Harga sembako di Indonesia menjadi salah satu yang termahal di kawasan ASEAN | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru Pengamat Ekonomi Faisal Basri mencontohkan, rata-rata harga beras di Indonesia saat ini sebesar Rp 13 ribu per kg. Namun di Thailand harga komoditas tersebut sebesar Rp 4.500 per kg. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dinilai menjadi salah satu yang termahal di kawasan ASEAN. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pungutan tidak resmi dan kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan. "Di Indonesia itu Rp 13 ribu per kg, tapi di Thailand cuma Rp 4.500 per kg. Jadi bedanya besar," ujar dia di acara SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Jakarta, Senin (23/1/2017). Dia menjelaskan, pajak implisit ini bukan berupa pajak secara umum. Namun pajak implisit seperti pungutan di distribusi, bea masuk dan keluar, dan larangan impor untuk bahan pangan tertentu. "Implisit tax itu beban-beban yang akhirnya terwujud dalam harga yang makin tinggi, bukan pajak. Seperti pungutan, pembatasan impor, bea keluar, kuota impor," tandas dia. Faisal mengungkapkan, penyebab mahalnya harga bahan kebutuhan pokok di Indonesia lantaran masih banyaknya pajak implisit (implicit tax). Sedangkan di negara lain hal tersebut tidak ada. "Harga pangan melangit, terlalu banyak implicit tax, larangan segala macam. Implicit tax yang buat kita harus membayar mahal sekali. Negara-negara lain turunkan implicit tax untuk sektor pertanian. Karena untuk perut (pangan), implicit tax-nya jangan tinggi-tinggi, nanti yang rugi konsumen. Jadi harga tinggi yang untung bukan petani dan konsumen," jelas dia. Pemerintahan Jokowi Dianggap Gagal Atasi Ketimpangan Sosial | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru Pengamat ekonomi Institute Development Of Economic and Finance Faisal Basri menilai bahwa selama ini pemerintahan dibawah kepemipinan Presiden Joko Widodo belum mampu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi dimsayarakat. Hal ini terlihat masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ia menjelaskan, selama ini BPS menghitung gini rasio hanya berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasiona. Survei tersebut menurutnya hanya menyajikan ketimpangan pengeluaran barang tertentu lebih rendah ketimpang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan. “Pemerintah selama ini menyatakan bahwa ketimpangan mengalami penurunan, tetapi kalau dilihat lagi ketimpangan yang menurun itu dilihat dari segi pengeluaran. Tetapi kalau dilihat dari pendapatannya belum ada perbaikan, masih terjadi ketimpangan pendapatan,” kata Faisal dalam diskusi yang bertajuk Sara, Radikalisme dan Prospek Perekonomian Nasional 2017 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017). Faisal pun membandingkan data kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse. Dimana dalam laporan tersebut menyatakan 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan nasional sebesar 49,3 persen atau sekitar dikuasai oleh 30 keluarga terkaya di Indonesia. "Konsentrasi kekayaan pada 1 persen terkaya di Indonesia terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen," katanya. Faisal menyebutkan, distribusi pengeluaran 20 persen orang-orang terkaya di Indonesia menyumbang 47 persen pengeluaran. Kemudian untuk 40 persen masyarakat menengah pengeluarannya juga telah mengalami kenaikan. “Sedangkan masyarakat termiskin hanya 17 persen dengan kecenderungan menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir," kata Faisal. "Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh di dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan tahun 2007 dan 2014," ungkapnya. Kelompok orang-orang terkaya di Indonesia ditambahkannya mampu meraup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan. Kritik Keras Faisal Basri: Pemerintah Urus Cabai Aja Gak Bisa, Apalagi Pertanian | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik keras pengelolaan sektor pertanian. Faisal menilai pemerintah gagal menangani sektor ini salah satu indikatornya nilai tukar petani (NTP) turun dalam dua tahun belakangan ini. Faisal mengungkapkan jika pada September 2014, NTP masih sebesar 102,9 maka pada Desember 2015 menjadi 101,5. Berdasarkan data BPS inilah Faisal menyebutkan bahwa nasib petani di tanah air semakin memburuk selama pemerintahan Presiden Jokowi. “Urus cabai saja tidak bisa apalagi pertanian. Kemana dana Rp 90 triliun dana untuk sektor pertanian dalam APBN 2016?,” ujar Faisal Basri saat berbicara dalam acara peringatan 17 Indemo dan 43 Malari di Jakarta, Minggu (15/1/2017) di Balai Kartun, Jakarta. Seperti diketahui NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, yang mencerminkan tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga mencerminkan daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi petani. Faisal Basri mengingatkan sektor pertanian seharusnya bisa dikelola dengan baik. Alasannya, menurut Faisal, bersama dengan sektor industri, sektor pertanian akan menopang perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Dia menyayangkan sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar rakyat Indonesia tidak dikelola dengan baik. Faisal juga mengungkapkan anomali harga beras di Indonesia. Saat harga beras di pasar dunia menurun, di Indonesia malah naik. “Harga beras di Thailand hanya berkisar Rp 5000 hingga Rp 6000 per kilogram, namun di Indonesia mencapai Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per kilogram,” ujar Faisal Basri. Keanehan atau anomali juga terjadi untuk daging sapi. Faisal menyebutkan harga daging sapi di Singapura dan Malaysia, misalnya, lebih murah di banding di Indonesia. Bahkan meski sudah diinstruksikan untuk diupayakan diturunkan oleh Presiden Jokowi sejak beberapa bulan lalu, namun harga daging sapi masih diatas Rp 80.000 per kilogram. Rifanfinancindo Categories
4 Comments
Pengusaha yang melakukan ekspor harus mengikuti aturan baru | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, menyatakan segera menerbitkan aturan bea keluar ekspor konsetrat. Aturan tersebut, akan diterbitkan pada minggu ini sebagaimana kesepakatan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Suahasil menambahkan, besaran bea keluar akan diterapkan antarkementerian terkait. Tetapi, pihaknya akan menerapkan tingkatan (layer) bagi bea keluar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai insentif bagi perusahaan dalam membangun smelter. "Akan ditetapkan segera dalam jangka waktu dekat, minggu ini bisa. Itu, untuk perusahaan yang melakukan ekspor. Jadi, kita tunggu saja," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara di Jakarta, Senin 23 Januari 2017. "Artinya, semakin tinggi, maju progres smelter semakin rendah tingkat bea keluar yang akan dikenakan," tuturnya. "Dikasih insentif, kalau makin tinggi progresnya, bea keluar makin rendah. Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan. Nanti kita umumkan, yang jadinya bagaimana. Semakin tinggi progresnya, makin rendah," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah menyebut jika persentase pembangunan smelter sudah nol sampai 7,5 persen dikenakan bea keluar 7,5 persen. Jika pembangunan smelter 7,5 persen sampai 30 persen, bea keluar lima persen. Sedangkan pembangunan smelter di atas 30 persen, maka dibebaskan bea keluar. Proggres Smelter Perusahaan Tambang Tentukan Izin Ekspor Minerba | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan ekspor mineral konsentrat ke tangan perusahaan pertambangan yang saat ini membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Kewajiban untuk melakukan pemurnian diwajibkan bagi perusahaan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sejak produksi pertama. Yang memiliki hak untuk mengekspor mineral adalah perusahaan yang sedang dan atau sudah membangun smelter. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara telah mengamanatkan perusahaan Kontrak Karya wajib membangun pabrik pengolahan (smelter) dalam waktu lima tahun setelah Undang-Undang diterbitkan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot mengatakan pemerintah akan memastikan perusahaan tambang membangun smelter dalam waktu lima tahun. Jika, tidak ada kemajuan selama waktu tersebut, pemerintah akan mencabut izin ekspornya Pemerintah sudah membentuk tim yang akan mengawasi perkembangan pembangunan smelter secara periodik sebanyak enam bulan sekali. Sebelumnya, diungkapkannya, tidak ada pengawasan ketat dalam hal tersebut. “Perusahaan yang akan ekspor harus membangun smelter dalam waktu lima tahun, begitu enam bulan tidak ada kemajuan, cabut izin ekspornya, kalau cabut ekspor sudah mati,” kata Bambang seperti yang dikutip dalam laman Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (23/1/2016). “Dulu tidak ada pengawasan yang dilakukan tim independen enam bulan sekali. Sekarang sesuai dengan Peraturan Menteri ada tim pengawasan independen yakni independent verificator yang penentuannya akan dilakukan melalui lelang,” jelas dia. Pemerintah membuat kebijakan peningkatan nilai mineral, Pemerintah akan terus menjalankan program hilirisasi produk-produk pertambangan. Hilirisasi akan membawa bangsa Indonesia menjadi negara industri yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Jadi, intinya izin ekspor akan diberikan atau tidak oleh pemerintah berdasarkan kemauan dan kemajuan pembangunan smelter perusahaan tambang. “Jadi yang mempunyai hak untuk mengekspor mineral ada 'di tangan' perusahaan yang sudah membangun atau sedang membangun smelter,” jelas dia. Minggu Ini, Kemenkeu Patok Tarif Ekspor Mineral 10 Persen | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif maksimal baru bea keluar ekspor konsentrat mineral dan barang tambang sebesar 10 persen. Angka itu sesuai rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Suahasil mengatakan rancangan tarif bea keluar dibuat sedemikian rupa untuk memberikan insentif pada percepatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau barang tambang [smelter]. "[Tarif bea keluar] yang 10 persen itu yang untuk benar raw atau belum sama sekali [melakukan pembangunan smelter], " tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara saat ditemui di Hotel Shangri-la Jakarta, Senin (23/1). Terkait penetapan tarif bea keluar baru, Suahasil memastikan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. "Tarif bea keluar akan segera ditetapkan. Saya rasa dalam jangka waktu dekat,mungkin dalam jangka waktu beberapa hari ini, minggu ini bisa [keluar]," ujarnya. Karenanya, bagi perusahaan yang belum melakukan pembangunan smelter, atau kemajuan konstruksi nol persen, perusaha tersebut akan dikenakan tarif bea keluar tertinggi. "Semakin maju progress [pembangunan] smelter, semakin rendah tingkat bea keluar yang akan dikeluarkan," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, penetapan tarif baru bea keluar merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomir 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian bea keluar 5 persen bila pembangunan smelter mencapai 7,5 - 30 persen. Sementara, jika progres pembangunan smelter di atas 30 persen maka eksportir tidak dikenakan bea keluar. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tarif bea keluar dipungut sebesar 7,5 persen apabila pembangunan smelter antara 0-7,5 persen. Rifanfinancindo CategoriesMemudahkan dalam mengontrol pembayaran | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, kerja sama ini merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri bagi Kemenhub dalam menciptakan sistem penerimaan negara yang transparan, akuntabel. “Langkah ini, kami harapkan juga dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Kartika. Kementerian Perhubungan menandatangani penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Bank Mandiri Tbk, tentang penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di lingkungan Kemenhub. Budi mengatakan, dengan adanya kerja sama ini diharapkan, akan meningkatkan layanan keuangan dengan sistem elektronik, mulai dari ATM, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga pembayaran gaji karyawan. "Ada beberapa layanan yang kita lakukan, ATM dan PNBP secara elektronik, dan akan terjadi suatu efisiensi yang baik, tidak perlu banyak kasir di mana-mana. Kedua, kita memberikan, akses kepada karyawan dan juga gaji karyawan," kata Budi. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo di ruang Nataram, Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin 23 Januari 2017. "Pasti (meningkat), karena sekarang kan cash. Kalau cash itu risikonya tinggi, apalagi di daerah, dan konsolidasinya cepat. Jadi, kita tahu berapa PNBP kita, misalnya yang masuk bulan ini," ujarnya. Ia mengatakan, dengan adanya sistem elektronik akan memudahkan pemerintah untuk mengontrol pembayaran PNBP dengan lebih baik. Ia yakin, PNBP akan meningkat dengan adanya sistem yang lebih transparan. Bank Mandiri Layani Transaksi Pembayaran PNBP Kementerian Perhubungan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk penyediaan layanan perbankan Melalui kerjasama ini, Bank Mandiri akan menyediakan solusi perbankan untuk pembayaran PNBP secara elektronik kepada Wajib Bayar atau pengguna jasa di Kemenhub. Kerja sama ini guna memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenhub. Dengan demikian, layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kemenhub. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, kerjasama ini adalah bentuk dukungan Bank Mandiri bagi Kemenhub dalam menciptakan sistem penerimaan negara yang transparan, dan akuntabel. “Langkah ini, kami harapkan juga dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Kartika di Kantor Kemenhub, Senin (23/1/2017). Kanal pembayaran PNBP tersebut dapat melalui fasilitas Mandiri Internet Banking, Mandiri ATM, Cabang Bank Mandiri dan Mini ATM/Electronic Data Capture (EDC). Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, kerja sama ini akan membuat transaksi untuk PNBP di Kemenhub dapat dilakukan secara efisien dan cepat karena menggunakan kanal elektronik. Dengan begitu, tak perlu banyak kasir yang akan melayani transaksi PNBP. "Selain itu, ada juga fasilitas kepada karyawan berupa pinjaman dan gaji karyawan," ungkap Budi. Adapun kontribusi fee based income dari segmen ini sebesar Rp 1,1 trilliun pada periode Januari hingga November 2016. Saat ini, layanan transaksional Bank Mandiri untuk segmen wholesale banking meliputi trade guarantee bank dan cash management. Menhub Minta Bank Mandiri Carikan Alternatif Pendanaan Infrastruktur | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru saja menandatangani kesepakatan bersama terkait Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kemenhub. "Hal yang lebih penting bagaimana kita bersama Mandiri menyelesaikan banyak hal, di antaranya apa, ini kan banyak proyek infrastruktur. Kita minta nanti tim Mandiri ikut dengan tim kita untuk mencari alternatif pendanaan," katanya di Kantornya, Jakarta, Senin (23/1/2017). Dikatakan Menhub Budi Karya, melalui kerjasama ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kerjasama secara lebih mendalam. Salah satu yang ditekankan olehnya yakni mengenai pendanaan proyek infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah. "Kita tahu, pemerintah punya APBN terbatas, ada GAP keinginan kita untuk membangun dengan kemampuan APBN. Nah GAP inilah yang kita bekerja sama dengan Mandiri untuk mencari dana-dana itu," tambah Budi. Menhub pun menyadari dana yang dimiliki oleh pemerintah terbatas, sementara banyak proyek infrastruktur yang mesti dikerjakan dan diselesaikan. Maka dengan menggandeng Mandiri diharap mampu memecahkan permasalahan tersebut Rifanfinancindo CategoriesKetersediaan emas dapat berubah-ubah | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang MedanHarga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan di awal pekan ini menguat sebesar Rp2.000 per gram dibandingkan dengan akhir pekan lalu. Hari ini, harga emas berada di posisi Rp603 ribu per gram dan harga pembelian kembali berada di posisi Rp520 ribu per gram. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp558 ribu per gram atau setara dengan Rp27,9 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp556 ribu per gram atau setara dengan Rp55,62 juta. Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Senin 23 Januari 2017, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp566,5 ribu per gram atau setara dengan Rp5,66 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp561 ribu per gram atau setara dengan Rp14 juta. Adapun pembayaran pembelian kembali atau buy back dengan volume di atas satu kilogram (kg) akan dilakukan maksimal dua hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buy back hari transaksi. Namun, untuk pembelian emas ini, Antam memberikan batasan. Untuk transaksi pembelian emas batangan bisa datang langsung ke Antam setiap harinya. "Namun, kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja," tulis manajemen Antam, dalam situs resminya itu. Sementara emas ukuran terbesar mendapatkan harga lebih murah. Untuk pembelian emas dengan ukuran sebesar 500 gram, harganya yaitu Rp553,9 ribu per gram atau setara dengan Rp276,9 juta. "Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam. Harga Emas Antam Naik Sejalan dengan Harga Emas Dunia | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan Harga jual dan beli kembali (buyback) emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Senin (23/1/2017) naik tajam dibandingkan akhir pekan kemarin. Mengutip laman Logammulia.com, Senin ini, harga jual emas Antam naik Rp2.000 menjadi Rp603.000 per gram. Harga buyback melonjak Rp5.000 menjadi Rp520.000 per gram. Kenaikan harga emas Antam sejalan dengan harga emas global. Indeks Comex Gold Bloomberg tercatat naik USD11,7 per tray ounce (t.oz) ke level USD1.206,2/t.oz atau setara dengan kenaikan USD0,38 per gram ke level USD39,11 per gram Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp55.625.000, dengan harga per gram Rp556.250. Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp138.675.000, dengan harga per gram Rp554.700, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp276.975.000 dengan harga per gram Rp553.950. Emas ukuran 5 gram sebesar Rp2.870.000 dengan harga per gram Rp574.000. Harga emas 10 gram dijual Rp5.665.000 dengan harga per gram Rp566.500. Harga emas 25 gram Rp14.025.000 dengan harga per gram Rp561.000. Harga emas 50 gram sebesar Rp27.900.000, dengan harga per gram Rp558.000. Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.166.000 dengan harga per gram Rp583.000. Harga emas 3 gram dipatok Rp1.731.000 dengan harga per gram Rp577.000. Sedangkan harga emas 4 gram senilai Rp2.296.000 dengan harga per gram Rp574.000. Sementara itu harga jual emas Antam di Pulogadung naik Rp2.000 menjadi Rp593.000 per gram dengan harga buyback Rp520.000/gram. Sementara harga emas Antam Jakarta II hari ini berada di level Rp603.000 per gram dengan harga buyback Rp520.000 per gram. Harga Emas Antam Naik Rp2 Ribu | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) 1 gram hari ini naik Rp2.000 menjadi Rp603.000 dibanding akhir pekan kemarin. Untuk emas 50 gram dijual Rp27.900.000, emas 100 gram Rp55.625.000, emas ukuran 250 gram dihargai Rp138.675.000 dan 500 gram Rp276.975.000. Selanjutnya, harga emas ukuran 4 gram dibanderol Rp2.296.000 per bar dan 5 gram dibanderol Rp2.870.000. Lalu ukuran 10 gram Rp5.665.000, namun sudah habis terjual. Kemudian emas ukuran 25 gram Rp14.025.000 per bar. Emas ukuran 2 gram diperdagangkan dengan harga sebesar Rp1.166.000 per bar, 2,5 gram dibanderol Rp1.447.500 per bar dan 3 gram Rp1.731.000 per bar. Sementara untuk emas seri batik 10 gram dihargai Rp6.115.000 per bar dan ukuran 20 gram seharga Rp11.810.000 per bar. Namun, ukuran 10 gram sudah habis terjual. Melansir Logammulia, Senin (23/1/2017), untuk harga buy back pun naik dan dibanderol dengan harga Rp520.000 per gram Rifanfinancindo CategoriesDana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) membantu proyek tersebut | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang PalembangPembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa terus dikebut, contohnya seperti jalan tol Trans-Sumatera. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, sejumlah ruas diantaranya bakal beroperasi pada tahun 2017 ini. Kepercayaan dirinya cukup beralasan. Ia dan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam rapat kemarin, telah bersepakat untuk melakukan percepatan pembebasan lahan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur prioritas. "Bakauheni-Terbanggi Besar mudah-mudahan sudah dapat dioperasikan 2017 ini. Palembang-Indralaya bisa dioperasikan Juni ini. Medan-Binjai akan dioperasikan juga 2017 ini. Kemudian kita juga sudah mulai kerjakan ruas Pekanbaru-Dumai," ujar Basuki dalam keterangannya, Jumat (20/1/2017). Basuki mengaku sangat terbantu dengan adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp 15,75 triliun. "Untuk di 2017 dana talangan LMAN sebesar Rp 20 triliun yang dialokasikan untuk tol sebesar Rp 13 triliun, sementara sisanya untuk pelabuhan, kereta api dan lainnya," ungkapnya Secara umum dari hasil rapat tersebut, menurut Menteri Basuki penanganan lahan tidak terdapat masalah sehingga pembangunan dapat dikerjakan sesuai rencana. Selain terbantu dengan adanya dana talangan, Menteri Basuki juga mengapresiasi kerjasama yang semakin baik kepada Kementerian ATR dan Mahkamah Agung yang ikut mendorong pembebasan lahan. Tahun 2018, Tol Trans Jawa Tersambung | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan optimismenya Jalan Tol Trans Jawa dapat tersambung pada 2018. Keyakinan tersebut berdasarkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 661 kilometer tersebut telah mencapai 91 persen. "Kami yakin Tol Trans Jawa pada 2018 bisa tersambung seluruhnya," ujar Basuki usai rapat percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Namun demikian, menurut Basuki, hal itu tinggal memproses pencairan pembayaran sehingga dua minggu ke depan akan rampung 100 persen. Bagian Tol Trans Jawa yang belum tersambung saat ini yakni Ruas Brebes-Batang-Semarang sepanjang 152 kilometer. Masih tersisa 8 persen lahan yang belum dibebaskan. Dia mengatakan lancarnya pembebasan lahan ini karena kerja sama yang semakin baik antara Kementerian PUPR dengan Kementerian ATR dan Mahkamah Agung. Sementara pembebasan lahan di Ruas Semarang-Salatiga dan Salatiga-Solo sudah rampung 100 persen. "Pembebasan lahan ruas Solo-Kertosono-Ngawi sepanjang 180 kilometer ditargetkan selesai pada Februari ini," sebut Basuki. Sementara untuk Tol Trans Sumatera, perkembangan pembangunannya sudah mencapai 62 persen, sehingga pada 2017 ini sebagian ruasnya sudah dapat dioperasikan. Basuki menjelaskan, secara umum penanganan lahan tidak terdapat masalah sehingga pembangunan dapat dikerjakan sesuai rencana. Demikian halnya dengan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya, Medan-Binjai yang akan dibuka pada tahun ini. "Selain itu, kami juga sudah mulai kerjakan ruas Pekanbaru-Dumai," tambah Basuki. "Untuk tahun 2017 dana talangan LMAN sebesar Rp 20 triliun. Alokasi dana untuk tol sebesar Rp 13 triliun, sementara sisanya untuk pelabuhan, kereta api dan lainnya," ungkapnya. Hal itu berkat adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 senilai Rp 15,75 triliun Tiga Jalur Tol Sumatera Siap Beroperasi Juni 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan sejumlah jalan Tol Trans-Sumatera akan segera beroprasi pada tahun 2017. "Bakauheni-Terbanggi Besar mudah-mudahan sudah dioperasikan 2017. Palembang-Indralaya bisa operasikan Juni ini, Medan-Binjai akan dioperasikan juga 2017 ini," kata Basuki, Jumat (20/1/2017). Basuki mengatakan, di tahun ini terdapat tiga tol yang akan mulai beroprasi. Diantaranya jalur tol Bakauheni-Terbanggi Besar, jalur tol Palembang-Indralaya dan jalur tol Medan-Binjai. Selain itu, Basuki juga menyatakan bahwa hingga saat ini tak terdapat masalah terkait panangganan lahan. Basuki juga menjelaskan selain ketiga jalur tersebut, pihaknya tahun ini juga akan mengerjakan ruas jalur Pekan Baru-Dumai, yang masuk dalam program pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. Pasalnya, menurutnya berdasarkan hasil rapat dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Argaria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, telah terjalin kesepakatan untuk melakukan percepatan pembebasan lahan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur proritas. "Tahun 2017, dana talangan LMAN sebesar Rp 20 triliun yang dialokasikan untuk tol teresar Rp 13 triliun, sedangkan sisanya untuk pelabuhan, kereta api dan lainnya," terangnya. Bazuki juga menambahkan pihaknya juga terbantu oleh adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terserap untuk proyek tol yang mencapai Rp 15,75 triliun hingga Desember 2016 lalu. Tahun 2017, ia menyebutkan LMAN juga menyediakan dana talangan sebesar Rp 20 triliun. Rifanfinancindo CategoriesJumlah WP baru setelah amnesti pajak masih kalah dengan program sunset policy tahun 2008-2009 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STCDua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah hanya bertambah sekitar 3,05 juta WP dari data per tanggal 1 Januari 2016 lalu. Kenaikan sebesar itu juga tidak jauh berbeda dari tren penambahan jumlah WP dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP. Ambil contoh, kenaikan jumlah WP yang tercatat di awal 2016 sebesar 2,73 juta jika dibandingkan awal 2015. Begitupun kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 tercatat sebanyak 2,66 juta WP. Jumlah WP per tanggal 31 Desember 2009 tercatat sebanyak 15,47 juta, naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 10,29 juta. Bahkan penambahan WP baru setelah amnesti pajak masih kalah dengan jumlah WP baru setelah program sunset policy tahun 2008-2009. Yustinus Prastowo, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan untuk basis pajak amnesti pajak diperkirakan akan bertambah. Hal itu disebabkan, banyak data baru yang diperoleh otoritas pajak terkait wajib pajak. Memang, ada potensi pengurangan jumlah WP, tetapi ada juga tambahan wajib pajak baru yang berbasiskan data-data yang bisa dijadikan sebagai objek pajak baru. Menurut Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah WP. Beberapa diantaranya adalah perubahan jumlah demografi serta kebijakan di bidang perpajakan. Program amnesti pajak bisa jadi memang tidak mendorong secara signifikan jumlah WP baru, tetapi dari sisi database memang ada perubahan signifikan. Menurut Yon, data perpajakan tidak hanya menyangkut soal jumlah WP, melainkan jumlah aset yang dimiliki. "Kemungkinan jumlah WP dipengaruhi oleh kebijakan yang menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)," ujar Yon, Kamis (19/1/2017). Yon juga menilai, masih banyak masyarakat yang belum mendaftar untuk mendapatkan NPWP, sehingga belum tercatat sebagai wajib pajak. Nah, program amnesti pajak kemungkinan menambah data basis pajak dari sisi aset yang berpotensi menjadi objek pajak baru. Meski begitu, akan ada dampak dari seretnya pertumbuhan jumlah WP. Salah satunya adalah rasio kepatuhan mungkin akan di bawah target pemerintah tahun ini yang sebesar 75%. Yon menambahkan, seseorang bisa menjadi WP dengan beberapa alasan. Pertama dia memiliki objek pajak. Kedua, dia memang subjek pajak. Tanpa itu, orang itu tidak bisa dicatat sebagai WP. Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Kepada ribuan mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi negeri itu, Sri Mulyani mengatakan dari 32 juta wajib pajak yang terdaftar, 20 juta di antaranya yang seharusnya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) "Kami juga akan memperbaiki dari sisi 'enforcement' (penegakan). Dalam hal ini langkah-langkah hukum kalau yang diperlukan sesuai undang-undang, kami akan lakukan. Namun tentu kami akan menunggu sampai 'tax amnesty ini selesai," katanya usai memberikan kuliah umum terkait Efektivitas APBN untuk Membangun Negeri di Kampus Universitas Udayana (Unud) di Bukit Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat. Kenyataannya dari 20 juta wajib pajak itu hanya 12 juta di antaranya yang benar-benar patuh membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia hanya 62,3%. Sedangkan rasio pajak di Indonesia baru mencapai 11%, sedangkan negara lain di kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Thailand, lanjut Sri Mulyani, kemampuan mengumpulkan pajak mencapai 15% hingga 16%. "Bayangkan kalau tingkat kepatuhan kita mencapai 80% saja maka penerimaan pajak pasti akan meningkat," katanya saat mengisi kuliah umum Untuk itu ia mengingatkan kepada wajib pajak yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak atau "tax amnesty" untuk segera menggunakan haknya pada termin ketiga akan berakhir pada 31 Maret 2017. "Saya cari saja mereka (wajib pajak). Saya cari saja di mana, apa sektor dan di mana lokasinya. Saya akan datang, kalau di Bali, siapa pengusahanya, kegiatannya apa, pelakunya siapa," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu yang disambut tepuk tangan peserta kuliah umum. Kepada awak media, Sri Mulyani mengaku tengah memperbaiki data perpajakan yang lebih sistematis termasuk mengingatkan wajib pajak untuk taat membayar pajak bahkan melalui surat elektronik atau e-mail sebagai salah satu upaya meningkatkan program amnesti pajak. Sedangkan jumlah uang tebusan mencapai Rp103,2 triliun dari target Rp165 triliun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan total realisasi berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang disampaikan hingga periode kedua amnesti pajak untuk jumlah harta mencapai Rp4.274 triliun, jumlah surat pernyataan harta 637.822 dan jumlah wajib pajak mencapai 616.234. Sri Mulyani Ajak Mahasiswa Logis dalam Mengkritik | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum bertemakan 'Efektivitas APBN untuk Membangun Negeri' di Kampus Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali, Jumat (20/1). Mantan direktur Bank Dunia (World Bank) ini mengingatkan mahasiswa dan civitas akademika agar logis dalam memberikan kritik. Tingkat utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini 28 persen. Sri Mulyani menyebut Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat yang berprediket negara maju sesungguhnya memiliki porsi utang jauh lebih besar. "Posisi kita adalah tetap menjaga dan mengelola utang dengan hati-hati dan bijaksana," ujarnya. "Sebagai menteri keuangan, saya senang jika negara ini tidak berutang. Namun, jika tidak berutang, maka penerimaan negara harus naik, belanja harus turun. Sama seperti Anda tidak mau bayar pajak, namun uang sekolah maunya gratis. Anda mau naik angkot, tapi bensinnya ingin disubsidi dan ongkos tidak perlu bayar. Jika mau mengkritik, maka beri kritik logis," kata Sri Mulyani di hadapan ribuan civitas akademika Universitas Udayana, Jumat (20/1). Sebagian besar dari mereka yang malas membayar pajak adalah orang-orang kaya. "Bayangkan jika tingkat kepatuhan wajib pajak 80 persen, maka penerimaan perpajakan pasti meningkat," katanya. Perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio di Indonesia hanya 11 persen. Menteri kelahiran Bandar Lampung ini menilai angkanya tidak acceptable. Tax ratio Indonesia seharusnya 15 hingga 16 persen, seperti Malaysia dan Thailand. Jumlah tersebut dia mengatakan cukup untuk membuat perekonomian negara ini tidak defisit. Supaya APBN berkesimbungan, Sri Mulyani mengatakan sisi penerimaan APBN harus diperbaiki. Penyumbang sisi penerimaan negara terbesar adalah pajak dan bea cukai. Tingkat kepatuhan membayar pajak penduduk Indonesia juga perlu ditingkatkan. Saat ini dia mengatakan wajib pajak terdaftar mencapai 32 juta orang. Sri Mulyani mengatakan sekitar 20 juta dari 32 juta wajib pajak memiliki Surat Pajak Tahunan (SPT). Hanya 12 juta wajib pajak yang betul-betul patuh menunaikan kewajibannya. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia 62,3 persen. Rifanfinancindo CategoriesRolls-Royce akan membayar denda sebesar Rp11 triliun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang SoloProdusen mesin jet terbesar dari Inggris, Rolls-Royce meminta maaf setelah terungkapnya adanya suap termasuk sebuah mobil mewah dan jutaan poundsterling uang tunai untuk perantara untuk mengamankan pesanan di enam negara, termasuk Indonesia, Rusia dan Cina. Penyelesaian kasus ini tercapai berkat peneliti dari tiga negara-Inggris, Amerika Serikat dan Brasil - yang lima tahun yang lalu mulai terungkap tuduhan bahwa perusahaan telah mempekerjakan perantara untuk membayar suap agar memenangkan kontrak. Perusahaan raksasa penyedia mesin Rolls-Royce mengungkapkannya pada Selasa (15/1) lalu di pengadilan tinggi di London. Sehari setelah terungkap, Rolls-Royce akan membayar denda sebesar £671 juta (atau sekitar Rp11 triliun) untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan otoritas Inggris dan Amerika Serikat, termasuk dengan pihak Indonesia. "Meminta maaf tanpa syarat untuk perilaku yang telah ditemukan," demikian pernyataan pihak Rolls-Royce yang dibacakan di pengadilan. Demikian Lembaga antikorupsi Inggris Serious Fraud Office (SFO) menemukan adanya konspirasi untuk tindak korupsi dan suap oleh Rolls-Royce. Kesepakatan antara SFO dan Rolls-Royce, disetujui oleh pengadilan pada hari Selasa (17/1) dikenal sebagai kesepakatan penangguhan tuntutan (DPA). Pelanggaran ini melibatkan para 'perantara' Rolls-Royce, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan setempat yang menangani penjualan, distribusi dan pemeliharaan di negara-negara di mana perusahaan Inggris itu tidak memiliki cukup orang di lapangan. Ini merupakan kesepakatan ketiga yang pernah dibuat lembaga SFO sejak dicantumkan dalam undang-undang Inggris pada tahun 2014.Mereka mengizinkan perusahaan untuk membayar denda yang besar, tapi menghindari penuntutan, jika mereka mengakui kejahatan ekonomi seperti penipuan atau penyuapan. Kasus dugaan korupsi atau suap yang dirinci oleh SFO diantaranya: 1. Di Cina, staf Rolls-Royce setuju untuk membayar uang sebesar $5 juta(atau sekitar Rp66 miliar) untuk CES, maskapai penerbangan milik negara, saat negosiasi penjualan mesin T700. SFO mengatakan sebagian uang itu dimaksudkan untuk membayar karyawan maskapai penerbangan Cina untuk mengikuti kuliah meraih gelar MBA selama dua minggu di Universitas Columbia, dan menikmati "akomodasi hotel bintang empat dan kegiatan ekstrakurikuler mewah." 2. Di India, kasus yang berhubungan dengan penggunaan perantara dibatasi oleh pemerintah India. "Istilah perantara dalam kontrak Rolls Royce tidak digunakan," kata SFO. Tetapi perusahaan terus menggunakan perantara dan mengatakan pembayaran itu untuk 'jasa konsultasi umum' bukan komisi. 3. Di Indonesia, para staf senior Rolls-Royce setuju memberikan US$2,25 juta (atau sekitar Rp26 miliar) dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit bagi seorang perantara, CES. Ada dugaan kuat bahwa pemberian ini adalah imbalan bagi sang perantara yang "menunjukkan kecenderungan menguntungkan" untuk Rolls-Royce sehubungan kontrak untuk mesin Trent 700 yang digunakan dalam pesawat terbang yang akan diberikan kepada Garuda Indonesia, kata SFO. 4. Di Thailand, Rolls-Royce setuju untuk membayar US$18.8 juta (atau sekitar Rp240 miliar) untuk perantara di kawasan. Sebagian uang itu dibagikan untuk perorangan yaitu "para agen dari pemerintahan Thailand dan karyawan Thai Airways," kata SFO. Para agen ini "diharapkan untuk memenangkan Rolls-Royce sehubungan dengan penjualan mesin T800 oleh Thai Airways. Dalam pernyataannya, kepala eksekutif Rolls-Royce Warren East mengatakan: "Perilaku yang ditemukan dalam penyelidikan oleh lembaga anti korupsi Inggris dan otoritas lainnya benar-benar tidak dapat diterima dan untuk itu kami meminta maaf." "Kami sekarang melakukan perombakan secara fundamental dengan cara berbeda. Kami memberlakukan toleransi nol terhadap segala bentuk perilaku bisnis menyimpang," ujarnya. "Praktik-praktik itu terjadi di masa lalu dan tidak mencerminkan cara Rolls-Royce melakukan bisnis dewasa ini. Rolls Royce Minta Maaf Menyuap Pengadaan Pesawat di Empat Negara Ini | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo Rolls Royce juga meminta maaf terkait pemberian suap pengadaan pesawat di Indonesia, Rusia, dan Tiongkok, di Pengadilan London, Selasa (15/1). Sehari sebelumnya Rolls-Royce menyatakan siap membayar denda 671 juta poundsterling (setara Rp11 triliun) untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan otoritas Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), menemukan adanya suap oleh Rolls-Royce. Kemudian muncul kesepakatan antara SFO dan Rolls-Royce, yang disetujui oleh pengadilan pada Selasa (17/1). Kesepakatan itu dikenal sebagai penangguhan tuntutan (DPA). "Meminta maaf tanpa syarat untuk perilaku yang telah ditemukan," demikian pernyataan pihak Rolls-Royce yang dibacakan di pengadilan. Kasus itu terungkap berkat penyelidikan di tiga negara (Inggris, Amerika Serikat, dan Brasil) terhadap praktik membayar suap --melalui perantara-- agar memenangkan kontrak. Penyuapan melibatkan para perantara yang terdiri dari perusahaan-perusahaan setempat, Perusahaan itu menangani penjualan, distribusi dan pemeliharaan di sejumlah negara. Dalam kesepakatan itu disebutkan SFO mengizinkan perusahaan membayar denda besar untuk menghindari tuntutan pidana asal mereka mengakui kejahatan ekonomi seperti penipuan atau penyuapan. SFO menyebut praktik penyuapan itu antara lain: 1. Di Indonesia, para staf senior Rolls-Royce setuju memberikan 2,25 juta dolar AS (setara Rp 26 miliar) dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit bagi seorang perantara, CES. Ada dugaan kuat pemberian ini merupakan imbalan bagi kontrak untuk mesin Trent 700 yang digunakan dalam pesawat terbang milik Garuda Indonesia. 2. Di India, kasus yang berhubungan dengan penggunaan perantara dibatasi oleh pemerintah India. "Istilah perantara dalam kontrak Rolls Royce tidak digunakan," kata SFO. Tetapi perusahaan terus menggunakan perantara dan mengatakan pembayaran itu untuk jasa konsultasi umum bukan komisi. (tribunnetwork/ric/mal/guradian/bbc) 3. Di Tiongkok, staf Rolls-Royce setuju untuk membayar uang sebesar 5 juta dolar AS (setara Rp 66 miliar) untuk maskapai penerbangan milik negara, saat negosiasi penjualan mesin T700. SFO mengatakan sebagian uang itu dimaksudkan untuk membayar biaya kuliah selama dua minggu para karyawan maskapai penerbangan Tiongkok, meraih gelar MBA di Universitas Columbia. Selain itu juga biaya hotel bintang empat dan kegiatan ekstrakurikuler. 4. Di Thailand, Rolls-Royce setuju untuk membayar 18,8 juta dolar AS (setara Rp 240 miliar) untuk perantara. Sebagian uang itu dibagikan untuk perorangan yaitu para agen dari pemerintahan Thailand dan karyawan Thai Airways. Didenda Rp11 Triliun, Rolls-Royce Terlibat Suap Mesin Airbus A330 ke Garuda | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo Produsen mobil, mesin pesawat dan kapal, Rolls-Royce, menyepakati pembayaran denda senilai 671 juta pound atau sekitar Rp11 triliun atas tuduhan suap terhadap pejabat di enam negara. CEO Rolls-Royce Warrent East mengatakan, perusahaan meminta maaf tanpa syarat untuk segala tindakan yang telah dilakukan. "Kami sekarang menjalankan bisnis dengan cara yang berbeda secara fundamental. Kami tidak akan mentolerir kesalahan bisnis apapun," kata East dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Bloomberg. Kesepakatan tersebut juga menyelesaikan investigasi oleh otoritas Inggris, AS, dan Brasil atas tindak pidana yang berlangsung selama tiga dekade, mencakup lebih dari tujuh yurisdiksi dan tiga sektor bisnis perusahaan. Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS mengatakan Rolls-Royce Plc telah setuju untuk membayar denda pidana senilai US$170 kepada AS sebagai bagian dari penyelesaian global. "Ini merupakan momen besar dalam sejarah Rolls-Royce dalam hal proses pemulihan perusahaan. Setelah mendapatkan kesepakatan dengan SFO (Lembaga anti-korupsi Inggris) dan melakukan perdagangan, terutama di tengah arus kas yang baik, mungkin saja Rolls mulai membaik," kata Morris yang dikutip Reuters.. Analis Jefferies, Sandy Morris mengatakan, meskipun total denda yang harus dibayarkan lebih besar dari perkiraan, Rolls dapat membayarnya dalam jangka waktu lima tahun. Sebelumnya, pengadilan Inggris pada Selasa (17/1/2017) menyetujui Perjanjian Penangguhan Penuntutan (DPA) ketiga antara SFO dan Rolls. Rolls menyatakan akan membayar 497 juta pound untuk SFO ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya. Menurut "The Telegraph", Senin (16/1/2017) waktu Inggris, bahwa Rolls-Royce diduga menyuap maskapai Garuda Indonesia senilai US$20 juta untuk pembelian mesin pesawat Trent 700 untuk pesawat Airbus A330. SFO mengatakan ini adalah penyelidikan terbesar dalam sejarah. Pengadilan juga mendengar bahwa kasus Rolls-Royce melibatkan penyuapan pejabat senior dan staf senior di negara-negara seperti Indonesia, Thailand, India, Rusia, Nigeria, China dan Malaysia sejak 1989 hingga 2013, dengan lebih dari 100 karyawan dan 33 juta dokumen diperiksa. Rifanfinancindo CategoriesSulawesi sebagai daerah pemasaran rokok ilegal tertinggi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang BandungDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sulawesi, musnahkan ribuan barang tak bercukai senilai Rp3,8 miliar lebih. Pemusnahan dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, Kamis (19/1/17), kemarin. “Nilai barang yang ditindak dan dimusnahkan Bea dan Cukai tersebut, sebanyak Rp3,8 miliar dengan perkiraan kerugian negara yang dicegah sebesar Rp2 miliar, ” kata Kakanwil Bea dan Cukai Sulawesi, Azhar Rasyidik. Barang ilegal merupakan penindakan Desember 2016 lalu. Bea dan Cukai menindak rokok ilegal 8 juta batang serta barang larangan pembatasan, seperti panah, seks toys dan peredam senjata api sebanyak 15 paket. Azhar mengaku, selama ini ada stigma kebocoran cukai rokok yang lolos. Untuk rokok ilegal, Sulawesi sebagai daerah pemasaran tertinggi. “Untuk minuman keras import rata-rata pemasok dari Jakarta,” akunya. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan usai memimpin pemusnahan barang ilegal tersebut, memberi apriasiasi pada Bea dan Cukai Wilayah Sulawesi yang mengawasi 72 kota. Karena dinilai mampu bekerja dengan baik. “Penerimaan negara dari cukai memberi bantuan pada pembangunan. Karena itu kami berterima kasi pada Bea dan Cukai yang menyelatkan kerugian negara akibat cukai yang tak resmi,” terangnya Barang larangan lainnya, yakni kayu 20 kubik, narkotika 400 gram, pakaian bekas 3.139 bales, kosmetika dan obat-obatan 38 paket. Nilai barang tersebut secara keseluruhan mencapai Rp15,3 miliar dan berpotensi mengganggu perekonomian negara dan kesehatan masyarakat. Sedangkan jumlah penindakan sepanjang 2015 lalu, yakni rokok ilegal 65,2 juta batang senilai Rp35,4 miliar dengan kerugian negara Rp19,56 miliar, minuman keras ilegal 42,122 botol senilai Rp4,2 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp1,14 miliar. Genjot Penerimaan Negara, DPR Dukung Objek Cukai Ditambah | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung Anggota DPR Komisi XI Wilgo Zainar juga mengatakan dia sepakat dengan rencana pengenaan cukai plastik dan produk lain. Hal itu bisa mendorong penerimaan negara. “Terkait ekstensifikasi, kami dukung penuh untuk objek cukai plastik dan kemasan plastik serta produk lainnya.. Mudah-mudahan dapat segera ditetapkan dan diberlakukan. Kita berharap 2017 sudah bisa dilaksanakan untuk segera menambah penerimaan negara dari sektor cukai,” ujar Wilgo, di Jakarta, ditulis Jumat (20/1/2016). Dewan Perwakilan Rakyat sepakat langkah pemerintah untuk melakukan ekstensifkasi objek cukai baru di tahun ini. Hal ini ditujukan agar cukai tak hanya bertumpu beberapa objek saja, terutama rokok. “Karena itu, DJBC harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perusahaan rokok ilegal ini. Kalau volume turun karena faktor kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, saya kira ini positif. Tapi turun volume karena merebaknya rokok ilegal ini, merugikan negara. Tentunya para pemalsu cukai dan pabrik rokok ilegal harus ditindak tegas,” tutup Wilgo. Saat ini, penerimaan cukai paling banyak dari rokok. Namun, penerimaan cukai rokok menurun karena produksinya menurun, imbas dari maraknya rokok ilegal. Wilgo juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan kebijakan cukai. Dari sisi penerimaan cukai dan turunnya volume rokok, ada sedikit banyak yang merupakan dampak dari kenaikan cukai rokok selain dari maraknya rokok ilegal. h. Sementara Anggota DPR Komisi XI Misbakhunmengatakan hal senada. Pemerintah lanjtu Misbakhun sudah saatnya mencari objel cukai lain. Misbakhun berpendapat ada beberapa objek cukai yang bisa diusulkan, seperti plastik, gula, minuman berpemanis, bahan bakar, dan lainnya. DPR tinggal menunggu draft dari pemerintah untuk menambah objek cukai tersebut. “Mengenai ekstensifikasi cukai, Indonesia memang sudah seharusnya menambah objek cukai. Pasalnya, negara kita termasuk yang memiliki objek cukai paling sedikit dibanding negara lain. Padahal kemampuan Ditjen Bea Cukai bisa mengakomodir lebih penambahan objek itu,” terang Misbakhun. “Pemerintah harus memikirkan konsep cukai sebagai pencegahan namun juga menjadi pemasukan. Karena nilai pendapatan cukai kita mencapai Rp147 triliun per tahun, dan ini sangat besar. Sudah seharusnya industri rokok ini juga diperhatikan. Jika tidak, banyak yang dirugikan seperti tenaga kerja dan pendapatan negara,” tambah Misbakhun. Mengenai maraknya rokok ilegal, Misbakhun menyatakan bahwa hal ini disebabkan kenaikan cukai yang cukup tinggi, yakni mencapai 15 persen di tahun 2016. Padahal tingkat rokok ilegal di Indonesia mencapai 11 persen dan ini sangat merugikan negara. DPR Dukung Usulan Barang Kena Cukai Baru | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi XI di Gedung Parlemen, Jakarta, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya berfokus adalah pemberantasan rokok ilegal. Anggota Dewan Perwalilan Rakyat (DPR) RI mendukung adanya usulan perihal barang kena cukai baru. Heru juga menekankan pentingnya ekstensifikasi barang kena cukai baru pada 2017. Sampai saat ini, barang yang diusulkan berupa berupa plastik. Usulan ini dipandang dapat mengakomodasi fungsi pengendalian dan penerimaan negara. Anggota DPR Komisi XI Mukhamad Misbakhun, menyatakan pihaknya mendukung usulan terkait ekstensifikasi barang kena cukai. Pasalnya, objek cukai di Tanah Air masih terbilang sedikit dibandingkan negara lain. Misbakhun berpendapat ada beberapa objek cukai yang bisa diusulkan, seperti plastik, gula, minuman berpemanis, bahan bakar, dan lainnya. DPR tinggal menunggu draf dari pemerintah untuk menambah objek cukai tersebut. "Negara kita termasuk yang memiliki objek cukai paling sedikit dibanding negara lain. Padahal kemampuan Ditjen Bea Cukai bisa mengakomodir lebih penambahan objek itu," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/1/2017 ). Dia pun mengatakan sudah seharusnya industri rokok juga diperhatikan. Jika tidak, banyak yang dirugikan seperti tenaga kerja dan pendapatan negara. Tak sedikit hal positif yang diberikan industri ini terhadap negara, misalnya Djarum dengan program bulutangkisnya serta CSR (corporate social responsibility) yang diberikan Sampoerna. Mengenai maraknya rokok ilegal, Misbakhun menyatakan hal ini disebabkan kenaikan cukai yang cukup tinggi, yakni mencapai 15% pada tahun lalu. Padahal tingkat rokok ilegal di Indonesia mencapai 11%, sehingga sangat merugikan negara. "Pemerintah harus memikirkan konsep cukai sebagai pencegahan namun juga menjadi pemasukan. Karena nilai pendapatan cukai kita mencapai Rp147 triliun per tahun, dan ini sangat besar," jelasnya. Senada dengan Misbakhun, anggota DPR Komisi XI Wilgo Zainar, menyatakan dukungannya terkait penambahan barang kena cukai. Dia berharap pada 2017 penambangan barang baru yang kena cukai sudah bisa dilaksanakan agar dapat menambah penerimaan negara. “Karena itu, DJBC harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perusahaan rokok ilegal ini. Kalau volume turun karena faktor kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, saya kira ini positif. Tapi turun volume karena merebaknya rokok ilegal ini, merugikan negara,” paparnya. “Terkait ekstensifikasi, kami dukung penuh untuk objek cukai plastik dan kemasan plastik serta produk lainnya yang mendukung upaya pengendalian dan mendongkrak penerimaan. Mudah-mudahan dapat segera ditetapkan dan diberlakukan," ujarnya. Wilgo juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan kebijakan cukai. Dari sisi penerimaan cukai dan turunnya volume rokok, ada sedikit banyak yang merupakan dampak dari kenaikan cukai, selain dari maraknya rokok ilegal. Faktor naiknya harga rokok legal menjadi alasan berpindahnya perokok ke rokok ilegal yang jauh lebih murah. Rifanfinancindo CategoriesKonsep ini merupakan trobosan baru di dunia pasar modal | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang AxaBukalapak.com bekerjasama dengan Bareksa.com dan CIMB Principal Asset Management meluncurkan fitur reksadana online "BukaReksa". Konsep ini merupakan trobosan baru di dunia pasar modal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor reksadana di Indonesia masih tergolong kecil yaitu hanya 340.000 investor, jauh ketinggalan dibanding negara-negara tetangga. CO-Founder dan CFO Bukalapak, Fajrin Rasyid menyampaikan, sampai saat ini jumlah investor di reksadana masih kecil, karena akses untuk ke investasi reksadana masih sedikit. Salah satu penyebabnya karena akses informasi ke reksadana masih kurang. Fajrin menyampaikan investasi di BukaReksa paling rendah senilai Rp 10.000. Sebab, reksadana yang disediakan yaitu reksadana pasar uang. Itu sebabnya, Bukalapak dan Bareksa meluncurkan fitur BukaReksa untuk meningkatkan jumlah investor di Indonesia. "Terbukti baru seminggu fitur BukaReksa ini dibuka sudah ada 6.000 lebih investor dan dana yang berhasil dikumpulkan kurang dari Rp 10 miliar," ujar Fajrin saat pembukaan bursa saham di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (19/1/2017). Hal ini karena masyarakat yang masih awam tentunya perlu investasi yang risikonya rendah dan tetap mendapatkan return. Sebab selain masih meraba, fitur yang ada juga perlu dilakukan perbaikan. "Kita lihat selama sebulan ini," ungkapnya. Dia masih belum menetapkan target investor dan dana yang dibidik dalam BukaReksa. Fajrin mengaku masih mau melihat dulu hingga satu bulan ke depan. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Fakhri Hilmi menyampaikan, secara keseluruhan jumlah investor masih terbilang sedikit. "Salah satu faktor pendukungnya adalah pola pemasaran dan distribusi sudah berkembang apalagi sekarang ada BukaLapak dan Bareksa. Dengan kemudahan yang diberikan nantinya akan mendorong investor masuk," ucapnya. Namun selama tahun 2013 hingga saat ini, sudah ada kenaikan signifikan tercatat dari 250.000 investor pada 2013 sekarang jumlahnya 900.000 investor. Bukalapak dan Bareksa Luncurkan Fitur Investasi Reksa Dana Bernama BukaReksa | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Bukalapak mengumumkan kerja sama dengan Bareksa, salah satu penyedia marketplace reksa dana di tanah air, pada 19 Januari 2017. Kerja sama keduanya menghadirkan fitur BukaReksa, sehingga pengguna Bukalapak bisa melakukan investasi reksa dana yang disediakan oleh Bareksa. Namun, setiap investasi pasti memiliki risiko. Salah satu risiko investasi reksa dana adalah tidak ada jaminan pasti bahwa kamu akan mendapat keuntungan, dividen, atau kenaikan modal investasi. Keuntungan dan kerugian investasi tergantung pada kondisi pasar dan kecakapan manajer pengelola investasi. Bareksa menggandeng CIMB Principal Asset Management sebagai pengelola dana investasi di BukaReksa. Bareksa sendiri telah memegang lisensi APRD (Agen Penjual Reksa Dana) dan berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Sinergi antara e-commerce dengan layanan fintech seperti ini, menurut Karaniya Dharmasaputra selaku Co-Founder dan Chairman Bareksa, menyontek dari keberhasilan kerja sama serupa di Cina. “Terobosan serupa sangat berhasil di Cina, di mana terjadi sinergi serupa antara Alibaba dan Yu’e Bao,” terang pendiri dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia itu. Selain itu, berinvestasi di reksa dana juga lebih menguntungkan dari deposito. Menurut Ridwan Soetedja, Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management, karakter reksa dana pasar uang memang menawarkan imbal yang stabil meningkat. Selain itu, investasi yang disimpan di reksa dana juga bisa dicairkan kapan saja, tidak terbatas waktu seperti deposito. Reksa dana sendiri adalah jenis investasi yang sedang didorong pemerintah, karena memiliki risiko relatif rendah. Meski risiko lebih rendah, namun bunga yang ditawarkan investasi reksa dana lebih tinggi dari bunga tabungan di bank. “Sehingga dana simpanan berkembang lebih baik ketimbang sekadar menabung di bank,” jelas Karaniya. Setiap pemilik akun Bukalapak bisa mengikuti program ini asalkan memiliki saldo BukaDompet minimal Rp10.000. Para pengguna Bukalapak dapat mengakses fitur BukaReksa di halaman BukaDompet atau menu MyLapak. Pengguna harus mengisi formulir sebelum bisa melakukan investasi, dan akan mendapat notifikasi jika formulir tersebut disetujui. Saat ini BukaReksa baru bisa diakses melalui situs Bukalapak versi desktop, seperti diungkap Fajrin Rasyid, Co-Founder dan CFO Bukalapak. Namun, pihak Bukalapak tengah menyempurnakan layanan ini agar nantinya juga bisa diakses melalui situs mobile dan aplikasi Bukalapak. Layanan BukaReksa diklaim mendapat respons positif. Dalam kurun waktu kurang dari dua minggu, terdapat lebih dari 6.000 investor yang mendaftar. Uang yang digelontorkan lewat layanan ini diklaim telah mencapai miliaran rupiah. Tiru China, Beli Reksa Dana Bisa Lewat Situs e-Commerce | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa Co-fouder dan Chairman Bareksa, Karaniya Dharmasaputra, mengatakan fitur BukaReksa ini adalah terobosan yang pertama di industri keuangan di indonesia. Ada kolaborasi antara perusahaan e-commerce dengan financial marketplace. " Terobosan tersebut sangat berhasil di China di mana terjadi sinergi antara Alibaba dan Yuke Bao," kata Karaniya. Sekadar informasi, BukaReksa ini adalah produk investasi yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mereka menggandeng CIMB Principal Asset Managemet sebagai pembuat produk reksa dana CIMB-Principal BukaReksa Pasar Uang. Dia mengatakan kolaborasi ini bisa mempercepat edukasi dan inklusi masyarakat untuk berinvestasi reksa dana. " Dana simpanan mereka berkembang lebih baik daripada sekadar menabung di bank," kata Karaniya. Bukalapak dan Bareksa meluncurkan fitur reksa dana online, BukaReksa. Fitur ini menyediakan sarana investasi secara online dan aman. " Fitur BukaReksa ini diharapkan dapat menumbuhkan minat orang Indonesia, khususnya para pengguna BukaLapak," kata Chief Financing Operation, Fajrin Rasyid dalam peluncuran " BukaReksa" di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 19 Januari 2017. Presiden Direktur PT CIMB Principal Asset Management, Ridwan Sutedja, mengatakan bahwa investasi di reksa dana bisa menawarkan potesi keuntungan yang lebih tinggi daripada tabungan di bank. " Reksa dana pasar uang menawarkan return yang stabil meningkat, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan deposito di bank," kata Ridwan. Dengan reksa dana ini, pengguna BukaLapak bisa membeli produk reksa dana mulai dari Rp10 ribu. Rifanfinancindo CategoriesPerhitungan bagi hasil skema gross split terdiri dari tiga indikator | PT Rifan Financindo Berjangka PusatEra baru investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia telah dimulai seiring terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai kontrak bagi hasil gross split. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 yang diteken Ignasius Jonan pada Senin lalu (16/1) itu, memuat tiga komponen untuk menentukan besaran bagi hasil migas antara negara dan kontraktor. Penerimaan negara dalam kontrak gross split ini terdiri atas bagian negara, bonus-bonus dan pajak penghasilan kontraktor. Selain penerimaan negara, pemerintah memperoleh pajak tidak langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan bagi hasil pada skema gross split berbeda dengan skema kerja sama sebelumnya. Apalagi, dengan skema baru ini, modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor. Berbeda dengan skema kerja sama sebelumnya yang menggunakan sistem cost recovery atau penggantian biaya operasional oleh negara. Sementara itu, kontraktor wajib membayar pajak penghasilan sesuai perlakuan pajak penghasilan di bidang kegiatan usaha hulu migas. Biaya operasi yang dikeluarkan kontraktor dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan kontraktor. Sedangkan penerimaan kontraktor dihitung berdasarkan persentase produksi kotor (gross) setelah dikurangi pajak penghasilan. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan insentif lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan fasilitas perpajakan dan insentif pada kegiatan usaha hulu migas. Besaran komponen dasar untuk bagi hasil minyak bumi adalah 57 persen untuk negara, sedangkan 43 persen menjadi bagian kontraktor. Sedangkan untuk gas, negara memperoleh 52 persen dan sisanya kontraktor. Dalam aturan tersebut, perhitungan bagi hasil skema gross split terdiri dari tiga indikator, yakni komponen dasar, komponen variabel, dan komponen progresif. Komponen variabel dan progresif ini bisa menambah dan mengurangi komponen dasar. Adapun komponen progresif terdiri dari harga minyak bumi dan jumlah kumulatif produksi migas. Komponen progresif berdasarkan harga minyak dunia ini dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas. Evaluasi dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan. Sementara yang mempengaruhi komponen variabel adalah status wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan jenis reservoir. Selain itu, kandungan karbondioksida (CO2), kandungan hidrogen sulfida (H2S), berat jenis minyak bumi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) saat pengembangan lapangan, dan tahapan produksi. Dengan begitu, pemerintah berharap bisa menarik investasi. “Kemarin kami mendatangi company yang besar juga, mereka bilang tertarik dengan itu (gross split)," kata Arcandra. Besaran komponen variabel dan progresif bervariasi dari 0 persen hingga 16 persen. Untuk menentukan besaran tersebut, menurut Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar, pemerintah telah mengkaji kondisi 10 lapangan yang menjadi representasi blok migas di Indonesia. “Bisa saja kami kalibrasi 20 atau 100 lapangan, tapi representatifnya 10,” kata dia di Jakarta, Kamis (19/1). Berbeda dengan Arcandra, Joint Venture and PGPA Manager Ephindo Energy Private Ltd Moshe Rizal Husin menganggap komponen variabel dan tambahan besaran bagi hasil yang ditawarkan pemerintah untuk lapangan migas nonkonvensional masih di bawah keekonomian pada kontrak sekarang. Selain itu, komponen dasar juga tidak memberikan insentif di awal masa kontrak. Padahal, masing-masing lapangan berbeda kondisinya. "Salah satu contohnya untuk new frontier versus pembangunan sumur, cuma dikasih 2 persen sangat tidak cukup," kata dia, Kamis (19/1). Gross Split, Kedaulatan Ada di Tangan Negara | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menegaskan skema pengolahan migas dengan kontrak bagi hasil "gross split", yang aturannya resmi diterbitkan Rabu (18/1/2017), tidak akan menghilangkan kendali negara sebagaimana dikhawatirkan berbagai pihak. Penentuan kapasitas produksi dan lifting, lanjut dia, juga ditentukan negara serta aspek komersil migas. Sementara itu, pembagian hasil juga ditentukan negara di mana bagi hasil untuk minyak yang didapat pemerintah adalah 57 persen dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar 43 persen. Sedangkan bagi hasil gas untuk pemerintah 52 persen dan KKKS 48%. "Soal kedaulatan negara, penentuan wilayah kerja ada di tangan negara," kata Arcandra dalam pidato pembukaan seminar mengenai skema "gross split" di Jakarta, Kamis (19/1/2017). "Dengan demikian, penerimaan negara menjadi lebih pasti," katanya. Terlebih, produksi juga dibagi di titik serah. "Kita baginya di atas, 'cost' mereka yang tanggung. Mau seribu, seratus itu enggak ada hubungannya dengan APBN. Jadi kami mau production split di awal sehingga negara tidak rugi," ujarnya. Arcandra menambahkan, penerapan skema baru tersebut tidak akan mengganggu penerimaan negara lantaran bagi hasil dilakukan di atas di mana biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh KKKS. Ada tiga jenis skema yang diaplikasikan, yakni base split (bagi hasil dasar), variabel split, dan progresif split. Base split adalah pembagian dasar dari bentuk kerja sama, sedangkan variabel split dan progresif split adalah faktor-faktor penambah atau pengurang base split. Sebelumnya, Kementerian ESDM resmi mengganti rezim kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract/PSC) dengan skema penggantian biaya operasi migas (cost recovery) dengan skema "gross split" melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Skema tersebut akan menghitung pembagian hasil berdasarkan hasil produksi bruto (gross) migas. Misalnya, pemerintah menetapkan base split sebesar 70 persen dari produksi minyak untuk negara dan sebanyak 30 persen untuk kontraktor. Pihak negara akan menerima sebesar 70% dan bagian kontraktor 30 persen. Hasil tersebut kemudian akan ditambah atau dikurangi oleh variabel split dan progresif split. Besaran bagi hasil dasar diperoleh dari kalibrasi terhadap 10 Wilayah Kerja (WK) migas yang bisa dianggap mewakili sistem PSC di Indonesia yang rata-rata sebesar 40 persen hingga 70% menjadi bagian pemerintah. Dengan gross split, katanya, setiap kontrak dan daerah bisa berbeda persenan pembagian, tergantung pada luas lahan, sisa potensi migas dan variable lainnya yang masih diperhitungkan oleh pemerintah. Variabel yang dapat menambahkan split (bagi hasil) untuk kontraktor contohnya adalah kondisi lapangan, spesifikasi produk, dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang digunakan kontraktor. Selanjutnya, kalau variabel lain adalah TKDN, makin banyak produk dalam negeri yang digunakan kontraktor dalam kegiatan eksplorasi serta produksi migas akan semakin tinggi juga tambahan split yang diperoleh Skema Gross Split Belum Memuaskan Kontraktor | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah mengapresiasi langkah pemerintah yang serius menerapkan skema baru kontrak bagi hasil migas dengan gross split meski belum bisa memuaskan kontraktor secara keseluruhan. "Kami apresiasi saat ini ada gross split," katanya dalam seminar yang membahas skema bagi hasil gross split di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (19/1/2017). Skema baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang dirilis Rabu, 18 Januari. Sammy menjelaskan, skema gross split memang merupakan usulan para kontraktor agar mereka bisa tetap mencapai keekonomian terutama untuk operasional di wilayah kerja nonkonvensional. "Bisa dilihat nanti ketika penawaran baru di Mei apakah menggembirakan atau tidak. Tapi investor melihat kesediaan Menteri, Wakil Menteri ESDM untuk mendengarkan aspirasi kami, walau kami belum puas. Kalau tidak menarik, kami yakin menteri akan membuka diri," jelas dia. Namun, ia menilai pemerintah seharusnya bisa memberikan tawaran yang lebih baik kepada kontraktor. Walau pun CEO Ephindo itu mengaku perlu waktu untuk menjawab apakah skema baru tersebut memiliki dampak yang signifikan atau tidak. "Bagi beberapa usaha eksplorasi dan blok baru, gross split yang ditawarkan tidak menarik," tegasnya. Menurut dia, masih ada hal yang perlu dibahas kembali dalam skema baru itu, terutama mengenai skala keekonomian. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan investor migas besar banyak yang mengaku tertarik dengan penerapan skema bagi hasil produksi migas (production sharing contract/PSC) gross split. "Bagi mereka yang melihat ini secara jernih, mereka akan tertarik. Kemarin kami tanda tangan dengan perusahaan yang besar juga. Yang eksisting bahkan bertanya, 'Kami boleh ganti ke gross split tidak?'. Itu artinya mereka tertarik dengan skema baru ini," paparnya. Minat para investor tersebut mematahkan anggapan sejumlah pihak yang meragukan konsep tersebut bisa diterapkan di lapangan-lapangan migas baru. Kendati demikian, Arcandra tidak menyebutkan secara detail nama investor yang dimaksud. Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split disebutkan bahwa skema baru itu akan berlaku bagi kontrak baru. Ada pun bagi hasil untuk minyak yang didapat pemerintah adalah 57 persen dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar 43 persen. Sedangkan bagi hasil gas untuk pemerintah 52 persen dan KKKS 48 persen. Besaran bagi hasil tersebut memang jauh lebih kecil dari sebelumnya yakni migas 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk KKS serta 70 persen untuk pemerintah dan 30 persen untuk KKKS dalam pengolahan gas dengan skema cost recovery. Skema tersebut akan menghitung pembagian hasil berdasarkan hasil produksi bruto (gross) migas. Namun untuk kontrak perpanjangan, maka kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bisa memilih menggunakan PSC sebelumnya (cost recovery) atau gross split. Rifanfinancindo Categories |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|