(DPR) RI menggelar rapat gabungan dengan sejumlah kementerian. Rapat digelar di Gedung Badan Musyawarah DPR RI | PT Rifan Financindo BerjangkaSebelumnya, Deputi Bidang SDM Aparatur yang mewakili Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan dalam rapat ini pihaknya bakal menjelaskan kronologis dan kriteria tenaga honorer. "Sampai sejauh ini ya g berkembang di media massa, definisi tenaga honorer ini masih simpang siur. Oleh karena itu kami ingin menjelaskan definisi tenaga honorer apa," kata Setiawan sebelum rapat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 56 Tahun 2012, disebutkan bahwa tenaga honorer merupakan honorer yang bekerja setahun setelah 31 Desember 2005. Setiawan menjelaskan persoalan tenaga honorer K-2 secara payung hukum sudah selesai dengan adanya dua peraturan pemerintah tersebut. Dalam rapat gabungan tersebut hadir Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, perwakilan dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Bappenas. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto dan dibuka pukul 10.50 WIB. Dalam agenda itu DPR dan para menteri membahas permasalahan tenaga honorer K2. "Perkenankan kami buka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita kali initunggal yaitu penyelesaian permasalahan tenaga honorer K2," kata Utut membuka rapat, Senin (4/6/2018). Komisi I, II, IV, VIII, IX, X, dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat gabungan dengan sejumlah kementerian. Rapat digelar di Gedung Badan Musyawarah DPR RI, Jakarta yang membahas tenaga honorer. Pemerintah Diminta Selesaikan Status Tenaga Kerja Honorer K2 | PT Rifan Financindo BerjangkaAgenda Tahapan Penyelesaikan Tenaga Honorer K-2 dan akan memgundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hodup dan Kehutanan," tuturnya. Sementara itu Deputi bidang SDM Aparatur Sipil Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa pegawai administrasi paling banyak dalam kategori tenaga kerja honorer K2 yang mencapai 269400. Jumlah tersebut sulit terserap karen batasan jumlah tenaga administrasi. "Kalau dilihat komposisinya yang terbanyak tenaga administrasi. Secara nasional tenaga administrasi sudah sangat amat berlebih," katanya. Pemerintah akan menyelesaikan status tenaga honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Wakil Ketua DPR, Utut Adianto yang memimpin Rapat Gabungan. Selain itu pemerintah dan DPR sepakat akan melakukan Rapat Gabungan lanjutan pada 23 Juli mendatang. Adapun agenda rapat nantinya menyusun tahapan penyelesaian tenaga honorer K2. DPR RI dan Pemerintah telah menggelar rapat gabungan bersama sejumlah kementerian membahas tenaga Kerja Honorer, Senin, (4/6/2018). Rapat yang diikuti Kemendikbud, Kemenkeu, Kemenpan RB, Kemenag, dan Kemenkes serta Komisi 1, II, IV, IX, dan XI tersebut menghasilkan sejumlah simpulan. Pertama pemerintah akan menyelesaikan status tenaga kerja honorer kategori K2 yang jumlahnya mencapai 438.590. Adapun tenaga kerja honorer K2 adalah mereka yang diangakat per 1 Januari 2005 namun tidak dibiayai APBN/APBD. Honorer yang Tak Lulus Tes CPNS Didominasi Tenaga Administrasi | PT Rifan Financindo BerjangkaSetiawan juga menyatakan, pihaknya harus kembali melakukan validasi data. Sebab, data tersebut merupakan lima tahun lalu. "Karena kita tidak tahu, data kita dari 2013, sekarang ini sudah hampir 5 tahun kemudian. Oleh karena itu, apakah data tersebut masih ada keberadaannya. Kan sudah ada yang beralih profesi, 'meninggal,' dan sebagainya," ungkap Setiawan. Dalam Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012, dinyatakan bahwa tenaga honorer yang ada saat itu harus diseleksi satu kali. Menurut Setiawan, rangkaian seleksi sudah selesai. "Yang saat ini kita berkembang adalah yang tidak lulus saat itu. Secara regulasi pemerintah telah ikuti aturan yang disepakati," sebut Setiawan. Dalam rapat gabungan tersebut, anggota Komisi I DPR Syarifudin Hasan menyoroti nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS. Menurut dia, harus ada kebijakan untuk mengakomodasi nasib mereka. "Harus ada kebijakan politik (untuk) 438.000 tenaga honorer yang belum terakomodir," ujar politisi Partai Demokrat tersebut. Sebab, menurut dia, tenaga honorer tersebut sudah memberikan kontribusi kepada negara. Oleh karena itu, nasib mereka pun harus dipertimbangkan. Setiawan menjelaskan, pada 2013, sekitar 648.000 orang tenaga honorer mengikuti tes CPNS. Dari jumlah itu, 209.000 dinyatakan lulus. Ia menyatakan, permasalahan tenaga honorer K-2 secara payung hukum sudah selesai dengan adanya peraturan pemerintah. ( Baca : Disebut Tak Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Honerer, Kemenpan-RB Buka Suara ) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, tenaga honorer yang tak lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) didominasi tenaga administrasi. Itu tampak pada data Kemenpan RB tahun 2013. Pada tahun itu dari 438.590 orang tenaga honorer K-2 yang tak lulus tes CPNS, sebanyak 269.000 atau yang terbanyak adalah tenaga administrasi. "Artinya dominasi tenaga honorer yang tidak lulus kurang lebih (adalah tenaga) administrasi," ungkap Setiawan dalam rapat gabungan di Gedung DPR MPR, Senin (4/6/2018). Adapun jumlah guru honorer yang tidak lulus seleksi CPNS mencapai 157.000 orang, dosen 86.000 orang, dan tenaga kesehatan 6.000 orang. Sementara itu, jumlah tenaga penyuluh yang tak lulus seleksi CPNS sekitar 5.000 orang. Rifan Financindo Berjangka
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|