Sebarkan informasi ini agar tidak banyak korban | pt rifan financindo berjangka palembangAwal kejahatan itu diawali pelaku yang mengirim pesan atas nama MyTelkomsel ke nomor para calon korbannya yang isinya: "Your verification code is: 9647. Jangan berikan kode ini kepada orang lain. Kode ini hanya digunakan untuk masuk ke MyTelkomsel Anda". Beberapa saat kemudian calon korban dihubungi oleh pelaku dengan nomor telepon yang beragam, salah satunya 081 2 3138 2111 yang mengaku sebagai operator Telkomsel. Modus penipuan kian marak salah satunya mencatut undian Telkomsel dengan hadiah Rp5 juta yang ditujukan pada pelanggan operator tersebut. Menurut pengakuan seorang korban warga Pekanbaru, Riau, Jeniwardi, Selasa (28/3/2017) pelaku kemudian mengungkap bahwa korban adalah salah satu pemenang undian Telkomsel dengan hadiah uang tunai senilai Rp5 juta. Pelaku kata dia juga meminta untuk menyebutkan berapa jumlah saldo terakhir, alasannya adalah agar mengetahui jumlah saldo sebelum hadiah Telkomsel masuk ke rekening. "Dia (pelaku) juga meminta saya untuk segera menyantumkan sejumlah kode yang berisikan angka-angka pada aplikasi E-Money Bank Mandiri," katanya. Pelaku kemudian meminta korbannya untuk segera ke mesin ATM Bersama khusus Bank Mandiri yang berada paling dekat, dengan alasan percakapan sedang direkam, pelaku meminta agar tidak ada orang lain di dekat korban. Jeniwardi mengungkap, setelah sampai di mesin ATM, dia kemudian diminta untuk melakukan langkah-langkah sebelum menerima hadiah, salah satunya menuju menu E-Money yang tersedia dalam aplikasi ATM Bank Mandiri. Saat dihubungi Call Center Telkomsel untuk mengkonfirmasi kasus penipuan tersebut, operator mengaku telah menerima banyak laporan yang sama. "Yang jelas Telkomsel saat ini tidak ada bagi-bagi hadiah, dan jika ada pasti yang menghubungi langsung nomor Telkomsel yakni 116 atau tertulis Telkomsel bukan MyTelkomsel," katanya. Operator Telkomsel juga menjelaskan, bahwa setiap pembagian hadiah atau pemenang undian, Telkomsel tidak pernah meminta pemenang untuk ke mesin ATM, tapi langsung diarahkan ke Grapari terdekat. "Di sana (Grapari), pemenang diminta memberikan foto copy KTP dan KK serta dokumen lainnya, kemudian diberikan hadiah secara langsung, bukan ditransfer lewat rekening," katanya. Kata dia, jadi jika ada pihak mengatasnamakan Telkomsel untuk pemberian hadiah undian lewat rekening dan pemenang diminta untuk ke mesin ATM, maka dipastikan itu adalah bentuk penipuan. Namun Jeniwardi kemudian mengaku curiga setelah pelaku meminta dirinya untuk menambah saldo ke E-Money, padahal dia tidak memiliki atau tidak terdaftar sebagai pemilik kartu E-Money. Jeniwardi kemudian menggagalkan aplikasi tersebut, dan meninggalkan mesin ATM. Tapi pelaku tidak putus asah, terus-terusan menelpon dirinya untuk segera menyelesaikan trasaksi. "Beruntung saya tidak jadi korban, tapi saya khawatir pelaku terus menjalankan aksinya dan banyak korban. Polisi dan Telkomsel baiknya memiliki tanggung jawab untuk menangkap pelaku, Telkomsel juga harus mengumumkan kasus ini agar tidak banyak korban," katanya. Hati-Hati Modus Penipuan Iming-iming Hadiah Rp 10 Juta | pt rifan financindo berjangka palembang Ada banyak cara orang untuk dapat meraup rupiah dalam waktu singkat. Satu di antaranya ialah dengan modus penipuan dengan iming -iming menang undian sebesar sepuluh juta rupiah, Rabu (18/5/2016) Ia menceritakan, siang tadi masuk sms dengan tulisan "SELAMAT" anda mendapatkan Rp: 10.000.000&:500rb PLS! Edisi 2016 6282187472865. Tak lama berselang, ada seorang pria yang ditandai dengan suara yang besar mengatakan nomor sumber tribun itu memenangkan undian. Head of Corporate Communication Telkomsel Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Hadi Sucipto, mengatakan, menghimbau pelanggan Telkomsel untuk berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel. " Untuk informasi berbagai program Telkomsel, pelanggan dapat menghubungi layanan call centre di 113 bagi pengguna Kartu Halo dan 188 bagi pengguna kartu prabayar atau dapat menghubungi graPARI terdekat," katanya saat dikonfirmasi via WhatApps Tak lama berselang, ada seorang pria yang ditandai dengan suara yang besar mengatakan nomor sumber tribun itu memenangkan undian. " Ya, selamat siang, Pak. Kami dari telkomsel di Jakarta akan memberikan hadiah sama bapak. Karena nomor bapak berhasil menang undian sebesar sepuluh juta rupiah ," ujarnya Karena tak percaya wartawan tribun langsung mengatakan bahwa itu kemungkinan adalah tipuan. Namun pria yang berbicara via telepon itu langsung mengatakan, bahwa hadiah itu adalah resmi dan percakapan via telepon direkam sebagai bukti. "Kalau bapak enggak percaya, ini saya kirim lagi kode dan tanda bukti hadiahnya. Lagian kalau saya menipu saya siap disidangkan di pengadilan," ujarnya dengan suara lembut ala operator. Anehnya, untuk mencairkan hadiah Rp 10 juta itu, ia meminta agar terlebih dahulu ke automatic teller machine (ATM) Bank Mandiri. Ia mengatakan, setelah sampai di ATM akan memberikan instruksi lebih lanjut. Namun pada saat itu, sumber Tribun mengaku tidak memiliki ATM Mandiri, tapi hanya punya ATM BCA. Pria tersebut tetap menyuruh ke ATM Mandiri saja. Ia mengatakan ATM Bank Central Asia (BCA) bisa digesek ke ATM Mandiri. Karena sudah menemui banyak kejanggalan, sumber Tribun memutuskan untuk tidak mengikuti petunjuk dari orang tersebut. Bahkan, nomor dengan akhir 2865 itu juga langsung diblokir agar tidak menelelpon lagi. Ini ciri SMS berhadiah resmi dari Telkomsel | pt rifan financindo berjangka palembang VP Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati menjelaskan, segala informasi dari Telkomsel untuk pelanggan, baik mengenai program, layanan produk, ataupun promosi berhadiah, selalu menggunakan mekanisme pemberitahuan resmi. Seperti melalui surat, pemberitaan di media massa nasional, informasi di GraPARI terdekat atau di Call Center Telkomsel, serta website resmi perusahaan. "Satu-satunya website korporasi Telkomsel yang memberikan informasi resmi terkait program, layanan produk ataupun promosi berhadiah secara transparan dan jelas kepada pelanggan, yaitu www.telkomsel.com," papar Adita kepada merdeka.com melalui keterangan tertulis, Minggu (15/3). Telkomsel selaku salah satu perusahaan operator seluler besar di Indonesia sering dijadikan media bagi para pelaku penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Penipuan tersebut biasanya dilakukan melalui telepon maupun SMS (Short Message Service). Maraknya penipuan tersebut, operator yang melayani 140 juta pelanggan seluler ini pun terus mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan jangan sampai jadi korban. Dengan mekanisme ini, Telkomsel berupaya melindungi kepentingan pelanggan dan industri telekomunikasi di Indonesia agar selalu tumbuh positif dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. "Dengan beredarnya SMS penipuan yang mengarahkan pelanggan mengunjungi website yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Telkomsel mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing, lebih waspada, serta berhati-hati dan lebih cerdas, dalam menyikapi modus penipuan tersebut," imbuh Adita Untuk program promosi berhadiah, Telkomsel kata Adita, akan menanggung 100 persen pajak hadiah pemenang, sehingga pelanggan tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membayar pajak hadiah dan sejenisnya. Apabila terdapat informasi atau permintaan yang mengarahkan pelanggan untuk membayar sejumlah biaya dalam nominal tertentu, maka dapat dipastikan hal tersebut bermotif penipuan. Pelanggan dapat melakukan konfirmasi serta pelaporan adanya dugaan penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel melalui layanan call center 24 jam, dengan menghubungi 133 untuk pelanggan kartuHalo, serta 155 dan 188 untuk pelanggan simPATI dan Kartu As. Tersedia pula akses ke nomor lain, yakni 08071811811. Di samping itu, pelanggan juga dapat mengirimkan email pertanyaan ke [email protected] atau konfirmasi melalui facebook.com/telkomsel dan twitter @telkomsel. Untuk berkonsultasi langsung dengan petugas customer service, pelanggan Telkomsel juga dapat mengunjungi GraPARI terdekat. Pelanggan juga dapat memeriksa sendiri program Telkomsel Poin melalui akses gratis *111# dari kartuHalo serta *116# dari simPATI dan Kartu As. pt rifan financindo berjangka palembang Categories
1 Comment
OJK Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan melalui SMS | pt. rifan financindo berjangka kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi di Denpasar, Selasa, meminta masyarakat untuk melaporkan modus penipuan tersebut kepada OJK karena pihaknya telah membuka layanan yang menampung aduan soal penipuan melalui pesan singkat atau SMS. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat di Bali untuk mewaspadai modus penipuan melalui pesan singkat (SMS) dengan menggiring untuk mengirimkan sejumlah uang melalui nomor rekening tertentu karena mendapat undian berhadiah. Zulmi menjelaskan masyarakat dapat mengirimkan bukti pesan singkat tersebut dan dikirim ke OJK melalui surat elektronik [email protected] atau melalui nomor 1-500-655. Belakangan ini marak beredar pesan singkat yang dikirim ke sejumlah nomor telepon seluler masyarakat sehingga dinilai mengganggu dan meresahkan. Dalam kesempatan itu, OJK juga mengimbau apabila masyarakat yang memiliki permasalahan dengan lembaga jasa keuangan terkait pelayanan atau produk yang belum menemukan titik temu, untuk mengadukan kepada OJK untuk diselesaikan sesuai aturan yang berlaku Pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut termasuk melakukan analisa nomor rekening yang disertakan dalam pesan singkat tersebut jika perlu meminta bank untuk memblokirnya. Apabila terbukti digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan maka akan dijatuhkan sanksi tergantung dari hasil penelitian oleh pihak penegak hukum. Pihak perbankan, lanjut Zulmi, menyambut antusias ajakan OJK untuk melaporkan apabila ada modus-modus penipuan melalui pesan singkat yang juga menyertakan nomor rekening. Sering Dapat SMS Seperti Ini? Jangan Segan Laporin Aja, Begini Caranya | pt. rifan financindo berjangka kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Anto Prabowo meminta masyarakat untuk melaporkan kepada OJK jika menerima SMS semacam itu. Caranya adalah dengan memotret layar atau screen capture SMS tersebut, kemudian dikirim ke OJK melalui surel dengan alamat [email protected]. Selain itu, masyarakat juga bisa menghubungi layanan konsumen OJK melalui nomor 1-500-655. Menurut Anto, setiap laporan masyarakat yang ditujukan kepada OJK soal SMS penipuan seperti itu dapat mencegah orang lain tertipu. "Kalau ada yang masih terima (SMS) seperti ini, tolong di-screen capture supaya OJK bisa kerja sama dengan bank untuk blokir sementara rekening tersebut," kata Anto, Selasa (25/4) Sebagai pemilik smartphone, pastilah kamu sudah sering menerima berbagai pesan yang jelas terlihat merupakan penipuan. Salah satu contoh penipuan yang kerap mampir di smartphone kita adalah dalam bentuk layanan pesan singkat alias SMS. Macam-macam bentuknya, mulai dari pengumuman bahwa kamu memenangkan undian berhadiah yang nggak pernah kamu ikuti hingga arahan untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nomor rekening tertentu. Untuk jenis penipuan melalui SMS yang meminta kamu mengirimkan uang dengan transfer ke rekening yang telah tertera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapinya dengan serius. Kamu kini jangan pernah ragu melaporkan kepada OJK jika menerima SMS semacam itu. Seperti apa sebenarnya SMS penipuan dengan modus arahan transfer tersebut? Misalnya seperti ini, "Kirim ke BRI aja, no rek: 7913-01-000498-506, A/n. Erwin Dimas S." OJK: Waspada Penipuan via SMS | pt. rifan financindo berjangka kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi meminta masyarakat untuk melaporkan modus penipuan tersebut kepada OJK karena pihaknya telah membuka layanan yang menampung aduan soal penipuan melalui pesan singkat atau SMS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat di Bali untuk mewaspadai modus penipuan melalui pesan singkat (SMS) dengan menggiring untuk mengirimkan sejumlah uang melalui nomor rekening tertentu karena mendapat undian berhadiah. "Masyarakat dapat mengirimkan bukti pesan singkat tersebut dan dikirim ke OJK melalui surat elektronik [email protected] atau melalui nomor 1-500-655," ungkap dia di Denpasar, seperti dikutip dari Antara, Selasa 2 Mei 2017. Belakangan ini marak beredar pesan singkat yang dikirim ke sejumlah nomor telepon seluler masyarakat sehingga dinilai mengganggu dan meresahkan. Dalam kesempatan itu, OJK juga mengimbau apabila masyarakat yang memiliki permasalahan dengan lembaga jasa keuangan terkait pelayanan atau produk yang belum menemukan titik temu, untuk mengadukan kepada OJK untuk diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut termasuk melakukan analisa nomor rekening yang disertakan dalam pesan singkat tersebut jika perlu meminta bank untuk memblokirnya. Apabila terbukti digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan maka akan dijatuhkan sanksi tergantung dari hasil penelitian oleh pihak penegak hukum. Pihak perbankan, lanjut Zulmi, menyambut antusias ajakan OJK untuk melaporkan apabila ada modus-modus penipuan melalui pesan singkat yang juga menyertakan nomor rekening. pt. rifan financindo berjangka kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta CategoriesSatgas Waspada Investasi sudah menghentikan kegiatan 19 perusahaan investasi ilegal | pt rifan financindo sol Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan akan memperkuat Satuan Tugas Waspada Investasi melalui penambahan empat anggota baru dari kementerian/lembaga terkait guna menghadapi maraknya jasa keuangan ilegal dengan modus dan motif yang semakin beragam. Muliaman menjelaskan bahwa sebelumnya, Satgas pun sebenarnya sudah sering bekerja sama dengan keempat instansi tersebut. Namun, dengan semakin masifnya kegiatan investasi ilegal dan tindakan kejahatan lainnya di jasa keuangan, maka peran empat lembaga tersebut harus diperkuat. Karena itu, ujar Muliaman, dengan diresmikannya keempat instansi tersebut menjadi anggota Satgas, alur kerja dan koordinasi antarlembaga akan semakin kuat. “Empat kementerian atau instansi yang akan masuk dalam Satgas Waspada Investasi adalah Bank Indonesia (BI), Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ujar Muliaman pada pembukaan acara Seminar Optimalisasi Waspada Investasi di Jakarta, Selasa (11/4). Sejak Januari hingga Maret 2017, Satgas Waspada Investasi tercatat sudah menghentikan kegiatan 19 perusahaan atau entitas yang terbukti menawarkan investasi ilegal. “Karena sepengalaman OJK selama ini ada beberapa area, misalnya ketika kita sampai ke aspek penegakan hukum untuk penelusuran uang kita perlu bantuan PPATK. Jadi saya pikir ada keperluan untuk meningkatkan efektivitas tugas Satgas,” kata dia. Dalam seminar tersebut, Muliaman menekankan penawaran investasi ilegal terhadap masyarakat harus dihentikan, karena sudah semakin masif dan merugikan masyarakat. Beberapa kasus investasi ilegal juga dikhawatirkan bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Muliaman menjelaskan, optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi telah dilakukan antara lain pembentukan 38 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi daerah di 35 kantor regional OJK dan tiga tim lainnya di Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. “Satgas Waspada Investasi juga terus memperbanyak sosialisasi mengenai bahaya investasi ilegal ke masyarakat,” ujar dia. Saat ini, Satgas Waspada Investasi beranggotakan tujuh perwakilan instansi yakni Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan OJK sebagai ketua dan koordinator. Muliaman mengatakan bahwa penambahan empat anggota Satgas akan diresmikan sesegara mungkin. Menurutnya, masing-masing dari empat lembaga tersebut juga sudah menunjukkan respons positif. Kenali Ciri-Ciri Investasi Ilegal agar Tidak Sampai Tertipu | pt rifan financindo sol0 Kasus investasi ilegal atau biasa juga disebut investasi bodong silih berganti bermunculan di tengah masyarakat. Tidak sedikit kalangan masyarakat yang menjadi korban tawaran investasi bodong tersebut. Kebanyakan korban investasi bodong adalah akibat ketidaktahuan atau ketidakcermatan dalam mengenali ciri-ciri investasi ilegal atau investasi bodong. Nah, supaya tidak sampai terjerumus menjadi korban tawaran investasi ilegal, salah satu cara menghindarinya adalah dengan mengetahui persis apa saja ciri-ciri investasi ilegal yang bisa menggiring kita menjadi korban penipuan! Membuka tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan melansir 6 daftar investasi ilegal atau investasi bodong yang dilarang beroperasi dan harus diwaspadai oleh masyarakat. Anda bisa melihat daftarnya di sini untuk menambah kewaspadaan Anda dan orang-orang terdekat. 1. Mari menyimak paparan berikut : Tawarkan untung fantastis dan cepat Hampir semua perusahaan investasi ilegal memberi iming-iming keuntungan bagi peserta atau investor dalam jumlah fantastis dan seketika. Misalnya, bila kita bergabung maka si pemilik produk langsung memberikan untung sampai 25% dari setoran dana. Hal itu jelas tidak masuk akal. Investasi yang wajar saja biasanya sebatas memberikan proyeksi atau perkiraan potensi keuntungan. Produk investasi yang wajar nyaris tidak pernah memberikan janji keuntungan yang pasti di depan! Anda juga layak curiga mendapati tawaran keuntungan yang luar biasa tinggi itu. Karena, besar kemungkinan pihak pengelola investasi tengah menjalankan skema money game atau ponzi. Apa itu Money Game dan Skema Ponzi? Ciri umum Money Game adalah ada kewajiban atau syarat untuk merekrut anggota baru. Peserta tawaran investasi bodong seperti ini biasanya diimingi bonus khusus bila mereka bisa merekrut orang baru. Bisnisnya juga banyak lebih banyak berfokus pada rekrutmen orang baru ketimbang fokus pada produk. Sekalipun ada barang atau produk yang dijadikan obyek jual beli, biasanya kualitasnya tak sebanding dengan harga yang harus ditebus oleh peserta. Money game pada intinya adalah bisnis penggandaan uang di mana si pelaku berupaya merekrut banyak orang untuk menyetorkan sejumlah uang dengan iming-iming imbal hasil yang sangat tinggi. Sedangkan skema ponzi yang juga banyak diterapkan dalam tawaran investasi ilegal memiliki ciri utama antara lain, produk investasi tidak memiliki underlying aset atau aset dasar yang jelas. Janji keuntungan yang bombastis di luar kewajaran. Lalu, pemilik produk biasanya mendorong peserta untuk terus menambah investasinya dengan berbagai iming-iming keuntungan. Keberlangsungan sistem investasi ilegal skema ponzi biasanya ditentukan oleh hasil perekrutan orang baru. Bila tidak ada orang baru yang masuk dan menyetorkan dana, anggota lama juga tidak bisa mendapatkan keuntungan. 2. Tidak ada izin atau kelengkapan legal Cara paling mudah mendeteksi apakah sebuah tawaran investasi itu legal atau ilegal adalah kelengkapan perizinan dari otoritas yang sah. Sebagai informasi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi, keuangan atau penghimpunan dana masyarakat, harus memiliki perizinan dari otoritas terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti), Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lain. Banyak perusahaan investasi yang terbukti menipu berstatus PT . Kedok lain adalah, pelaku tawaran investasi ilegal ini mengklaim berizin sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan mengantongi dokumen Akta pendirian/perubahan perusahaan, NPWP, keterangan domisili, mengantongi SIUP ataupun memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Izin-izin itu tidaklah cukup menjadi dasar legalitas bagi sebuah perusahaan melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau pengelolaan dana investasi. Jadi, bila Anda mendapatkan tawaran investasi atau membiakkan dana, pastikan perusahaan tersebut mengantongi izin dari otoritas keuangan. Menurut OJK, ada beberapa jenis izin usaha yang harus dimiliki sebuah perusahaan yang bergerak di kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Antara lain, bila bergerak sebagai penghimpun dana masyarakat atau bank, maka perusahaan tersebut harus mendapatkan izin dari OJK. Begitu juga bila bertindak sebagai pengelola dana investasi (fund manager), izin juga harus keluar dari OJK. Sedangkan bila berkegiatan sebagai pialang berjangka atau komoditi, maka sebuah perusahaan harus mendapatkan izin selalu Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) yang diberikan oleh Bappebti. Ketiadaan izin legal menunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan tersebut juga kurang. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen bisa dipastikan tidak ada. Tidak ada izin legalitas berarti kegiatan perusahaan tersebut tidak ada pengawasannya. Dus, ketika terjadi apa-apa, tidak ada perlindungan dari otoritas mana pun. 3. Jarang menyebutkan risiko investasi Pelaku penipuan berkedok investasi juga biasanya senang menjual iming-iming untung setinggi langit agar banyak orang tertarik bergabung. Jarang mereka membeberkan apa saja risiko yang dihadapi oleh peserta atau nasabah bila bergabung dengan tawaran mereka. Padahal, di dunia ini tidak ada investasi tanpa risiko! Prinsip utama dalam investasi yang harus Anda ingat selalu adalah: HIGH RISK, HIGH RETURN. Semakin tinggi potensi keuntungan yang Anda dapatkan, maka semakin tinggi pula risiko Anda kehilangan dana. Namun, dalam tawaran investasi yang legal dan wajar, risiko itu dapat terkelola dan terukur sehingga si investor bisa menimbangnya. Sedangkan dalam tindak penipuan berkedok investasi, risiko maupun keuntungan sulit dihitung dalam ukuran yang masuk akal karena sebenarnya memang dana investor tidak dikelola sebagaimana mestinya. Itulah ciri-ciri investasi ilegal atau investasi bodong yang harus Anda kenali dan pahami agar terhindar dari jebakan penipuan berkedok investasi. Anda bisa mengecek apakah tawaran investasi yang datang termasuk dalam daftar investasi yang dicurigai oleh OJK. Anda bisa melihat daftarnya di sini. Bila Anda menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, Anda dapat mengonsultasikan atau melapor pada Layanan Konsumen OJK di nomer telepon 1500655 atau mengirim email [email protected] atau ke alamat [email protected]. 4. Menggandeng orang terkenal untuk mengaburkan unsur tipuan Cara lain yang biasa dipakai para pelaku penipuan berkedok investasi adalah menggandeng orang-orang terkenal untuk melegitimasi tawaran mereka. Orang terkenal bisa dari kalangan pemuka agama, pejabat atau bahkan kalangan financial planner, lho! Orang-orang terkenal itu bisa jadi dicatut namanya tanpa sepengetahuan mereka maupun memang mereka diperdaya agar ikut terlibat dalam penipuan berkedok investasi itu. Ini pernah terjadi pada kasus tawaran investasi bodong seperti Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS) beberapa waktu silam. Nama beberapa petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) disinyalir terlibat di dalamnya (Dua Petinggi MUI Terseret Investasi Bodong GTIS) Bahkan, nama seorang perencana keuangan yang cukup terkenal juga tersangkut tawaran investasi bodong dan ilegal GTIS ini. Kasus tersebut sempat ramai dan menjadi pemberitaan utama media di kisaran tahun 2014 lalu (Ini Foto Bos QM Financial dan Bos GTIS). Bila masyarakat tidak cermat, keberadaan nama terkenal dan dinilai cukup kompeten di bidangnya dalam sebuah tawaran investasi ilegal, bisa sangat menjerumuskan. Seolah-olah tawaran investasi itu otomatis kredibel dan terpercaya hanya karena kehadiran para pesohor tersebut. Maka itu, jangan pernah silau terhadap tawaran investasi yang tidak jelas ujung pangkalnya kendati mereka membawa nama-nama orang terkenal. Jadilah investor yang cerdas! 5. Pengelolaan dana investasi tidak jelas Penipuan berkedok investasi biasanya juga memiliki ciri ini: pengelolaan dana yang disetorkan oleh peserta tidak jelas dan tidak transparan. Peserta diajak untuk terus menyetor dana, namun kemana dana peserta diputar dan bagaimana cara pengelolaan juga tidak dijelaskan dengan terus terang. Anda perlu tahu mengapa para penipu berkedok investasi itu tidak pernah terus terang menjelaskan cara pengelolaan dana. Tak lain karena dana-dana yang berhasil mereka himpun, biasanya mereka “makan” sendiri atau mereka curi untuk keuntungan pribadi. Iming-iming keuntungan besar tak lain untuk menarik lebih banyak peserta saja agar makin banyak yang tertipu. Ujung-ujungnya, ketika putaran dana sudah mentok, pengelola dana akan kabur meninggalkan sekian banyak korban dengan kerugian tidak sedikit. Bila Anda mendapati tawaran investasi, salah satu hal yang harus Anda perjelas pada si pemberi tawaran adalah: Bagaimana cara mereka mengelola dana dan bagaimana cara mereka menghasilkan keuntungan? Bila perusahaan investasi itu memang legal dan tidak berniat jelek, transparansi tentang metode pengelolaan dana sudah pasti bisa mereka berikan di depan kepada para investor atau nasabah. Waspada, marak investasi ilegal pertambangan | pt rifan financindo solo Rendahnya pendidikan dan informasi masyarakat mengenai bahaya penipuan berkedok investasi juga menjadi kendala terbesar untuk memberantas tawaran investasi ilegal. Masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya ditipu apalagi biasanya tawaran serupa datang dari tokoh atau sosok yang dikenal dan dipandang di tengah masyarakat sekitar. Sehingga lebih mudah menghimpun dana dan mengajak untuk bergabung. Tawaran investasi ilegal tak kunjung surut, terbaru malah mayoritas tawaran datang dengan iming-iming perputaran dana di sektor pertambangan. Adapun beberapa perusahaan investasi ilegal yang resmi dilarang beroperasi oleh Satgas Waspada Investasi sejak 18 April 2017 kemarin antara lain CV Mulia Kalteng Sinergi dengan tawaran eksplorasi lahan tambang lalu PT Nusa Profit dan PT Duta Profit melalui program investasi di sektor tambang batubara, emas hingga kelapa sawit. “Padahal industri tambang sedang lesu tapi dinilai memiliki pasar yang besar di masyarakat sehingga wajar muncul tawaran dengan berlatar perusahaan tambang,” ujar Risza Bambang, Perencana Keuangan dan Konsultan Aktuaria, Kamis (27/4). Sebenarnya persyaratan cross check ini berlaku untuk semua tawaran dan bukan hanya bagi tawaran pertambangan saja. “Hanya saja kadang banyak masyarakat yang keburu tergiur dengan bunga imbal hasil selangit dan melupakan elemen penting ini. Efeknya wajar tawaran investasi ilegal masih menjamur,” imbuh Risza. Apalagi investasi ilegal cenderung menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah dengan latar pendidikan yang memang kurang. Celah besar ini lah yang menjadikan investasi ilegal masih mendapat ruang untuk tumbuh. “Ibaratnya seperti ada gula ada semut, di mana ada ketertarikan masyarakat maka tawaran akan terus bermunculan,” ujar Risza. Menurutnya, kehadiran tawaran investasi ilegal dengan dalih perputaran uang di sektor tambang bukanlah sebuah tren. Hanya saja, memang perusahaan-perusahaan tersebut melihat ada peluang di pasar itu. Masalah dasarnya masih tetap sama, masyarakat Indonesia terus mencari jalan pintas untuk mendulang keuntungan besar dalam waktu singkat. Jika tawaran demikian datang yang pertama sebaiknya diteliti adalah di mana letak lokasi proyek atau pertambangannya. “Pasti ada site (lokasi tambang) yang jelas, ini sekaligus bisa menjadi bagian dari upaya mencari tahu kejelasan dan identitas perusahaan,” jelas Risza. Hal tersebut sangat mendasar. Jangan mudah percaya dengan penyampaian satu arah. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini ada beragam cara untuk mengecek keabsahan informasi yang diberikan. Jika identitas perusahaan dan lokasi pertambangan saja tidak bisa dilacak dengan jelas, sudah pasti tawaran yang datang adalah ilegal atau berkedok penipuan. pt rifan financindo solo CategoriesFacebook dan Google rugi hingga US$ 100 juta | pt rifan financindo berjangka Siapa sangka Facebook dan Google menjadi korban penipuan pishing yang membuat mereka rugi hingga US$ 100 juta. Seperti diberitakan Tech Times, Selasa (2/5/2017), seorang pria Lithuania didakwa karena terbukti menjalankan bisnis palsu dengan membawa nama perusahaan dari Facebook dan Google. Sebetulnya, keputusan pengadilan tidak mengungkap dua perusahaan teknologi yang menjadi korban penipuan ini. Namun, sebuah siaran pers mendeskripsikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan teknologi multinasional di bidang internet berkantor pusat di AS. Sementara deskripsi perusahaan kedua adalah perusahaan multinasional yang menghadirkan layanan media sosial online yang juga berbasis di AS. Sebuah sumber mengidentifikasi kedua perusahaan tersebut sebagai Facebook dan Google. Facebook pun mengakui bahwa pihaknya menjadi korban dalam kasus penipuan. "Facebook sudah melakukan penyelesaian terkait kerugian dana tersebut dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk penyelidikan," kata Facebook melalui email. Demikian pula Google yang mengakui pihaknya juga menjadi korban penipuan phishing. Perusahaan tersebut mengakui Google telah mendeteksi adanya kejanggalan dan segera melaporkan ke tim manajemen. "Perusahaan segera memberi tahu pihak berwenang," ujar Google. Pria bernama Evaldas Rimasauskas divonis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) karena terbukti menjadi dalang penipuan dengan menggunakan email bisnis palsu Facebook dan Google. Apa yang dilakukan Rimasauskas hingga berhasil mengelabui Facebook dan Google? Rupanya pada 2013 silam, Rimasauskas menyamar menjadi orang yang bekerja di produsen komputer berbasis Asia, Quanta Computer, yang juga bermitra dengan Facebook dan Google. Ia kemudian menginstruksikan karyawan dan agen dari Facebook dan Google melalui email untuk mentransfer uang kepadanya sebagai bagian dari transaksi bisnis sebesar US$ 100 juta. Alih-alih mentransfer ke rekening bank Quanta di Latvia dan Siprus, ia justru mentransfer uang tersebut ke rekeningnya sendiri. Google dan Facebook Kena Tipu Rp1 Triliun | pt rifan financindo berjangka Sebuah investigasi dari Fortune menunjukkan, Evaldas dilaporkan mengirim faktur palsu kepada Google dan Facebook, yang membuat kedua perusahaan ini membayar lebih dari Rp1 T. "Kami mendapatkan kembali uang tersebut tidak lama setelah insiden dan sudah berkoordinasi dengan penegak hukum dalam investigasi," ungkap Facebook dalam pernyataan resminya. Google juga menuliskan,"Sudah terdeteksi ada penipuan terhadap tim manajemen vendor kami dan kami segera memberi tahu otoritas terkait. Kami memperoleh kembali uang tersebut dan kami senang masalah ini terselesaikan." Kasus ini menunjukkan isu penipuan berbasis daring dan phishing (menipu dengan memancing korban memberi informasi personal seperti kata sandi dan kartu kredit), adalah sebuah isu serius. Kini teknik penipuan semakin canggih. Kantor Audit Nasional pada Desember memperingatkan bahwa begara sekelas Inggris pun masih 'miskin' persiapan untuk mengantisipasi penipuan berbasis daring. Imbasnya, konsumen di Inggris terbebani setidaknya 14,8 miliar poundsterling atau sekitar Rp254 triliun akibat tindakan kriminal yang tidak dilaporkan seperti penipuan pemasaran dan pemalsuan barang. Dari kasus ini, konsumen sebaiknya melakukan pengecekan ulang ketika ada permintaan informasi personal atau yang berkaitan dengan uang. Jika Google dan Facebook saja pernah menjadi korban penipuan, bukan hal yang mustahil pengguna biasa bisa tertipu juga. Menyandang status sebagai perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat, rupanya tidak membuat Google dan Facebook aman dari tindakan penipuan di dunia maya. Google dan Facebook beberapa waktu lalu dilaporkan menjadi korban penipuan dengan kerugian lebih dari US$100 juta atau lebih dari Rp1 Triliun. Dilansir dari The Guardian, dua perusahaan raksasa ini ditipu oleh seorang pria Lithuania dengan meminta perusahaan mengirim uang lebih dari US$100 juta. Pria bernama Evaldas Rimasauskas ini ditangkap dengan tuduhan penipuan, pencucian uang dan pencurian identitas untuk meniru Quanta Computer. Quanta Computer diketahui sebagai produsen elektronik asal Taiwan. Ia menangani beberapa klien besar seperti Google, Facebook dan Apple. Facebook & Google Ditipu Triliunan Rupiah Lewat Email Palsu | pt rifan financindo berjangka Dikutip dari laman The Next Web, kedua perusahaan tersebut dikabarkan terkena tipu dengan nilai lebih dari US$ 100 juta, atau sekitar Rp 1,3 triliun selama dua tahun terakhir ini. Menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia nampaknya tak menjamin terhindar dari kasus penipuan. Hal ini terjadi kepada dua raksasa teknologi asal Amerika, yakni Facebook & Google. Hal ini terkuak saat seorang pria asal Lithuania bernama Evaldas Rimasauskas ditangkap Departemen Hukum Amerika Serikat. Dia dituduh mendalangi skema kompromi email bisnis palsu yang menyebabkan dua perusahaan tersebut mengirimkan lebih dari USD 100 juta ke rekening penipuan. Meskipun begitu, Rimasauskas menepis semua tuduhan yang di ajukan kepadanya. Keduanya juga mengaku telah dapat menutupi kerugian akibat penipuan tersebut. Yah, mungkin dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran, yakni meskipun sebuah perusahaan sudah memiliki teknologi mutakhir pun, jika tak hati-hati kita masih dapat tertipu juga. Cara kerja Rimasauskas sendiri dilaporkan dengan cara mengirimkan invoice, email dan stempel dengan menyamar sebagai Quanta Computer, produsen komputer notebook, home entertainment, dan perangkat komunikasi mobile berbasis Taiwan. Dia mengaku memiliki klien utama yang merupakan nama-nama besar, meliputi Amazon, Apple, BlackBerry, Lenovo, LG, Verizon Wireless, dan sebagainya. Dengan cara tersebut, Rimasauskas berhasil menipu kedua departemen akuntansi kedua perusahaan. Hal ini membuat kedua perusahaan membayarkan biaya tersebut dalam kurun waktu dua tahun. pt rifan financindo berjangka CategoriesDirektur Utama BEI: Kalau belum ada kepastian jangan ngomong | pt rifan axa tower Direktur Utama BEI Tito Sulistio menjelaskan, jika salah satu instansi yang memiliki saham besar ingin melepas seluruh sahamnya harus mengikuti aturan yang ada. Pertama, dengan mengirim surat pemberitahuan ke BEI sebagai tanda keseriusan dan memenuhi unsur keterbukaan informasi. "Jadi dia harus kirim surat mau jual, keterbukaan, lalu diumumkan secara resmi. Tapi jangan sudah diumumkan tiba-tiba enggak jadi," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (3/5/2017). PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator pasar modal mengingatkan Wakil Gubernur DKI Jakarta versi hitung cepat Sandiaga Uno agar mengikuti aturan pasar modal jika ingin melepas saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Saat ini status pemegang saham pengendali DLTA adalah San Miguel Malaysia Pte yang memiliki 58,33% atau sebanyak 467.061.150 lembar saham DLTA. Sementara Pemprov DKI Jakarta menguasai 23,34% atau 186.846.00 lembar saham, sisanya tersebar dimiliki publik sebanyak 18,33% atau 146.751.900 lembar saham. Menurut Tito isu yang digulirkan Sandi belakangan ini sementara belum adanya sikap keseriusan akan hal itu bisa mempengaruhis psikologis pasar, khususnya pemegang saham DLTA. Sebab bukan tidak mungkin alasan pelaku pasar beli saham DLTA lantaran adanya saham Pemprov DKI Jakarta di dalamnya. "Karena ada Pemprov DKI kan aman, perizinan lancar. Lalu tiba-tiba mau jual kan pemegang saham ikut jual. Kalau tidak jadi kan kesal. Jadi harus serius, jangan cuma ngomong. Kalau belum ada kepastian jangan ngomong. Kan semua kejadian yang mempengaruhi harga pasar 2x24 jam harus dilaporkan oleh manajemen. Tapi manajemen saja tidak tahu," terangnya. Kemudian, bagi pemegang saham besar yang ingin melepas seluruh sahamnya biasanya menggunakan mekanisme private placement yang dilakukan di pasar negosiasi. "Besar atau kecil perusahaan tolong ikuti aturan di pasar modal. Jadi harus secara formal," imbuhnya. Delta Djakarta Belum Dapat Info Penjualan Saham Pemprov DKI | pt rifan axa tower Direktur Pemasaran Ronny Titiiheruw mengaku, pihaknya belum berbicara banyak terkait wacana tersebut. Pasalnya, informasi yang diperoleh pihaknya saat ini baru berasal dari media, bukan dari Pemprov DKI Jakarta. "Belum bisa berikan konfirmasi resmi, saya belum dapat informasi dari Pemprov DKI nya langsung. Saya baru lihat di media minggu kemarin," ungkap Ronny, Rabu (3/5). PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) mengaku belum melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait wacana pelepasan kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta pada perseroan. Wacana tersebut beberapa kali didengungkan Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Sebagai informasi, rencana tersebut sudah dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno setelah keduanya dinyatakan menang dalam hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua. Padahal, keduanya baru akan resmi menjabat pada Oktober mendatang. Ronny mengaku sejauh ini, wacana tersebit tidak menimbulkan gejolak di internal perusahaan atau mengganggu operasional perusahaan. "Kami dalam kapasitas biasa-biasa saja, tidak terganggu," imbuhnya. Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta Sandiaga Uno untuk tidak sesumbar jika ingin melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta. Menurut Tito, hal itu akan mempengaruhi pasar atau pemilik saham lainnya. "Saya minta tolong bilangin ke Sandi kalau mau jual jangan bilang-bilang karena itu mempengaruhi pasar," ujar Tito. Sekadar informasi, harga saham Delta Djakarta pada hari ini ditutup menguat 0,49 persen ke level Rp5.125 per saham, setelah bergerak dalam kisaran Rp5.100 per saham-Rp5.200 per saham. Sementara, Direktur Keuangan Delta Djakarta Alan V. Fernandez menyatakan, perusahaan tidak memiliki persiapan apapun terkait rencana Anies-Sandi tersebut. Manajemen Delta Djakarta, menurut dia, masih akan menunggu hingga keduanya resmi duduk di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Pemprov DKI yang punya hak prerogratif untuk menyelesaikannya, tidak bisa komentar apa-apa. Kami tunggu sampai Gubernur terpilih menjabat pada Oktober nanti," jelasnya. Dia menambahkan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,52 persen saham perseroan. Kepemilikan saham tersebut terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 23,34 persen dan kepemilikan melalui BP IPM Jaya sebesar 2,91 persen. "Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik saham dengan jumlah sekian maka total dividen yang dibagikan untuk Pemprov DKI Rp37,08 miliar," terang Alan. BEI: Sandi Jangan Ngomong-Ngomong Soal Rencana Lepas Saham Delta | pt rifan axa tower Rencana Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melepas saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) menuai masalah. Sebab, calon gubernur dan wakil DKI Jakarta terpilih tersebut tidak boleh asal berbicara akan melepas saham. Tito menjelaskan, seluruh kejadian yang mempengaruhi pasar harus dilaporkan oleh manajemen perusahaan dalam jangka waktu 2x24 jam. Dalam mengumumkan pelepasan saham, emiten juga harus melalui mekanisme yang benar. Mekanisme tersebut seperti berkirim surat untuk menjual, keterbukaan, baru diumumkan secara resmi. ''Tapi jangan sudah diumumkan tiba-tiba enggak jadi,'' tegas dia. Meski, lanjut dia, pergerakan saham PT Delta Jakarta tidak terlalu aktif pada perdagangan pasar modal. Namun, pergerakan saham yang stagnan bukan terpengaruh adanya minat investor saja, tapi juga tergantung siapa pemegang saham perusahaan itu. Kalau penggantinya perusahaan besar kelas dunia itu bagus. Tapi jika penggantinya tidak mengerti konsumennya itu merugikan perusahaan. ''Tapi kalau orang tahunya pemegang sahamnya DKI kan aman lancar terstruktur,'' sebut Tito. "Tolong jangan bicara dulu, apalagi authority belum ada, jadi jangan dulu dong. Kalau misal tiba-tiba enggak jadi, bisa ada sanksinya,'' kata Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistyo, di Kantor BEI Jakarta, Rabu (3/5). Tito mengungkapkan, sanksi yang diberikan bisa bermacam-macam, mulai dari administrasi, peringatan hingga denda. Menurut dia, pemegang saham mayoritas harus melaporkan secara resmi rencana pelepasan saham. Oleh karenanya, tidak boleh berbicara di depan publik karena akan menimbulkan guncangan di pasar. Ia mengatakan, bisa saja investor membeli saham Delta karena melihat perusahaan tersebut juga dimiliki oleh Pemprov DKI. ''Tolong bilang ke Sandi kalau mau jual jangan bilang-bilang. Jangan cuma ngomong di koran saja, karena mempengaruhi pemegang saham Delta (Djakarta) dari publik yang terpengaruh,'' ucap Tito. pt rifan axa tower CategoriesDua tersangka telah ditetapkan yaitu FL dan BS | pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, dki jakarta 12940 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perusahaan dijerat dengan Pasal 103 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995. Tentang Kepabeanan dan Paasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bea Cukai membongkar penyalahgunaan barang ekspor tekstil yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat. Potensi kerugian negara akibat penyelundupan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus pertama adalah pelanggaran ekspor yang tidak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh PT SPL. Perusahaan yang berdomisili di Bandung melaporkan dalam PEB mengeskpor 4.038 roll kain. Namun berdasarkan hasil penindakan Bea Cukai, hanya didapatkan 583 roll kain. Dari hasil penindakan ini, Sri mengatakan, dilakukan audit investigasi oleh Bea Cukai dan dilakukan pengembangan bekerja sama dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan. Berdasarkan hasil audit investigasi, potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran ini diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 118 miliar. "Atas kasus ini, telah ditetapkan dua tersangka yaitu FL dan BS. Petugas juga telah menyita 16 rekening bank, tanah dan bangunan, mesin tekstil, apartemen, dan polis asuransi," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017. Penyalahgunaan ini dilakukan agar perusahaan bisa mendapatkan fasilitas bagi para eksportir seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan keringanan bea masuk impor. Namun pelaku ekspor harus memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Sementara itu Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 179 kasus penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat dari tahun 2015 hingga April 2017. Kawasan Berikat tersebut berada di Bandung, Purwakarta, Cikarang, Semarang, Bekasi dan Bogor. Bea Cukai juga menindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas pada periode tahun 2015 sampai April 2017. "Penindakan terhadap ballpress (pakain bekas) tersebut termasuk dilakukan melalui patroli laut gabungan di Selat Melaka," ujarnya. Sementara kasus kedua yaitu pengagalan ekspor tekstil yang dilaporkan berupa tirai. Namun setelah diperiksa, barang tersebut ternyata air dalam plastik yang dibungkus kain dan karton. "Tujuan diberi air supaya beratnya sama dengan kain ketika ditimbang. Jadi tidak ketahuan jika petugas tidak memeriksa isi kontainer,"kata Sri. Selain pemberitahuan tidak benar pada dokuemn PEB, ditindak juga pembongkaran atau penimbunan narang tidak pada tempat yang ditentukan. Petugas Bea Cukai menggagalkan laju lima unit truk milik PT WS yang mengangkut barang tekstil daan produk tekstil dari Kawasan Berikat di Bogor. Namun truk tersebut malah dibongkar di Pondok Gede, Bekasi. Berdasarkan investigasi petugas, Sri mengatakan, didapati ketiga kontainer tersebut milik PT LHD, sebuah perusahaan penerima Kawasan Berikat yang berada di wilayah Bandung. Perkiraan nilai barang tersebut kurang lebih Rp 7 miliar. "Terhadap pelanggaran ini telah ditetapkan satu orang tersangka YT yang merupakan oknum perusahaan dimaksud. Tersangka dijerat dengan Pasal 103 UU No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan,"ujarnya. Sri mengatakan, kebijakan prosedur importasi TPT perlu disempurnakan sebagai tindakan pencegahan penyalahgunaan ekspor. Hal itu membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan industri TPT. "Caranya memberikan kemudahan prosedur bagi impor bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi dan berorientasi ekspor,"ujarnya. Atas penindakan ini, perusahaan dijerat UU no. 17 tahun 2006 karena membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean. Salah seorang tersangka berinisial KH turut diamankana petugas. Total potensi kerugian negara mencapai Rp 2 miliar. Sri Mulyani bongkar penyelundupan tekstil rugikan negara Rp 118 M | pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, dki jakarta 12940 Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai serta PPATK membongkar tiga kasus penyelundupan tekstil. Kasus pertama terkait pelanggaran ekspor dengan modus pemberitahuan barang yang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilakukan oleh PT SPL yang berlokasi di Bandung. PT SPL melakukan ekspor barang dalam PEB dengan pemberitahuan 4.038 roll kain. Berdasarkan informasi dari Bea Cukai Jawa Barat dan hasil analisis intelijen Bea Cukai Tanjung Priok, total ekspor 4.038 roll barang yang dilaporkan perusahaan ternyata hanya berisi 583 roll kain. Dari hasil penindakan in yang membuat kerugian negara yang sangat besar. "Modusnya, PT SPL harusnya 4.038 roll kain tapi informasi yang diperoleh DJBC Jabar dan hasil analisa DJBC di Tanjung Priok dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan di kontainer ekspor. Ternyata dalam pemeriksaan 583 roll kain saja sari 4.038 roll kain. Artinya mereka ingin membobol keuangan negara," tuturnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, perusahaan tersebut dijerat dengan Pasal 103 huruf a atau pasal 102 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1995 tentang Kepabeanan no. pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan hasil audit investigasi, potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran ini diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 118 miliar. "Potensi kerugian negara dari manipulasi ini diperkirakan Rp 118 miliar. Saya minta DJP dan DJBC bersama-sama karena saya yakin bukan hanya tahun ini saja terkena. Saya minta laporan pajak PT SPL tahun-tahun sebelumnya," kata Menkeu di Kementerian Keuangan, Rabu (3/5). Pada Sabtu (25/03/2017), petugas Bea Cukai juga berhasil menggagalkan laju lima unit truk milik PT WS yang mengangkut barang tekstil dan produk tekstil (TPT) dari KB, yang seharusnya ditujukan untuk diekspor, namun malah dibongkar di Pondok Gede, Bekasi. Atas penindakan ini, perusahaan dijerat Pasal 102A huruf d UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 karena membongkar barang, ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean jo. Pasal 55 KUHP. Salah seorang tersangka berinisial KH turut diamankan oleh petugas. Dengan terbongkarnya kasus 3 penyelundupan ini, Sri Mulyani mengingatkan bawahannya untuk mendukung industri TPT yang bersih, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku, serta mendukung iklim investasi yang baik dan mendorong ekspor produk manufaktur Indonesia dengan cara memberikan kemudahan prosedur bagi impor bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi dan berorientasi ekspor. "Dalam hal ini, komoditas TPT merupakan salah satu produk manufaktur utama yang direkomendasikan untuk peningkatan ekspornya Tidak berhenti sampai di situ, Bea dan Cukai Tanjung Priok bekerja sama dengan Kepolisian Resort Tanjung Priok, Bea Cukai Bandung, dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat juga menggagalkan upaya ekspor tekstil yang diberitahukan berupa curtain atau hordeng. Namun setelah diperiksa petugas kedapatan berupa air dalam plastik yang kemudian dibungkus lagi dengan kain dan karton, pada Rabu (23/11/2016). Atas penelitian petugas, didapati bahwa ketiga kontainer tersebut adalah milik PT LHD, sebuah perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) yang berada di wilayah Bandung. Dengan total kerugian mencapai Rp 7 miliar. Hingga 2017, Bea Cukai tindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas | pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, dki jakarta 12940 Bea Cukai pun melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor di berbagai pelabuhan utama, khususnya komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT). "Pada periode 2015 hingga 2017, Bea Cukai berhasil menindak 1.477 kasus pelanggaran ekspor impor TPT. Ini kan tindaklanjuti arahan presiden untuk lindungi perusahana tekstil. Ada perusahaan tekstil yang pabrikan dan bekas, yang bekas juga kami tangkap karena sama-sama merusak industri dalam negeri," ujar Direktur Bea Cukai Heru Pambudi di Kementerian Keuangan, Rabu (3/5). Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Bea Cukai juga berhasil menindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas (ballpress) pada periode 2015 hingga 2017. Penindakan terhadap ballpress tersebut termasuk dilakukan melalui patroli laut gabungan di perairan Selat Malaka. Sementara itu, Heru mengungkapkan selama Januari hingga April 2017 telah membongkar 465 kasus penyeludupan dari berbagai jenis barang. Tercatat di tahun 2016, Bea Cukai berhasil membongkar 591 kasus. "Jumlah penindakan 2015, 451 naik 591 di 2016. 2017, empat bulan pertama 465 Ini sebagai arahan Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo akan kami lakukan intensifikasi," pungkasnya. Selain tekstil terdapat juga barang bahan pokok yaitu bawang merah, hingga 2 Mei 2017 terdapat 71 kasus. "Sampai 2 Mei ini ada penindakkan bawang 71 kasus senilai 22,558 miliar. Untuk TPT sampai 2 Mei 503 senilai 301,6 miliar," jelasnya. pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, dki jakarta 12940 CategoriesTito siap memantau stabillitas harga sembako dan pangan di seluruh daerah | rifan financindo berjangka news Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjuk Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di setiap Polda menjadi Ketua Satgas Pangan menjelang Ramadan dan lebaran tahun 2017. Tito meminta jajarannya segera mengekspos ke publik jika ada temuan kenaikan harga di daerah untuk memberikan efek jera. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Polri membentuk Satgas Pangan dengan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas harga sembako dan pangan. "Perintah Presiden ratas menjelang Ramadan dan lebaran mendatang beliau menginginkan ada stabilitas harga sembako. Jangan beratkan rakyat, ini petunjuk beliau. Kami sepakat koordinasi lembaga menteri terkait," tutur dia. Tito akan memecat jika Dirkrimsus di setiap Polda mengabaikan terjadinya kenaikan harga sembako. Tito mengaku siap memantau stabillitas harga sembako dan pangan di seluruh daerah. "Sudah sampaikan Dirkrimsus kalau ada ungkapan diekspos, Mabes pun diekspos media untuk memberikan efek jera," kata Tito usai teleconference tertutup di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017). "Saya lihat di daerah ada kenaikan harga, kemudian tidak ada penindakan saya akan tindak Dirkrimsus dalam waktu satu bulan, ini masih ada satu bulan. Terjadi kenaikan tapi diam saja saya ganti Dirkrimsusnya yang lebih keras lagi, kita tidak main-main, kami akan lihat terus," ujar Tito. Kendalikan Harga Saat Ramadan, Pemerintah Bentuk Satgas Pangan | rifan financindo berjangka news Kapolri Tito Karnavian menegaskan tugas satgas tersebut adalah mengawasi distribusi bahan pangan. Hal itu mengingat masih banyaknya ditemukan praktik spekulan dan kartel yang kerap membuat harga naik terutama memasuki bulan puasa dan lebaran. “Kami akan melakukan langkah preventif baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Tito kepada media di Jakarta, Rabu (3/5/17). Pemerintah membentuk satuan tugas pangan untuk mengawasi praktik kartel yang kerap membuat sejumlah harga pangan melonjak terutama memasuki bulan puasa dan Idul Fitri. Satuan tugas (Satgas) pangan dibentuk setelah dilakukan koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Bulog pada di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5/17). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahja Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti, dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf. Dia menambahkan pihaknya akan melakukan pengawasan bersama kementerian dan lembaga terkait hingga perayaan Idul Fitri pada Juni mendatang. Langkah tersebut menurutnya untuk memastikan proses distribusi pasokan pangan berjalan dengan baik. Dia menegaskan kepada jajarannya di tingkat daerah untuk menindak tegas oknum yang kedapatan melakukan praktik kartel. Pihaknya akan melakukan evaluasi hingga ke tingkat Polda setiap dua minggu sekali. “Sesuai dengan arahan Presiden yang menginginkan stabilitas harga pangan dan sembako sehingga tidak memberatkan rakyat,” imbuh dia. Polri Siap Kawal Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan | rifan financindo berjangka news Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan agar harga pangan jelang Ramadhan dan lebaran tetap stabil. Sejumlah pejabat negara pun melakukan rapat koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan nanti. Tito mengatakan atas perintah Presiden tersebut sehingga dilakukan rapat koordinasi serta video conference dalam membahas harga pangan dan ketersediaannya selama bulan Ramadhan hingga lebaran. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti. "Jadi perintah presiden ini menjelang Ramadhan dan lebaran beliau (Jokowi) menginginkan ada stabilitas harga sembako jangan ada kenaikan yang memberatkan rakyat," kata Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/5). Tito menjelaskan inti dari rapat koordinasi tersebut adalah agar suplai bahan pangan tetap terpenuhi. Kemudian bila menemukan spekulan-spekulan nakal yang menimbun maupun memonopoli harga maka dengan tegas Polri akan mengamankan oknum tersebut. "Masalah rantai distribusi, ada spekulan penimbun kartel monopoli dan lain-lain ini sedang kita tangani bersama. Perlu ada kekompakan dan sinergi, mudah-mudahan kita akan melakukan langkah-langkah bersama (dalam) menjaga stabilitas harga," ujar Tito Mereka juga melakukan video conference dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang tengah berada di Semarang. Serta video conference dengan dinas-dinas di daerah, jajaran Kepolisian di daerah, serta bersama wali kota dan gubernur se-Indonesia. rifan financindo berjangka news CategoriesParlemen Uni Eropa menganggap industri sawit Indonesia menciptakan gangguan lingkungan | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta anggapan global soal industri sawit tidak ramah lingkungan harus segera diselesaikan. "Ini pekerjaan rumah luar biasa penting. Saya berharap industri kelapa sawit bisa membuktikan dari anggapan kegiatan penanaman ini menciptakan gangguan lingkungan," ucap Sri di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017). Indonesia juga harus segera menjawab pernyataan parlemen Uni Eropa yang menganggap industri sawit Indonesia tidak berkelanjutan. "Kita semua tahu parlemen Eropa pada tahun ini melakukan resolusi untuk menerapkan rantai pasokan berkelanjutan 100 persen," sambung Sri. Menteri Sri juga mengingatkan agar pengusaha industri sawit tidak lupa membayar pajak, sebagai keadilan sosial masyarakat Indonesia. "Saya berharap pelaku besar bisa sampaikan ekspresi atau kepatuhan dalam membayar pajak berdasarkan jumlah lahan, produksi, tidak melakukan praktek transfer pricing yang tidak adil bagi RI," tegas Menteri Sri. Menteri Sri menegaskan agar Indonesia yang memiliki industri sawit yang besar harus dapat membuktikan industri mereka dapat menyejahterakan petani dan seluruh masyarakat. "Indonesia sebagai pemain besar harusnya bisa menjawab, bahwa kita memiliki kegiatan ekonomi yang sustainable secara lingkungan, menyejahterakan tidak hanya petani tapi juga seluruh masyarakat. Jangan sampai yang tidak terlibat harus menanggung seperti kebakaran hutan yang biayanya sampai 16 billion USD," ungkap dia. Dana Kelola Sawit Berpotensi Rawan Penyalahgunaan, Ini Tanggapan Para Menteri | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tata kelola kelapa sawit dari hulu ke hilir berpotensi rawan korupsi. Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, penyaluran subsidi itu salah sasaran dengan tiga grup usaha perkembunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp3,25 triliun alokasi dananya. Sekadar informasi, pada 2016, dana pungutan sawit yang terkumpul mencapai Rp11,7 triliun. Dari pungutan itu, masih ada Rp5,7 triliun yang belum terpakai hingga akhir tahun lalu. Diputarnya dana idle, lanjut Dono, bisa meringankan negara dan pengusaha sawit. Badan layanan umum (BLU) tersebut bisa berjalan tanpa APBN dan memungut dana sawit lagi dari para eksportir. Sementara itu, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami mengatakan pihaknya menerima kajian atau rekomendasi yang diberikan KPK dan tentunya pihaknya menindaklajuti rekomendasi tersebut untuk kebaikan bersama. "Rekomendasinya banyak. Proses verifikasi diperlukan sistem dan sistem itu sudah kami bangun," jelas dia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi penggunaan dana sawit yang salah sasaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ikut menanggapi temuan tersebut, sebab dana pungutan sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit saat ini masih dititipkan penyimpanannya di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. "Menurut saya, kalau KPK punya temuan ya silakan saja," kata Ani ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017. Dirinya pun ikut menyoroti aspek-aspek pengelolaan dana pungutan tersebut tujuannya agar benar-benar memperhatikan asas keadilan dan kesejahteraan untuk seluruhnya. Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ikut menanggapi dugaan KPK. Menurut Airlangga, jika bicara perkebunan, itu tidak menggunakan dana pemerintah. Dana tersebut berasal dari swasta atau para pengusaha. "Kalau korupsi kan APBN," singkat Airlangga. Terbukti Dongkrak Harga Sawit, Pemerintah Ingin Pertahankan BPDP | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai positif kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Dibentuk saat nilai komoditas Crude Palm Oil (CPO) merosot 2014-2015, BPDP dinilai berhasil menjalankan tugasnya mendongkrak harga. “Dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan,” kata Darmin dalam peluncuran buku Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia yang merupakan hasil kerja sama BPDP Kelapa Sawit dan Katadata, Selasa (2/5) di Jakarta. Darmin menyebut, harga CPO yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai US$ 437 per ton telah menjadi US$ 620 per ton pada Maret 2017 atau meningkat sekitar 42 persen dari titik terendahnya. Beberapa program utama BPDP Kelapa Sawit adalah untuk biodiesel, peremajaan, promosi, peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta dana cadangan. “Prinsip-prinsip BDPD Kelasa Sawit ini disusun berdasarkan hasil diskusi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi kelapa sawit Indonesia,” kata Darmin. “Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional,” ujar Darmin. Untuk menjaga eksistensi di pasar global, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga industri kelapa sawit Indonesia dikelola secara berkelanjutan dengan standar ISPO (Indonesia Sustanable Palm Oil). Toh kinerja BPDP Kelapa Sawit bukan tanpa cela. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penggunaan dana pungutan ekspor sawit untuk subsidi biodiesel salah sasaran karena lebih banyak dinikmati perusahaan besar. BPDP Kelapa Sawit merupakan badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel. BPDP merupakan skema industri membantu industri. Melalui BPDP, perusahaan eksportir sawit wajib menyetorkan pungutan yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan anggaran pemerintah. Dengan membentuk demand baru melalui program mandatory biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan tandan buah segar pada akhir 2015-2016. ada yang tau tentang rifan financindo berjangka CategoriesPelanggan yang tidak mampu tetap menerima subsidi 100% | pt. rifan financindo berjangka bergerak dibidang apa Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan hasil verifikasi PLN, hanya 4,1 juta pelanggan listrik rumah tangga 900 VA yang layak disubsidi. Sehingga terdapat sekitar 19 juta pelanggan dari total 23,1 juta pelanggan listrik rumah tangga 900 VA yang tidak layak disubsidi dan mengalami penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif listrik golongan rumah tangga 900 VA dilakukan secara bertahap tiap dua bulan menurut tarif keekonomian. Penyesuaian tarif listrik ini tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Berdasarkan aturan tersebut, penyesuaian tarif akan terjadi pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017, dengan perubahan sekitar 30% pada setiap tahapnya. Tarif listrik rumah tangga 900 VA rumah tangga mampu per 1 Januari 2017 disesuaikan menjadi Rp 791/kWh. Kemudian pada 1 Maret 2017 disesuaikan lagi menjadi Rp 1.034/kWh. Terakhir pada 1 Mei 2017 disesuaikan lagi dari Rp 1.034/kWh menjadi Rp 1.352/kWh. Secara singkat, berikut skema penyesuaian tarif listrik bagi 18,7 juta pelanggan 900 VA di 2017: Tarif untuk rumah tangga daya 900 VA ada dua, yaitu: 1. R-1/900 VA (rumah tangga tidak mampu), dan 2. R-1/900 VA (rumah tangga mampu) Tarif yang berubah: R-1/900 VA rumah tangga mampu: 1. 1 Januari-28 Februari: Rp 791/kWh; 2. 1 Maret-30 April: Rp 1.034/kWh; 3. 1 Mei-31 Juni: Rp 1.352/kWh; 4. 1 Juli: ikut dalam mekanisme tariff adjustment. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tarif listrik untuk masyarakat tidak mampu akan tetap disubsidi dan tidak mengalami kenaikan pada 1 Mei 2017. Pelanggan yang tidak mengalami kenaikan tarif listrik pada Mei 2017 ini terdiri dari 4,1 juta pelanggan listrik rumah tangga 900 VA yang tidak mampu dan 27 juta pelanggan listrik rumah tangga 450 VA. Pelanggan rumah tangga tidak mampu tersebut menikmati tarif listrik bersubsidi dengan membayar sekitar Rp 605/kWh untuk golongan 900 VA dan Rp 415/kWh untuk golongan 450 VA. "Pelanggan 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu tetap menerima subsidi 100%. Yang dilakukan pemerintah saat ini adalah membuat subsidi listrik menjadi tepat sasaran. Subsidi hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang memang perlu dibantu," ungkap Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Sujatmiko, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/5). Anggaran subsidi listrik dalam APBN 2017 pun masih tetap dialokasikan. Anggaran tersebut telah mempertimbangkan skenario penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan rumah tangga 900 VA yang dianggap mampu. Kebutuhan subsidi listrik tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 44,98 triliun. Angka ini menurun dari kebutuhan subsidi listrik tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 56,55 triliun. "Anggaran hasil penghematan dari subsidi listrik tepat sasaran akan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan rakyat," jelas Sujatmiko. Subsidi Listrik Dicabut 1 Mei, Wapres JK: Untuk Lebih Adil | pt. rifan financindo berjangka bergerak dibidang apa Pencabutan subsidi listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero), yang mengatur penerapan tarif nonsubsidi bagi rumah tangga berdaya 900 VA, yang mampu secara ekonomi. Serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Kenaikan tarif listrik mulai 1 Mei 2017 ini dikenakan untuk pelanggan listrik golongan 900 VA. Tarif listrik golongan rumah tangga mampu (RTM) ini naik seiring dengan pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku mulai 1 Mei 2017. Pencabutan subsidi dilakukan dalam tiga tahap setiap dua bulan, yakni pada Januari 2017, Maret 2017, serta Mei 2017. Mulai 1 Mei 2017, tarif listrik untuk pelanggan golongan 900 volt ampere (VA) mengalami kenaikan karena subsidinya dicabut. Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pencabutan subsisi listrik dilakukan pemerintah untuk menciptakan keadilan. Sebab, selama ini, subsidi listrik justru banyak dinikmati masyarakat mampu. "Sebab, sekarang banyak rumah yang sebenarnya mampu, tapi pakai listrik subsidi," katanya, Selasa, 2 Mei 2017, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Menurut JK, pencabutan subsidi listrik 900 VA ini sesuai dengan rencana. Subsidi akan diganti dengan subsidi langsung sehingga lebih tepat sasaran. "Ini dalam proses perencanaan untuk subsidi langsung. Subsidinya tetap, tapi nanti bersifat langsung," ucapnya. JK mengatakan banyak subsidi listrik yang dinikmati golongan mampu. Bahkan ada orang mampu yang menggunakan listrik subsidi dengan empat meteran listrik. "Jadi untuk lebih adil, betul-betul subsidi kepada orang yang membutuhkan," ujarnya. Kenaikan TDL Sangat Memberatkan Masyarakat | pt. rifan financindo berjangka bergerak dibidang apa Sebagaimana diketahui, mulai 1 Mei, TDL untuk golongan 900 volt ampere (VA) kembali naik sebesar Rp 329 per kWH. Kini, sebanyak 19 juta pelanggan pengguna golongan 900 VA harus membayar Rp 1.352 per kWH. Kenaikan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan PLN. Komisi VII DPR RI menilai kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahap II sangat memberatkan masyarakat. Sebab, salah satunya bertepatan dengan meningkatnya beban pengeluaran masyarakat jelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran 2017. "Kenaikan TDL meskipun dilakukan bertahap selama tiga kali sepanjang tahun 2017 namun praktis tidak banyak perubahan kebijakan mitigasi yang berarti dari pemerintah dalam sektor kelistrikan bagi konsumen akhir. Sehingga pada akhirnya kenaikan sangat terasa berat," ujar anggota Komisi VII Rofi Munawar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/5). Secara faktual, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak awal Januari TDL telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen, bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar. Untuk itu, perlu kecermatan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. "Kami mendorong pemerintah untuk menùnda kenaikan TDL. Dan memastikan segmen yang terkena sesuai dengan data yang baik dan benar," tegas Rofi. Dia menambahkan, sejatinya DPR telah memberikan catatan kepada pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan kenaikan TDL. Salah satunya agar memperhatikan validasi data dan penerapan tarif kepada pengguna. "Tidak boleh ada disalokasi dan harus memperhatikan daya beli masyarakat yang dilihat dari besaran inflasi," kata Rofi pt. rifan financindo berjangka bergerak dibidang apa CategoriesPrioritas Nasional ini diharapkan dapat segera dirasakan rakyat | profil pt. rifan financindo berjangka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan guna mempertajam anggaran tahun depan yang dapat langsung dirasakan masyarakat pemerintah tidak lagi membuat banyak prioritas nasional. Kali ini atas perintah Presiden Joko Widodo pemerintah hanya siapkan 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas. Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018 memutuskan untuk memangkas kebijakan prioritas nasional, dari yang sebelumnya sebanyak 23 prioritas, menjadi 10 prioritas saja. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempertajam penggunaan anggaran. Sebagai sebuah terobosan baru, Bambang berharap 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu Kementerian/Lembaga dengan Kementerian/Lembaga lain, begitu pula dengan daerah. "Karena hanya dengan prioritas yang fokus dan kuat, kita dapat meyakinkan Kementerian/Lembaga dan daerah untuk menerapkan prinsip money follow program (Anggaran mengikuti program)," jelas Bambang. Menurut dia, 10 prioritas nasional tersebut meliputi Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Energi; Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; Pembangunan Wilayah; serta Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. "Intinya, setelah menetapkan dan fokus pada 10 prioritas nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian 10 prioritas nasional yang didukung 30 program prioritas," tegas Bambang dalam keterangannya, Selasa 2 Mei 2017. Ia mencontohkan, untuk prioritas nasional bidang kesehatan pada tahun depan terdapat tiga program prioritas yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dan Preventif Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Lalu, untuk bidang pendidikan, tidak semua program pendidikan menjadi program prioritas. Pada 2018, pemerintah hanya menetapkan dua program prioritas, yaitu Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru. Pemerintah berharap dengan program peningkatan kualitas guru, taraf dan kualitas pendidikan semakin membaik. Sedangkan dengan pendidikan vokasi kita ingin tenaga-tenaga terampil semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada. Daerah Diminta Lebih Agresif Jaga Iklim Investasi | profil pt. rifan financindo berjangka Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia diminta lebih gencar lagi dalam menjaga iklim investasi di daerahnya. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah untuk tahun 2018 mendatang yang berada di rentang 5,4-6,1 persen atau di titik 5,6 persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dari sisi pertumbuhan ekspor komoditas, meskipun sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan tampaknya belum cukup mendorong pertumbuhan. Hal ini, lanjutnya, membuatnya yakin bahwa investasi baik di dalam dan luar negeri harus menjadi sumber utama pertumbuhan. Apalagi bila melihat komponen pendorong pertumbuhan lainnya seperti konsumsi rumah tangga yang hanya bisa memberi kontribusi 5 persen dan kinerja perdagangan yang belum sepenuhnya pulih, maka investasi menjadi bahan bakar utama pertumbuhan ekonomi. Bagi Bambang, RKP 2018 merupakan rencana kerja yang sangat kritikal karena harus benar-benar dapat mewujudkan apa yang menjadi target pemerintahan yang sejak awal direncanakan. RKP 2018, menurutnya, merupakan proses pemantapan dan proses penyelesiaan dari target pemerintahan Jokowi-JK. Dalam pembukaan Musrenbangnas 2018 pekan lalu, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2018 mendatang harus fokus pada dua hal yakni investasi dan infrastruktur. Jokowi juga meminta perencanaan pembangunan harus dibuat dengan lebih fokus dan mengedepankan skala prioritas. "Program yang rutin dan mengulang-ulang jangan dirumuskan lagi. Buatlah program yang fokus dan prioritas yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya. Kondisi ini kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang memiliki target untuk memacu investasi dan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Bambang menambahkan, salah satu aspek dari investasi adalah infrastruktur. Mengacu pada tumpuan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari investasi tersebut, Bambang meminta pemerintah daerah untuk memastikan terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif dan bersahabat untuk investasi. Salah satu caranya, Bambang memberi contoh, dengan tidak membuat peraturan yang terlalu banyak dan memberatkan para investor. "Investor itu bisa memilih," katanya. Sedangkan infrastruktur, menurut Bambang, selain bisa sebagai investasi, juga bisa menjadi sarana memenuhi kebutuhan masyarakat. “Dengan fokus pada investasi dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi 2018 menjadi lebih baik karena disertai dengan pemerataan. Artinya, pertumbuhan yang ada adalah pertumbuhan yang berkualitas," jelas Bambang. Menurutnya, investor memiliki kendali sepenuhnya untuk memilih lokasi yang menurutnya memang menguntungkan. Ia menyebutkan, investor bisa dengan mudah memindahkan investasinya ke daerah lain bila memang diraa tak nyaman dengan kebijakan satu daerah. Lebih ekstrem lagi, Bambang melanjutkan, investor bisa saja memutuskan pindah ke luar negeri bila melihat iklim bisnis di Indonesia kurang kondusif. "Kalau itu terjadi, tentu itu merupakan kerugian besar bagi Indonesia," ujar Bambang. Selain membuat regulasi yang ramah investasi, kata Bambang, pemerintah daerah juga harus bisa menyiapkan sarana pendukung untuk investasi, antara lain dengan membangun infrastruktur seperti sarana jalan, air bersih, hingga infrastruktur tenaga listrik. "Dengan ketersediaan infrastruktur akan menjadi lebih mudah untuk menarik investasi," kata Bambang. Pemerintah tetapkan 10 Prioritas Nasional dalam RKP 2018 | profil pt. rifan financindo berjangka Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat menyampaikan sambutannya, mengatakan 10 Prioritas Nasional meliputi; sektor pendidikan; kesehatan; perumahan dan pemukiman; pengembangan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulanang kemiskinan; infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman; pembangunan wilayah; dan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. "Setelah menetapkan 10 Prioritas Nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung terwujudnya 10 Prioritas Nasional yang didukung 30 Program Prioritas," ujar Bambang. Pemerintah telah mentapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Jakarta, Rabu (27/4). Lebih lanjut Bambang menambahkan untuk mendukung 10 Prioritas Nasional juga dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Pemerataan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Upaya mencapai 10 Prioritas Nasional dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah serta terintegrasi melalui penetapan program, kegiatan, serta proyek prioritas yang menyebutkan lokasi kegiatannya. Menurut Bambang upaya ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun BUMN dan Swasta. Bambang melanjutkan, penetapan 10 Program Prioritas 2018 tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo agar perencanaan pembangunan lebih terfokus dan mengedepankan prioritas. "Penetapan 10 Prioritas Nasional harus menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga maupun daerah agar perencanaan pembangunan," imbuh Bambang. profil pt. rifan financindo berjangka Categories |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|