partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya dana tapi... | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang SurabayaMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sejatinya membuka kerjasama PPP bukan hanya sekadar untuk memperoleh dana, tapi juga ingin mencontek keahlian swasta dalam membangun infrastruktur. Menurutnya, banyak dari negara yang hanya memanfaatkan dana dari skema kerjasama PPP. Padahal, ada manfaat lebih dari skema tersebut. Oleh karena itu, untuk menarik investor dalam membangun kerjasama PPP, pemerintah akan memastikan semua proyek infrastruktur yang masuk dalam pipeline akan didanai oleh perbankan. Pemerintah menegaskan akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk swasta menggarap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Salahnya satunya dengan skema Public-Private Partnership (PPP). "Pendanaan untuk persiapan proyek agar swasta bisa mempersiapkan proyek. Sehingga sektor swasta bisa tertarik, ini untuk meningkatkan kredibilitas," tukasnya. "Jika mengetahui know how dan teknologinya kita bisa belajar. Jadi partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya dana tapi juga interaksi," tuturnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (8/11/2016). Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Punya Modal Hadang Ketidakpastian Global | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya "Pemerintah pasti dari sisi pengelolaan perekonomian akan melihat semua sektor dari sisi sumber-sumber ekonomi, apakah mempengaruhi ekspor-impor atau kepada nilai tukar," ujar Sri Mulyani di gedung Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/11/2016). "Dari sisi ekonomi riil, ekonomi Indonesia kemarin pertumbuhan ekonominya relatif cukup baik. Kalau pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, kita bisa mentralisir sentimen negatif, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia (kemarin) relatif jauh lebih sehat dibandingkan negara emerging market lainnya," papar Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai perekonomian Indonesia memiliki kekuatan tersendiri dibandingkan negara lainnya dalam menangkal ketidakpastian global, seperti akan dinaikkannya suku bunga The Fed dan Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat. Menurut Sri Mulyani, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI) pastinya akan mencari jalan untuk menetralisir sentimen negatif dari eksternal tersebut jika terjadi perubahan dalam pergerakan perekonomian. "Dari sisi APBN, Indonesia jumlah level defisitnya relatif kecil dibandingkan level negara emerging lainnya, jadi makro ekonomi kita relatif dianggap memiliki kinerja yang bisa menimbulkan kepercayaan dan ini mengurangi spekulasi dan sentimen negatif dari luar negeri," papar Sri Mulyani. "Jadi Indonesia tidak dimasukan ke dalam kelompok negara yang dianggap lebih rapuh dari sisi ekonomi," ucap Sri Mulyani. Kemudian, masih terus mengalirnya dana investor asing ke dalam negeri, baik secara langsung maupun melalui Surat Berharga Negara (SBN), kata Sri Mulyani, kondisi ini turut membantu gejolak perekonomian dalam negeri dari sentimen negatif global. Selain itu, naiknya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang diberikan Bank Dunia baru-baru ini, dinilai Sri Mulyani dapat memberikan bantalan dari ketidakpastian perekonomian global. Dana Repatriasi Masih Rendah, Sri Mulyani: Kita Tunggu | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya Dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri dari program pengampunan pajak atau tax amnesty masih rendah. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menaruh optimisme dana repatriasi akan bertambah. "Kalau deklarasinya akan direpatriasi, dan oleh karena itu bisa mendapatkan rate dalam negeri, maka yang harus dipenuhi ya itu," terangnya. Tax amnesty masih menyisakan waktu dalam beberapa bulan ke depan. Seluruh instrumen investasi sudah disiapkan untuk dapat menampung dana yang masuk ke dalam negeri. "Kita tunggu, mereka pasti akan melakukan sesuai deklarasinya," kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/11/2016). "Dari timeline, memang sampai akhir Desember, itu yang dilakukan mereka untuk bisa masuk sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan," papar Sri Mulyani. Untuk deklarasi atau laporan harta berdasarkan SPH atau Surat Pernyataan Harta sebesar Rp 71,5 triliun. Rinciannya, deklarasi dalam negeri Rp 66,2 triliun, deklarasi luar negeri Rp 4,8 triliun, dan repatriasi Rp 0,4 triliun. Sebagai informasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan periode II tax amnesty dari 1-26 Oktober 2016 sebesar 627,06 miliar. Rinciannya, jumlah uang tebusan berdasarkan SSP atau Surat Setoran Pajak, sebesar Rp 584,47 miliar, dan pembayaran bukti permulaan sebesar Rp 42,62 miliar. Rifanfinancindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|