Dengan WTP harus bangun budaya yang transparan | Jokowi: WTP Bukan Jaminan Tak Ada Penyalahgunaan Keuangan Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur, bupati, wali kota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat optima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan. Menurut Menkeu, jika pada 2014 lalu, sebanyak 274 entitas mendapatkan opini WTP dari BPK. Pada 2015, meningkat menjadi 367 entitas pelaporan, meliputi 56 untuk kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi (Pemprov), 222 pemerintah kabupaten (Pemkab), dan 60 pemerintahan kota (Pemkot). Dari jumlah tersebut, Menkeu memberikan penghargaan kepada 22 K/L, tiga pemprov, delapan pemkab, dan empat pemkot yang selama lima tahun terakhir berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. “Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru, dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya, saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam laporannya berharap, daerah-daerah, atau kementerian/lembaga (k/L) yang memperoleh status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar tidak menutup, atau menyimpan laporannya. Tetapi, seharusnya menjadi basis untuk membuat tindakan-tindakan perbaikan yang makin memberikan manfaat bagi masyarakat. Presiden menegaskan, Indonesia harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, prosesnya digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan, mensimpelkan. “Sekali lagi, kita harus membangun manusianya, SDM (Sumber Daya Manusia)nya, dengan meningkatkan kompetensi kapasitas sumber daya manusia kita secara berkelanjutan,” ujarnya. Jawa Barat Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan opini WTP tahun 2014, tercatat sebanyak 275 entitas pelaporan dan tahun 2015 meningkat menjadi 367 entitas pelaporan atau meningkat cukup signifikan. Entitas pelaporan keuangan yang mendapat WTP meliputi 56 dari 85 kementerian/lembaga, 29 dari 34 pemerintah provinsi dan 222 dari 415 pemerintah kabupaten, serta 60 dari 93 pemerintah kota. "Jadi sudah semakin banyak yang WTP namun masih cukup ada signifikan baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yg masih perlu menuju ke WTP," kata Sri Mulyani dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016. Pemerintah memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Mereka yang mendapat penghargaan sebanyak 37 entitas pelaporan yang meliputi 22 kementerian/lembga, 3 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota. Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu yang mendapat penghargaan karena lima kali mendapat opini WTP. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima langsung penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016. Pemberian penghargaan pada pemerintah yang lima tahun berturut-turut mendapat WTP ini, kata Sri Mulyani untuk memberi semangat pada pemerintah yang belum mendapat WTP. Dia juga berharap agar yang sudah mendapat WTP jangan sampai merosot ke wajar dengan pengecualian (WDP). "Ini setiap tahun dijaga, bukannya setelah WTP kemudian kita relaks dan kemudian menjadi statusnya menurun," kata Sri. Berikut adalah para peraih penghargaan itu: Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan pemeriksa Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Badan Intelijen Negara Dewan Ketahanan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahkamah Konstitusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Badan Tenaga Nuklir Nasional Lembaga Administrasi Negara Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Perdagangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Daerah Komisi Yudisial Pemerintah provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Boyolali Pemerintah Kabupaten Semarang Pemerintah Kabupaten Gowa Pemerintah Kota Lubuk Linggau Pemerintah Kota Metro Pemerintah Kota Banjar Pemerintah Kota Surakarta Jokowi: Predikat WTP Tak Jamin Bebas Korupsi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh pejabat negara dan lembaga beserta jajarannya agar tidak fokus mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai prestasinya. Hal itu dikarenakan, meskipun mendapatkan predikat WTP, bukan berarti bebas tindakan korupsi sebagai jaminannya. Pada kesempatan ini, Presiden menyerahkan predikat WTP secara simbolis kepada Ketua DPR Ade Komarudin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Boyolali Seno Samudro dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo. "Prosesnya digitalisasi dan debirokratisasi. Menyederhanakan, menyimpelkan. Jangan lupa, kita harus membangun manusianya, SDM-nya dengan meningkatkan kompetensi kapasitas SDM kita secara berkelanjutan," ujarnya. "Jangan hanya berhenti pada mengejar predikat dan opini WTP. Opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktek penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktek korupsi. Tidak, ini berbeda. Justru dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," jelas Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016). Ia pun mengingatkan agar seluruh pihak mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan sistem digital. Rifanfinancindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|