Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah menyiapkan proyek lima jalan tol baru, yang anggarannya mencapai Rp50,8 triliun. Tiga di antaranya adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Serang-Panimbang, dan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, yang ditandatangani dengan skema Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Pemerintah – melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya – hari ini menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol sebagai bentuk dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur nasional. Baca: Pemerintah Siap Lelang 4 Proyek Tol Baru, Ini Daftarnya Sementara itu, proyek yang ditandatangani dengan skema Perjanjian Penjaminan dan Regres Proyek Jalan Tol, dilakukan untuk pengerjaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, serta Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar. "Jika kita melihat, dalam skema pertama itu ada tiga pengusaha, dan dalam skema kedua ada dua pengusaha, di mana Jalan Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Serang-Panimbang, ikut dalam dua skema itu. Jadi, total lima proyek dengan nilai totalnya Rp50,8 triliun," ujar Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 22 Februari 2017. Melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha ini, Darmin berharap, sinergitas antarkementerian dan lembaga terkait, serta para badan usaha pemegang tender proyek bisa tercipta, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa membebani APBN. "Semua proyek yang dilakukan penandatanganan hari ini, semua dibangun dan dibiayai melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Artinya tidak ada yang menggunakan dana APBN," ujarnya. Ia menegaskan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam membiayai dan menggenjot pembangunan infrastruktur nasional, tanpa menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Diketahui, acara penandatanganan PPJT ini dilakukan bagi proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu, 60 kilometer, Rp8,2 triliun), Jalan Tol Serang-Panimbang (84 kilometer, Rp5,3 triliun), dan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (143 kilometer, Rp13,4 triliun) Kemudian, ada juga penandatanganan Perjanjian Regres Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated, dan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan perjanjian penjaminan empat ruas jalan tol, yakni Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (36 kilometer, Rp14,7 triliun), Krian-Legundi-Bunder-Manyar (38 kilometer, Rp9 triliun), Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), dan Jalan Tol Serang-Panimbang. 5 Proyek Tol Senilai Rp50,8 Triliun Tanpa Gunakan APBN | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Pagi ini, menteri Kabinet Kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkumpul di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Bukan melakukan agenda rapat koordinasi (rakor) namun dalam rangka menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama (Mou) Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Jalan Tol (PPPJT). Darmin Nasution memaparkan proyek jalan tol yang dikerjasamakan pembangunan yakni jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Serang-Panimbang, dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat dengan skema Penandatangan Perjanjian Pengusahaan Proyek Jalan Tol. Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan 5 jalan tol. Adapun nilai kelima proyek tersebut sekira Rp50,8 triliun. Darmin menegaskan,semua proyek yang dilakukan penandatangan hari ini, semua dibangun dan dibiayai melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Artinya tidak ada yang menggunakan dana APBN. "Semua proyek dikerjasama dengan badan usaha," tuturnya Sementara untuk skema Perjanjian Penjaminan dan Regres Proyek Jalan Tol dilakukan untuk pengerjaan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar. "Skema pertama itu ada 3 pengusaha, dan skema kedua ada 2 pengusaha, di mana Jalan Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan Serang-Panimbang ikut dua skema itu. Jadi total 5 proyek dengan total nilainya Rp50,8 triliun," ujarnya di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2/2017). Dijamin Pemerintah, Lima Ruas Jalan Tol Siap Dibangun | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyaksikan penandatanganan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk lima ruas jalan tol. Lima ruas jalan tol tersebut akan dibangun tahun ini, dengan memperoleh dukungan pemerintah dalam bentuk penjaminan bersama antara Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. "Lima jalan tol yang tadi disampaikan dan ditandatangani nota kesepahamannya adalah proyek yang mendapatkan penjaminan bersama atas risiko politik, antara Kemenkeu dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2/2017). Adapun lima jalan tol tersebut yakni Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Kuala Namu – Tebing Tinggi - Parapat; Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regress untuk Jalan Tol Serang – Panimbang dan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan dan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regress untuk jalan Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated) dan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar. Mantan Menko bidang Perekonomian ini menyebutkan, nilai investasi dari lima proyek tersebut adalah Rp50,9 triliun untuk pembangunan tol sepanjang 362,02 kilometer (km). Dalam proyek ini, pemerintah tidak mengeluarkan uang dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan swasta dan badan usaha yang membangun proyek ini dengan mendapat jaminan pemerintah dalam bentuk keamanan serta kenyamanan terhadap berbagai risiko. "Risiko bisa dalam bentuk ketidakpastian tarif, bisa dalam bentuk adanya vialibility atau belum mencukupinya feasibility dari sisi keuangan, atau bisa juga yang disebut availability payment. Kami memberikan berbagai macam bentuk jaminan, sehingga walaupun dalam APBN tidak dikeluarkan anggaran, namun secara eksplisit pemerintah memberikan jaminan," tuturnya. Menurutnya, penjaminan pemerintah atas keempat jalan tol ini diberikan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi, terutama bagi badan usaha. Selain itu, juga menegaskan bahwa Kemenkeu akan tetap terus memegang komitmen kuat untuk mendorong pembangunan ifnrastruktur di Indonesia. "Dukungan dari APBN melalui penjaminan," imbuh dia. "Ini merupakan cerminan dari masing-masing pihak untuk menjaga komitmen bagaimana melakukan monitoring proyek secara berkesinambungan. dengan demikian proyek dapat dilaksanakan dan berjalan lancar tanpa adanya hambatan berarti," tandasnya. Lebih lanjut Sri Mulyani menambahkan, lima proyek yang diberikan penjaminan ini telah lebih dahulu dilakukan penilaian (assessment) oleh PT PII. Proyek ini dapat dilaksanakan atas sinergi dari Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PJPK, dan badan usaha. Rifan Financindo Categories
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|