Menkeu memastikan bahwa seluruh protokol yang diatur dalam PMK | rifan financindo Permintaan informasi keuangan oleh otoritas perpajakan kini bisa dilakukan tanpa persetujuan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Namun, batas saldo minimal yang bisa diakses petugas pajak secara otomatis adalah 250 ribu dolar AS atau sekitar Rp 3,35 miliar. Pemerintah memastikan data nasabah yang akan dipertukarkan dalam otomatisasi pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan (AEoI) tetap mengedepankan kerahasiaan. Hal ini menyusul mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pertukaran informasi keuangan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan Indonesia dengan otoritas perpajakan di 100 negara lain dunia melalui AEoI tidak akan disalahgunakan. Sri berjanji akan merilis sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari Perppu nomor 1 tahun 2017 yang sudah terbit sejak 8 Mei 2017 lalu. Sri juga menyebutkan, dalam PMK yang akan diterbitkan sebelum semester I 2017 berakhir ini, akan diatur sejumlah mekanisme dan protokol pertukaran informasi keuangan oleh petugas pajak. Ia berjanji untuk mengatur kewenangan petugas pajak yang memiliki akses terhadap data nasabah perbankan untuk tidak menyalahgunakan wewenang, termasuk untuk melakukan pemerasan terhadap wajib pajak. "Kita siapkan taat kelola, pastikan seluruh petugas pajak yang memiliki akses data menjadi subyek disiplin internal. Informasi yang didapat tidak boleh untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk intimidasi terhadap wajib pajak," jelas Sri dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Kamis (18/5). Aturan turunan sebagai penjelas dan aturan pelaksana kebijakan AEoI nantinya akan diterbitkan sebelum 30 Juni 2017, sesuai dengan batas waktu penerbitan aturan primer yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Pembangunan (OECD). Tak hanya itu, Sri juga meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan mekanisme whistle blowing system atau pelaporan pelanggaran oleh masyarakat atau nasabah yang merasa dicurangi oleh petugas pajak. "Saya ingin yakinkan masyarakat, protokol yang akan diatur sangat ketat dalam PMK yang menjadi turunan Perppu. Sehingga informasi dalam kepentingan pajak tidak disalahgunakan," jelas Sri. Selain itu, Sri melanjutkan, Kementerian Keuangan memastikan bahwa seluruh protokol yang diatur dalam PMK nantinya akan mengikuti standar internasional. Salah satunya, adalah batas saldo yang harus dilaporkan kepada otoritas pajak sebesar Rp 3,35 miliar. Perppu Pajak Bikin Ketar-ketir | rifan financindo Tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pengusaha keberatan dengan pembukaan informasi keuangan mereka. "Data rekening adalah data sensitif dan sangat private," tandas Ketua Tim Ahli Apindo Sutrisno Iwantono, Rabu (17/5). Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No/1 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan menuai pro dan kontra. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susi Meilina juga khawatir, efek kebijakan itu seperti kebijakan transparansi kartu kredit. Nasabah rame-rame menutup kartu kreditnya. "Orang bisa takut beraktivitas finansial, karena data dibaca, takut ngapa-ngapain," kata dia. Makanya, ketimbang mengulik data finansial, Susi berharap pemerintah kreatif dalam mendongkrak pajak. "Pemerintah harusnya lebih pro bisnis agar bisnis bertumbuh terus," kata dia. Apalagi, keterbukaan data di lembaga keuangan bank maupun non bank tak semata untuk kepentingan pertukaran informasi otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) semata. Tapi juga untuk kepentingan penerimaan pajak. Kendati demikian, menurut Chief Corporate Affairs Officer AXA Indonesia Benny Waworuntu, Perppu No 1/2017 membutuhkan aturan turunan yang rinci, khususnya bagi industri asuransi. Kata dia, sektor asuransi unik. Dana pemegang polis terbagi dua yakni untuk investasi dan proteksi. Pemerintah harus menjelaskan detail transaksi yang harus diserahkan pajak. "Bila produknya murni proteksi, tata caranya harus diperjelas dulu" tandas Benny. Benny yakin pebisnis asuransi tak keberatan dengan aturan ini, meski ada kemungkinan pemegang polis khawatir kerahasiaan datanya. "Ini wajar, karena itu hal baru," ujarnya. Seraya menunggu aturan detailnya, kata Benny, pebisnis perlu bersiap membuat sistem yang sejalan dengan beleid itu. "Mau tak mau harus menyiapkan diri," ujar dia. Hanya hal terpenting yang harus dijamin pemerintah adalah: akses ke data keuangan wajib pajak tak disalah-gunakan oleh oknum pajak nakal. Sebab, Perppu itu memberi kewenangan luar biasa besar ke aparat pajak. Pemerintah juga harus memiliki mekanisme pengawasan serta check and balance. Pasalnya, kelalaian wajib pajak baik itu disengaja atau tidak, rawan jadi objek pemerasan oleh aparat pajak. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Sadar Subagyo menyebut, latar belakang terbitnya Perpu 1/2017 sejatinya kurang kuat. Belum ada hal mendesak yang memerlukan beleid itu. "Kepentingan perpajakan bukan tujuan mendesak. Apalagi sudah ada amnesti pajak," kata politisi dari Partai Gerindra. Namun sebagai salah satu anggota G20, Indonesia telah meneken komitmen AEoI. Seperti juga Malaysia, Singapura, Indonesia berkomitken melaksanakan kesepakatan itu Januari 2018. Menurut Pramono Anung, Sekretaris Kabiner, tujuan Perppu itu baik, yakni menciptakan transparansi finansial dan mendukung perpajakan. "Kami yakin, ini baik bagi bangsa, dan bagi dunia usaha. Seharusnya semua pihak mendukung," ujar dia. Simpan Uang di Lemari Atau Luar Negeri, Aturannya Sama | rifan financindo Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dengan diberlakukannya Perppu Keterbukaan Informasi tentang Perpajakan, maka tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan hartanya dan lolos dari pajak. Ketentuan ini harus ditekankan bahwa keterbukaan informasi ini sudah mencapai level dunia. Sehingga untuk daat menjaga supaya dampak atau hasil positifnya tidak kemudian dirusak oleh hal-hal yang sifatnya negatif, maka solusinya adalah dibuat aturan main, dan akuntabilitasnya di dalam Ditjen Pajak sendiri. "Jadi kalau ada informasi yang masuk melalui sistem, kapan itu dibuka oleh seorang petugas pajak? Dan apa yang harus dia lakukan pada waktu dia sudah membukanya? Itu semua secara sistem juga bisa dideteksi, bisa diketahu. Komputer mana yang mengakses data masuk," jelasnya. Dia melanjutkan, memang Menteri Keuangan sudah melakukan penekanan bahwa ini memang bisa atau rawan untuk disalahgunakan jika tidak dibuat aturan main yang jelas di dalam Direktorat Jenderal Pajak sendiri. "Kita perlu memberi penekanan bahwa keterbukaan informasi ini adalah level of plain di dunia sekarang. Sehingga kalau ada yang menanyakan wah ini nanti bagaimana? Mau memindahkan (harta), ini bagaimana. Intinya mau taruh di lemari atau dibawa keluar negeri ya sama saja aturannya," tegas Darmin di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5/2017). "Karena yang memperoleh status keterbukaan atau AEoI itu adalah Ditjen Pajak, jangan salah itu. Karena yang peroleh Ditjen Pajak, maka Menkeu dan atau Dirjen Pajak, sangat bisa dan memang di Perppu ya dibilang, dalam pelaksanaannya Menkeu dapat membuat aturan main atau aturan pelaksanaannya," imbuhnya. rifan financindo Categories
0 Comments
Hal ini membantu pemerintah dalam mencapai target ekonomi pada tahun 2020 | pt rifan financindo Grab menargetkan bisa melahirkan lima juta wirausahawan mikro di Indonesia pada 2018. Rencana tersebut merupakan bagian dari Master Plan 2020 'Grab 4 Indonesia'. "Penciptaan lima juta wirausahawan mikro ini juga membantu pemerintah dalam mencapai target ekonomi pada tahun 2020 di Asia Tenggara," ujar Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (18/5/2017). Target tersebut dicantumkan karena Grab mengklaim terjadi pertumbuhan kuat di Indonesia dan infrastruktur yang telah dibangun pada program 'Grab 4 Indonesia' tahap pertama. Melahirkan lima juta wirausahawan mikro Indonesia merupakan program 'Grab 4 Indonesia' tahap kedua. Disebutkan pula ambisi melahirkan lima juta wirausahawan mikro Grab ini salah satu faktornya integrasi Kudo mulai membaya dividen. Tim engineering dari Grab dan Kudo telah menciptakan modul onboarding di aplikasi Kudo, dimana 400 ribu agen resmi Kudo telah menggunakan layanan mitra pengemudi dalam aplikasi Grab. Hal ini tentu akan secara langsung mendukung ekspansi masal basis mitra pengemudi Grab di seluruh Indonesia. Selain itu, mitra pengemudi Grab juga akan memperoleh sumber pendapatan baru melalui aplikasi Kudo dengan menjadi agen dan menjual barang-barang secara online kepada konsumen. "Kami telah bermitra dengan perusahaan yang memiliki semangat yang sama dalam membantu masyarakat Indonesia agar dapat menikmati manfaat dari ekonomi digital melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan di Indonesia," ucap Albert Lucius selaku CEO dan Co-Founder Kudo. "Berkat kemitraan ini pula, kami dapat tumbuh lebih cepat dan melihat dampak yang lebih besar dari apa yang kami lakukan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara," tambahnya. Ridzki memaparkan bahwa posisi Grab saat ini diklaim menjadi nomor satu perusahaan ride-sharing di Asia Tenggara dengan mengguasai market share 70%. Lalu, Grab mengakui lebih dari 2,3 juta pemesanan perjalanan terjadi setiap harinya di ASEAN. "Dan kurang lebih 50% dari perjalanan tersebut terjadi di Indonesia," imbuhnya. Dampak dari akuisisi Kudo ini, maka penyebaran Grab telah lebih dari 500 kota di seluruh Indonesia. Saat ditanya mengenai penggunaan investasi USD 700 juta dari program 'Grab 4 Indonesia' untuk akuisisi Kudo, pihak Grab enggan untuk menyebutkan nilainya. Markas Kudo Jadi Pusat Riset Grab di Indonesia | pt rifan financindo Setelah mengumumkan Master pPlan 2020 'Grab 4 Indonesia' tiga bulan yang lalu, Grab mengungkapkan kemajuan program tersebut. Salah satunya dengan resmi membuka pusat riset alias R&D di Indonesia. Sejatinya pusat R&D Grab ini dulunya merupakan markas dari Kudo. Namun, startup O2O asli Indonesia ini berhasil diakuisisi oleh Grab dengan nominal yang tak disebutkan, beberapa bulan lalu. Kini markas Kudo seluas 4.500 meter persegi ini bertransformasi jadi pusat R&D Grab di Indonesia. "Jadi kantor Kudo itu ada dua, yaitu Kudoplex 1 dan Kudoplex 2, nah yang Kudoplex 2 itu yang diubah menjadi R&D Grab," ujar Co-Founder & CEO Kudo Albert Lucius ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (18/5/2017). Perusahaan pemesanan transportasi online ini mengatakan bahwa pusat R&D mereka berlokasi di Jakarta, tepatnya di Kebayoran Baru. Grab membidik di pusat R&D tersebut dapat 'menggembleng' 200 engineer pada akhir tahun 2017. Hal itu diakui juga oleh Group CEO dan Co-Founder Grab, Anthony Tan, bahwa pusat R&D Grab di Jakarta ini hasil kolaborasi pihaknya dengan Kudo. Kemudian ia menuturkan pusat R&D Grab ini sebagai upaya untuk mendorong kemajuan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. "Selain itu juga untuk transfer knowledge dari Grab sebagai perusahaan internasional dengan talenta lokal," ucapnya. Dengan Grab mengumumkan secara resmi pembukaan pusat R&D di Jakarta, maka pusat R&D Grab terbaru ini melengkapi jaringan pusat R&D global yang terletak di Bangalore, Beijing, Ho Chi Minh City, Seattle dan Singapura. Anthony juga mengatakan program yang menggelontorkan USD 700 juta itu juga menjadi penanda kalau Grab berkomitmen untuk menjalankan usaha bisnisnya di Indonesia. "Sebagai perusahaan teknologi global, tidak sebatas modal, kami juga memiliki tanggungjawab untuk berbagi keterampilan teknologi terdepan dan membentuk talenta engineering lokal yang mumpuni, yang kemudian akan menciptakan jutaan wirausahawan mikro," tutur dia. Grab Akhirnya Buka Pusat R&D di Jakarta | pt rifan financindo Grab akhirnya resmi memiliki Pusat Research and Development (R&D) di Indonesia. Sebagai bagian dari Tahap I, Grab belum lama ini juga telah dengan sukses menyelesaikan proses integrasi Kudo, platform O2O (online to offline) di Indonesia. Dengan terintegrasinya Kudo dan dibukanya pusat R&D, Grab kini berada di posisi yang tepat untuk memulai Tahap II dari rencana Grab 4 Indonesia. Para engineer Indonesia akan memiliki kesempatan untuk menciptakan inovasi-inovasi lokal bersama dengan para ahli teknologi yang merupakan alumni dari perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Facebook dan Microsoft. Selain itu ke depannya bakal engembangkan lahan yang tengah ditempati Kudo untuk membangun komplek seluas 4.500 meter persegi. Pusat R&D Jakarta bakal menampung lebih dari 200 engineer pada akhir 2017. ”Kami percaya diri bahwa kami di dapat berbagi beragam inovasi yang diciptakan pusat R&D kami di Jakarta secara global,” terang Ridzki Kramadibrata, Managing Director, Grab Indonesia, dalam keterangan tertulis. Berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta, Pusat R&D ini melengkapi jaringan pusat R&D global yang terletak di Bangalore, Beijing, Ho Chi Minh City, Seattle dan Singapura. pt rifan financindo CategoriesUEA mempunyai syarat untuk meningkatkan investasinya | rifanfinancindo Presiden Joko Widodo menerima delegasi Menteri Energi Uni Emirat Arab (UEA) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/5/2017) sore. Arcandra mengungkapkan, dalam pertemuan itu, UEA mengungkapkan niatnya untuk menambah investasi di Indonesia. "Yang sekarang kurang dari 2 Miliar Dollar AS, ada potensi ditingkatkan jadi 5 Miliar Dollar," kata Arcandra usai pertemuan. Rombongan Menteri Energi UEA Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui tiba di istana didampingi oleh Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Namun, UEA mempunyai syarat untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Kepada Jokowi, UEA meminta ada investment guarantee atau perlindungan investasi. Salah satu bentuknya adalah mengenai kemungkinan Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan. "Mereka minta perlindungan investasi ditandatangani secepat mungkin karena itu pintu masuk lanjutkan kerjasama antara dua negara. Perlindungan investasi ini wajar baik antara Indonesia maupun dengan negara lain yang kami rasa kita perlu kerjasama," ucap Arcandra. Selain itu, ada pula investasi pembangkit listrik tenaga surya yang akan bekerjasama dengan perusahaan listrik negara. "Selain itu, kita juga bicara kerja sama antara dubai port dengan PT Pelindo 3 dan 1. Ada beberapa kendala tapi masalah ini akan secepatnya diselesaikan. Intinya hari ini kita selesaikan sehingga tawana investasi bisa didatangkan," ucap Arcandra. Menteri Jonan Temui Menteri Energi UEA, Bahas Apa? | rifanfinancindo Sebagai informasi, dalam pertemuan kali ini juga turut dibahas mengenai potensi di bidang transportasi. Pertemuan dilakukan karena ada permohonan dari pihak UEA ke Indonesia Hari ini dilakukan pertemuan bilateral antara Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Ignasious Jonan dan Uni Emirat Arab (UEA) yang diwakili oleh Menteri Energi Persatuan Emirat Arab yaitu Suhail Al Mazroie. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak turut menandatangani Minute of Meeting yang di dalamnya berisi tentang beberapa kesepakatan kerjasama antara kedua negara. "Jadi dalam pertemuan tadi ada beberapa topik yang dibahas termasuk di bidang migas," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (18/5/2017). Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada beberapa pembicaraan yang menjadi topik. Seperit pembicaraan mengenai potensi kerjasama di bidang transportasi, pertanian, revisi perpajakan, hingga kerjasama di bidang migas. Khusus untuk migas, lanjut Jonan, yang dibicarakan adalah tentang bagaimana pembelian langsung minyak mentah. Kedua belah pihak menginginkan proses pembelian minyak mentah, nantinya diharapkan tidak melalui pihak-pihak ketiga. "Kalau di bidang migas itu membicarakan bagaimana pembelian minyak mentah diharapkan tidak melalui pihak-pihak ketiga," kata Jonan. Uni Emirat Arab Akan Tambah Investasi di Indonesia | rifanfinancindo Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan di sektor energi, UEA berminat untuk menanamkan investasinya bersama PT Pertamina (Persero) untuk wilayah kerja baru yang ditugaskan kepada perusahaan pelat merah tersebut. Adapun kerja sama tersebut akan dilakukan di level korporat atau secara business to business. "Mudah-mudahan bisa kerja sama baik di sini maupun mencari lapangan baru di luar Indonesia seperti Afrika, misalnya," katanya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi UEA di kantor Kementerian ESDM, Kamis (18/5). Uni Emirat Arab (UEA) berpotensi menambah investasinya di Indonesia sebanyak US$5 miliar untuk bidang energi, perhubungan, pelabuhan, agrikultur, real estate. Adapun investasi UEA di Indonesia saat ini sekitar US$2 miliar. Proyek yang nilai investasinya mencapai US$500 juta tersebut diperkirakan mampu memproduksi 250 billion cubic feet (bcf) untuk pasar domestik selama umur lapangan. Adapun gas pertama diproduksi mulai 27 Oktober 2013. "Mereka yakin operasi produksi yang dilakukan Mubadala sangat efisien. Kalau efisien, bisa kerja sama," ujarnya. Jonan menambahkan salah satu investasi yang akan ditambahkan melalui pengembangan Lapangan Ruby di Blok Sebuku yang dioperatori perusahaan asal UEA, Mubadala Petroleum melalui Pearloil (Sebuku) Limited. rifanfinancindo CategoriesAgar masyarakat bisa paham, dan tidak berpikiran negatif | rifan financindo Sekadar informasi, dari beleid Perppu terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang didapatkan dari laman resmi peraturan.go.id, Selasa 16 Mei 2017, terdapat 10 pasal. Beberapa pasal yang digarisbawahi yakni pada pasal dua ayat satu disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi. Pasal dua ayat dua menyebutkan LJK wajib menyampaikan pada Direktur Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan standar perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Lalu dalam ayat tiga menyebutkan laporan berisi informasi keuangan yang memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, identitas saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Sementara dalam pasal tiga ayat satu disebutkan kewajiban penyampaian laporan dilakukan melalui mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme eketronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam pasal 10, Perppu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017. Pemerintah telah menerbitkan Perppu tentang keterbukaan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan. Setelah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mensosialisasikan hal tersebut ke pelaku jasa keuangan. Dengan begitu masyarakat bisa paham, dan tidak berpikiran negatif. "Jadi sudah dikeluarkan secara sah itu tujuannya juga perlu dipahami masyarakat kemudian ada sosialisasi juga yang perlu dilakukan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017. OJK, menurut Nurhaida, sangat berkomitmen dan mendukung peraturan yang baru saja ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017. Lagi pula, peraturan tersebut juga sudah dilakukan di tingkat global. Nantinya, lanjut Nurhaida, setelah peraturan tersebut dijalankan, bisa saja OJK akan mengikuti membuat aturan, karena pada dasarnya Perppu itu menyangkut ke sektor keuangan. "Menyangkut sekali Perppu itu ke sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan juga industri keuangan nonbank. Sehingga tentunya ini perlu bagi OJK untuk terus mensosialisasikan," pungkas Nurhaida. Dukung Aturan Baru Jokowi soal Pajak, Bank Siap Buka Data Nasabah | rifan financindo Sejumlah bankir antara lain Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, Presiden Direktur dan CEO Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja, Direktur BRI Haru Koesmahargyo, dan Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pembukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ketentuan itu diberlakukan terhadap seluruh bank dan lembaga keuangan sehingga nasabah tidak memiliki pilihan selain mengikuti aturan tersebut. “Kami tidak ada masalah karena kebijakan ini juga diberlakukan oleh setiap bank. Bahkan, bank di negara lain juga menerapkan hal yang sama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar Achmad Baiquni saat dihubungi pada Rabu 17 Mei 2017. Kalangan perbankan siap membuka data nasabah demi mendukung akses keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Mereka yakin akses keterbukaan informasi keuangan tidak berdampak negatif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan. Kendati demikian, DPR mengingatkan agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tidak disalahgunakan Perppu ini memberikan ancaman sanksi bagi pimpinan dan pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak patuh berupa pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Adapun bagi lembaga jasa keuangan denda paling banyak Rp1 miliar. Baiquni menuturkan belum ada nasabah yang keberatan dengan kebijakan pembukaan akses data rekening. Keterbukaan informasi ini menurutnya sejalan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mensyaratkan transparansi. “Bagaimanapun, pada dasarnya transparansi akan jauh lebih baik. Setelah tax amnesty, seharusnya tidak ada lagi yang ditutupi,” ujarnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2017 pada 8 Mei 2017. Pemerintah beralasan Perppu tersebut harus terbit lantaran Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Menurut Perppu ini, Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Laporan informasi keuangan minimal memuat identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo rekening, dan penghasilan yang terkait dengan rekening. Informasi keuangan tersebut akan digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Presiden Jokowi menyebut Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ke depan akan sangat diperlukan. Perppu ini mengikuti komitmen internasional yang sudah ditandatangani beberapa tahun lalu. “Ini komitmen keterbukaan yang harus kita ikuti,” ujar Presiden. Dia mengatakan, perppu tersebut sejatinya sudah disosialisasikan berkali-kali saat pemerintah gencar memasyarakatkan tax amnesty. Parwati Surjaudaja berpandangan, ke depan era transparansi sudah jadi norma baru, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. “Jadi harusnya dampak ke DPK tidak signifikan. Kalaupun ada lebih kegamangan sesaat,” ujarnya. Haru Koesmahargyo menuturkan, perseroan akan menyiapkan data-data yang diperlukan sambil menunggu detail mekanisme yang akan diterapkan pemerintah. “Keterbukaan informasi transaksi keuangan akan meningkatkan kualitas nasabah dan bank,” paparnya. Rohan Hafas menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif lantaran akan ada pertukaran informasi dengan negara lain. Dana-dana yang saat ini masih berada di sistem perbankan luar negeri akan diupayakan masuk Indonesia. Menurut Presiden, nantinya pada 2018 seluruh negara akan membuka diri terhadap informasi perbankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta semua pihak untuk memahami alasan pemerintah menerbitkan perppu yang mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak mengakses data nasabah secara otomatis. “Kita akan sampaikan bahwa di negara lain juga sama. Jadi jangan dilihat itu akan ada ruginya. Justru akan ada ruginya kalau tidak dibuat, karena kita akan dianggap tidak memenuhi komitmen yang sudah disetujui pemerintah,” kata Menko. Menurut Darmin, keterbukaan data nasabah merupakan konsensus global sehingga tidak ada alasan bagi nasabah untuk memindahkan aset yang dimilikinya ke negara-negara lain. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendukung upaya pemerintah mengakhiri rezim kerahasiaan perbankan. Menurutnya, ada kepentingan lebih besar daripada itu yakni meningkatkan penerimaan perpajakan. Kendati demikian, Misbakhun mengingatkan agar keterbukaan data nasabah tidak disalahgunakan. Hal ini penting agar kredibilitas otoritas pajak nantinya tidak melorot di mata wajib pajak. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai Perppu Nomor 1/2017 berdampak besar. Pernyataan serupa juga akan disampaikan saat pertemuan formal antara pihak pemerintah dan DPR mengingat pengesahan perppu menjadi UU membutuhkan persetujuan DPR. Menko meyakini komunikasi politik dengan legislatif tidak berjalan rumit. “Perppu itu adalah untuk memenuhi komitmen kita. Negara lain juga sudah melakukan itu, bahkan banyak yang sudah lebih dulu dari kita,” ucapnya. Menurut Taufik, perppu itu harus dibekali dengan batasan yang kuat agar tidak berujung penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian dampak ketiga, perppu itu memaksa pemberlakuan prinsip manajemen terbuka sehingga aktivitas perbankan akan lebih transparan. Dampak pertama, konsekuensi bagi persaingan bisnis perbankan. Dengan kondisi mudahnya akses informasi perbankan ke dunia internasional, situasi tersebut memicu kompetisi yang lebih terbuka. Dampak kedua perppu tersebut berkaitan dengan manajemen perbankan. OJK Bahas Teknis Intip Data Nasabah oleh Ditjen Pajak | rifan financindo Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum bisa langsung melihat data nasabah, meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Soal teknis sudah diajak bicara dengan OJK, kan ini penerapan untuk tahun depan. Nanti kita dan perbankan siapkan," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (18/5/2017). Menurutnya butuh banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum kebijakan membuka data nasabah oleh Ditjen Pajak diterapkan secara resmi. Dia menambahkan saat ini OJK beserta perbankan sedang mempersiapkan penerapannya sehingga ketika diimplementasikan bisa berjalan sempurna. Terang dia, pembukaan data nasabah bank untuk keperluan perpajakan sudah menjadi kesepakatan dunia. Termasuk di dalamnya Indonesia yang juga harus menerapkan aturan itu. "Bahwa ini adalah kesepakatan global, negara kita dan negara lain dan tentu saja sudah didiskusikan secara matang tinggal bagaimana sosialisasinya," pungkasnya. Terang dia, pembukaan data nasabah bank untuk keperluan perpajakan sudah menjadi kesepakatan dunia. Termasuk di dalamnya Indonesia yang juga harus menerapkan aturan itu. "Bahwa ini adalah kesepakatan global, negara kita dan negara lain dan tentu saja sudah didiskusikan secara matang tinggal bagaimana sosialisasinya," pungkasnya. rifan financindo CategoriesPenyidik mengamankan 3 orang | pt rifan financindo Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya, melalui keterangan tertulis, Rabu (17/5/2017), mengatakan, hasil penyidikan sementara, bawang tersebut diselundupkan dari China dan India. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggrebek dua gudang berisi 182 ton bawang putih milik PT TPI yang berada di Jalan Marunda, Jakarta Utara pada Selasa (16/5/2017). Penyidik Bareskrim telah memasang garis polisi di gudang tersebut. Bawang putih tersebut diimpor oleh dua perusahaan yaitu PT NBM dan PT LBU sejak April 2017. Penyidik mengamankan 3 orang terkait dengan tindak pidana tersebut antara lain pemilik gudang, pemilik barang dan sopir truk. "Dugaan penyidik bahwa "spekulan nakal" atau pemilik bawang putih selundupan tersebut sengaja menimbun, kemudian akan dijual seolah-olah barang yang legal pada saat harga naik," ujar Agung. Dugaan sementara terdapat tindak pidana Pasal 106 Jo 24 ayat 1 UU no 7 th 2014 tentang perdagangan dan Pasal 31 UU no 16 th 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan. Ia menjelaskan, Bareskrim Polri telah membentuk satgas yang secara khusus mengawasi pelanggaran terkait dengan penyimpangan distribusi bahan pokok. Pihak penyidik masih mendalami keterangan para pihak dan memeriksa seluruh dokumen yang ada. Pedagang Bawang Putih di Pasar Induk Kramat Jati Mengeluh Rugi | pt rifan financindo Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan bawang putih yang dijual oleh pemerintah melalui operasi pasar sebesar Rp 25 ribu perkilogram. "Bagaimana dagangan saya mau laku. Saya jual sesuai HET, sementara adayang jual cuma Rp 25.000/kg," kata Jelly seorang pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu (17/5/2017). Selain harga tersebut di luar harga eceran tertinggi (HET). Banyak pedagang, juga konsumen yang menduga bawang tersebut adalah stok lama, karena banyak ditemukan dalam kondisi busuk dan tak layak konsumsi. Namun, terkait harga jual yang diberikan pemerintah sebesar Rp 25 ribu perkilogram, Jelly menduga barang yang diberikan adalah stok lama. "Sejauh ini yang saya jual ada yang bagus. Tapi pernah ada yang dapetin kalau barang yang dibeli dari pemerintah dengan harga segitu (Rp 25.000/kg), ada yang busuk. Mungkin stok lama juga makanya dijual murah," katanya. Menurutnya, harga bawang putih mengalami penurunan signifikan sejak akhir pekan kemarin. "Pemerintah harus perhatikan nasib pedagang dan pembeli. Stabilkan harganya, berikan kuliatasnya yang bagus," katanya. Wanita asal Sumatera Utara ini berharap, agar pemerintah dapat memperhatikan pedagang dan pembeli. Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan jika banyak daerah di Indonesia sampai saat ini belum bisa memproduksi bawang putih memenuhi permintaan dalam negeri. "Iklim kita memang tropis tapi belum bisa menghasilkan bawang putih untuk kebutuhan rakyatnya, kebanyakan bawang putih yang beredar itu hasil impor," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf. Syarkawi sempat melakukan inspeksi mendadak dibeberapa pasar tradisional dan pasar modern, termasuk di Makassar. Dirinya mengakui jika langkah impor dari berbagai negara yang mampu memproduksi banyak bawang putih, seperti China maupun India, menjadi opsi satu-satunya untuk meningkatkan stok yang tersedia, demi mengakomodir kebutuhan masyarakat. "Kalau banyak bawang putih impor yang beredar, yah memang harus seperti itu. Karena kita tidak menghasilkan bawang putih sendiri. Beda dengan bawang merah, bawang merah itu kita surplus, jadi tidak perlu impor," katanya. Sementara itu, Manager Pasar Induk Kramat Jati, Nurman Hadi mengaku belum mengetahui kualitas bawang putih yang di luar standar. Dirinya akan mengecek mutu bawang itu jika pengaduan didapatkan. "Saya belum mendapat laporan itu (bawang busuk). Kalau memang ada kualitas bawang yang tidak sesuai standar, pasti pedagang melapor ke kami," katanya. Menteri Amran Ancam Pedagang Jual Bawang Putih di Atas Rp 38 Ribu | pt rifan financindo Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji akan menindak tegas siapapun pedagang yang berani menjual bawang putih dengan harga di atas Rp 38 ribu per kilogram. Apalagi baru saja modus penimbunan bawang putih berhasil terungkap sebanyak 182 ton di Marunda, Jakarta Utara. Sedikitnya ada dua kontainer bawang putih yang akan dikirim setiap hari ke Pasar Induk Kramat Jati dari PT Fajar Mulia. Untuk operasi pasar bawang putih di tingkat pedagang besar Rp 25 ribu dan di tingkat eceran maksimal dijual Rp 30 ribu per kilogram. "Bersama Polri, kami bergerak jam 4 Subuh tadi, Rabu (17/5). Kami menemukan bawang putih yang ditimbun 182 ton. Jelang bulan Ramadan ini tidak baik karena ada konsensus dengan importir sebanyak 42 perusahaan tidak boleh menjual bawang putih di atas Rp 38 ribu," tukas Amran di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu (17/5). Amran menegaskan kepada seluruh importir tak ada alasan lagi harga bawang putih bergejolak. "Jika tidak, akan kami cabut izinnya hasil kesepakatan dengan Kemendag tadi, mereka enggak boleh lagi impor," jelasnya. Jika dilanggar, maka izin akan dicabut oleh Kementerian Pertanian. Amran mengaku kecewa pekan lalu dirinya meninjau ke lapangan masih ada yang menjual dengan harga Rp 45 ribu padahal sudah disepakati harga tak boleh lebih dari Rp 38 ribu. "Kami bersama satgas gerak cepat. Ini nanti akan mempengaruhi harga bawang. Alhamdulilah apakah ini kebetulan apa tidak tadi Subuh digerebek dan ditangkap. Tadi pagi harga turun yang biasanya Rp 45 ribu maka dijual Rp 25 ribu artinya turun 44 persen," paparnya. pt rifan financindo CategoriesReksa dana dapat disesuaikan dengan tujuan investasi | rifanfinancindo Reksa dana adalah kontrak investasi kolektif, kolektif di sini maksudnya adalah seperti 'patungan', di mana Anda dan investor-investor lainnya menaruh uang Anda di (ibaratnya) sebuah 'baskom', atau wadah apapun yang bisa Anda bayangkan untuk menaruh uang patungan tersebut. Jumlah uang yang Anda taruh mulai dari Rp 100.000. Perencanaan keuangan menganjurkan untuk memanfaatkan kebebasan menaruh/menarik dana di reksa dana untuk menyesuaikan dengan tujuan investasi. Misalnya, Anda ingin berinvestasi di reksa dana untuk tujuan pensiun, maka sebaiknya rutin menaruh dana dan baru akan mengambilnya saat mendekati pensiun nanti. Reksa dana diawasi dengan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dahulu disebut BAPEPAM-LK. Ada regulasi yang harus dilalui oleh reksa dana dalam persiapannya hingga peluncuran, dan juga pengelolaannya. Sebagai contoh, sekali saja manajer investasi lalai untuk melaporkan harga unit dan dana kelolaan setiap hari, OJK akan mengirim surat peringatan. Dengan demikian, Anda bisa tenang jika berinvestasi reksa dana, karena investasi tersebut diawasi dan diregulasi dengan ketat. Meskipun demikian, risiko investasi seperti turunnya nilai unit dan lain-lain tetap bisa saja terjadi. Mengapa 'patungan'? Banyak dari kita sulit sekali menyisihkan gaji/penghasilan bulanan untuk menabung, apalagi berinvestasi. Sekalinya bisa menyisihkan uang, jumlahnya juga tidak banyak, bisa jadi mulai dari Rp 100.000 hingga jutaan rupiah per bulan. Dengan jumlah tersebut, agak sulit jika Anda memilih investasi di properti misalnya, karena properti butuh dana yang tidak sedikit. Untuk membeli saham, bisa namun Anda tidak mendapatkan lot yang banyak dan hanya sedikit jenis saham unggulan yang bisa Anda dapatkan dengan jumlah tersebut. Investasi Logam Mulia, bisa juga namun tidak disarankan untuk jangka panjang. Dari sini sudah bisa terbaca kelebihan reksa dana adalah jumlah yang terjangkau untuk investasi secara rutin bulanan. Lalu siapakah yang akan mengelola? Pengelola uang tersebut adalah manajer investasi. Si manajer investasi ini, akan mentransaksikan uang patungan tadi di bursa saham, jual beli obligasi, dan sebagainya. Tapi, manajer investasi ini tidak boleh memegang langsung uang patungan tersebut. Uang patungan tadi dipegang oleh bendahara, yaitu bank kustodian. Jadi manajer investasi memberikan instruksi ke bendahara (bank kustodian) untuk mentransaksikan uangnya. Manajer investasi dalam keadaan nyata adalah adalah instansi keuangan di mana di instansi tersebut berada orang-orang yang andal untuk mengelola investasi reksa dana. Bank kustodian adalah bank yang ditunjuk untuk menyimpan dan mentransaksikan uang kelolaan reksa dana. Mengapa dibuat demikian? Skenario ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana kelolaan. Dengan demikian, risiko investasi 'uang dibawa kabur' tidak akan terjadi di reksa dana. Jika kita sudah ikut berinvestasi 'patungan' di reksa dana, lalu bukti kepemilikan apa yang kita dapatkan? Dengan 'baskom' yang terbuka lebar itu, dana Anda bisa Anda masukkan atau tarik kapan saja, sesuka Anda. Dengan demikian, jumlah dana kelolaan akan berubah-ubah setiap hari, setiap saat, karena akan ada saja investor selain Anda yang menaruh dan menarik dana. Manajer investasi wajib menghitung setiap hari dan memberikan laporan kepada OJK. Nah jumlah dana yang Anda masukkan, akan dikonversi ke dalam satuan unit. Laporan mengenai berapa unit dan jumlah dalam rupiah dana yang Anda miliki di reksa dana, akan Anda terima setiap bulan berupa statement yang dikirimkan ke alamat (rumah/kantor) atau juga berupa statement elektronik ke email. Tidak ada keharusan ataupun denda/penalti yang dikenakan jika Anda ingin menaruh atau menarik dana Anda di reksa dana. Anda hanya akan dikenakan subscription fee saat menaruh dana, dan redemption fee saat akan menarik dana, yang jumlahnya bervariasi tiap produk/manajer investasi, dari 0-3%. Lelang 5 Seri Sukuk Negara Serap Dana Lebih dari Rp 6 Triliun | rifanfinancindo Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 6,01 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (16/5) dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp 10,9 triliun. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 3 November 2017 sebesar Rp 5,87 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 5,34 persen dan tertinggi 6,15 persen. Jumlah dimenangkan untuk seri PBS013 sebesar Rp 1,98 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,98 persen dan tingkat imbalan 6,25 persen. Keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, menyebutkan jumlah dana diserap Rp 6,01 triliun itu berasal dari seri SPNS03112017, PBS013, PBS014, PBS011, dan PBS012. Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS03112017 mencapai Rp 2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,43734 persen dan imbalan secara diskonto. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2019 ini mencapai Rp 2,1 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,81 persen dan tertinggi 7,46 persen. Untuk seri PBS011, jumlah dimenangkan mencapai Rp 0,44 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,35 persen dan tingkat imbalan 8,75 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 November 2031 ini mencapai Rp 1,5925 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,87 persen dan tertinggi 8,06 persen. Pemerintah tidak memenangkan lelang untuk seri PBS014, meski penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2021 ini mencapai Rp 0,651 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,09 persen dan tertinggi 7,40 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 ini mencapai Rp 0,68 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,25 persen dan tertinggi 7,62 persen. Untuk seri PBS012, jumlah dimenangkan mencapai Rp 1,59 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,99 persen dan tingkat imbalan 8,75 persen. Dalam lelang sebelumnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 4,07 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (2/5) dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 10,95 triliun. Wall Street Ditutup Variatif | rifanfinancindo Indeks S&P 500 dan Dow Jones berakhir datar. Namun di sisi lain, indeks Nasdaq kembali mencatatkan rekor di sesi penutupan yang ditopang oleh saham-saham sektor teknologi. Bursa saham New York ditutup mixed di akhir perdagangan Selasa atau Rabu (17/5/2017) waktu Indonesia karena data ekonomi yang variatif serta laporan kinerja emiten sektor ritel. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah tipis 2,19 poin atau 0,01 persen ke posisi 20.979,75, dan indeks S&P 500 kehilangan 1,65 poin atau 0,07 persen menjadi 2.400,67, meski dalam perdagangan harian sempat menyentuh rekor tertinggi di 2.405,77. Adapun indeks Nasdaq menguat 20,20 poin atau 0,33 persen menjadi 6.169,87, sekaligus kembali mengukir rekor baru. "Ada banyak data politik ketimbang data ekonomi. Itulah yang membuat perubahan dalam pergerakan bursa," ujar Paul Nolte, pialang pada Kingsview Asset Management, Chicago sebagaimana dikutip dari Reuters. Produksi manufaktur AS pada April tercatat mengalami kenaikan ke level tertingginya dalam tiga tahun terakhir. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa ekonomi akan membaik pada kuartal II 2017 meskipun pembangunan hunian mengalami penurunan signifikan. Investor juga mengantisipasi terlambatnya implementasi kebijakan reformasi pajak oleh pemerinatah AS setelah pada awal pekan ini muncul berita bahwa Presiden Trump berbagi informasi rahasia dengan Rusia terkait operasi melawan teroris. rifanfinancindo CategoriesPemeriksaan hanya akan dilakukan terhadap WP yang terindikasi nakal | rifan financindo Rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memeriksa wajib pajak yang sudah ikut tax sudah bulat. Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, ada alasan dibalik rencana itu. Program yang bertujuan untuk pengampunan pajak itu dimanfaatkan wajib pajak nakal tersebut untuk "cuci tangan" dari persolan faktur palsu. "Pemeriksaan hanya akan dilakukan terhadap WP yang terindikasi nakal," ujarnya , Jakarta, Selasa (16/5/2017). Namun usai mengikuti tax amnesty, wajib pajak tersebut bukannya berhenti melakukan praktik nakal, justru kembali memalsukan faktur pajak. Menurut Hestu, wajib pajak seperti itulah yang akan menjadi target pemeriksaan Ditjen Pajak untuk tahun pajak 2016. Menurut Hestu, Ditjen Pajak telah menemukan adanya indikasi wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty namun melakukan pemalsuan faktur pajak. Hal itu tutur ia, tidak hanya dilakukan saat ini namun sejak tax amnesty digulirkan oleh pemerintah pada Juni 2016 lalu. Ditjen Pajak bakal cek akurasi laporan harta peserta tax amnesty | rifan financindo Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Kemenkeu Dasto Ledyanto memastikan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pemohon pengampunan pajak. Pemeriksaan didasarkan pada pasal 18 Undang Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty. "Kami ingatkan bahwa UU Tax Amnesty mengatur seperti itu. Supaya mengingatkan waktu ikut Tax Amnesty itu tidak setengah-setengah," ujarnya, di Jakarta, Selasa (16/5). irektorat Jenderal Pajak bakal memeriksa harta wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty. Ini guna memastikan surat pernyataan harta yang disampaikan wajib pajak selama periode pengampunan benar adanya. Terlepas itu, pemeriksaan memang menjadi salah satu upaya Ditjen Pajak memenuhi target penerimaan pajak tahun ini, sebesar Rp 1.307 triliun. Berdasarkan beleid tersebut, wajib pajak bisa dikenakan pajak penghasilan ditambah sanksi administrasi sebesar 200 persen dari PPh kurang bayar. Jika wajib pajak ketahuan memiliki kekayaan yang belum diungkap dalam dokumen pengampunan pajak. Wajib Pajak yang Ikut "Tax Amnesty" Perlu Diperiksa? | rifan financindo Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru terkait pemeriksaan wajib pajak pasca-pengampunan pajak atau tax amesty. "Yang tidak ikut pengampunan pajak maupun yang ikut pengampunan pajak (harus diperiksa)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (16/5/2017). Salah satu hal yang menjadi perbincangan adalah terkait subjek prioritas pemeriksaan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, sebaiknya pemeriksaan dilakukan tidak pandang bulu, baik yang ikut tax amnesty atau tidak. Hanya saja, Yustinus menggaris bawahi, pemeriksan pajak pasca tax amnesty harus tetap berdasarkan data yang akurat. Apalagi, tidak menutup kemungkinan, ada wajib pajak yang ikut amnesty namun tidak melaporkan hartanya secara keseluruhan. Artinya, bisa saja masih ada harga yang disembunyikan. Menurutnya, pemeriksan pajak kepada wajib pajak yang ikut pengampunan pajak juga perlu dilakukan. Hal itu menurutnya demi efektivitas pemeriksaan terhadap penciptaan efek jera dan peningkatan penerimaan negara. Sementara itu Direktorat Jenderal Pajak sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwa penegakan hukum pasca-tax amnesty akan memprioritaskan wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty. "Jadi lebih kepada pembinaan dan pengawasan apakah mereka lapor pajaknya benar setelah tax amnesty," Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam diskusi PAS FM, Jakarta, Rabu (8/3/2017). Wajib pajak yang ikut tax amnesty hanya akan diingatkan untuk menjadi wajib pajak yang patuh dan baik terkait perpajakan. rifan financindo CategoriesJokowi menetapkan uang muka rumah murah sebesar satu persen | pt rifan financindo Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti mengatakan, penentuan batas penghasilan tersebut akan dibagi menjadi sembilan zona. Pembagian tersebut disesuaikan dengan harga konstruksi perumahan. "Misalnya ada zona Sumatera, Jawa kecuali Jabodetabek, Papua dan sebagainya. Untuk Papuan nanti sekitar enam (juta rupiah), sementara Jabodetabek sekitar tujuh juta, tapi itu akan lain dengan wilayah jawa lainnya,"kata dia di Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017. Dia mengatakan, pihaknya juga menerima kajian dari Bank Dunia mengenai penentuan batas MBR tersebut. "Namun kita masih harus membahasnya dengan pemangku kepentingan. Jalannya masih panjang,"ujarnya. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini melakukan kajian untuk mengubah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak memiliki rumah murah dari program pemerintah. Kriteria tersebut akan dibagi berdasarkan menjadi sembilan zona di seluruh Indonesia. Sebelumnya pemerintah memukul rata kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Masyarakat yang berhak memiliki rumah murah tapak adalah yang penghasilannya berada di bawah Rp 4 juta. Sementara yang berhak memiliki rumah susun adalah yang berada di bawah Rp 7 juta. Menurut Lana, kajian tersebut akan diselesaikan tahun ini. Namun implementasinya harus menunggu konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. "Inginnya bisa diimplementasikan tahun ini juga. Namun itu tergantung pembicaraan dengan pemangku kepentingan,"ujarnya. Menurut Lana, batas penghasilan tersebut tidak ditentukan oleh individu melainkan penghasilan keluarga. Itu berarti penghitungan berdasarkan penghasilan suami dan istri. "Datanya kita gunakan upah minimum regional dan standar hidup layak di daerah tersebut,"ujarnya. Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah cenderung untuk tetap memberlakukan sistem uang muka dalam rumah murah sehingga tidak menjadi nol persen. Saat ini, Presiden Jokowi sudah menetapkan uang muka rumah murah sebesar satu persen. Menurut Mardiasmo, uang muka satu persen sudah cukup ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diharapkan bisa mengurangi angka blacklog di Indonesia yang mencapai sekitar 11 juta unit. "Masyarakat perlu berkontribusi, tidak nol persen. Dengan demikian secara psikologis, masyarakat ada rasa memiliki,"ujar dia. Dikaji, Penghasilan Pasangan Suami-Istri untuk KPR Subsidi | pt rifan financindo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji penghasilan pasangan suami-istri untuk mampu mengakses perumahan, khususnya yang bersubsidi. "Rumusnya secara umum jadi penghasilan keluarga, bukan orang per orang. Jadi dilihat penghasilan suami-istri itu," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Wijayanti di Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/5/2017). Selama ini, besaran penghasilan maksimal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah Rp 4 juta per individu untuk rumah tapak. Aturan ini juga berlaku secara nasional. Terkait target waktu terbitnya aturan mengenai hal tersebut, Lana mengaku belum bisa memastikannya. Namun, ia berharap aturan tentang batasan MBR ini bisa segera berlaku. "Maunya sih tahun ini bisa diimplementasikan, tapi tergantung pemerintah daerah (pemda). Ini butuh kesepakatan langsung dengan pemda," sebut Lana. Ia menuturkan, data tersebut akan dipakai sebagai standar upah minimal regional dan standar hidup layak di suatu daerah. Wilayah tersebut antara lain Sumatera, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, dan Jabodetabek. Dalam kajian awal bersama Bank Dunia, sebanyak 9 wilayah di Indonesia dikelompokkan besaran upah minimalnya. Sekarang kan semua sama rata Rp 4 juta. Padahal penghasilan orang di kota besar seperti di Jakarta dan kota kecil seperti Magelang itu tidak sama," tutur Lana. Ia mencontohkan, untuk Jabodetabek, kriteria penghasilan rendah mungkin berkisar Rp 7 juta. Harga Tanah yang Mahal Hambat Program Satu Juta Rumah | pt rifan financindo Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, jumlah tanah pun mulai berkurang. "Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) juga belum terintegrasi," ujarnya dalam seminar bertema 'Sinergi Antara Regulator, Perbankan dan Pengembang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kredit dan Perlindungan Konsumen di Sektor Properti' di Jakarta, Selasa, (16/5). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ada beberapa halangan dalam menjalankan program Satu Juta Rumah. Di antaranya harga tanah yang masih mahal. Lana menegaskan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif demi menyukseskan program sejuta rumah. Di antaranya dengan subsidi, likuiditas untuk perumahan, pembebasan pengenaan pajak nilai (PPN), rusunami, serta prasarana untuk rumah sederhana. Ia menjelaskan, sulitnya mencari tanah untuk dibangun rumah menjadi masalah utama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di ibukota. Rendahnya daya beli konsumen juga menjadi penyebab program yang dicanangkan pemerintah tersebut tidak berjalan mudah. Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal pertama 2017, sektor properti berkontribusi sebesar 3,12 persen terhadap PDB. "Investasi properti meningkat terhadap PDB. Bersama untuk menjaga kontribusi nyata," tambahnya. Realisasi Kredit Pemilikan Rumah Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sendiri, kata Lana, sudah mencapai 500 ribu unit pada tahun lalu. Lalu pada kuartal pertama tahun ini targetnya 120 ribu unit. Menurutnya, selain memenuhi kebutuhan pemukiman, industri properti bisa pula mendorong penciptaan lapangan kerja terutama lewat program Sejuta Rumah. "Diharapkan ke depan industri properti dapat berkontribusi lima sampai 20 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)," tutur Lana. pt rifan financindo CategoriesAir mengandung bahan berbahaya | rifanfinancindo Kasi Penyidikan BPOM DIY, Suliyanto mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan petugas terkait peredaran air mineral. Air tersebut diedarkan menggunakan galon berukuran 19 liter berlabel produsen air mineral asal Trenggalek, Jawa Timur. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta, menggerebek produsen air mineral di Piyungan, Bantul, Selasa (16/5/2017). Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita ratusan botol galon. "Setelah dilakukan pengecekan lewat uji laboratorium, ternyata (air) mengandung bahan berbahaya. Terus dilakukan penindakan penyitaan," kata Suliyanto, saat dihubungi Selasa (16/5/2017). Pabrik rumahan ini bisa memproduksi 300 galon air mineral per hari. Air tersebut diedarkan ke wilayah DIY. Harganya Rp 8.000 untuk airnya saja atau Rp 43.000 untuk air plus galon. Untuk penyelidikan lebih lanjut, dua pemilik unit usaha air mineral ilegal ini, K dan A diamankan petugas BPOM. "Saat ini keduanya masih diperiksa sebagai saksi," tuturnya. Dari hasil laboratorium diketahui, PH air di bawah 7, agak asam, sehingga tidak layak konsumsi. Informasi dari pengelola, bahan bakunya berasal dari mata air Kaliurang, Sleman. "Tapi katanya sebagian juga dari sumur mereka sendiri," ujarnya. Air Mineral Berasa seperti Air Kelapa, Waspadalah! | rifanfinancindo Pernahkah Anda mendapati air mineral dalam kemasan botol yang baru saja dibeli memiliki rasa saat diminum? Meski samar, apakah rasa itu menyerupai air kelapa? "Plastik yang didaur ulang dapat menghasilkan zat-zat kimia, salah satunya asetaldehida yang bisa mengeluarkan rasa menyerupai buah," ujar Principal Engineer Sentra Teknologi Polimer Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Johan A Nasiri, Selasa (5/4/2016). Kalau iya, waspadalah! Bila rasa itu ada, kuat dugaan botol yang dipakai sebagai kemasannya merupakan produk daur ulang. Bagaimanapun, harap Johan, konsumen harus lebih berhati-hati. "Cara mendeteksinya seperti tadi, ada atau tidak rasa air kelapa," sebut dia. Repotnya, tambah Johan, bila isi kemasan botol tersebut bukan air mineral, melainkan minuman yang memang memiliki rasa, apalagi rasa buah. "(Akan) susah dideteksi," ujar dia. Rasa yang tercecap lidah dari air mineral yang dikemas dalam botol hasil daur ulang, sebut Johan, antara lain menyerupai air kelapa. Sayangnya, ujar dia, rasa yang hanya samar tercecap membuat tak banyak orang menyadarinya. "Terlebih lagi, banyak (oknum) penjual yang mengatakan bahwa ada rasa air kelapa menandakan kualitas airnya bagus," imbuh Johan. Manajer Pengujian Sentra Teknologi Polimer BPPT, Syuhada, menambahkan, kemungkinan besar, ada sisa asetaldehida yang tertangkap pada saat pengisian air ke dalam kemasan botol produk daur ulang. Senyawa alami asetaldehida terdapat dalam buah-buahan dan kopi yang sudah matang. Dalam pengolahan plastik, ungkap Johan, senyawa kimia tersebut tercipta karena degradasi termal polimer, seperti saat daur ulang. Dampak mengonsumsi asetaldehida dalam jangka waktu lama antara lain adalah iritasi pada kulit, mata, selaput lendir, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Biasanya, ada juga gejala mual, muntah, dan sakit kepala. "Produk konsumsi seharusnya tidak boleh memakai kemasan daur ulang," kata Syuhada. Menurut dia, asetaldehida adalah salah satu senyawa berbahaya bila dikonsumsi, apalagi dalam jangka waktu lama. Sopir Ekspedisi Ditangkap karena Gelapkan 121 Dus Air Mineral | rifanfinancindo Lamber Lumban Gaol (26), warga Desa Doulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diamankan petugas Unit Reskrim Polsekta Sunggal gara-gara menggelapkan 121 dus kotak air mineral. Kapolsekta Sunggal Kompol Daniel Marunduri menjelaskan, pelaku seharusnya tiba di Medan pada Kamis (17/11/2016). Namun dia sampai ke PT Tirta keesokan harinya. Saat dibongkar dan dihitung, ternyata air mineral Aqua berkurang sebanyak 121 kotak. Pelaku bisa menggelaokan air mineral karena bekerja sebagai sopir truk ekspedisi. Dia bertugas membawa air mineral botol 600 ml sebanyak 1.340 kotak dari pabrik Aqua di Doulu Brastagi ke gudang PT Tirta Sumber Menara Lestari di Jalan Kapten Sumarsono Medan. Merasa dirugikan atas kehilangan tersebut, PT Tirta membuat laporan ke polisi. Polisi pun menahan pelaku dan menjeratnya dengan Pasal 374 jo 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Pada pemeriksaan awal, pelaku tidak mengakui perbuatannya. Kalau dijual dengan harga normal air mineral itu seharga Rp 4.840.000. "Pada pemeriksaan lanjutan akhirnya pelaku mengaku bahwa 121 kotak Aqua dijualnya kepada pria yang tidak dikenalnya di daerah Sibolangit seharga Rp 3,9 juta," ucap Daniel. rifanfinancindo CategoriesBawang putih yang beredar di Indonesia adalah 90% dari hasil impor | rifan financindo Menurut Ketua Ikatan Pedagang Pasar Abdullah Mansyuri, meroketnya harga bawang putih disebabkan karena pemerintah yang terlalu tergantung kepada impor bawang putih yang berasal dari China. Bawang putih yang beredar di Indonesia adalah 90% dari hasil impor, lebih dari 50% adalah impor dari China. Menurut Abdullah, yang harus dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan produksi bawang putih dalam negeri. Caranya adalah dengan memberikan pendampingan dan edukasi kepada para petani agar produksi bawah putih Indonesia kembali tinggi. Harga bawang putih terus mengalami peningkatan dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan hari ini, harga di Jabodetabek sudah tembus Rp70.000 per kilogram (kg). "Impor bawang putih kita itu lebih dari 50% dari China dan sekarang di sana belum panen. China baru akan panen itu di akhir bulan ini, jadi yang harus dilakukan jangan berpatok pada impor," ujarnya saat, Kamis (11/5/2017). "Pemerintah harusnya memberikan tanah atau lahan kepada para petani bawang putih tapi harus jelas polanya dan butuh pendampingan juga,misalnya pendampingan dengan diberikan modal agar hasilnya bagus," kata Abdullah. Harga Telur Dan Minyak Naik Tipis | rifan financindo Ketua Ikatan Pedagang Pasar Abdullah Mansyuri mengatakan, harga beras yang dijual sejauh ini masih normal. Harga beras IR 1 saat ini dijual Rp11.500 per kilogram (kg), sementara untuk beras IR 2 dijual dengan harga Rp10.500 per kg dan beras IR 3 dijual Rp10.000 per kilogram. Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang Ramadan, bahkan untuk bawang dan cabai sudah naik signifikan. Namun tak semua harga kebutuhan pokok naik, ada beberapa yang masih stabil, salah satunya beras. "Untuk beras beras sentra 1 atau biasa disebut beras premium itu dijual dengan harga Rp11.900 per kg," ujarnya Sementara untuk harga minyak goreng sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp500 menjadi Rp13.000 per kg. Sedangkan untuk garam, hari ini dijual dengan harga Rp2.437 per 200 gramnya "Harga telur ayam juga naik Rp 1.000 tapi menurut saya enggak terlalu berpengaruh. Untuk telur ayam itu sekarang dijual dengan harga Rp 21.000 per kg ,'kata Abdullah. Selain beras, harga gula pasir dan tepung terigu pun dinilai Abdullah masih cukup normal harga jualnya. Saat ini harga gula pasir dipasaran dijual dengan harga Rp 14.500 per kg. "Tepung terigu itu harganya sekarang Rp7.500 per kg," kata Abdullah. Harga Sembako Merangkak Naik | rifan financindo Pedagang daging ayam di Pasar Kliwon Amertani di Temanggung, Rabu, Siti Sugianti (44) mengatakan kenaikan harga daging ayam berlangsung sekitar satu minggu terakhir. Kenaikan harga daging tersebut bersamaan penyelenggaraan tradisi nyadran masyarakat Temanggung. " Jelang Ramadan banyak masyarakat menggelar tradisi nyadran, di mana dalam tradisi tersebut masyarakat membuat masakan beserta lauk-pauk sehingga permintaan daging ayam juga meningkat dan memicu kenaikan harga," kata Kamis (11/5) Menjelang Ramadan 1438 Hijriah, harga kebutuhan pokok seperti telur dan daging ayam ras di pasar tradisional Kabupaten Temanggung mengalami kenaikkan yang cukup signifikan. Pedagang sembako, Ani (49) mengatakan harga telur ayam naik dalam empat hari terakhir meski pasokan telur ayam berjalan lancar. Harga telur ini akan naik pada tradisi nyadran dan nanti di awal Ramadhan akan turun dan harga kembali naik menjelang Lebaran. Dia mengatakan harga daging ayam ras yang sebelumnya Rp 23.500 per kilogram, kini menjadi Rp 28.000 per kilogram dan harga telur dari Rp 16.000 per kilogram menjadi Rp 21.000 per kilogram. rifan financindo Categories |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|