terpilih adalah Hyundai Engineering Co Ltd (HEC). TPI akan melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik ini. PT Rifan Financindo CategoriesSalah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan negara | PT Rifan Financindo BerjangkaMenteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar bea keluar atau biaya ekspor konsentrat bisa lebih menguntungkan. Ia mengatakan keran ekspor konsentrat memang dibuka dengan berbagai syarat, untuk meningkatkan nilai tambah kepada negara. Aturan ini ungkap Luhut sedang dirumuskan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. "Masih dirumusin berapa biaya eskpor.masih digodog sama menteri esdm. Saya minta angkanya jangan rendah jadi sejalan sama pembangunan smelter," ujar Luhut di Kantornya, Selasa (24/1). Atas dasar itu, menurut Luhut, bea keluar ekspor konsentrat juga harus tinggi. Hal ini, lanjutnya, bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan negara. Ia juga mengatakan Freeport juga harus menjalankan sisa divestasi yang menjadi kewajiban dan merealisasikan divestasi 51 persen saham Freeport ke Indonesia. "Dan mereka harus tetap membangun smelter jika hendak ekspor konsentrat," ujar Luhut. Selain biaya keluar yang bisa lebih tinggi daripada saat ini, Luhut kembali menekankan agar PT Freeport Indonesia bisa beralih dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Ia mengatakan dengan berubahnya perjanjian kerja sama tersebut Indonesia bisa memanfaatkan beberapa persen lahan yang tak dikelola Freeport menjadi urusan negara Luhut Tegaskan Pemerintah Harus Miliki Mayoritas Saham Freeport | PT Rifan Financindo Berjangka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa 51 persen saham yang akan dilepas PT Freeport Indonesia harus dimiliki oleh pemerintah. Dirinya pun mencontohkan, perusahaan BUMN sektor tambang seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) bisa membeli 51 persen saham Freeport Indonesia. "Semua ini keinginan presiden, jadi harus pemerintah indonesia yang mayoritas. Apakah nanti dikasih ke Antam atau Inalum. Tergantung keuangan BUMN tadi," ujar Luhut saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Senin (23/1/2017). Menurut dia, nantinya pemerintah bisa menugaskan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli 51 persen saham Freeport Indonesia. Divestasi saham Freeport ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Luhut berharap, pelepasan saham atau divestasi saham Freeport Indonesia bisa selesai pada tahun ini. Namun, sayangnya dirinya tidak menyebutkan kapan divestasi saham Freeport bisa dilakukan. "Ya kita harap (tahun ini). Sekarang kan sudah dimulai prosesnya," tandasnya. Dalam aturan lama, yakni Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 disebutkan, modal asing pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit dimiliki 20 persen peserta Indonesia. Dalam aturan baru tersebut, yakni Pasal 97 ayat (1) PP 1/2017 disebutkan, pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki peserta Indonesia. Luhut Sebut PP 1/2017 Sebagai Jalan Tengah | PT Rifan Financindo Berjangka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) merupakan jalan tengah. Ia menilai kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pengusaha tambang untuk tetap berjalan namun disisi lain tetap harus mematauhi target optimalisasi hilirisasi. "Ini kan sebenarnya masalah lama yang limpahan ke pemerintahan sekarang. Memang kita perlu mengkoreksi UU Minerbanya. Terbitnya PP ini menjadi jalan tengah yang paling baik," ujar Luhut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/1). Luhut mengakui persoalan Minerba saat ini memang tidak bisa begitu saja ditutup dan memakai keputusan yang tegas. Ia mengatakan perbaikan soal tata kelola pertambangan di Indonesia harus dibenahi sedikit demi sedikit. Siapa yang akan mengambil 51 persen ini, Luhut mengatakan pemerintah memiliki beberapa opsi yang sedang dikaji di Kementerian ESDM. Ia mengatakan ada skema penawaran yang memang bisa dilakukan. Luhut menjelaskan salah satu poin yang harus difikirkan lebih lanjut oleh pemerintah terkait divestasi saham Freeport yang sebesar 51 persen. Ia mengatakan Freeport diharapkan bisa segera merealisasikan kewajiban divestasi ini. Pertama, diambil alih oleh negara melalui APBN. Kedua, penunjukan BUMN atau opsi terakhir adalah pelepasan saham di lantai bursa. Luhut mengatakan untuk opsi penunjukan BUMN pemerintah masih menghitung subjek keuangan perusahaan tambang seperti Inalum dan Antam, apakah bisa atau tidak ke arah sana. Namun ia memastikan langkah ini merupakan arahan dari Presiden yang ingin aser negara bisa segera dinasionalisasikan. Ia mengatakan Presiden ingin negara menjad mayoritas dalam pemegangan saham Freeport. "Misalnya, inalum. Misal inalum nanti bisa yang membawa masuk pasar modal. Ini opsi bagus juga ya jadi nilai Jakarta stock exchange kita bisa besar. Pemilikannya ke pemerintah dulu baru ke IPO kan. Butuh waktu juga kan, diaudit dulu," ujar Luhut. "Kepentingan presiden nasional interest. Kami tau kok yang kami kerjakan, dengan mereka jadi IUPK kan berarti kita membatasi wilayah tambang mereka. Jadi cadangan lainnya bisa dimanfaatkan bagi negara," ujar Luhut. Rifanfinancindo CategoriesDEN untuk membantu daerah menyusun RUED | PT Rifan Financindo BerjangkaAnggota DEN, Syamsir Abduh menerangkan, setelah satu tahun RUEN diteken Presiden, maka daerah harus menyelesaikan RUED. Respons setiap daerah berbeda-beda. Ia menegaskan pada intinya RUED membuat permintaan energi tersedia dengan pasokan di masing-masing daerah. Dari situ akan kelihatan potensi energi setempat. "Lalu akan muncul sumber daya energi apa yang tersedia, misalnya potensi surya, air," ujar Syamsir. "Ada yang sudah siapkan, ada yang belum. Bahkan sudah ada daerah yang menganggarkan dalam APBD mereka, tapi tidak spesifik menyatakan RUED. Cuman menyatakan sebatas rencana energi karena payung hukum sebelumnya kan belum ada. Tapi begitu sudah diteken (perpres RUEN), maka daerah harus bergegas selesaikan RUED provinsi, kabupaten maupun kota. Di klausul menyatakan RUED itu mengikat kementerian dan lembaga," tutur Syamsir menjelaskan. Salah satu hasil sidang Dewan Energi Nasional (DEN) ke-20 adalah mendorong implementasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ke daerah (RUED). Anggota DEN, Tumiran menyatakan, RUEN telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. "Maka tindak lanjut selanjutnya itu mendorong daerah untuk RUED. Tadi disepakati DEN untuk membantu daerah agar daerah itu menyusun RUED," kata Tumiran di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Jakarta, Senin (23/1). Proyek 35.000 Mw Harus Diselesaikan | PT Rifan Financindo Berjangka Dewan Energi Nasional (DEN) akan ikut andil dalam menyukseskan program kelistrikan yakni program listrik 35 gigawatt (GW) salah satunya dengan mengikutsertakan peran daerah. Pemerintah terus mendorong infrastruktur di sektor listrik demi menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Ditambah, dengan menyebarnya akses listrik dapat ikut memajukan perekonomian negara. Anggota DEN Tumiran pun menekankan, target yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pembangunan pembangkit listrik 35 GW harus dapat tercapai. Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) juga mampu dikerjakan dengan baik agar dapat mencapai target sebesar 23% Meski Berat, Target Listrik 35.000 MW Tak Diubah | PT Rifan Financindo Berjangka Program kelistrikan 35.000 MW pada 2019 terkesan sangat fantastis dan sulit dipenuhi. Namun pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun Dewan Energi Nasional (DEN) sama sekali tidak merevisi target tersebut. Target ini pun sudah diikuti sejumlah langkah positif, karena sebagian besar sektor kelistrikan sudah dibangun, juga pembangunan transmisi 46 Kms, pembangunan gardu induk 108 MVA yang sudah sesuai rencana. "Sesuai arahan Presiden, target RUEN dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) tetap pada komitmen awal 35.000MW. Tak ada pengurangan" kata Anggota DEN, Tumiran usai sidang DEN ke-20, Selasa (24/1/2017). Berbagai upaya masih terus dilakukan, termasuk menggenjot target Energi Baru Terbarukan sebesar 23% dalam bauran energi nasional tahun 2025. Semua ini sudah dirancang dalam Rencana Umun Energi Nasional (REUN) yang selanjutnya akan diikuti pembuatan Rencana UmuM Energi Daerah (RUED). Rifanfinancindo Categories500 orang yang mendaftar sebagai calon pejabat OJK periode 2017-2022 | PT Rifan Financindo BerjangkaKabarnya, seleksi pejabat OJK ini tidak hanya menarik perhatian para profesional di bidang keuangan. Anggota partai politik disebut-sebut ikut mendaftar sebagai calon pejabat OJK. Pendaftaran calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat respons positif dari masyarakat. Tercermin sudah 500 orang yang mendaftar sebagai calon pejabat OJK periode 2017-2022. Menanggapi isu tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan mengomentari lebih jauh. Menurutnya sebagai Ketua Pansel dia tidak bisa menyampaikan subjektifitas terhadap sesuatu. Yang terpenting, lanjutnya, kandidat pejabat OJK harus memenuhi kriteria dan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Nantinya, pansel akan menyerahkan 21 calon nama pejabat OJK kepada Presiden Jokowi. "Saya sebagai pansel enggak boleh sampaikan subjektifitas saja," katanya di Kementerian Keuangan, Senin (23/1/2017). "Kan persyaratan sudah ditulis. Yg kami lihat kualifikasi apakah pengalaman pendidikan integritas komitmen, jadi kami lihat saya nanti persyaratan administrasi, pada kahirnya pansel smapaikan 21 nama ke Presiden," tukasnya. Pengamat Ekonomi: Dewan Komisioner OJK Saat Ini Banyak Berperan dan Diperhatikan Orang | PT Rifan Financindo Berjangka Pengamat Ekonomi dan manajemen Handito Joewono melihat kepemimpinan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 sudah banyak langsung berperan mengatasi permasalahan yang terjadi dan mendapat perhatian orang. Terkait dengan masa tugas Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK yang akan segera berakhir pada 23 Juli 2017. Handito Joewono mengatakan, OJK kedepan membutuhkan pengurus yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bisa lebih cepat. "Sebagai lembaga baru di Indonesia, kinerja Kepengurusan Dewan Komisioner OJK saat ini banyak langsung berperan, diperhatikan orang dan relatif disukai oleh orang. Jadi menurut saya kepemimpinan saat ini, sudah berhasil," kata Handito Joewono di Jakarta, senin (23/1). "Kalau kita melihat tantangannya ke depan, saya melihat dibutuhkan figur-figur yang harus lebih berani, artinya berani untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan itu tentunya membutuhkan sebuah tim yang berubah dan terdiri dari komposisi yang berasal dari unsur-unsur yang konservatif," kata Handito. Pihaknya menyebutkan bahwa komisioner OJK adalah sebuah teamwork yang diharapkan mampu menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan sebagai penggerak-penggerak ekonomi agar bisa lebih cepat karena mereka bisa saling mengisi satu sama lain. "Jangan sampai ketika seorang komisioner itu berasal dari perwakilan salah satu yang terkait misalnya dari perbankan, ia justru hanya fokus ke perbankan atau dari pasar modal dia juga fokus ke pasar modal saja. kalau itu yang terjadi justru sinerginya tidak akan muncul, saya melihat justru komposisi unsur komisioner OJK ini harus bisa fleksibel," kata pria yang juga Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut. Menurutnya, komposisi terbaik bukan berarti harus berasal dari unsur yang kaku, jadi tidak harus yang mewakili pasar modal, perbankan ataupun asuransi. Kita harus menghargai bahwa komisioner OJK Itu adalah sebuah tim. "Kalau dilihat dari sisi yang lain misalnya perbankan, sudah oke. Akan tetapi di sektor pasar modal harus bisa lebih berani. Apalagi sekarang ini ada tuntutan yang sangat besar untuk membuat papan bursa kedua," ujarnya. Ia menyebutkan, selain sebagai pengawas, pihaknya juga meminta untuk berani menstimulir pertumbuhan terutama di sektor aspek pasar modal Sri Mulyani Harap Kandidat Berkualifikasi Baik Daftar OJK | PT Rifan Financindo Berjangka Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengharapkan para kandidat yang berkualifikasi baik dan memiliki pengalaman mengelola industri keuangan ikut pendaftaran calon anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sri Mulyani menjelaskan kandidat terpilih harus memiliki kompetensi, integritas, maupun komitmen untuk menjaga, mengatur, dan mengelola industri keuangan yang strategis untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. "Saya berharap seluruh kandidat yang memiliki kualifikasi baik, untuk mendaftar," kata Sri Mulyani seperti dikutip Antara. "Sektor keuangan adalah salah satu tulang punggung yang penting, maka kita butuh pengelola sektor yaitu komisioner OJK yang memiliki kualitas dan berkinerja baik," ucap Sri Mulyani. Panitia seleksi akan memilih 21 calon Anggota Komisioner OJK untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo yang akan menyeleksi 14 calon untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, DPR akan menyeleksi 14 calon tersebut menjadi tujuh anggota Dewan Komisioner OJK terpilih periode 2017-2022. Dia menambahkan, sejak pendaftaran calon anggota komisioner OJK dibuka pada Selasa (17/1/2017) hingga Senin (23/1/2017), telah tercatat 520 peserta terdaftar untuk mengikuti seleksi komisioner OJK. "Kami akan melihat pengalaman, pendididkan, integritas, dan komitmen. Proses (seleksi administrasi, red.) ini akan berlangsung terus sampai Februari nanti. Pada akhirnya pansel akan sampaikan 21 nama ke Presiden," kata Sri Mulyani yang menjadi Ketua Panitia Seleksi Komisioner OJK. Adapun pendaftaran calon anggota komisioner OJK dibuka mulai Selasa (17/1), selama 12 hari, hingga 2 Februari 2017 pukul 24.00 WIB. Pendaftaran hanya dilakukan melalui internet di situs www.seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Dewan Komisioner OJK mengharapkan tujuh anggota baru tersebut dapat dilantik pada 21 Juli 2017, sebelum masa jabatan anggota komisioner 2012-2017 habis pada 23 Juli 2017. Rifanfinancindo CategoriesProgram ini hasil kerja sama Blue Bird dengan Mastercard | PT Rifan Financindo BerjangkaDirektur PT Blue Bird Sigit Priawan Djokosoetono di Jakarta, Senin (23/1/2017) mengatakan program ini hasil kerja sama Blue Bird dengan Mastercard. Mereka melihat dengan jumlah penggemar sepak bola di Indonesia yang mencapai sekitar 20 juta orang, maka promo nonton bareng Final Liga Champions ini pasti akan berjalan sukses. ebuah program menarik ditawarkan PT Blue Bird, perusahaan penyedia armada taksi terbesar di Indonesia. Blue Bird mengajak para pecinta sepakbola di Indonesia untuk nonton langsung final Liga Champions yang tahun ini digelar di Cardiff, Wales. Sebelumnya, lanjut dia, Blue Bird dan Mastercard juga sudah menjalin kemitraan untuk mendukung pertandingan tim nasional di Final Piala AFF 2016. Adapun Liga Champions Eropa sudah sampai di babak 16 besar. Pertandingan leg pertama diadakan pada Rabu dan Kamis, 15 dan 16 Februari 2017 serta satu minggu berikutnya, 22 dan 23 Februari 2017. Laga leg kedua digelar pada Rabu dan Kamis, 8 dan 9 Maret 2017 serta satu minggu berikutnya, 15 dan 16 Maret 2017. Pertandingan final Liga Champions 2017 sendiri diselenggarakan di Stadion Millenium, Cardiff, Wales pada Sabtu, 3 Juni 2017. Pihak Blue Bird-Mastercard menyediakan lima paket perjalanan untuk menyaksikan final Liga Champions 2017 di Cardiff di mana setiap paket berlaku untuk dua orang. "Kami ingin masyarakat dapat merasakan secara langsung kemeriahan pertandingan final Liga Champions," tutur Presiden Divisi Mastercard untuk Indonesia, Malaysia dan Brunei Safdar Khan. Jika ingin mendapatkan salah satu paketnya, masyarakat hanya diminta menggunakan aplikasi My Blue Bird untuk pemesanan taksi Blue Bird atau Silver Bird dan membayar dengan kartu kredit berlogo Mastercard dengan memasukkan kode promo MASTERCARDMYBB. Gunakan Mastercard dan Blue Bird, Bisa Nonton Final Liga Champion | PT Rifan Financindo Berjangka Mastercard bersama dengan Blue Bird menggelar sebuah program yang bertajuk “Road to Cardiff” kepada pelanggan Blue Bird. Program ini ditujukan untuk pelanggan yang berkendara dengan Blue Bird maupun Silver Bird dan melakukan pembayaran dengan menggunakan Mastercard. Program ini berlangsung sejak tanggal 23 Januari 2017 hingga 24 Maret 2017. Untuk mengikuti undiannya sangatlah mudah. Setiap pemilik dari Mastercard cukup melakukan transaksi sebanyak 10 kali dengan Blue Bird maupun Silver Bird. Pelanggan yang beruntung akan memperoleh kesempatan spesial untuk menyaksikan langsung pertandingan Final Liga Champions UEFA 2017 yang berlangsung di Cardiff, Wales. Kerja sama ini merupakan sebuah wujud komitmen dari kedua perusahaan dalam meningkatkan kepuasan para pelanggannya. Setiap perjalaan tersebut harus dilakukan dengan memesan taksi Blue Bird atau Silver Bird melalui aplikasi My Blue Bird dan melakukan pembayaran dengan kartu kredit berlogo Mastercard yang sudah didaftarkan, serta memasukkan kode promo MASTERCARDMYBB. ”Progam ini merupakan kedua kalinya bekerja sama dengan Mastercard untuk mendukung sekaligus memberikan penawaran spesial kepada masyarakat khususnya para pecinta sepak bola di Indonesia. Sebelumnya kami memberikan kode promo khusus kepada pelanggan untuk menonton Final Piala AFF,” ujar Sigit Priawan Djokosoetono, Director PT Blue Bird Tbk. Tak hanya memberikan 5 buah paket perjalanan nonton Final Liga Champion, namun setiap pelanggan berhak mendapatkan potongan harga hingga Rp 30.000 untuk setiap perjalanan dan berlaku hingga 10 kali perjalanan. Gencarkan Aplikasi Layanan Online, Blue Bird Bidik 4 Kota | PT Rifan Financindo Berjangka Pada tahun ini PT Blue Bird Tbk, akan fokus mempromosikan penggunaan aplikasi My Blue Bird dengan menambah beberapa kota untuk jangkauan pelayanan, yaitu Palembang, Padang, Makassar, dan Pangkal Pinang. "Kita siapkan tahun ini tambahan kota layanan. Sehingga, pengguna aplikasi akan lebih mudah mengakses Blue Bird dari seluruh kota yang ada," kata Direktur Blue Bird Sigit Priawan Djokosoetono di Plaza Senayan Jakarta, Senin 23 Januari 2017. Saat ini, cakupan layanan aplikasi My Blue Bird masih terbatas di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, dan Lombok. Sedangkan pengguna aplikasi tersebut, masih sekitar 500 ribu. Salah satu cara pihaknya mendorong peningkatan penggunaan aplikasi penggunaan pelayanan Blue Bird, yaitu bermitra dengan Mastercard mengadakan program "Road to Cardiff", memberikan kesempatan bagi pelanggan loyal untuk nonton gratis pertandingan Final Liga Champions UEFA 2017 di Cardiff, Wales, United Kingdom. Aplikasi ini menawarkan pemesanan melalui online, dengan pilihan pembayaran tunai dan non-tunai. Selain itu, tersedia fitur-fitur untuk berbagi informasi ke sosial media dan untuk mendapatkan diskon perjalanan. "Pengembangan sudah cukup banyak, karena terakhir kita luncurkan cashless payment. Berbagi aplikasi bisa mendapat diskon. Ada juga fitur lewat pembayaran e-voucher untuk mengganti pembayaran kartu kredit dengan elektronik," ujarnya. "Animonya memang cukup tinggi, karena animonya masyarakat sekarang lebih banyak yang suka pakai aplikasi. Call center kami, akhirnya banyak yang berpindah ke aplikasi. Tetapi, memang penggunaan setop di jalan masih menjadi mayoritas, karena cukup mudah," tutur Sigit. Untuk saat ini, penggunaan aplikasi meski sudah meningkat, mayoritas masyarakat masih menggunakan layanan Blue Bird dengan menghadang langsung di jalan. Rifanfinancindo CategoriesPemerintah meluncurkan beberapa program yang langsung menyasar masyarakat | PT Rifan Financindo BerjangkaBelakangan ini, isu SARA berembus cukup kencang, terutama menjelang Pilkada DKI Jakarta. Pemerintah menyadari jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini akan mengganggu perekonomian. "Ini terus kita address melalui berbagai program, kan ada berbagai kartu ada Rastra (Beras Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), kita ini sudah lebih jauh bagus dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan, jadi struktural kita garap terus," kata Staf Ahli Menko Perekonomian bidang Pembangunan Daerah, Bobby Rafinus, dalam acara diskusi SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017, di Jakarta, Senin (23/1/2017). Oleh sebab itu, untuk meredam isu SARA dan radikalisme, pemerintah meluncurkan beberapa program yang langsung menyasar masyarakat. "Jadi kalau melihat sara dan radikalisme itu kan ada memang sisi yang struktural, ini ada ketimpangan maka itu menjadi mudah dan orang itu menjadi radikal karena tekanan ekonomi, kecemburuan sosial," ujar Bobby. Bobby menjelaskan, isu SARA dan radikalisme bisa berkembang karena dua hal. Pertama, ada jurang antara kaya dan miskin sehingga memicu kecemburuan sosial. "Jadi menurut saya (ekonomi nasional) stabil, justru jadi tugas sama-sama bagaimana ini menjaga, karena kita ini pertaruhannya terlalu besar untuk di kalahkan dengan masalah ini, kita ini berjuang untuk generasi muda ke depan bisa memiliki masa depan yang lebih bagus," ungkapnya. Kedua, karena dipicu berita hoax alias bohong lewat media sosial. Namun, isu tersebut belum mempengaruhi pada perekonomian nasional, baru sampai sebatas menjadi sentimen negatif di pasar modal dan pasar keuangan yang bersifat temporer. Isu Radikalisme Mentahkan Capital Inflow | PT Rifan Financindo Berjangka Isu radikalisme mendapat perhatian serius pelaku pasar. Itu karena isu tersebut potensial mengancam keamanan nasional. Sebab, kalau radikalisme mendapat tempat terhormat, bukan sekadar memantik instabilitas, tetapi juga mengganggu dunia investasi. Chairman Indonesia Chamber of Commerce in China (Inacham) Liky Sutikno menyebut isu radikalisme menjadi sentimen negatif dunia investasi. Salah satu raksasa ekonomi dunia, Tiongkok mempunyai dana investasi besar. Baik dari pemerintah, badan usaha milik negara, sektor swasta, dan institusi keuangan. Indonesia menjadi negara top listed bagi investor China. Disusul Malaysia dan Vietnam untuk skala ASEAN. Tentu, investor bakal berhitung ribuan kali untuk mengembangbiakkan modal di dalam negeri. Pelaku pasar menjadikan isu radikalisme sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Kondisi itu amat disayangkan mengingat ekonomi domestik sangat potensial di tengah ketidakpastian global. Liky melanjutkan dari potensi USD 50 miliar itu, sekitar 10 persen bakal menyerbu Indonesia. Karena itu, isu radikalisme tersebut membuat investor Tiongkok wait and see. Pemodal negeri tirai bambu tersebut menunggu perkembangan situasi membaik. ”Ini sangat disayangkan. Arus modal yang semestinya mendongkrak roda ekonomi justru tertahan,” ucapnya. Pemerintah China setidaknya dana investasi sejumlah USD 50 miliar. Itu belum termasuk dana private sector dan financial institution. Tetapi, dana itu belum bisa direalisasikan mengingat keadaan Indonesia masih rawan akan radikalisme dalam jangka pendek. ”Investasi dalam negeri untuk jangka panjang mempunyai outlook positif,” tutur Liky pada ajang Diskusi Panel SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017, di Jakarta, Senin (23/1). Hal senada diungkap Koordinator Staf Ahli Wapres Sofjan Wanandi. Mantan bos Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu menerangkan sejumlah pengusaha domestik juga dalam posisi menunggu. Investor domestik tidak berani mengambil risiko di tengah keamanan dan isu radikalisme merebak. ”Ya, efeknya banyak duit bersarang di perbankan belum bisa memberi kontribusi terhadap sektor riil,” tegas Sofjan. Hukum sambung Sofjan harus menjadi landasan dalam menghadapi isu hoax. Itu karena situasi sudah sangat mengkhawatirkan. Hoax ancaman serius dan potensial memecah belah bangsa. ”Mau tidak mau, penegakan hukum nomor satu. Bangsa ini terlalu luas dan terlalu kaya untuk dirusak gara-gara hoax,” tukasnya. Para pengusaha lanjut Sofjan awalnya optimistis terhadap perekonomian nasional menyusul sukses besar proyek amnesti pajak (tax amnesty). Tetapi, pelaku pasar asing tiba-tiba wait and see terutama Tiongkok mengingat isu radikalisme mencuat di penghujung tahun lalu. ”Pemerintah juga harus tegas menyapu berita tidak jelas (hoax),” ungkapnya. Isu SARA di RI Jadi Perhatian Investor | PT Rifan Financindo Berjangka "Saya sempat bulan lalu ke Jerman dan Singapura. Mereka menaruh perhatian besar di November-Desember 2016," ujar Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian bidang Pembangunan Daerah, Bobby Rafinus, dalam diskusi SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Jakarta, Senin (23/1/2017). Isu SARA yang berembus belakangan ini menjadi perhatian khusus investor. Terutama, saat aksi demo pada November dan Desember 2016. Meski jadi perhatian investor, menurut Bobby, tak mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hanya saja, sempat ada sentimen negatif terhadap pasar modal. "Apa yang dilakukan Presiden memberikan penjelasan, berhubungan dengan berbagai pihak, pimpinan aparat keamanan itu sudah memberikan keyakinan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar soal isu sara dan radikalisme ini," tambahnya. Yang jelas, keputusan Presiden untuk menjalin komunikasi dengan beberapa pihak, seperti tokoh partai hingga tokoh agama, telah meredam kekhawatiran investor. Rifanfinancindo CategoriesKebijakan proteksionis Trump dinilai bertolak belakang dengan komitmen negara-negara di dunia |PT Rifan Financindo BerjangkaDonald Trump telah resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Dalam pidato pertamanya Trump menyebutkan slogan 'America First' alias mengutamakan AS. Di mana salah satu unsurnya adalah tentang proteksionisme terhadap barang dari negara lain. Jika kebijakan proteksionisme benar-benar diterapkan, maka akan merugikan AS sendiri karena beberapa industri di AS membutuhkan bahan baku dari negara tetangganya. "Padahal kita tahu antar negara kan saling membutuhkan. Contohnya kaya tadi Meksiko ternyata ada juga beberapa industri di AS yang men-serve kebutuhan atas permintaan dari Meksiko," kata Aldian dalam acara 2017 Standard Chartered Bank Global Research Briefing di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017). Kebijakan proteksionisme yang dijanjikan Trump, menurut Senior Economist Standard Chartered Bank Aldian Taloputra, dinilai cukup bertolak belakang dengan komitmen negara-negara di dunia di mana perlu menjalin kerja sama untuk memperkuat ekonomi. America First juga berbicara tentang 25 juta lapangan kerja baru dalam 10 tahun ke depan. Jumlah pengangguran akan ditekan Trump dengan menggenjot sektor industri manufaktur di AS. Karena itu dia memenangkan suara pemilu di wilayah yang menjadi kunci industri manufaktur, seperti Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania. Aldian menilai perlu waktu untuk memastikan slogan tersebut lahir dalam bentuk kebijakan. Meski lebih spesifik sempat diwacanakan kenaikan anggaran infrastruktur, pemangkasan tarif pajak untuk bisnis dan individu, menata kembali perjanjian-perjanjian perdagangan, terutama dengan China dan Meksiko. "Jadi terus terang kita masih lihat ini seperti apa kebijakannya, realisasinya akan seperti apa," tutup Aldian. Hal ini tidak lepas dari hilangnya 5 juta lapangan pekerjaan di sektor manufaktur sejak tahun 2000. Hampir semua dari 11 juta lapangan kerja yang tercipta di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, datang dari sektor jasa. Adanya rentang waktu, menurut Aldian adalah ketidakpastian bagi investor. Sebab ada kemungkinan juga kebijakan tersebut akan batal. "Itu terus terang kita lihat masih jauh, ketidakpastiannya masih tinggi. Kalau kita lihat pidatonya kemarin cukup proteksionis karena America First, tapi kita perlu lihat bentuk kebijakannya akan seperti apa. Bener enggak sih dia akan seperti itu," pungkasnya. Pengamat: Trump punya kepentingan, tak mungkin musuhi Indonesia | PT Rifan Financindo Berjangka Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai dilantiknya Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak mempunyai pengaruh terhadap Indonesia. Apalagi, negara paman Sam merupakan ekspor terbesar di Asia Pasifik. Selain itu, kata dia, Trans Pacific Partnership (TPP) akan mempertimbangkan jika tak bermitra dengan Indonesia. Mereka juga akan mengalami kerugian besar jika negara Paman Sam tak bekerja sama dengan negara Asia. "Kecil sekali, ingat AS itu negara terbuka, bukan negara otoriter, jadi pendulumnya akan bergeser ke sebaliknya. Ekspor AS paling besar ke Asia Pasifik, dibandingkan dengan Eropa lebih besar Asia Pasifik. Masa dia mau musuhin kita? enggak realistis," ujar Faisal Basri di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (23/1). "TPP juga mulai mikir-mikir, kalau tidak rangkul Asia Pasifik, ekspor saya jeblok dong, dan di TPP itu tidak ada China, masa akan dia hapus TPP itu," jelasnya. "Yang perlu khawatir tentang dinamika China, angka pengangguran di China, over capacity industrinya, macam-macam efeknya lebih besar bagi Indonesia. Tahun ini tadinya diperkirakan 6,2 persen, baru dikoreksi 6,5 persen jadi lebih baik dari perkiraan semula. Banyak goodnews sebenarnya di dunia," tegas Faisal. Lebih jauh, Faisal menambahkan negara China yang harus dikhawatirkan karena angka pengangguran industri cukup besar. Namun, pertumbuhan ekonomi di China mencapai angka 6,5 persen. "Akibat ada Trump hampir semua ekonomi di AS jadi King, menentang, jadi tidak bisa. Akhirnya rakyat AS yang merugi, angka pengangguran meningkat, harga-harga barang naik, jadi jangan terlalu histeria melihat Trump. Meski kongres dikuasai Republik, tapi kan anggota kongres dipilih langsung tanpa bantuan Trump maka dia tidak akan menciderai konstituennya," tutupnya. Tanpa AS, Perjanjian Perdagangan Bebas Tak Berguna | PT Rifan Financindo Berjangka Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyebut, meskipun Indonesia masih dalam kajian untuk mengikuti perjanjian blok perdagangan tersebut, namun keberadaan TPP tanpa negeri adi daya itu tidak akan berdampak apapun terhadap negara-negara anggota TPP. "Saya kira, (Indonesia) tidak perlu sekali (masuk TPP). AS tidak masuk TPP, sudah tidak ada gunanya lagi," kata Sofjan, saat ditemui di Jakarta, Senin 23 Januari 2017. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, akhirnya memutuskan AS untuk mundur dari pakta perjanjian perdagangan bebas Trans Pasific Partnership. Salah satu alasannya adalah untuk melindungi para tenaga kerja yang dimiliki AS. Namun, Sofjan menilai, proteksionisme Trump tidak akan langsung memberikan dampak yang cukup signifikan. Lagipula, Indonesia masih bisa memanfaatkan perjanjian maupun hubungan bilateral lain yang mampu dioptimalkan, selain dari TPP. "Masih ada RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), dan bilateral lain kita bisa kerja sama. Juga, masih ada APEC dan lain-lain," tuturnya. Ia memandang, sikap proteksionisme Trump memang sedikit mengkhawatirkan bagi kinerja perdagangan dalam negeri. Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia itu khawatir, akan ada efek tidak langsung yang diberikan, dari implementasi kebijakan tersebut. "Kalau mereka sasar China, mereka (China) itu trading partner kita yang pertama. Kalau terganggu, ekspor kita ke China pasti akan terganggu," katanya. Rifanfinancindo Categories |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|