(DPR) akan memilih anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) | PT Rifan Financindo"Tidak ada yang salah dengan birokrat selama dia memahami industri itu dengan benar dan bukan hanya teori. Tapi juga industri kalau tidak mengerti soal mekanisme pembuatan aturan dan lain-lain juga percuma. Itu harus komplit," jelas dia.Untuk itu, Komisi XI terus meminta masukan dari para pelaku usaha di industri jasa keuangan. Bukan hanya itu, bahkan anggota dewan akan menelusuri rekam jejak dari para calon anggota DK-OJK kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)."Besok sama BIN dan PPATK. Proses kita kan udah ada jadwalnya, nanti kita fit n proper. Habis itu kita putusin mana yang mau diterima atau ditolak tergantung anggota," pungkas Mekeng. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memilih anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK). Saat ini, ada 14 nama yang disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kemudian dikerucutkan menjadi tujuh orang yang akan memimpin OJK masa jabatan 2017-2022.Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan, hal pertama yang harus dipenuhi calon DK-OJK adalah pemahaman mengenai industri jasa keuangan. Pemahaman ini bukan hanya mengenai teori tetapi juga praktik dari aturan-aturan yang akan diterbitkan oleh OJK. "Kedua kan juga masalah iuran yang begitu besar yang membebani industri, yang membuat mereka susah berkembang, itu juga harus mereka pikirkan ke depannya. Itu masukan intinya," ujarnya ditemui di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 29 Mei 2017.Selain itu, Mekeng menekankan, jika pimpinan OJK harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi industri jasa keuangan secara riil. Sayangnya dari para calon yang ada saat ini, kebanyakan mereka adalah para birokrat dan hanya sedikit yang berlatar belakang pelaku usaha. Harapan Dirut BEI Untuk Bos OJK Baru | PT Rifan FinancindoDia mengatakan peran OJK dalam industri pasar modal sangat kritikal. OJK tidak hanya berperan untuk mengatur dan mengawasi pasar modal, namun juga terdapat efektivitas operasi secara teknis yang harus dijalankan oleh OJK. Salah satu contoh yakni terkait pengaturan SBN yang harus dibeli oleh dana pensiun.Selain itu, dana yang diatur dan diawasi oleh OJK pun sangat besar mencapai Rp17 triliun yang berasal dari industri perbankan dan industri non bank. “Jadi dapat dilihat dahsyartnya koordinasi dari OJK,” katanya. Proses pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan calon anggota memasuki tahapan uji kepatuhan dan kelayakan atau fit and proper test. Asosiasi berharap jajaran OJK yang baru dapat menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa menekan bagi laju bisnis industri.Saat ini terdapat 14 calon yang terpilih Panitia Seleksi OJK sebagai calon anggota Dewan Komisioer OJK. 14 nama tersebut kemudian akan dikerucutkan menjadi 7 nama yang akan dipilih oleh DPR RI. Direktur Utama PT Bursa Efek Indnesia (BEI) Tito Sulistio menilai calon DKI OJK harus dapat berinteraksi dan mengetahui pasar secara langsung meskipun para calon bukan berasal dari praktisi pasar atau industri. Pasalnya menurutnya, anggota DK OJK seharusnya berasal dari praktisi yang dapat langsung mengetahui kondisi pasar.“Apabila melihat dari beberapa negara seperti Inggris, Australia, Belanda, dan Jerman hampir semua anggotanya berasal dari praktisi,” kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisis XI DPR RI, Senin(29/5). Ini Harapan Asosiasi Emiten untuk Calon Pimpinan OJK | PT Rifan Financindo"Ikuti aturan-aturan dan undang-undang yang ada. Jangan dilanggar seperti apa yang berjalan hari ini," ujar Franky di Gedung DPR/MPR, Senin (29/5/2017).Selain itu, anggota dewan komisioner OJK yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan dan menambah jumlah emiten di pasar modal. Selain itu, harus diupayakan juga penambahan jumlah investor."Lebih mengondusifkan pasar modal dan melaksanakan promosi, penarikan para investor dan emiten baru," tutur Franky.
Di samping itu, calon pimpinan OJK juga diharapkan dapat menurunkan pungutan yang dibebankan kepada industri jasa keuangan. Pasalnya, menurut dia, pungutan tersebut dipandang diskriminatif.Menurut Franky, pihaknya sudah membicarakan mengenai penurunan pungutan selama tiga tahun terakhir. Namun, tidak ada hasil yang dicapai.Calon pimpinan OJK juga harus memiliki kemampuan eksekusi dan keberanian untuk menerapkan penegakan hukum tanpa membedakan emiten. Menurut dia, selama ini ada perbedaan perlakuan antara emiten BUMN dan emiten swasta."Intinya harapan kami adalah pengurangan pungutan dan non diskriminasi, hubungan terbuka antara OJK dan pelaku (industri keuangan), pemberdayaan peran asosiasi di pasar modal, pembinaan emiten, dan insentif untuk yang IPO misalnya perpajakan," ungkap Franky. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Franciscus Welirang menyatakan harapannya untuk calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Ini diungkapkan Franky dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI.Menurut Franky, pimpinan OJK yang baru diharapkan bisa memahami perannya sebagai pengawas. Selain itu, OJK juga harus mengetahui peran asosiasi industri jasa keuangan yang ada, semisal asosiasi terkait pasar modal. PT Rifan Financindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|