perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar yang stagnan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STCPada tahun 2015, pertumbuhan perbankan syariah mencapai titik terendahnya secara tahunan, yakni 8,8 persen. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan perkembangan keuangan komersial syariah di Indonesia telah mengalami tren penurunan sejalan dengan kondisi yang terjadi pada perkembangan keuangan komersial syariah global. Ini dibandingkan 9,2 persen pertumbuhan perbankan konvensional secara tahunan. Hal ini khususnya terjadi pada periode 2012 sampai 2015. Akan tetapi, pada 2016, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami rebound hingga mencapai 12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski sudah mencapai pertumbuhan hingga dua digit, perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar yang stagnan, yakni 4,8 persen. Sementara itu, pertumbuhan perbankan konvensionl hanya mencapai 7,2 persen (yoy). “Meskipun demikian, perbankan syariah Indonesia diklaim sebagai perbankan ritel syariah terbesar di dunia dengan lebih dari 18 juta nasabah dan lebih dari 4.500 kantor cabang pada tahun 2015,” ungkap Agus dalam sambutannya pada acara Indonesia Syari’a Economic Festival di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/10/2016). Namun, pertumbuhan sukuk telah mengalami rebound sebesar 39,4 persen pada tahun 2015 dan 29,8 persen pada Juli 2016 untuk sukuk korporasi. Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyoroti perkembangan sukuk di Indonesia yang menunjukkan tren penurunan sukuk korporasi pada periode 2009-2014 dan sukuk pemerintah pada periode 2011-2014. Pangsa pasar sukuk pada Juli 2015 telah mencapai 3,8 persen untuk sukuk korporasi dan 15,6 persen untuk sukuk pemerintah. Tambal Defisit, Pemerintah Akan Terbitkan SBN Rp596,8 Triliun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STc Alasan pemerintah menerbitkan surat utang dengan nominal tersebut, tak lain untuk menambal defisit keuangan negara. "Kita akan kembali menerbitkan SBN untuk tahun dengan dengan gross Rp596,8 triliun dengan asumsi angka defisit 2,41% atau setara Rp330,2 triliun," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan di Jakarta, Kamis (27/10/2016). "Empat itu sama seperti strategi tahun lalu. Tapi kita tidak bisa menyampaikan secara spesifiknya. Namun untuk komposisinya untuk penerbitan valas antara 20-25% dari total gross," pungkasnya. Pemerintah kembali berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun depan. Hal ini disampaikan Kementerian Keuangan yang akan menerbitkan SBN dengan nominal Rp596,8 triliun. Robert menjabarkan, untuk pembiayaan di 2017, mirip-mirip dengan strategi sebelumnya dengan berpatokan pada empat mata uang yang disasar yakni rupiah, euro, dolar Amerika Serikat dan yen. Kementerian ESDM Cabut 534 Izin Usaha Pertambangan Abal-Abal | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STc "Saya minta Pak Dirjen selesaikan banyaknya tantangan yang ada di Minerba. Misalnya IUP dari 10 ribu (non CnC) sekarang sudah selesai hampir 6.000 ribu lebih. Nah sisanya harus segera selesai,"ujar Jonan, usai dirinya melakukan kunjungan kerja di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Kamis (27/10/2016). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sudah ada 534 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut izinnya atau tidak memenuhi syarat IUP Clean and Clear (CnC) Seperti diketahui, berdasarkan Permen ESDM No.43/2015 soal tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara, Kementerian ESDM sudah mencabut izin untuk 534 IUP. IUP tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan soal administrasi dan kewilayahan yang tumpang tindih baik eksplorasi atau produksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) menyelesaikan persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum memenuhi syarat IUP Clean and Clear (CnC) alias abal-abal. Jonan mengatakan, Dirjen Minerba telah menyampaikan bahwa batas waktu menyelesaikan seluruh IUP bermasalah ini selesai di awal 2017. Untuk hal tersebut, Mantan Menteri Perhubungan ini meminta jangan melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. "Saya bilang kapan batas waktu, sampai akhir Januari katanya. Ya sudah selesaikan saja sisanya. Harus selesai,"ujarnya. PT Rifan Financindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|