5.000 BURUH akan mengawal jalannya sidang penetapan UMP | PT Rifan Financindo Cabang BandungPresiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, akan ada lebih dari 5.000 buruh di Ibu Kota yang akan mengawal jalannya sidang penetapan UMP tersebut. Buruh akan mendesak Ahok untuk menaikkan UMP 2017 menjadi Rp 3.831.690. Mirah mengungkapkan, angka kenaikan UMP sebesar Rp 3,8 juta tersebut merupakan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh serikat buruh. Penggunaan KHL dalam penetapan UMP ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 unsur KHL tersebut dihapuskan. Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) akan menggelar aksi di depan kantor Balai Kota Jakarta pada Rabu, 12 Oktober 2016. Aksi tersebut bertepatan dengan rencana penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2017 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dewan Pengupahan. "Pada Rabu, 12 Oktober 2016 akan ada penetapan UMP melalui sidang yang dilakukan Dewan Pengupahan di Kantor Gubernur DKI. Kami akan mengawal sidang tersebut. Akan ada 5.000 lebih buruh yang akan mengawal jalannya sidang ini," ujar dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (11/12/2016). Jika Pemprov DKI tidak mengabulkan tuntutan tersebut, maka buruh akan menggelar aksi lanjutan yaitu berupa mogok massal. Aksi tersebut akan dilakukan di kawasan industri, jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. "Kami akan meminta pada Gubernur DKI untuk menentukan upah minimum ini berdasarkan UU 13 Tahun 2003," kata dia. Menurut Mirah, jika aksi mogok ini sampai terjadi, maka yang rugi adalah Pemprov DKI. Sebab, kegiatan ekonomi dan bisnis di ibu kota akan berhenti dan hal tersebut merusak citra Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia. "Kalau mereka tidak mendengar aspirasi kami, kami akan melakukan gerakan masif. Kami akan himbau kepada buruh untuk melakukan mogok massal. Kita akan menutup KBN (Kawasan Berikat Nusantara), pelabuhan, bandara dan jalan tol. Kita punya anggota buruh di sana. Yang akan turun mungkin sekitar 20 ribuan, di pelabuhan dan KBN itu sudah 10 ribu lebih," jelas dia. "Ini bukan ancaman, ini peringatan bagi Gubernur DKI. Sebab kalau tidak, dia yang akan rugi karena nanti ini akan lumpuhkan seluruh sektor yang ada di DKI," tandas dia. Kenaikan Upah, Ahok Diminta Gunakan Aturan Main Ini | PT Rifan Financindo Cabang Bandung Gubernur DKI Jakarta diminta menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU No.13 Tahun 2003 untuk penetapan UMP DKI 2017. Selama ini, penolakan dari unsur Serikat Pekerja di Dewan Pengupahan DKI Jakarta terhadap PP tersebut dianggap tidak punya dasar yang kuat. Ia mengatakan pengusaha butuh kepastian besaran kenaikan UMP setiap tahun berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan dan inflasi, sedangkan bagi pekerja juga butuh kepastian kenaikan UMP setiap tahun yang sudah dijamin pada PP tersebut. “Karena PP ini sudah mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja di mana masing masing membutuhkan kepastian dalam penetapan upah minimum propinsi (UMP),” ujar Sarman Simanjorang, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Selasa (11/10/2016). “Sebelum lahirnya PP ini, penetapan UMP setiap tahun dilaksanakan dengan melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) setiap bulan. Di Jakarta dilakukan survei 8-9 bulan setiap tahun sebagai dasar untuk menetapkan UMP,” papar Sarman, anggota dewan pengupahan dari unsur pengusaha. Dengan adanya PP 78 Tahun 2015 ini sesuai dengan pasal 43 ayat (5) komponen KHL akan ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. “Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Pada pasal 43 ayat (1) PP 78 tahun 2015 menyebutkan Penetapan Upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Rencananya, 1 November 2016 Gubernur DKI menetapkan UMP 2017. Penetapan UMP ini kemungkinan besar tidak dilakukan Ahok yang akan cuti kerja mulai 28 Oktober sampai 11 Februari 2017, melainkan oleh Plt Gubernur DKI yang tampaknya diisi pejabat dari Kemendagri. “Kami sangat berharap penetapan UMP di DKI Jakarta tahun 2017 dapat berjalan lancar, saling memahami sesuai dengan formula yang ada untuk selanjutnya besarannya disepakati untuk direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta,” kata Sarman yang juga Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta. Dengan demikian penetapan UMP tahun 2017 murni akan mengacu pada PP No. 78 Tahun 2015 sebagai dasar hukum yang sah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Proses lahirnya PP tersebut juga sudah melalui tahapan/proses di Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional di mana di sana juga sudah terwakili unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. “Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak PP No. 78 sebagai dasar untuk penetapan UMP 2017,” pungkasnya. Penetapan UMP 2017 dihitung dengan menggunakan formula perhitungan UMP sebagaimana tercantum dalam pasal 44 PP tersebut yaitu Upah Minimum Tahun Berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Buruh Usulkan UMP Naik 23,5 Persen | PT Rifan Financindo Cabang Bandung Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, usulan UMP DKI Jakarta 2017 ini didasarkan pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan Aspek Indonesia dan Forum Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP LEM) SPSI DKI Jakarta. Menjelang akhir tahun, para buruh mulai mengusulkan besaran upah minimum provinsi (UMP) yang akan diberlakukan untuk tahun berikutnya. Kali ini, para buruh di DKI Jakarta mengusulkan UMP tahun 2017 Rp 3,83 juta per bulan. Bila dibandingkan dengan besaran Survei independen ini digelar di tujuh pasar tradisional yakni pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja, dan dua pasar modern di Jakarta, yakni Hero Kemang dan Carefour Buaran dengan merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13/ 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Bila dibandingkan dengan besaran UMP DKI Jakarta yang ditetapkan untuk tahun ini yang sebesar Rp 3,1 juta, usulan UMP yang diajukan para buruh untuk tahun depan itu ada kenaikan 23,5 persen. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menambahkan, selain DKI Jakarta, para buruh yang tergabung dalam serikat buruh di daerah lain juga mulai mengusulkan rumusan UMP adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Batam, Cilegon dan Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto. "Kenaikan UMP yang diusulkan sekitar Rp 600.000 per bulan-Rp 750.000 per bulan dari UMP tahun ini," ujarnya. Berdasarkan survei itu, nilai KHL DKI Jakarta tahun 2016 sebesar Rp 3,49 juta. Nah, dengan nilai KHL sebesar itu, kata Mirah, juga mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 sebesar 4%, inflasi DKI Jakarta sebesar 2,4%, dan inflasi tahunan pada September 2016 sebesar 3,07%, serta target pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun ini sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%, "Maka pada buruh mengusulkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 minimal Rp 3,83 juta," ujarnya, Senin (10/10). Karenanya, Mirah meminta kepada gubernur, bupati, dan walikota agar tidak hanya berpedoman pada PP Pengupahan sebagai dasar penetapan UMP. "Karena nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan penetapan upah minimum berdasarkan KHL," ujar Mirah. Menurut Mirah, survei KHL independen oleh buruh ini dilakukan lantaran buruh menilai implementasi PP tentang Pengupahan masih belum berjalan efektif. Selain itu, dengan perhitungan kenaikan gaji yang didasarkan pada inflasi dan tidak berdasarkan pada kenaikan harga secara riil dari kebutuhan hidup buruh, justru hal itu berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, kata Sarman, penetapan PP No 78/ 2015 telah melalui proses diskusi dengan pihak yang berkepentingan, termasuk buruh dan pengusaha serta pemerintah. Artinya tidak ada alasan untuk tidak menerapkan aturan ini. "Kami dari unsur pengusaha dalam menerapkan UMP 2017 akan tetap mengacu PP No 78/2015 dengan rumusan UMP tahun berjalan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ungkapnya. * Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan, Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan menggelar rapat pada Rabu (12/10) untuk menetapkan UMP 2017. Penetapan UMP ini nantinya akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab, "Kebijakan dan aturan pengupahan inilah yang sudah dibuat oleh pemerintah, maka kami akan mengacu pada PP tersebut sehingga dasar hukumnya jelas," katanya. Upah Rata-rata Negara Asia Tenggara (data ILO tahun 2014-2015): * Kamboja 119 dollar AS per bulan * Laos 121 dollar AS per bulan * Indonesia 174 dollar AS per bulan * Vietnam 181 dollar AS per bulan * Filipina 206 dollar AS per bulan * Thailand 357 dollar AS per bulan * Malaysia 506 dollar AS per bulan Sumber: Buku tren ketenagakerjaan 2015 ILO PT Rifan Financindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|