OJK akan melaksanakan 30 program edukasi keuangan di 24 kota | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menganjurkan kepada penerima bantuan sosial (bansos) non tunai tidak hanya menggunakan dananya untuk membeli kebutuhan pangan saja. "Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok dana bansos sebaiknya dapat disisihkan dengan menabung," ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono di Makassar, Selasa (21/2/2017). Akan tetapi, bisa disisihkan untuk menabung di bank melalui agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Baca: RI Raih Restu Jadi Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggulirkan program bansos non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Artinya, KPM saat ini tidak akan mendapatkan bantuan uang tunai. Akan tetapi, bansos tersebut diberikan dalam bentuk kartu yang berisikan Rp 110.000 dan bisa digunakan K?PM untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari. Sebanyak 204 peserta tersebut hadir untuk mengikuti edukasi keuangan tersebut. Wanita yang akrab disapa Titu ini menjelaskan, dalam edukasi tersebut penerima bantuan diberikan tata cara penggunaan dana bantuan, serta cara menyisihkan dana bantuan tersebut. "Untuk kepada agen penyalur diberikan cara bagaimana mengajak penerima bansos non tunai untuk menyisihkan dananya untuk ditabung," jelasnya. Oleh karena itu, terang Kusumaningtuti, untuk menambah pemahaman penggunaan dana bansos tersebut OJK sendiri menggelar edukasi keuangan kepada peserta Agen Penyalur Bantuan Sosial Nontunai (bansos), Pendamping, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Makassar. Sekadar informasi, Tahun 2017 ini, OJK akan melaksanakan 30 program edukasi keuangan di 24 kota dengan target Istruktur PAP TKI dan CTKI, Agen dan Pendamping Bansos, Masyarakat di pedalaman sungai dan perbatasan wilayah Indonesia, Guru dan Dosen, UMKM, Perempuan, Pemerintah Daerah dan Penyuluh. Titu berharap dengan adanya edukasi, tingkat pemahaman (literasi) dan pemanfaatan atau inklusi layanan keuangan bagi perima bansos di Makassar meningkat. "Makassar kita pilih pertama sebagai edukasi dana Bansos karena indeks literasi keuangannya masih 28,36 persen, yang mana berada di bawah rata-rata indeks literasi keuangan nasional," tandasnya. OJK Diakui Mampu Jaga Stabilitas Perbankan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Presiden Direktur DBS Indonesia Paulus Sutisna mengakui OJK dinilai mampu menjaga stabilitas perbankan, meskipun saat ini terjadi perlambatan ekonomi global. Kondisi ini dipandang berbeda saat masa krisis 1998 dan 2008. Kala itu, OJK belum terbentuk sehingga industri keuangan terlibas oleh gelombang krisis keuangan dunia. "Jadi OJK konsisten sekali mengawasi memonitor risiko-risiko, mereka mendorong perbankan selalu disiplin dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Mulai dari perizinan penerbitan produk hingga menjaga rasio kredit bermasalah (NPL)," ungkap Paulus di Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakui bankir telah membuat berbagai program dan kebijakan untuk membangun sektor jasa keuangan yang kredibel sepanjang lima tahun beroperasi. Sesuai Undang-undang (UU), OJK bertugas melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal dan kegiatan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara pribadi, dia juga merasa OJK turut andil dalam perkembangan bisnis DBS Indonesia. Komunikasi terbuka yang dilakukan OJK membuat industri keuangan lebih mudah mengembangkan bisnisnya. "OJK sangat terbuka kalau kita ada masukkan misalnya OJK mau keluarkan aturan mereka kerjasama dengan kita terus juga kalau kita mau mengembangkan produk itu kan butuh izin dari OJK kita kan datang dulu ke OJK izin dulu komunikasi, diskusi, OJK kasih masukan ke kita," sebutnya. Dia menilai selama lima tahun OJK terus menerapkan kedisiplinan perbankan. Hal ini tidak hanya membuat kondisi perbankan lebih sehat. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pun meningkat. Sebab, OJK selalu mengingatkan perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Dari sisi DBS sendiri sangat bantu sekali karena komunikasi juga sangat terbuka. Kita tahun 2016 kita revenue-nya kita baik sekali, naik tapi kita belum bisa kasih angka karena masih (belum diaudit) belum bisa keluar. Secara keseluruhan baik sekali," jelas dia. Perkembangan bisnis DBS Indonesia pun tumbuh dengan baik. Pada tahun 2016, DBS Indonesia berhasil mencatatkan kinerja yang cemerlang baik dari sisi revenue maupun nett income. "Kehadiran OJK sangat membantu industri keuangan terbukti perbankan kita walaupun ada krisis dan perlambatan ekonomi perbankan tetap kuat. Sebelumnya Ketua DK OJK Muliaman Hadad mengatakan pihaknya sebagai regulator sektor jasa keuangan terus berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar sektor jasa keuangan dalam negeri memiliki daya tahan yang tinggi terhadap segala potensi gejolak yang berasal dari dalam dan luar negeri. Menurutnya, berbagai kebijakan telah dilakukan OJK untuk meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan seperti dengan mengeluarkan ketentuan terkait capital surcharge untuk bank-bank sistemik dan mengeluarkan Peraturan OJK tentang penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang mewajibkan bank menyediakan capital conservation buffer, dan countetrcyclical buffer. “OJK bersama lembaga-lembaga yang menangani stabilitas sistem keuangan nasional berupaya mengikuti standar best practice yang berlaku secara internasional, namun implementasinya di Indonesia tentu tetap memperhatikan kesiapan dan kondisi di dalam negeri,” kata Muliaman beberapa hari lalu. Dari sisi pengawasan, OJK juga terus meningkatkan kapasitas surveillance, sehingga OJK dapat mengukur secara tepat kondisi sektor jasa keuangan dan memprediksi potensi tekanan di masa mendatang melalui early-warning system (EWS), serta penggunaan berbagai alat ukur yang tepat dalam mendukung pengambilan keputusan terkait langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan. Selain menjaga stabilitas, OJK juga mendorong sektor jasa keuangan untuk meningkatkan perannya dalam pendanaan atau pembiayaan pembangunan mengingat terbatasnya ruang fiskal dalam membiayai pembangunan. “OJK selalu berusaha menjaga keseimbangan antara peran sektor keuangan sebagai agen pertumbuhan dan menjaga stabilitas sektor keuangan,” katanya. Menurut Muliaman, peningkatan daya tahan sektor jasa keuangan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis ekonomi harus terus dijalankan untuk menghadapi krisis ekonomi yang bisa datang kapanpun. “Kita mendapat pelajaran berharga agar selalu mempersiapkan diri karena kita tidak pernah tahu kapan krisis akan datang. Apalagi, pemulihan dari krisis sering kali memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang besar,” katanya. “Perlu diperhatikan peningkatan peran ini harus dilakukan secara hati-hati dan tertata, agar tidak menyebabkan lembaga keuangan terekspos pada risiko yang berlebihan, yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan,” katanya. Kondisi sektor jasa keuangan yang sehat pada saat ini menjadikan sektor ini memiliki ruang yang cukup luas untuk mengambil peran sebagai penyedia likuiditas dan pembiayaan pembangunan nasional. PT Rifan Financindo Categories
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|