Dukungan dan Partisipasi Swasta Krusial bagi Kerja Nyata Pembangunan Infrastruktur di Indonesia11/8/2016 ESTIMASI biaya pembangunan seluruh sektor infrastruktur hingga 2019 Rp5.519,4 triliun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang MedanDari estimasi biaya tersebut, 40,1% atau sebesar Rp2.215,6 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, peran investasi dari sektor swasta harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Fokus pemerintah untuk memacu berbagai pembangunan proyek infrastruktur di tahun Percepatan Pembangunan Nasional ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, biaya pembangunan seluruh sektor infrastruktur hingga 2019 diestimasi mencapai Rp5.519,4 triliun. Pemerintah juga membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang memberikan jaminan finansial pemerintah untuk kerjasama proyek pemerintah dengan swasta, serta PT Sarana Multi Infrastruktur yang mendukung dalam penyiapan proyek hingga finansial closing. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memacu partisipasi sektor swasta adalah dengan melakukan reformasi dalam bidang regulasi, di antaranya pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, diperbolehkannya perusahaan asing untuk ikut pengadaan proyek kerjasama pemerintah swasta tanpa terlebih dahulu mendirikan perusahaan lokal, dan percepatan perizinan di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong dalam pertemuan terkait dengan penyelenggaraan Indonesia Infrastruktur Week 2016 mengemukakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri dan menarik investor asing masuk ke Indonesia. Tom menyampaikan . pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk kerja nyata pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Keberadaan proyek mega infrastruktur tentu penting, namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat sekitar proyek infrastruktur tersebut mendapatkan manfaat dari proyek infrastruktur yang ada,” jelasnya. “Selain memangkas jumlah perizinan yang dibutuhkan dan mempersingkat proses pengajuan perizinan, kami terus mengkaji berbagai kemudahan yang dapat diberikan kepada investor. Selain itu dengan besarnya pendanaan yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur, peran sektor swasta juga diharapkan semakin meningkat,” ujar Tom dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/11/2016). Dia mencontohkan, dalam proyek jalan tol, bagaimana pengusaha yang ada di sekitar proyek jalan tol bisa memanfaatkan peluang untuk membangun rest area, dan pengusaha kecil dapat berperan untuk melakukan aktivitas ekonomi sebagai medium bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan. Dengan meningkatnya investasi swasta di Indonesia terutama dalam sektor infrastruktur, tentunya rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan. Dari data yang dimiliki oleh BKPM dalam periode semester I-2016, realisasi investasi dari sektor infrastruktur mencapai angka Rp44 triliun terdiri dari 790 proyek investasi penanaman modal asing (PMA) dan 494 proyek investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Selainitu, Tom juga menyampaikan, dengan adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang diterapkan pemerintah, BKPM juga telah memberikan kemudahan layanan investasi bagi peserta pengampunan pajak. Peserta pengampunan pajak yang akan menyalurkan dananya melalui penanaman modal di sektor infrastruktur dapat memanfaatkan layanan izin tiga jam,serta dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk, percepatan jalur hijau maupun fasilitas tax allowance atau tax holiday. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dibangun akan ditampilkan dalam Indonesia Infrastructure Week 2016, sebuah ajang pertemuan para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur terbesar di Indonesia. “Event ini memberikan kesempatan bagi para calon investor, pemilik dana, dan institusi keuangan untuk mengenal dan menangkap peluang yang ada di bidang pembangunan infrastruktur,” ujar CEO Infrastructure Asia Alan Solow. Prospek sektor infrastruktur yang terus meningkat dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu faktor positif yang menjadi perhatian para calon investor. Tentunya, investor tersebut harus mengetahui terlebih dahulu berbagai proyek infrastruktur yang diproyeksikan pemerintah hingga tahun 2019. Indonesia Infrastructure Week 2016 akan dihelat pada tanggal 9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center. Konferensi dan pameran ini diikuti sekira 600 peserta yang berasal lebih dari 20 negara serta mempertemukan pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta, akan mendiskusikan isu-isu infrastruktur nasional penting, sekaligus tantangan dan solusi yang dapat mempercepat agenda infrastruktur. Para pengunjung akan berkesempatan untuk melihat dan menyaksikan teknologi dan produk-produk terkini yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Perhelatan yang akan menghadirkan pameran Konstruksi Indonesia, The Big 5 Construct Indonesia, Indonesia Internasional Infrastructure Conference & Exhibition, Expo Comm Indonesia dan Airport Solutions Indonesia tidak saja memamerkan berbagai proyek, produk dan teknologi terkait infrastruktur, namun juga mendiskusikan tantangan dan peluang yang ada. Pemda Diminta Maksimalkan Pemanfaatan Tol Laut | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan "Pemerintah daerah terutama di tempat persinggahan tol laut harus memanfaatkannya secara maksimal untuk arus barang dan jasa dari dan menuju ke daerah tersebut," kata Ketua Apindo NTT Fredy Ongko Saputra saat dihubungi di Kupang, Selasa (8/11/2016). Fredy Ongko yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTT itu menilai dari sisi bisnis pemanfaatan tol laut harusnya seimbang terkait aspek pengeluaran untuk operasional dengan dampak timbal baliknya sehingga layanan tersebut terus berjalan lancar. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan tol laut yang sudah beroperasi melayani daerah-daerah di provinsi kepulauan itu. Dia mengatakan pemanfaatan tersebut dilakukan dengan menyiapkan hasil produksi bahan baku di daerah secara memadai untuk dipasarkan ke luar daerah dengan transportasi kapal yang sudah disubsidi pemerintah itu. Saat ini, layanan tol laut di provinsi kepulauan itu sudah beroperasi di beberapa lokasi persinggahan seperti Maumere di Kabupaten Sika, Lembata, Sabu Raijua, Kupang, dan Rote Ndao. Masyarakat di daerah, kata dia, bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan dari daerah produksi seperti Pulau Jawa dengan harga dan kualitas yang tidak berbeda jauh. "Kalau tol laut yang datang membawa barang-barang dari Pulau Jawa namun pulang dalam kondisi kosong maka sama saja akan merugi dan tidak menutup kemungkinan layanan ini bisa macet sewaktu-waktu," katanya. Menurut Fredy Ongko, kebijakan tol laut oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo itu sebagai terobosan yang tentu berdampak besar bagi arus barang dan jasa dalam mendukung kemajuhan ekonomi masyarakat hingga ke daerah pelosok. Namun demikian, dia menilai pasokan barang yang masuk belum dimaksimalkan dengan pengangkutan hasil-hasil produksi masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan, dan lainnya di daerah pelosok. Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif untuk memanfaatkananya agar layanan tol laut seterusnya tidak mengalami kemacetan karena kerugian biaya operasional. Dia menyarankan agar demi kelancaran realisasi tol laut tersebut di kemudian hari maka, pemerintah daerah harus memanfaatkannya dengan baik mengumpulkan berbagai hasil produksi untuk dipasarkan ke luar daerah. "Ketika tol laut kembali membawa barang muatan maka ongkosnya akan menjadi lebih murah. Perhitungan ekonominya sederhana supaya lebih efektif dan efisien," katanya lagi. "Pemerintah juga harus membangun sinergi dengan pihak swasta yang menampung hasil produksi masyarakat terkait dengan harga bagi hasil produksi masyarakat sebelum didistibusikan lewat tol laut," kata Fredy. "Contohnya kontainer datang membawa barang dari Surabaya, Jawa Timur dengan harga Rp8,5 juta namun jika ada muatan balik maka harganya bisa lebih rendah karena perhitungan biaya pulang-pergi sudah mencukupi," katanya. Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2016 Lebih Rendah, Ini Penjelasan BI | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan "Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2016 terutama disebabkan oleh relatif terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan ekspor," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara dalam pernyataan resminya, Senin (7/11/2016). Sementara itu, pelemahan kinerja ekspor sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang masih relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2016 sebesar 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,19 persen (yoy). Tirta menjelaskan, pelemahan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan penghematan belanja pemerintah. Di sisi investasi, masih minimnya peran investor swasta berdampak pada pertumbuhan investasi yang melambat di tengah berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah. Menurut Tirta, bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2016 akan meningkat didorong perbaikan konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang terjaga dan ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup kuat didukung perkembangan harga yang terjaga. Selain itu, masa kampanye pilkada serentak yang dimulai pada kuartal IV 2016 diperkirakan juga dapat mendorong pertumbuhan konsumsi. Di sisi lain, pelonggaraan moneter yang telah dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan turut memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, seiring dengan efektivitas transmisi kebijakan moneter yang semakin baik ke depan. Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, imbuh dia. perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan. Di sisi investasi, implementasi paket kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan memperbaiki iklim investasi diharapkan dapat mendukung kinerja investasi. "Bank Indonesia akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi," jelas Tirta. Rifanfinancindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|