Direktur Utama BEI: Kalau belum ada kepastian jangan ngomong | pt rifan axa tower Direktur Utama BEI Tito Sulistio menjelaskan, jika salah satu instansi yang memiliki saham besar ingin melepas seluruh sahamnya harus mengikuti aturan yang ada. Pertama, dengan mengirim surat pemberitahuan ke BEI sebagai tanda keseriusan dan memenuhi unsur keterbukaan informasi. "Jadi dia harus kirim surat mau jual, keterbukaan, lalu diumumkan secara resmi. Tapi jangan sudah diumumkan tiba-tiba enggak jadi," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (3/5/2017). PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator pasar modal mengingatkan Wakil Gubernur DKI Jakarta versi hitung cepat Sandiaga Uno agar mengikuti aturan pasar modal jika ingin melepas saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Saat ini status pemegang saham pengendali DLTA adalah San Miguel Malaysia Pte yang memiliki 58,33% atau sebanyak 467.061.150 lembar saham DLTA. Sementara Pemprov DKI Jakarta menguasai 23,34% atau 186.846.00 lembar saham, sisanya tersebar dimiliki publik sebanyak 18,33% atau 146.751.900 lembar saham. Menurut Tito isu yang digulirkan Sandi belakangan ini sementara belum adanya sikap keseriusan akan hal itu bisa mempengaruhis psikologis pasar, khususnya pemegang saham DLTA. Sebab bukan tidak mungkin alasan pelaku pasar beli saham DLTA lantaran adanya saham Pemprov DKI Jakarta di dalamnya. "Karena ada Pemprov DKI kan aman, perizinan lancar. Lalu tiba-tiba mau jual kan pemegang saham ikut jual. Kalau tidak jadi kan kesal. Jadi harus serius, jangan cuma ngomong. Kalau belum ada kepastian jangan ngomong. Kan semua kejadian yang mempengaruhi harga pasar 2x24 jam harus dilaporkan oleh manajemen. Tapi manajemen saja tidak tahu," terangnya. Kemudian, bagi pemegang saham besar yang ingin melepas seluruh sahamnya biasanya menggunakan mekanisme private placement yang dilakukan di pasar negosiasi. "Besar atau kecil perusahaan tolong ikuti aturan di pasar modal. Jadi harus secara formal," imbuhnya. Delta Djakarta Belum Dapat Info Penjualan Saham Pemprov DKI | pt rifan axa tower Direktur Pemasaran Ronny Titiiheruw mengaku, pihaknya belum berbicara banyak terkait wacana tersebut. Pasalnya, informasi yang diperoleh pihaknya saat ini baru berasal dari media, bukan dari Pemprov DKI Jakarta. "Belum bisa berikan konfirmasi resmi, saya belum dapat informasi dari Pemprov DKI nya langsung. Saya baru lihat di media minggu kemarin," ungkap Ronny, Rabu (3/5). PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) mengaku belum melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait wacana pelepasan kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta pada perseroan. Wacana tersebut beberapa kali didengungkan Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Sebagai informasi, rencana tersebut sudah dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno setelah keduanya dinyatakan menang dalam hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua. Padahal, keduanya baru akan resmi menjabat pada Oktober mendatang. Ronny mengaku sejauh ini, wacana tersebit tidak menimbulkan gejolak di internal perusahaan atau mengganggu operasional perusahaan. "Kami dalam kapasitas biasa-biasa saja, tidak terganggu," imbuhnya. Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta Sandiaga Uno untuk tidak sesumbar jika ingin melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta. Menurut Tito, hal itu akan mempengaruhi pasar atau pemilik saham lainnya. "Saya minta tolong bilangin ke Sandi kalau mau jual jangan bilang-bilang karena itu mempengaruhi pasar," ujar Tito. Sekadar informasi, harga saham Delta Djakarta pada hari ini ditutup menguat 0,49 persen ke level Rp5.125 per saham, setelah bergerak dalam kisaran Rp5.100 per saham-Rp5.200 per saham. Sementara, Direktur Keuangan Delta Djakarta Alan V. Fernandez menyatakan, perusahaan tidak memiliki persiapan apapun terkait rencana Anies-Sandi tersebut. Manajemen Delta Djakarta, menurut dia, masih akan menunggu hingga keduanya resmi duduk di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Pemprov DKI yang punya hak prerogratif untuk menyelesaikannya, tidak bisa komentar apa-apa. Kami tunggu sampai Gubernur terpilih menjabat pada Oktober nanti," jelasnya. Dia menambahkan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,52 persen saham perseroan. Kepemilikan saham tersebut terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 23,34 persen dan kepemilikan melalui BP IPM Jaya sebesar 2,91 persen. "Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik saham dengan jumlah sekian maka total dividen yang dibagikan untuk Pemprov DKI Rp37,08 miliar," terang Alan. BEI: Sandi Jangan Ngomong-Ngomong Soal Rencana Lepas Saham Delta | pt rifan axa tower Rencana Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melepas saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) menuai masalah. Sebab, calon gubernur dan wakil DKI Jakarta terpilih tersebut tidak boleh asal berbicara akan melepas saham. Tito menjelaskan, seluruh kejadian yang mempengaruhi pasar harus dilaporkan oleh manajemen perusahaan dalam jangka waktu 2x24 jam. Dalam mengumumkan pelepasan saham, emiten juga harus melalui mekanisme yang benar. Mekanisme tersebut seperti berkirim surat untuk menjual, keterbukaan, baru diumumkan secara resmi. ''Tapi jangan sudah diumumkan tiba-tiba enggak jadi,'' tegas dia. Meski, lanjut dia, pergerakan saham PT Delta Jakarta tidak terlalu aktif pada perdagangan pasar modal. Namun, pergerakan saham yang stagnan bukan terpengaruh adanya minat investor saja, tapi juga tergantung siapa pemegang saham perusahaan itu. Kalau penggantinya perusahaan besar kelas dunia itu bagus. Tapi jika penggantinya tidak mengerti konsumennya itu merugikan perusahaan. ''Tapi kalau orang tahunya pemegang sahamnya DKI kan aman lancar terstruktur,'' sebut Tito. "Tolong jangan bicara dulu, apalagi authority belum ada, jadi jangan dulu dong. Kalau misal tiba-tiba enggak jadi, bisa ada sanksinya,'' kata Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistyo, di Kantor BEI Jakarta, Rabu (3/5). Tito mengungkapkan, sanksi yang diberikan bisa bermacam-macam, mulai dari administrasi, peringatan hingga denda. Menurut dia, pemegang saham mayoritas harus melaporkan secara resmi rencana pelepasan saham. Oleh karenanya, tidak boleh berbicara di depan publik karena akan menimbulkan guncangan di pasar. Ia mengatakan, bisa saja investor membeli saham Delta karena melihat perusahaan tersebut juga dimiliki oleh Pemprov DKI. ''Tolong bilang ke Sandi kalau mau jual jangan bilang-bilang. Jangan cuma ngomong di koran saja, karena mempengaruhi pemegang saham Delta (Djakarta) dari publik yang terpengaruh,'' ucap Tito. pt rifan axa tower Categories
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|