Parlemen Uni Eropa menganggap industri sawit Indonesia menciptakan gangguan lingkungan | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta anggapan global soal industri sawit tidak ramah lingkungan harus segera diselesaikan. "Ini pekerjaan rumah luar biasa penting. Saya berharap industri kelapa sawit bisa membuktikan dari anggapan kegiatan penanaman ini menciptakan gangguan lingkungan," ucap Sri di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017). Indonesia juga harus segera menjawab pernyataan parlemen Uni Eropa yang menganggap industri sawit Indonesia tidak berkelanjutan. "Kita semua tahu parlemen Eropa pada tahun ini melakukan resolusi untuk menerapkan rantai pasokan berkelanjutan 100 persen," sambung Sri. Menteri Sri juga mengingatkan agar pengusaha industri sawit tidak lupa membayar pajak, sebagai keadilan sosial masyarakat Indonesia. "Saya berharap pelaku besar bisa sampaikan ekspresi atau kepatuhan dalam membayar pajak berdasarkan jumlah lahan, produksi, tidak melakukan praktek transfer pricing yang tidak adil bagi RI," tegas Menteri Sri. Menteri Sri menegaskan agar Indonesia yang memiliki industri sawit yang besar harus dapat membuktikan industri mereka dapat menyejahterakan petani dan seluruh masyarakat. "Indonesia sebagai pemain besar harusnya bisa menjawab, bahwa kita memiliki kegiatan ekonomi yang sustainable secara lingkungan, menyejahterakan tidak hanya petani tapi juga seluruh masyarakat. Jangan sampai yang tidak terlibat harus menanggung seperti kebakaran hutan yang biayanya sampai 16 billion USD," ungkap dia. Dana Kelola Sawit Berpotensi Rawan Penyalahgunaan, Ini Tanggapan Para Menteri | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tata kelola kelapa sawit dari hulu ke hilir berpotensi rawan korupsi. Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, penyaluran subsidi itu salah sasaran dengan tiga grup usaha perkembunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp3,25 triliun alokasi dananya. Sekadar informasi, pada 2016, dana pungutan sawit yang terkumpul mencapai Rp11,7 triliun. Dari pungutan itu, masih ada Rp5,7 triliun yang belum terpakai hingga akhir tahun lalu. Diputarnya dana idle, lanjut Dono, bisa meringankan negara dan pengusaha sawit. Badan layanan umum (BLU) tersebut bisa berjalan tanpa APBN dan memungut dana sawit lagi dari para eksportir. Sementara itu, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami mengatakan pihaknya menerima kajian atau rekomendasi yang diberikan KPK dan tentunya pihaknya menindaklajuti rekomendasi tersebut untuk kebaikan bersama. "Rekomendasinya banyak. Proses verifikasi diperlukan sistem dan sistem itu sudah kami bangun," jelas dia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi penggunaan dana sawit yang salah sasaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ikut menanggapi temuan tersebut, sebab dana pungutan sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit saat ini masih dititipkan penyimpanannya di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. "Menurut saya, kalau KPK punya temuan ya silakan saja," kata Ani ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017. Dirinya pun ikut menyoroti aspek-aspek pengelolaan dana pungutan tersebut tujuannya agar benar-benar memperhatikan asas keadilan dan kesejahteraan untuk seluruhnya. Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ikut menanggapi dugaan KPK. Menurut Airlangga, jika bicara perkebunan, itu tidak menggunakan dana pemerintah. Dana tersebut berasal dari swasta atau para pengusaha. "Kalau korupsi kan APBN," singkat Airlangga. Terbukti Dongkrak Harga Sawit, Pemerintah Ingin Pertahankan BPDP | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai positif kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Dibentuk saat nilai komoditas Crude Palm Oil (CPO) merosot 2014-2015, BPDP dinilai berhasil menjalankan tugasnya mendongkrak harga. “Dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan,” kata Darmin dalam peluncuran buku Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia yang merupakan hasil kerja sama BPDP Kelapa Sawit dan Katadata, Selasa (2/5) di Jakarta. Darmin menyebut, harga CPO yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai US$ 437 per ton telah menjadi US$ 620 per ton pada Maret 2017 atau meningkat sekitar 42 persen dari titik terendahnya. Beberapa program utama BPDP Kelapa Sawit adalah untuk biodiesel, peremajaan, promosi, peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta dana cadangan. “Prinsip-prinsip BDPD Kelasa Sawit ini disusun berdasarkan hasil diskusi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi kelapa sawit Indonesia,” kata Darmin. “Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional,” ujar Darmin. Untuk menjaga eksistensi di pasar global, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga industri kelapa sawit Indonesia dikelola secara berkelanjutan dengan standar ISPO (Indonesia Sustanable Palm Oil). Toh kinerja BPDP Kelapa Sawit bukan tanpa cela. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penggunaan dana pungutan ekspor sawit untuk subsidi biodiesel salah sasaran karena lebih banyak dinikmati perusahaan besar. BPDP Kelapa Sawit merupakan badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel. BPDP merupakan skema industri membantu industri. Melalui BPDP, perusahaan eksportir sawit wajib menyetorkan pungutan yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan anggaran pemerintah. Dengan membentuk demand baru melalui program mandatory biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan tandan buah segar pada akhir 2015-2016. ada yang tau tentang rifan financindo berjangka Categories
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|