Menkeu juga menurunkan jumlah petunjuk teknis | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di depan seluruh kementerian/lembaga mengaku telah berhasil menurunkan jumlah laporan SPJ yang selama ini mengakibatkan para pegawai negeri sipil hanya sibuk membuat SPJ. Sebagai informasi, Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mengungkap, setidaknya 60-70 persen para aparatur negara hanya sibuk mengurus SPJ. Maka, Presiden pun meminta pengurusan SPJ bisa dipangkas, dan menciptakan efisiensi. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengklaim, dari 44 laporan, pemerintah berhasil menurunkan menjadi tinggal dua laporan. Baca: Jawab Sindiran Jokowi soal SPJ, Sri Mulyani: Sekarang Cuma 2 Laporan! Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menginginkan adanya penyederhanaan dalam laporan surat pertanggungjawaban, atau SPJ penggunaan anggaran kementerian/lembaga. Presiden ingin, birokrasi akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia tidak rumit, dan bertele-tele, sehingga menciptakan inefisiensi. “Saya ingin, supaya beban dari pengguna anggaran dari sisi pertanggungjawaban bisa disederhanakan. Kami kurangi tadinya 44 laporan,” kata dia, saat ditemui di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 28 Februari 2017. Ani mengatakan, tindak lanjut ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo yang meminta secara khusus kepada bendahara negara, untuk melihat adanya inefisiensi, dan kompleksitas dalam perencanaan kementerian/lembaga di tahun anggaran 2016. “Baru tiga minggu saya menjabat, pak Presiden telepon saya, ‘Bu Sri itu LPJ membebani’. Pak Presiden ingin ada laporan yang baik, tidak harus rumit,” ujarnya. Tak hanya memangkas drastis jumlah laporan SPJ, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut pun mengaku berhasil menurunkan jumlah petunjuk teknis, dari yang sebelumnya sebanyak 307 laporan, menjadi hanya tinggal 85 laporan. Menkeu: Perencanaan anggaran amburadul menggambarkan kondisi negara | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pada ketelitian Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun anggaran belanja. Masih ditemukannya banyak revisi daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) memberikan cerminan bahwa negara tidak diurus dengan serius. Menurutnya, kesalahan dalam perencanaan anggaran akan mempengaruhi kualitas belanja itu sendiri. Di mana, akan bermuara pada terhambatnya upaya peningkatan kemakmuran masyarakat. "Perencanaan anggaran yang amburadul menggambarkan kondisi negara yang amburadul," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (27/2). "Anggaran yang baik mencerminkan martabat bangsa yang baik, menggambarkan bagaimana negara diurus dengan benar, menggambarkan karakter bangsa. Kita tidak rela Indonesia digambarkan sebagai negara yang tidak diurus secara serius." Menkeu melanjutkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki kualitas penggunaan anggaran. Maka dari itu, menkeu meminta dukungan dari seluruh K/L. Sri Mulyani Akui Ada Pemborosan Anggaran Rp8,7 Triliun di 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berdasarkan hasil peninjauan ulang, Kementerian Keuangan mendapati masih adanya pemborosan anggaran pada alokasi belanja kementerian dan lembaga sekitar Rp8,7 triliun tahun 2017. Padahal, menurut Ani, anggaran tersebut masih bisa dihemat lagi oleh Kementerian dan Lembaga untuk memberi celah di ruang fiskal. "Kalau anggarannya di pangkas nggak mau pada keberatan. Padahal, sampai akhir tahun anggaran K/L paling hanya terserap 95 persen ataun bahkan ada yang 92 persen," katanya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017). Ani mengungkapkan, inefisiensi tersebut didominasi oleh belanja perjalanan dinas khususnya paket meeting dan honorarium. "Sehingga defiait anggaran ini tidak melebar. Sehingga tidak membebani pemerintah," katanya. Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan kepada Kementerian dan Lembaga dalam menyusun anggaran hal ini mengingat ruang fiskal anggaran di tahun 2017 ini sangat sempit. Sehingga, anggaran-anggaran yang bisa dihemat harus dilakukan penghematan. Hal senada juga diungkapkan oleh, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto, mengatakan review terhadap penggunaan anggaran ini diharapkan bisa menjadi rencana penghematan sepanjang tahun ini. Alhasil, defisit anggaran naik. Pada APBN 2016, misalnya, defisit anggaran 2,41 persen, dari proyeksi awal defisit 2,35 persen. Secara keseluruhan, realisasi penyerapan belanja pemerintah sepanjang tahun lalu hanya mencapai 89,3 persen atau sebesar Rp1.859,5 triliun dari total APBN Perubahan 2016, yaitu Rp2.082,9 triliun. "Ini juga bisa menjadi masukan untuk penyusunan anggaran 2018," ujar Marwanto. PT Rifan Financindo Categories
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|