ULN pemerintah sebesar USD140 miliar | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang SemarangDeputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, dari total PDB Indonesia yang sebesar Rp11.000 triliun, kredit perbankan hanya bisa mengcover 35 persen saja. Sementara sisanya, mau tidak mau menggunakan pembiayaan asing. Bank Indonesia menyebut Indonesia masih sangat bergantung pada pembiayaan luar negeri alias asing. Pasalnya kredit perbankan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai pembangunan Indonesia. Selama ini Utang Luar Negeri (ULN) yang mendanai ekonomi Indonesia. Dia merincikan, jumlah ULN korporasi termasuk bank mencapai USD160 miliar, sementara ULN pemerintah sebesar USD140 miliar. "Jadi negeri ini enggak bisa hidup, enggak bisa bangun kalau enggak ada pembiayaan dari luar negeri. Tapi di lain pihak, ada likuiditas dalam negeri yang masih kembali ke BI," tukas dia. "PDB Rp11.000 triliun, kredit perbankan Rp3.000 sampai Rp4.000 triliun atau 30 sampai 35% saja kredit bank," kata dia di Gedung BI, Senin (24/10/2016). Mirza menuturkan, sekira USD300 miliar dana asing membiayai pembangunan Indonesia. Sedangkan negara-negara tetangga, kredit bank bisa membiayai 80 sampai lebih dari 100%. Kementrian ESDM Minta Tambahan Dana Rp 54 Milyar Untuk Pembangunan SPBU Baru | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang SemarangWiratmaja Puja selaku Dirjen Migas IGN mengatakan saat ini pihaknya telah membuat usulan mengenai pembangunan SPBU di daerah-daerah. Puja menjelaskan jika biaya yang diperlukan untuk membangun SPBU tersebut mencapai Rp54 miliar. Puja menambahkan dana tersebut akan didistribusikan langsung kepada Pertamina. “Jadi mohon dimaklumi, harga yang tidak sama itu bukan di Pertamina. Pertamina tetap sama di semua SPBU-nya di seluruh Indonesia. Memang ada daerah-daerah yang sangat terpencil, sangat sulit dijangkau transportasi jadi yang jualannya masih tidak resmi,” tutupnya. Demi mendukung kebijakan yang di instruksikan oleh Presiden Jokowi terkait bahan bakar minyak (BBM) satu harga, pemerintah berencana akan membangun SPBU di daerah-daerah yang selama ini masih belum cukup tersentuh. Oleh sebab itu Kementerian ESDM berencana meminta tambahan dana untuk pembangunan SPBU tersebut. “Kita usulkan di APBN Rp54 miliar termasuk (pembangunan) di Krayan, di Wamena dan sebagainya. Di daerah-daerah terpencil. Sehingga APBN digunakan khusus membangun tangki-tangki nanti di daerah itu, sama di pulau-pulau terpencil, di pulau-pulau perbatasan.” ujar Puja. Bea Cukai Kembangkan Single Risk Management | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Ditjen Bea Cukai sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan di pelabuhan, terus menciptakan inovasi untuk mendukung turunnya dwelling time. Data terakhir rata-rata dwelling time yaitu 3,3 hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi dwelling time antara lain pre-customs clearance, customs clearance, dan post-customs clearance. "Customs clearance sendiri, hanya berkontribusi paling banyak 0,5 hari pada dwelling time." Upaya ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai penurunan dwelling time. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Susiwijono selaku menjelaskan bahwa secara tren, dwelling time terus menunjukkan penurunan. Pemerintah melalui Bea Cukai telah menerapkan kebijakan Indonesia Single Risk Management (ISRM) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan dalam proses ekspor-impor. "Dengan diterapkannya ISRM di seluruh Kementerian dan Lembaga, para pelaku usaha nantinya akan memiliki single identity untuk menjalani proses bisnis," ungkap Susiwijono. "Kami juga berterima kasih kepada Bea Cukai yang sudah mengotomasikan proses clearance dengan sistem INSW dan CEISA serta berperan aktif dalam piloting proyek pengembangan sistem seperti MPNG2, PIB dan PEB versi baru. Edward Otto Kanter, Ketua Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas mengatakan saat ini dwelling time pengusaha jalur prioritas berada di angka 3,2 hari dari target 2,5 hari. Edward berharap ke depannya adanya sistem yang terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga sehingga akan melancarkan proses ekspor-impor. Rifanfinancindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|