Indonesia masih membutuhkan banyak agen untuk menjalankan program Laku Pandai | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang SoloOJK mencatat hingga saat ini baru ada 300.000 agen dari 14 bank yang mendaftar sebagai peserta program Laku Pandai. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan, Indonesia masih membutuhkan banyak agen untuk menjalankan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Dengan perluasan definisi tersebut, ke depan agen Laku Pandai tidak hanya individu perorangan atau lembaga badan hukum (sesuai dengan aturan lama) melainkan juga Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). "Indonesia ini luas banget. Kalau baru 300.000 orang ya kurang banget. Oleh karena itu harus lebih didorong layanan keuangan tanpa kantor ini, mungkin bisa diperluas definisi agennya," kata Muliaman dalam OJK Financial PR Forum, Jakarta, Senin (7/11/2016). Muliaman menambahkan, saat ini OJK juga tengah berkomunikasi dengan Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) untuk mendorong BPR-BPR ikut menjadi agen Laku Pandai. "Teknologi menjadi penting. Teknologi ini bisa investasi sendiri, bisa kolaborasi dengan perusahaan Fintech. Banyak hal bisa dilakukan, karena pada dasarnya siapa saja bisa melakukan Laku Pandai, tidak harus bank BUKU 3 atau 4. Bank buku 1 dan 2 juga silakan," kata Muliaman. Untuk mengantisipasi tantangan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur, Muliaman juga membuka kesempatan bagi LKM ataupun perbankan dengan infrastruktur yang masih terbatas, untuk menggandeng kerja sama dengan perusahaan financial technology (Fintech). "Dengan harmonisasi Laku Pandai dan layanan keuangan digital, saya kira akan ada lonjakan signifikan dari para pesertanya," imbuh Muliaman. OJK Dorong Kapasitas Orang Terkit Penyalur Kredit Perbankan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo "Catatan untuk industri keuangan agar sesegera mungkin melengkapi kemampuannya untuk mengetahui seluk beluk sektor kemaritiman, khususnya termasuk kelautan dan perikanan," kata Ketua Dewan OJK Muliaman Hadad dalam Rakernas Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (7/11/2016). Menurut dia, penting pula untuk diingat bahwa bank juga sangat mementingkan pendekatan formal serta fokus kepada manajemen risiko karena tidak ingin pembiayaan yang diberikan ujung-ujungnya menjadi kredit macet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pembangunan kapasitas dari orang-orang yang terkait dengan penyaluran kredit perbankan agar lebih mengenal dan memahami mengenai potensi yang ada di dalam sektor kemaritiman. Muliaman juga mengingakan sejak 2015, pihaknya bersama-sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah meluncurkan kebijakan Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring), yang intinya adalah bagaimana agar bisa mendorong minat industri keuangan untuk mau membiayai sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan dengan cara belajar bersama dalam mendalami berbagai macam persoalan yang ada di industri kemaritiman. "Jadi saya kira keseimpulannya kita harus sama-sama menjadi mitra," katanya. Untuk itu, Muliaman mengemukakan agar para pengusaha seperti yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk bisa membagi pengetahuan agar bank-bank juga semakin paham akan potensinya yang luar biasa besar. Ketua Dewan OJK juga mengingatkan sumber pembiayaan juga bisa berasal dari beragam tempat, seperti dari pasar modal untuk industri menengah ke atas, hingga dari asuransi. OJK, ujar dia, juga sudah sepakat dalam meningkatkan kapasitas berbagai pihak terkait termasuk petugas bank karena tanpa persiapan yang lengkap maka persoalan yang ada juga tidak ketemu solusinya. "Kami dari OJK mendorong bank dan pelaku usaha semangat saling melengkapi satu sama lain. Intinya potensi kemaritiman kelautan dan perikanan kita luar biasa besar," kata Muliaman Hadad. "Informasi yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai tiga persen dari total angka Rp5.000 triliun yang tersedia," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto. Sementara itu, Kadin Indonesia menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. Untuk itu, ujar dia, pihaknya mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia timur seperti di Papua dan Ambon. Pembangunan infrastruktur yang diharapkan antara lain adalah sarana jalan, ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai sehingga bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah. Hal tersebut, lanjutnya, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu sehingga bisa mengoptimalkan kredit perbankan. Industri Keuangan Harus Jadi Aset Pembangunan Ekonomi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo "Industri keuangan jangan hanya menjadi liability, tapi menjadi aset dalam membangun ekonomi nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam acara OJK Financial PR Forum bertema "Embracing The New Era: Rebuilding Trust In Financial Services" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 7 November 2016. Muliaman mendorong industri keuangan untuk berperan membangkitkan ekonomi nasional. Dia mengajak semua pihak membangun langkah-langkah bersama agar industri keuangan kredibel. Industri keuangan diharapkan menjadi aset dalam pembangunan ekonomi nasional dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Untuk mencapai itu, industri jasa keuangan harus tetap sehat dan kredibel. Dia menjelaskan, lesunya ekonomi dunia, Tiongkok, dan Jepang yang masih mengalami persoalan memengaruhi perekonomian nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, menurut dia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Untuk mencapainya, Muliaman mendasarinya pada tiga pilar penting. Pertama, industri keuangan harus tetap stabil dan dikelola dengan profesional, serta didukung oleh tata keuangan yang baik sebagai dasar. Dengan industri keuangan yang kredibel, dia meyakini, akan menjadi aset dalam menghadapi persoalan-persoalan ekonomi ke depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK mengeluarkan Masterplan Industri Jasa Keuangan supaya industri keuangan tetap sehat dan kredibel. Kedua, industri keuangan harus memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian nasional. Perbankan, asuransi, dan pasar modal harus memiliki peran untuk membangun perekonomian nasional. Terakhir, kata Muliaman, industri keuangan harus mudah diakses hingga ke pulau-pulau dan desa-desa terpencil. Industri keuangan harus inklusif, tidak eksklusif dan bukan cuma di kota-kota besar. "Kalau itu dilakukan, industri keuangan akan menjadi aset dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Jadi perlu kita ciptakan produk-produk yang dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat. Industri keuangan harus mempersiapkan diri, pasar harus diperdalam," ujarnya. "Ini penting. Kita harus mampu membuka akses kepada mereka yang kecil-kecil dan middle income group yang tumbuh cepat," ucapnya. "Itu potensi besar sehingga industri keuangan harus bisa mengakomodasi kebutuhan keuangan mereka," katanya Menurut Muliaman, kalangan menengah itu biasanya tinggal di kota-kota besar dan berpendidikan tinggi. Bahkan, dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlahnya akan mencapai 100 juta orang. Rifanfinancindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|