1/4 dari anggaran dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat | profil pt. rifan financindo surabaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Sri Mulyani dan Kementerian terkait untuk menindaklanjuti dan membahas agar anggaran bisa diserap dengan optimal. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menuturkan dalam APBN 2017, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp 2.080 triliun, belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional mencapai Rp 1.315 triliun. Belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat, atau sekitar 1/4 dari anggaran dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat. "Presiden sudah melihat ini dan memang meminta untuk kami (Kementerian Keuangan), Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk membuat pemerintah lebih fokus untuk APBD nya untuk melayani masyarakat dan program-program di dalam rangka untuk pembangunan," katanya saat ditemui usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017). Di sisi lain ada sekitar 131 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang rasio alokasi belanja pegawai nya mencapai lebih dari setengah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nya. Ia mengatakan, hal ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggaran negara dalam hal ini APBN sejatinya memang diperuntukkan bagi hal-hal yang lebih bermanfaat langsung kepada masyarakat. Inilah yang membuat pemerintah saat ini mengaplikasikan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus sinkron. Sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan. "Kita mendirikan negara ini oleh para pendiri kita lewat cita-cita yang sangat luhur, yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur, berdsarkan Pancasila yang harus terus menerus, terutama pada hari ini harus kita ingatkan pada diri kita sendiri dan terus menjadi pedoman dalam kita bekerja," tukas Sri Mulyani. "Kita harus menyadari bahwa birokrasi merupakan insitusi yang sangat penting bagi negara untuk bisa menjalankan tugas fungsi di dalam mencapai tujuan bernegara itu," jelasnya. Ternyata, 25% APBN Digunakan untuk Tunjangan dan Gaji PNS! | profil pt. rifan financindo surabaya Anggaran belanja operasional pemerintah sebesar Rp1.315 triliun, belanja pegawai Rp1.343 triliun, belanja barang Rp296,6 triliun dan belanja modal Rp194,3 triliun. Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat, belanja pegawai 26,1% dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dibayar untuk gaji dan tunjangan para birokrat," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, di JCC, Jakarta, Rabu (10/5/2017). Berdasarkan APBN 2017, anggaran negara yang disiapkan sekira Rp2.080 triliun. Dari jumlah tersebut ternyata seperempatnya dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirinya pun membandingkan besaran anggaran belanja pemerintah pusat dengan daerah. Dari 131 daerah kabupaten/kota rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap roral belanja daerah (APBD) di atas 50%. Jadi APBD-nya hanya untuk belanja pegawai. Tentu ini menjadi pertanyaan masyarakat apakah mereka sudah melayani dengan baik?," ujarnya. Untuk menjawab itu, birokrat harus mulai menggunakan teknologi dalam pelayanannya. Supaya mampu mengubah cara kerja birokrat yang terus menerus bisa dievaluasi. Dengan unsur teknologi ini maka masyarakat bisa diperkenalkan dengan struktur kerja birokrat yang lebih baik. Selain itu masyarakat bisa diberikan kemudahan," ujarnya. Dengan anggaran besar baik di pemerintah pusat dan daerah, Sri Mulyani menyoroti kinerja birokrat dan birokrasi di era reformasi harus terus diperbaiki layanannya. Pasalnya, masyarakat sekarang membutuhkan respons yang cepat dan hasil kerjanya akurat serta efisien Seperempat Anggaran Pemerintah Habis untuk Bayar Gaji PNS | profil pt. rifan financindo surabaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari seperempat alokasi belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) habis digunakan untuk belanja pegawai. "Kalau dilihat dari total belanja Pemerintah Pusat, 26,1 persen dari total belanja Pemerintah Pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan bagi para birokrat," kata Ani, Rabu 10 Mei 2017. Hal tersebut disampaikan dia saat memberikan pengarahan dalam acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Badan Kepegawai Nasional (BKN) di JCC, Senayan, Jakarta Selatan. Tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat apakah dengan rasio tersebut mereka telah melayanj masyarakat dengan baik. Apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk Pemda membelanjakan APBD? Hal ini menjadi concern Presiden Jokowi untuk membenahi. "Presiden sudah melihat ini dan memang meminta untuk kami Kemendagri, Kemenpan RB untuk melakukan hal-hal yang visa membuat pemerintah lebih fokus untuk APBDnya melayani masyarakat dan program-program dalam rangka untuk pembangunan," tegas dia. Dalam APBN 2017, dari pagu anggaran Pemerintah Pusat Rp1.315,5 triliun, sebesar Rp343,3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai yang mana jika dibagi untuk belanja pegawai kementerian atau lembaga (K/L) Rp220,2 triliun dan non-K/L Rp123,1 triliun. Ani menegaskan, persentase belanja pegawai di daerah jauh lebih besar. Menurut laporan tahun lalu, ada 131 daerah kabupaten atau kota yang rasio belanja dan tunjangan pegawainya di atas 50 persen dari total belanja APBD. "Jadi APBD hanya untuk belanja pegawai," ujar dia. profil pt. rifan financindo surabaya Categories
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|