Indonesia mencatat rekor setelah melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun | PT Rifan Financindo Berjangka Dalam keterangan resminya, Rabu (26/10), Bank Dunia menempatkan Indonesia dalam daftar sepuluh negara yang mencapai peningkatkan tertinggi dalam Doing Business 2017. Indonesia mencatat rekor setelah melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, tiga indikator penilaian lainnya justru mengalami penurunan peringkat, yakni: Proses Perizinan Konstruksi (turun tiga peringkat), Perlindungan terhadap Investor Minoritas (turun satu peringkat), dan Penyelesaian Kasus Pailit (turun dua peringkat). Ketiganya dianggap Bank Dunia sebagai persoalan yang semakin mempersulit pelaku bisnis untuk berusaha di Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia versi Bank Dunia naik 15 tingkat pada tahun ini. Dari 190 negara yang disurvei, Indonesia menempati urutan ke-91 pada Doing Business 2017, naik dari peringkat ke-106 pada Doing Business 2016. Ketujuh indikator penilaian yang mengalami kemajuan signifikan meliputi: Memulai Usaha (naik 16 peringkat), Kemudahan Memperoleh Sambungan Listrik (naik 12 peringkat), Pendaftaran Properti (naik lima peringkat), Kemudahan Memperoleh Pinjaman (naik delapan peringkat), Pembayaran Pajak (naik 11 peringkat), Perdagangan Lintas Batas (naik lima peringkat), dan Penegakan Kontrak (naik lima peringkat). Ada sejumlah catatan Bank Dunia terkait proses perizinan konstruksi di Indonesia, terutama menyangkut lama proses perizinan dan biaya administrasi yang harus dibayarkan pengusaha. Antara lain soal pengurusan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), di mana pelaku bisnis harus membayar biaya administrasi sebesar Rp1,48 juta untuk keduanya. Selain itu, dibutuhkan waktu sekitar 30 hari dan membayar biaya Rp15 juta untuk memperoleh rancangan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Sementara untuk persetujuan UKL dan UPL dari dinas terkait, pelaku bisnis harus menunggu 10 hari tambahan. Setelah itu, pengusaha masih harus menunggu selama 20 hari untuk mendapatkan KRK dan pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur dari Dinas Tata Kota. Tak hanya itu, untuk mendapatkan Izin mendirikan Bangunan (IMB), pelaku bisnis harus menunggu 42 hari kerja dan membayar biaya administrasi Rp68,28 juta. Kendati demikian, Bank Dunia menganggap secara umum reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah cukup baik. Indonesia mendapatkan penilaian 61,52 poin, naik dari tahun lalu hanya 58,51 poin. Belum lagi untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari dinas terkait, setidaknya prosesnya memakan waktu hingga 49 hari kerja. Sayangannya, survei yang dilakukan oleh lembaga keuangan multilateral itu hanya di dua kota besar, yakni Jakarta dan Surabaya. Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru, sehingga makin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik. Saat ini rata-rata di Indonesia, hanya diperlukan 58 hari bagi badan usaha untuk memperoleh sambungan listrik, lebih cepat dibandingkan tahun lalu yang butuh sekitar 79 hari. Berdasarkan hasil surveinya, proses untuk mendapatkan sambungan listrik untuk pergudangan di Jakarta dan Surabaya menjadi lebih cepat setelah adanya penambahan pasokan listrik. Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar. “Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir,” ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. Demikian pula dengan proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis. Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online. Demikian pula untuk mendaftar dan membayar iuran BPJS kesehatan. Penggunaan sistem daring dalam proses perizinan mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia. Misalnya, saat ini seorang pengusaha hanya memerlukan 25 hari untuk memulai sebuah usaha, lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari. “Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang,” lanjut Chavez. Tingkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik ke Posisi 91 | PT Rifan Financindo Berjangka Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia mencatat rekor dengan melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal. Hasilnya, Indonesia termasuk 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi. Bank Dunia (World Bank) dalam laporan tahunan terbaru bertajuk Doing Business 2017: Equal Opportunity for All menyatakan, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia naik seiring reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam peringkat dunia, posisi Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91 tahun ini. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mencontohkan, di Jakarta dan Surabaya proses mendapat sambungan listrik untuk pergudangan menjadi lebih cepat setelah adanya penambahan pasokan listrik oleh penyedia layanan. Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar. Reformasi usaha yang dilakukan Indonesia dalam satu tahun terakhir yang diukur oleh laporan Doing Business adalah memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak. "Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru. Sehingga, makin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik," kata dia dalam rilisnya yang diterima SINDOnews di Jakarta, Rabu (26/10/2016). Beberapa reformasi dalam satu tahun terakhir, kata dia, ditujukan untuk menerapkan atau mendorong penggunaan sistem online. Misalnya, memulai usaha menjadi lebih mudah karena adanya berbagai sistem online yang fungsional. Saat ini, sambung dia, rata-rata di Indonesia hanya diperlukan 58 hari bagi sebuah usaha untuk memperoleh sambungan listrik. Sementara tahun lalu, butuh 79 hari untuk memperoleh sambungan listrik. "Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir. Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang," tuturnya. Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online untuk mendaftar dan membayar iuran kesehatan. "Reformasi ini juga telah berhasil menurunkan jumlah pembayaran terkait pajak menjadi 43 per tahun, dari sebelumnya 54," kata dia. Saat ini, seorang pengusaha hanya memerlukan 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari. Menurutnya, keandalan proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis. Tahun ini, laporan mempertimbangkan hambatan terkait gender untuk tiga kelompok indikator memulai usaha, pendaftaran properti, dan penegakan kontrak. Di Indonesia, tidak ada hambatan bagi pengusaha perempuan di bidang yang diukur. Selain itu, kelompok indikator membayar pajak sekarang menyertakan informasi tentang proses pascapelaporan yang terkait audit pajak dan pengembalian pajak. "Indonesia lebih unggul dari negara-negara lain di Asia Timur dan Pasifik," tandas Rodrigo. Kendati demikian, ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki. Untuk menjaga momentum reformasi, masih ada ruang untuk lebih menyederhanakan prosedur serta mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, pendaftaran properti dan implementasi kontrak. Rodrigo melanjutkan, reformasi lain termasuk prosedur khusus bagi claim bernilai kecil agar berbagai pihak bisa mewakili dirinya sendiri, sehingga mempermudah penegakan kontrak di Indonesia. Proses ekspor dan impor juga menjadi lebih mudah, berkat perbaikan layanan bea cukai dan penyerahan dokumen di bawah kebijakan satu atap. "Indonesia memperkuat akses kredit dengan menciptakan sebuah pendaftaran jaminan yang modern," ungkapnya. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia membaik | PT Rifan Financindo Berjangka Indonesia mencatat rekor dengan melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal. Tujuh reformasi yang diukur oleh laporan Doing Business, yaitu memulai usaha; kemudahan memperoleh sambungan listrik; pendaftaran properti; kemudahan memperoleh pinjaman; pembayaran pajak; perdagangan lintas batas; dan penegakan kontrak. Contohnya, di Jakarta dan Surabaya, dua kota yang diukur oleh laporan Doing Business, proses mendapat sambungan listrik untuk pergudangan menjadi lebih cepat setelah adanya penambahan pasokan listrik oleh penyedia layanan. Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar. Indonesia masuk dalam 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi dalam laporan Bank Dunia atau World Bank, Doing Business 2017: Equal Opportunity, yang diluncurkan di Washington DC, Selasa (25/10). Pada peringkat dunia, Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91 pada tahun ini. "Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir. Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang,” kata Kepala Perwakilan World Bank untuk Indonesia Rodrigo Chaves dalam keterangan resmi, Rabu (26/10). Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru sehingga memudahkan pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik. Saat ini rata-rata di Indonesia, hanya diperlukan 58 hari bagi sebuah usaha untuk memperoleh sambungan listrik, dibanding tahun lalu mencapai 79 hari. Kehandalan proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis. Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online untuk mendaftar dan membayar iuran kesehatan. Reformasi ini juga telah berhasil menurunkan jumlah pembayaran terkait pajak menjadi 43 per tahun, dari sebelumnya 54 pembayaran. Beberapa reformasi dalam setahun terakhir ditujukan untuk menerapkan atau mendorong penggunaan sistem online. Misalnya, memulai usaha menjadi lebih mudah karena adanya berbagai sistem online yang fungsional. Saat ini, seorang pengusaha hanya memerlukan 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari. Reformasi lain termasuk prosedur khusus untuk klaim bernilai kecil agar berbagai pihak bisa mewakili dirinya sendiri sehingga mempermudah penegakan kontrak di Indonesia. Proses ekspor dan impor juga menjadi lebih mudah, berkat perbaikan layanan bea cukai dan penyerahan dokumen di bawah kebijakan satu atap. Indonesia memperkuat akses kredit dengan menciptakan sebuah pendaftaran jaminan yang modern. Meski demikian, laporan tersebut juga mencatat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki untuk menjaga momentum reformasi. Misalnya, lebih menyederhanakan prosedur serta mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, pendaftaran properti dan implementasi kontrak. Selain itu, kelompok indikator membayar pajak sekarang menyertakan informasi tentang proses pasca pelaporan yang terkait audit pajak dan pengembalian pajak. Indonesia lebih unggul dari negara-negara lain di Asia Timur dan Pasifik. Rifanfinancindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|