Sensus Penduduk 2020 akan menghadapi sejumlah tantangan dari segi perubahan sosial | PT Rifan Financindo BerjangkaBPS tengah bersiap menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 untuk mengumpulkan data utama parameter demografi menyangkut fertilitas, mortalitas, dan migrasi dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sensus Penduduk 2020 akan menjadi sensus kependudukan ketujuh yang diselenggarakan oleh BPS setelah 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPS untuk tahap awal akan melakukan sosialisasi yang insentif dan merancang konsep kampanye sensus. Sensus penduduk bagi masyarakat yang bertempat tinggal di hunian yang eksklusif akan memanfaatkan bantuan komputer (computer-assisted). "Bahkan ada di antaranya nanti masyarakat sendiri yang mengisi, namun tentu ini masih terbatas," ucap Sairi. Isu privasi yang semakin dominan akibat perubahan sosial tersebut memengaruhi keberadaan waktu luang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus. Sairi menilai peningkatan jumlah tempat tinggal dan hunian yang eksklusif, misalnya apartemen atau perumahan mewah, akan mempersulit petugas sensus menjalankan metodologi tatap muka langsung (canvassing). "Kondisi semacam ini tidak seperti tahun 1970-an atau 1980-an, di mana masyarakat pada saat itu begitu akomodatif menyambut kehadiran petugas sensus," kata dia. Dia menyebutkan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki transisi demografi tahap ketiga yang ditunjukkan dengan pola hidup masyarakat yang semakin individualis. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik M Sairi Hasbullah mengatakan, pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 akan menghadapi sejumlah tantangan dari segi perubahan sosial, salah satunya menyangkut isu privasi. "Semua orang wajib untuk menjawab pertanyaan petugas statistik. Ada ancaman sebetulnya, tetapi kami tidak akan mengedepankan ini. Namun kalau sudah sangat terpaksa, tentu akan digunakan aturan hukum yang berlaku," kata Sairi dalam acara persiapan Sensus Penduduk 2020 di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (14/2/2018). Survei Penduduk Penting untuk Susun Kebijakan Masa Depan | PT Rifan Financindo Berjangka"Kenapa masih ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia tenaga kerja. Tetap saja kita harus concern, karena tidak hanya melihat segi penduduk dari jumlah, tapi juga dari kualitas dan itu dilihat dari pendidikan. Dana untuk pendidikan sendiri sudah pasti lebh dari Rp400 triliun. Kalau hasilnya masih belum melegakan kita, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki secara mendasar," terang dia. Selain itu, isu mengenai kemiskinan dan kesenjangan (gini rasio) yang masih tinggi. "Di sini kita menghadapi dilema, dengan kondisi seperti itu kita berharap bisa memperbaiki kondisi tadi, sehingga bisa punya penduduk yang produktif dan berdaya saing. Dan penduduk itulah yang bisa membawa kita keluar dari middle income trap. Itulah pentingnya sensus yang diselenggarakan BPS untuk memastikan buat perencanaan pembangunan dan kependudukan yang tepat sasaran," jelasnya. "Tentunya, pasti ada kekurangan atau ketidaklengkapan sebagai akibat kita menggunakan hasil survei. Sehingga, kehadiran survei penduduk 2020 yang mungkin hasilnya akan dipublikasikan beberapa saat kemudian, akan membantu kita melihat masa depan," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (14/2/2018). ( Baca : Kemenperin Usul PPnBM Mobil Sedan Sama dengan SUV ) Menurutnya, Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah masalah terkait kependudukan. Di antaranya, angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) yang masih bervariasi di provinsi-provinsi di Tanah Air. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, jaminan sosial yang masih belum menyeluruh, dan masalah pendidikan yang masih kurang. Khususnya, untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan yang akan diimplementasikan di masa mendatang. Selama ini, Bappenas yang bertugas membuat perencanaan jangka panjang masih bergantung pada survei penduduk terakhir pada 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan secara berkala. Namun, data tersebut pasti banyak kekurangan dan ketidaklengkapan. Sehingga, survei penduduk yang baru menjadi penting untuk dilakukan. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai, survei penduduk yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 penting untuk membantu membuat proyeksi masa depan yang lebih akurat. Sensus Penduduk 2020, BPS Buka Lowongan 800 Ribu Petugas | PT Rifan Financindo BerjangkaSelain pelatihan, tentu pencacah juga harus niat mengikuti program Sensus Penduduk. Sebab, berkaca pada Sensus Penduduk tahun 2010 lalu, masyarakat tidak begitu akomodatif terhadap petugas, di mana kondisi ini berbeda dibanding beberapa sensus sebelumnya. "Tahun 2020 yang lebih besar adalah perubahan sosialnya. Mobilitas semakin tinggi dan masyarakat lebih individualis. 1 juta petugas sensus di lapangan ini tentu memiliki variasi yang akan ditemui di lapangan," pungkas dia. Sensus Penduduk dilakukan sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus pertama kali dilakukan tahun 1961 dan terakhir dilakukan di tahun 2010. Dalam Sensus Penduduk yang terakhir, penduduk Indonesia tercatat 242,5 juta jiwa. Jumlah tersebut, lanjut Sairi, dianggap tak berlebihan mengingat Sensus Penduduk Indonesia merupakan sensus terbesar ke-empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Apalagi, pencacahan akan dirasa berat seiring kondisi geografis Indonesia yang bervariasi. Rencananya, rekrutmen ini mulai dilaksanakan pada awal tahun 2020 mendatang dan akan diterjunkan langsung di sensus yang dilakukan bulan Juni. Masyarakat tentu bisa mendaftar menjadi tenaga pencacah asal sudah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). "Nanti akan ada pelatihan dua hari sehingga kualitas pencacahan dari Sabang hingga Merauke semuanya sama. Tak ada yang berbeda," paparnya. Nantinya, proses rekrutmen juga akan dibantu oleh aparatur pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Penduduk yang ketujuh, pada tahun 2020 mendatang. Sensus tersebut akan membutuhkan sumber daya manusia minimal sebanyak 800 ribu orang sebagai petugas pencacah. Deputi bidang Statistik Sosial BPS M. Sairi Hasbullah mengatakan, angka 800 ribu merupakan jumlah minimal di mana kebutuhan pencacah paling banyak adalah 1 juta tenaga pencacah. Menurut dia, tenaga ini diperlukan lantaran jumlah pegawai BPS tidak memadai. Adapun menurutnya, saat ini jumlah tenaga kerja BPS hanya berjumlah 15 ribu orang. "Tentu karena tenaga milik kami tak cukup, maka tentu akan ada rekrutmen khusus bagi pencacah di tahun 2020 nanti," jelas Sairi ditemui di Gedung BPS, Rabu (14/2). PT Rifan Financindo Berjangka
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|