membahas tentang kelanjutan nasib Pandawa Group | PT Rifan Financindo Berjangka PusatKetua Satgas Waspada Tongam L Tobing menjelaskan, kedatangan Nuryanto terkait dengan klarifikasi mengenai isu serta pemberitaan penghimpunan dana Pandawa Group yang masih dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini kembali memanggil Pemimpin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group, Salman Nuryanto. Pemanggilan Nuryanto sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB tersebut membahas tentang kelanjutan nasib Pandawa Group. Dalam pertemuan itu, Tongam mengatakan, OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi telah memutuskan dan mengklarifikasi sejumlah hal. Antara lain, tidak mencabut izin usaha KSP Pandawa Mandiri Group, tetapi meminta agar kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group harus tunduk pada ketentuan tentang perkoperasian. "Dalam perkembangannya, banyak informasi yang tidak seragam di masyarakat Depok. Karena beberapa pemberitaan tidak secara utuh diberikan. Pihak Nuryanto pada tanggal 23 November lalu, telah mengeluarkan siaran pers di kantornya. Yang Seolah-olah KSP Pandawa Mandiri Group tidak taat keputusan," terang Tongam usai pemeriksaan di Kantor OJK, Senin (28/11/2016). "Salman Nuryanto dalam pertemuan tadi juga telah memberikan pernyataan, bahwa dirinya dan Pandawa Group telah menghentikan penghimpunan dana masyarakat sejak tanggal 11 November 2016 dan menghentikan pemberian bunga dana investor yang saat ini 10% per bulan," ungkap Tongam. Kemudian, penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan Pandawa Group dengan memberikan bunga 10% per bulan bukan merupakan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group, karena, dalam kegiatan KSP tidak terdapat istilah investor. Dan pemberian imbalan bunga 10% per bulan tidak terdapat dalam peraturan KSP Pandawa Mandiri Group yang disetujui oleh Rapat Anggota. Atas kasus ini, OJK dan Satgas Waspada Investasi melarang kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang memberikan bunga 10% per bulan yang dilakukan oleh Salman Nuryanto atau Pandawa Group atau KSP Pandawa Mandiri Group karena diduga melanggar Pasal 46 UU Perbankan. "Nuryanto juga berjanji mengembalikan dana investor seluruhnya pada tanggal jatuh tempo paling lambat 1 Februari 2017," terangnya. OJK Kembali Panggil Pendiri Pandawa Group Depok | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Beberapa waktu lalu, Salman aktif melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga 10 persen per bulan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi memanggil pendiri Pandawa Group Depok Salman Nuryanto. Sebelumnya, pada 11 November 2016 OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana karena berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar Undang-undang Perbankan. Salman bersama beberapa pengurus KSP Pandawa Mandiri Group hadir di Kantor OJK di Jakarta, Senin (28/11/2016). Yakni beredar kabar bahwa seolah-olah OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau menyatakan KSP Pandawa Mandiri Group dapat memberikan bunga investasi sebesar 10 persen per bulan. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyatakan sejumlah hal mencermati perkembangan pemberitaan di media massa akhir-akhir ini. "OJK dan Satgas Waspada Investasi tidak mencabut izin usaha KSP Pandawa Mandiri Group, tetapi meminta agar kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group harus tunduk pada ketentuan tentang perkoperasian," kata Tongam dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Untuk itu, OJK dan Satgas Waspada Investasi menyatakan beberapa hal terkait usaha tersebut. Selain itu, penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan Pandawa Group dengan memberikan bunga 10 persen per bulan bukan merupakan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group. Sebab, dalam kegiatan KSP tidak terdapat istilah investor. "Salman Nuryanto dalam pertemuan tersebut telah memberikan pernyataan, bahwa dirinya dan Pandawa Group telah menghentikan penghimpunan dana masyarakat sejak tanggal 11 November 2016 dan menghentikan pemberian bunga dana investor yang saat ini 10 persen per bulan," ungkap Tongam. Di samping itu, pemberian imbalan bunga 10 pdrsen per bulan tidak terdapat dalam peraturan KSP pandawa Mandiri Group yang disetujui oleh Rapat Anggota. OJK: Pandawa Group Sudah Hentikan Penghimpunan Dana | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Sesuai izin usaha yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM pada 2015, KSP Pandawa Mandiri Group hanya diperbolehkan memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa melakukan penghimpunan dana. "OJK meminta agar kegiatan KSP harus sesuai dengan ketentuan tentang perkoperasian salah satunya kegiatan pemberian bunga 10 persen kepada investor tidak sesuai dengan izin usaha KSP yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/11). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi telah menerima surat pernyataan dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group, Depok, Salman Nuryanto yang telah menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat sejak 11 November 2016. Salman Nuryanto yang turut hadir bersama kuasa hukumnya, Andi Syamsul Bahri, mengakui bahwa masyarakat menitipkan dana kepada dirinya untuk kemudian dikembangkan menjadi usaha, namun ia menolak disebut menghimpun dana. "Saya bukan menghimpun (dana) tetapi mereka yang titip ke saya untuk dikembangkan menjadi usaha," ujar Nuryanto. Tongam menjelaskan bahwa kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan bunga 10 persen tiap bulan dilakukan secara pribadi oleh Nuryanto dan Pandawa Group, bukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group sehingga pemberitaan yang menyebut bahwa dana dari investor dialihkan ke KSP Pandawa Mandiri Group tidak benar. "Menurut Pak Nuryanto, yang outstanding saat ini tinggal 100 orang pemodal dengan dana yang belum dikembalikan Rp 500 juta," ujar Tongam L Tobing. Menyusul pemberhentian kegiatan penghimpunan dana yang ia lakukan, Nuryanto mengatakan telah mengembalikan sebagian besar dana yang semula diperkirakan OJK berasal dari 1.000 investor dengan nilai Rp 500 miliar. Pengembalian dana seluruhnya akan dilakukan pada saat jatuh tempo paling lambat 1 Februari 2017. Hingga saat ini, KSP Pandawa Mandiri Group melakukan kegiatan penyaluran kredit kepada para nasabah yang umumnya pedagang dengan bunga 15 persen per tiga bulan, dengan nilai keseluruhan telah mencapai Rp 2,9 miliar. OJK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan meminta masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor kepada polisi. Masyarakat terutama yang berdomisili di Depok, Jawa Barat, juga diimbau agar tidak menyimpan dana kepada Salman Nuryanto atau Pandawa Group, maupun melakukan investasi kepada KSP Pandawa Mandiri Group karena tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian yang dapat diduga melanggar Pasal 46 UU Perbankan. PT Rifan Financindo
0 Comments
Penurunan Nikkei disinyalir akibat penguatan yen | PT Rifan Financindo Berjangka Sekadar informasi, nilai tukar yen pagi ini berada di level 112.68 per dollar AS, di bawah level 113 pada pekan lalu. Pasar saham Asia memulai transaksi pagi ini (28/11) di zona merah. Berdasarkan data CNBC, pada pukul 08.08 waktu Singapura, indeks Nikkei 225 Stock Average naik turun 0,5%. Penurunan Nikkei disinyalir akibat penguatan yen yang pada akhirnya berdampak negatif pada pasar saham Negeri Sakura itu. Saham Tabcorp berhasil naik 3,56 menjadi US$ 4,79 per saham setelah The Mail on Sunday melaporkan produsen buku asal Inggris Ladbrokes Coral berencana untuk mengajukan penawaran senilai 2 miliar poundsterling atau US$ 2,5 miliar untuk Tabcorp. Sedangkan indeks ASX 200 Australia turun 0,24%. Sektor energi memberatkan langkah indeks ASX 200 dengan penurunan 1,89%. Selain itu, sektor bahan baku juga turun 0,96%. "Kita memiliki sejumlah indeks yang terbilang bullish saat ini. Cukup jelas, empat indeks acuan AS memimpin. Kemudian, Nikkei 225 dan CSI 300 China juga berada di posisi tertingginya tahun ini.Kita juga bisa menambahkan indeks ASX yang saat ini telah menembus 5.500 dan bergerak menuju level tertinggi tahun ini 5.611," papar Chris Weston, chief market analyst IG Ltd. Sedangkan di Korea Selatan, indeks Kospi turun 0,21%. Pasar saham Korsel dipengaruhi oleh aksi turun ke jalan ribuan warga Korsel pada akhir pekan lalu. Dengan demikian, warga Korsel sudah menggelar aksi unjuk rasa selama lima pekan beruntun. Mereka menggelar aksi protes terhadap Presiden Park Geun-hye yang disinyalir terlibat skandal atas penyalahgunaan wewenang. Dibuka Bervariasi, Pasar Saham Asia Masih Bergejolak | PT Rifan Financindo Berjangka Dilansir dari CNBC, Senin 28 November 2016, indeks saham Australia ASX 200 dibuka turun 0,17 persen. Indeks Nikkei Jepang turun 0,1 persen. Pasar terus bergejolak pasca kemenangan yang mengejutkan terhadap calon Presiden AS, Donald Trump pada 8 November lalu. Bursa saham Asia pada perdagangan Senin 28 November 2016 dibuka bervariasi karena harga minyak yang tergelincir. Pelemahan dolar AS memang menguatkan mata uang Negeri Matahari Terbit namun dipandang negatif untuk saham Jepang. Indek saham S & P 500 ditutup naik 0,39 persen pada 2.213,35 dan indeks komposit Nasdaq ditutup naik 0,34 persen pada 5.398,92. AS berjangka minyak mentah ditutup turun 3,96 persen menjadi US$ 46,06 per barel, sementara Brent berjangka ditutup turun 3,59 persen ke level US$47,24. Dow Jones Industrial Average berakhir naik 0,36 persen di 19.152,14 setelah sesi perdagangan yang pendek pada Jumat pekan lalu. Saham energi juga akan cenderung menjadi fokus setelah Arab Saudi mengatakan tidak akan menghadiri pembicaraan pada Senin dengan anggota non-OPEC untuk membahas pengurangan produksi. Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah | PT Rifan Financindo Berjangka Indeks Nikkei 225 di Jepang pada awal perdagangan hari ini dibuka melemah sebesar 115,95 poin atau turun 0,63 persen ke kisaran 18.265,27. Indeks Hang Seng di Hong Kong dibuka menguat sebesar 77,31 poin atau naik 0,34 persen ke kisaran 22.800,76. Mayoritas bursa saham Asia mengawali perdagangan awal pekan ini dengan bergerak di zona merah di tengah pelemahan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, harga minyak mentah AS pada perdagangan hari ini di pasar berjangka Asia dibuka melemah sebesar 1,3 persen ke kisaran US$ 45,47 per barel dan minyak mentah Brent dibuka anjlok 1,59 persen ke kisaran US$ 46,49 per barel. Di Australia, indeks ASX 200 pagi ini juga melemah dengan penurunan sebesar 10,59 poin atau anjlok 0,19 persen ke kisaran 5.497,20. Pelemahan juga dialami indeks Kospi di Korea Selatan yang dibuka melemah sebesar 0,68 poin atau turun 0,03 persen ke kisaran 1.973,78. Sedangkan, indeks bursa Shanghai di Tiongkok yang dibuka menguat sebesar 10,94 poin atau naik 0,34 persen ke kisaran 3.272,88. Rifanfinancindo pengadilan maritim diharapakan dapat menyelesaikan kasus kecelakaan di laut | PT Rifan Financindo Berjangka"Saat ini indonesia belum memiliki pengadilan maritim. Pengadilan ini merupakan standar yang berlaku umum sebagai negara marirtim yang besar," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Workshop Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Ruang Mataram, Kantor Kemenhub Pusat, Jakarta, Senin (28/11/2016). "Mahkamah Pelayaran boleh bertransformasi sebagai pengadilan maritim, karena telah diakui secara histologis mahkamah itu bukan pada ranah yuridis. Ini memang ada mahkamah yang ranahnya eksekutif. Jadi kita mau menegakkan hukum pada ranah yudikatif," katanya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan membuat suatu pengadilan maritim untuk menyelesaikan kasus kecelakaan kapal di laut. Budi Karya menerangkan, saat ini Kemenhub telah mempunyai badan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan kapal di laut yakni, Mahkamah Pelayaran Akan tetapi, kata dia, Mahkamah Pelayaran masih bersifat administratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan kapal di laut. Karena masih dalam ranah eksekutif bukan yudikatif. "Kehadiran peradilan maritim diharapkan dapat memberikan harapan baru untuk upaya menyelesaikan pelanggaran hukum," tandasnya. Namun, Budi Karya tidak memberitahukan kapan dibentuknya pengadilan maritim. Dirinya berharap, dengan adanya pengadilan maritim dapat menyelesaikan kasus kecelakaan di laut. Apalagi, terdapat 156 kasus kecelakaan kapal yang belum terselesaikan. Banyak Pelanggaran di Laut, Menhub Usulkan Pengadilan Maritim | PT Rifan Financindo Berjangka Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan banyak pelanggaran hukum dan kecelakaan laut yang terjadi di perairan laut Indonesia namun tidak melibatkan kapal Indonesia. Karenanya Menhub menilai perlu dibentuknya pengadilan maritim demi terciptanya stabilitas keamanan di laut. Selama ini, menurutnya, penyelesaian kasus hukum laut di Mahkamah Pelayaran hanya sebatas administrasi saja. "Kehadiran pengadilan maritim diharapkan dapat memberi harapan baru, bagi upaya menyelesaikan pelanggaran hukum," kata Menhub Budi di Jakarta, Senin (28/11). Budi menjelaskan selama ini sudah ada lembaga yang disebut dengan Mahkamah Pelayaran. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Perhubungan, tapi hal ini masih dirasa belum maksimal. Meski menyatakan Mahkamah Pelayaran bisa bertransformasi sebagai Pengadilan Maritim, Budi menuturkan kalau Mahkamah Pelayaran menjalankan fungsinya dengan konsisten, akan ada standar baru dalam penegakan hukum di sana. Budi mengatakan perlu ada lembaga yang berada di ranah yudikatif yang bisa melakukan penindakan dan penegakan hukum. Hal ini ia nilai bisa dilakukan di pengadilan maritim. "Law enforcement harus dilakukan oleh satu lembaga yudikatif," ujarnya. Menhub Budi: Tingkat kecelakaan kapal laut Indonesia masih tinggi | PT Rifan Financindo Berjangka Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengakui tingkat kecelakaan kapal laut di Indonesia masih tinggi. Bahkan, 88 persen dari kecelakaan kapal disebabkan karena kesalahan manusia (human error). "Kita tidak perlu malu-malu mengatakannya, bangsa kita lemah untuk mendisiplin. Oleh karenanya memang upaya law enforcement harus konsisten kita lakukan. Salah satunya melalui pengadilan maritim," kata Budi di kantornya, Jakarta, Senin (28/11). Padahal, masih terdapat celah kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi, pencemaran lingkungan yang perlu diselesaikan oleh pengadilan maritim. Sayangnya, Indonesia belum memiliki kekuatan hukum yang seharusnya dimiliki oleh negara maritim di dunia. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kualitas hukum di Indonesia untuk mengurangi masalah tersebut. Sebab, human error yang terjadi akibat lemahnya standar keamanan dan pelayanan dalam pelayaran dalam negeri. Dia menambahkan, sistem penegakan hukum di laut Indonesia hanya diatur oleh Mahkamah Pelayaran. Sayangnya, mahkamah tersebut tidak bersifat yudikatif dan hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang pelayaran. Budi berharap, Pengadilan Maritim ini dapat memberikan harapan baru bagi upaya menyelesaikan pelanggaran hukum. "Maka kita dorong agar wacana ini bisa dilakukan dengan baik. Sehingga ada satu semangat supaya maritim ini bisa menjadi kebanggaan bangsa yang harus kita nyatakan sirna perlahan-lahan," jelasnya. "Kita masih kalah oleh Denmark yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih kecil dari kita. Kita harus ambil manfaat dari negara kecil yang menjadi pemain dunia itu. Jangan malu-malu untuk berubah dan melakukan lebih dari yang kita lakukan sekarang ini," imbuhnya. Rifanfinancindo Susi Pudjiastuti memilki banyak mimpi tentang Indonesia di masa depan | PT Rifan Financindo Berjangka"Saya ingin melihat adanya pelabuhan besar yang teirntegrasi dengan kargo, perikanan, dan transportasi. (Mudah-mudahan) Suatu hari (nanti) saya akan melihatnya di satu tempat (di Indonesia)," ujar Susi di dalam acara forum bisnis di Kantor KKP, Jakarta, Senin (28/11/2016). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memilki banyak mimpi tentang Indonesia di masa depan. Salah satu mimpinya itu ia ungkapkan di hadapan Duta Besar dan para pengusaha Denmark-Norwegia. Bahkan tutur Susi, negara harus mengeluarkan biaya sangat mahal akibat tidak terintegrasinya infrastruktur ke kemaritiman di Indonesia. Perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur kemaritiman di Indonesia belum terintegrasi hingga kini. Akibatnya, biaya logistik menjadi tidak efisien. "Saat ini KKP bangun pelabuhan perikanan di lokasi A, lalu transportasi di C jaraknya 300 km, lalu ada kargo di D tempat lain... Negara (jadi) tidak punya daya saing dan menyusahkan pelaku usaha," kata Susi. "Saya ingin melihat Norwegia dan Denmark yang datang, kalian adalah Viking. Bangunlah pelabuhan integrasi, yang terdapat kargo, perikanan, dan transportasi bersama (di Indonesia)," ucap Susi. Lantaran hal itu pula, ia meminta para pengusaha swasta dari dalam dan luar negeri untuk investasi membangun pelabuhan yang terintegrasi. Bahkan pesan khusus ia sampaikan kepada para pengusaha Denmark dan Norwegia yang hadir di Kantor KKP. Menhub Gandeng Investor Asing Bangun Infrastruktur di Selat Malaka | PT Rifan Financindo Berjangka Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjaring perusahaan swasta dari Denmark dan Norwegia untuk bangun sistem navigasi di Selat Malaka. Tak hanya sistem navigasi, Budi juga mengajak mereka untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur transportasi laut di Indonesia. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Selat Malaka sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan memelihara keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan laut. Sebanyak 33 perusahaan dari Denmark dan Norwegia akan memberikan penawaran kerja sama bisnis dan investasi kepada Pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis Indonesia baik swasta maupun BUMN. “Denmark dan Norwegia mempunyai perusahaan-perusahaan yang merajai pelayaran dunia. Oleh karena itu, kami mengajak mereka untuk untuk membangun Selat Malaka dan di bidang navigasi pelayaran,” ujar Budi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (28/11). Kerja sama ini kemudian dibentuk Budi dalam tim pembiayaan untuk investasi transportasi. Ia mengatakan nantinya kerja sama tersebut akan melibatkan BUMN dan menggandeng investor dari Norwegia dan Denmark. Menteri Susi Ingatkan Investor Asing Tak Lemah Tanpa Pengusaha Lokal | PT Rifan Financindo Berjangka "Para pesaing kalian (Norwegia dan Denmark) pun besar, kalau kita tidak bekerjasama saya rasa kalian tidak bisa bertahan," ujar Susi di kantor KKP, Senin (28/11/2016). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyambut baik kehadiran pengusaha Norwegia dan Denmark untuk berinvestasi di dalam negeri. Susi mengingatkan tanpa kerjasama pengusaha lokal, para investor asing tidak bisa bertahan di Indonesia. "Investor Rusia yang punya konsesi tambang di Sulawesi, MoU dengan Perindo membuat perusahaan join venture membangun cold storage selama dua tahun ke depan," jelas Susi. Susi memaparkan sebagai pembantu Presiden, ia diminta untuk mengakomodasi pengusaha asing dan lokal di sektor kelautan dan perikanan. Susi memberi contoh pengusaha Rusia sudah bekerjasama dengan PT Perindo (persero) mengembangkan cold storage di Makassar. "Saya menunggu ajakan Norwegia dan Denmark bekerjasama bekerjasama dengan perusahaan Indonesia," kata Susi. Susi berharap secepatnya Norwegia dan Denmark bisa mengajak perusahaan swasta atau BUMN Indonesia bekerjasama. Karena tawaran Susi sejalan dengan perintah Presiden untuk membuka kesempatan investasi seluas-luasnya dengan pengusaha asing. "Sebagai subtitusi tersebut 100 persen kalian dipersilahkan membeli dan mengolah makanan laut untuk diekspor," papar Susi. Dalam penawaran yang dilakukan Susi, investor Norwegia dan Denmark boleh menangkap ikan dan mengekspor ke luar negeri. Sebagai gantinya mereka juga harus membuat pengolahan makanan laut di Indonesia. Rifanfinancindo SKB ke-12 dihadiri Duta Besar RI untuk Iran dan lebih dari 100 delegasi dari kedua negara | PT Rifan Financindo Berjangka Indonesia-Iran ingin memulihkan hubungan dagang ini setelah bertahun-tahun terhenti akibat sanksi yang diberikan kepada Iran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Republik Islam Iran, Mahmoud Vaezi menggelar Sidang Komisi Bersama Ekonomi (SKB) Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan antar kedua negara. SKB ke-12 antara Indonesia dan Republik Islam Iran dihadiri Duta Besar RI untuk Iran, Octaviano Alimudin dan lebih dari 100 delegasi dari kedua negara yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan serta sektor swasta. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi tuan rumah pertemuan yang merupakan SKB pertama pasca implementasi kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). "Jadi kerja sama ekonomi dan perdagangan ini sudah agak lama tidak dilanjutkan. Perdagangan Indonesia-Iran tadinya cukup besar, tapi setelah Iran kena sanksi, pihak sana dan kita tidak bisa melakukan perdagangan karena tidak ada bank yang bisa menjalankan hubungan dagang itu," jelas Darmin. Darmin mengatakan, kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia-Iran sempat vakum setelah Iran terkena sanksi dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara besar lainnya selama bertahun-tahun. Iran kemudian akhirnya bebas dari embargo maupun isolasi ekonomi tersebut pada tahun ini. Darmin menyebut, nilai perdagangan Indonesia dan Iran sebelum sanksi berlaku, sekitar US$ 2 miliar. Pasca terkena sanksi, kinerja perdagangan kedua negara semakin menyusut, sekitar lebih dari US$ 300 juta. Perundingan di SKB antara dua pihak dibagi ke dalam empat komite, yakni komite keuangan dan perbankan, komite perdagangan, komite industri dan investasi, komite energi dan infrastruktur serta kerja sama lainnya. Tindak lanjut dari kerja sama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertolak ke Iran pada pertengahan Desember ini. Data Kemenko Bidang Perekonomian menunjukkan, total nilai perdagangan bilateral Indonesia-Iran pada 2015 mencapai US$ 273,1 juta. Trennya terus menurun sebesar 38,51 persen sejak 2011 yang tercatat sebesar US$ 1,8 miliar. "Jadi kita berharap dengan penandatanganan kerja sama ini dan disusul kunjungan Presiden ke Iran, bisa memulihkan perdagangan kita dengan Iran," harap Darmin. "Jadi buat kita penting untuk menaikkan kembali perdagangan kita. Apalagi dengan situasi negara-negara tujuan ekspor yang tidak terlalu menggembirakan, kerja sama ini penting sehingga dalam jangka pendek bisa meningkatkan ekspor ke Iran walaupun tidak besar-besar sekali," kata Darmin. Sementara sampai Agustus 2016, nilai perdagangan bilateral hanya mencapai US$ 150 juta atau lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 195 juta. "Iran juga tertarik investasi minyak, karena bagi Indonesia bagus bisa di back up suplai minyak jangka panjang. Kalau cuma kilang dibuat, tapi suplai jangka panjang tidak ada, dunia gonjang ganjing, kita bisa kena juga," tegas Darmin. Dia berharap, kinerja perdagangan Indonesia-Iran kembali pulih dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Potensi ekspor Indonesia ke Iran, minyak kelapa sawit, tekstil, pakaian jadi, dan produk industri lain. Sedangkan impor Indonesia dari Iran, diantaranya minyak mentah, gas, dan lainnya. Pemerintah juga melihat potensi yang menjanjikan pada kerja sama di sektor energi. Pertamina dan National Iranian Oil Company (NIOC) telah bekerja sama dalam suplai elpiji pada tahun ini sebesar 88.000 ton dan jumlahnya akan terus meningkat pada tahun depan. Kerja sama ini dapat ditingkatkan ke sektor-sektor lainnya, seperti minyak mentah, kilang, produk petrokimia dan lainnya di masa mendatang. "Pertamina yang punya rencana investasi yang tadinya sempat tertunda dengan Iran karena dia kan ladang minyak," ujar Darmin. Pada bidang investasi, berdasarkan catatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Iran di Indonesia secara kumulatif dalam periode 2011-2014 sebesar US$ 6,3 juta dengan 16 proyek. "Sekarang kita hidupkan lagi perdagangan dengan Iran, dan perbankannya. Karena waktu ada sanksi bank kita tidak bisa menjalankan hubungan dagang itu," tutur Darmin. Menteri Iran Temui Darmin, Sampaikan Niat Investasi di Kilang Minyak dan Listrik | PT Rifan Financindo BerjangkaMenteri Komunikasi dan Teknologi Informatika Iran, Mahmoud Vaezi, datang ke Jakarta, menemui Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Kedatangan Vaezi sekaligus menyampaikan niat investasi perusahaan Iran untuk masuk ke sektor minyak dan gas bumi (migas) dan kelistrikan. "Sebenarnya dari negara yang ada minyaknya, buat indonesia bagus juga. Sehingga itu bisa didukung dengan kontrak jangka panjang suplai minyak, iya kan. Jadi kan kalau cuma kilang minyak dibuat, tapi suplainya tidak ada kontrak jangka panjangnya, dunia gonjang ganjing kita bisa kena juga," kata Darmin, usai pertemuan di kantornya, Jakarta, Jumat (25/11/2016). Pada sektor migas, disampaikan fokusnya adalah kepada pembangunan kilang minyak. Ini bisa sekaligus mendorong kerja sama langsung jual beli minyak dengan Iran. Dari pihak Iran, kata Darmin, tidak menyebutkan nama proyek yang dimaksud. Selain itu, investasi lain yang diminati adalah proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Pemerintah pun menyambut keinginan tersebut dengan baik. Untuk investasi Indonesia ke Iran juga masih pada sektor migas. Hingga sekarang perusahaan yang berminat berinvestasi salah satunya adalah PT Pertamina (Persero). "Pertamina sebenarnya yang punya rencana investasi yang tadinya sempat tertunda ya memang ladang minyak," ujar Darmin. "Mereka bilang kalau masih ada diberi kesempatan untuk dia investasi di 35.000 MW itu banyak banget. Ya kan orang tahunya itu sudah habis. Habis dibagi kepada investor. Sehingga banyak pihak itu yang nyari-nyari. Banyak itu," terangnya. "Waktu sanksi itu memang perbankan nggak bisa ya. Sekarang akan kita hidupkan lagi, bidang perdagangannya kita hidupkan lagi, perbankannya pun kita hidupkan lagi," tukasnya. Pada bidang investasi, berdasarkan catatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Iran di Indonesia secara akumulasi dalam periode 2011-2014 sebesar US$ 6,3 juta dengan 16 proyek. Sementara itu, untuk perdagangan, pemerintah akan mengoptimalkan beberapa produk andalan. Seperti crude palm oil (CPO), tekstil dan beberapa hasil industri lainnya. Ke depan aktivitas perbankan juga akan kembali dihidupkan. Nilai total perdagangan bilateral Indonesia-Iran pada 2015 mencapai US$ 273,1 juta, mengalami tren penurunan sebesar 38,51% sejak 2011 yang tercatat sebesar US$ 1,8 miliar. Sementara sampai bulan Agustus 2016, nilai perdagangan bilateral hanya mencapai US$ 150 juta atau lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar US$ 195 juta. Menko Darmin Harapkan Transaksi Perdagangan Melesat | PT Rifan Financindo Berjangka Nilai total perdagangan bilateral Indonesia-Iran pada 2015 mencapai 273,1 juta dolar AS, mengalami tren penurunan sebesar 38,51 persen sejak 2011 yang tercatat sebesar 1,8 miliar dolar AS. Sementara sampai bulan Agustus 2016, nilai perdagangan bilateral hanya mencapai 150 juta dolar AS atau lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 195 juta dolar AS. Menurut Darmin kerjasama ini bisa memulihkan perdagangan kita dengan Iran. Apalagi dengan situasi di mana negara-negara tujuan ekspor tidak terlalu menggembirakan. "Buat kita ini penting untuk menaikkan kembali perdagangan kita, sehingga kita dalam waktu pendek ya meningkatkan ekspor kita ke Iran tidak besar-besar amat," tegasnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap dengan adanya Sidang Komisi Bersama Ekonomi (SKB) Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, maka transaksi perdagangan Indonesia ke Negara tersebut akan meningkat. "Baru saja selesai memimpin sidang komisi bersama, yang ke-12 antara RI dan Iran yang meliputi bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan. Nah, jadi ini memang sudah agak lama juga tidak dilanjutkan. Perdagangan Indonesia-Iran itu tadinya cukup besar ya, tapi setelah kena sanksi, kemudian banyak pihak dari sana maupun Indonesia, kemudian tidak bisa melakukan perdagangan itu karena tidak ada bank yang bisa menjalankan hubungan dagang itu,” kata Menko Perekonomian di Jakarta, Jumat (25/11/2016). "Saya berharap dalam 2-3 tahun ini bisa pulih kembali. Yang pertama kalau dari kita pasti palm oil. Kemudian ada beberapa produk, bisa tekstil, bisa pakaian, bisa industri, produk industri. Kalau dari mereka itu banyak urusan minyak,” tegasnya. Darmin menambahkan, peningkatan perdagangan bisa diharapkan pulih kembali setelah 2-3 tahun mendatang. Sementara barang yang akan diekspor ke Iran ini rencananya terutama palm oil, tekstil. Rifanfinancindo agar ada kemudahan pembiayaan dari perbankan | PT Rifan Financindo Berjangka Menteri Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyampaikan komitmen itu saat memberikan kata sambutan dalam acara Indonesia Palm Oil Conference 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/11). Sofyan menyebutkan, kedua UU itu menjadi perhatian karena selama ini, proses sertifikasi lahan perkebunan sawit milik rakyat dan perusahaan sering terhambat, terutama dengan adanya konflik-konflik kepemilikan lahan dan adanya tudingan lahan sawit masuk ke dalam kawasan hutan. Devisa ekspor nonmigas sebesar Rp 250 triliun dari sawit membuat pemerintah serius untuk memerhatikan industri sawit nasional. Ada sejumlah bentuk perhatian pemerintah, terutama dari sisi regulasi yang bisa berimbas besar dan positif terhadap bisnis sawit itu sendiri. Sofyan mengatakan, dari sisi regulasi, pemerintah akan mengajak DPR untuk merevisi UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 26/2007 tentang Tataruang Nasional. "Persoalan ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah agar ada kemudahan pembiayaan dari perbankan (terhadap pemilik lahan sawit -red), " ujar Sofyan. Ketika lahan sawit itu akhirnya tak bisa disertifikasi, Sofyan memyebutkan, pemilik lahan sawit akhirnya gagal mendapatkan pembiayaan dari perbankan yang memang membutuhkan legalitas kepemilikan lahan sawit secara jelas dan sah dari pemerintah. Sedangkan pemilik lahan kurang dari 25 hektare, selain harus memiliki IUP tanpa perlu memiliki HGU, bisa membentuk koperasi untuk mempermudah mendapatkan sertifikasi lahan sawit. Jadi, kata Sofyan, bagi pemilik lahan dengan luas minimal 25 hektare, selain harus memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), juga harus memiliki sertifikasi atau surat tanah yang clear dan clean. Sofyan juga meyakinkan para pemilik lahan sawit kalau proses sertifikasi akan terjangkau dari sisi biaya. Sebab, pemerintah akan menyubsidi biaya sertifikasi dari dana APBD, APBN, atau dana CSR yang disalurkan perusahaan-perusahaan sawit. Sofyan meyakinkan para pengusaha sawit kalau proses sertifikasi lahan sawit akan tuntas dalam waktu 90 hari, dengan ketentuan IUP, HGU, dan seluruh jenis pajak yang terkait dengan lahan sawit itu dituntaskan pemilik lahan. Kalau untuk lahan sawit milik petani, Sofyan menyebutkan, ada Prona yang menggratiskan sertifikat untuk perani sawit. Sementara untuk kalangan pengusaha sawit, biaya sertifikasi akan dirasionalisasi sehingga tidak menimbulkan biaya tinggi. Semua proses itu, kata Sofyan, bisa dilaksanakan secara online. Untuk tahun depan, Sofyan menyebutkan, pemerintah menargetkan ada lima juta sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mengatakan, ini semua dilakukan pemerintah karena ingin di tahun 2025 seluruh pemilik tanah sudah mendapatkan sertifikat tanah atau minimal pemerintah sudah mampu mendata semua kepemilikan tanah. Gapki Tagih Sertifikasi Lahan Kelapa Sawit ke Pemerintah | PT Rifan Financindo Berjangka "Kami memohon dengan hormat kepada Bapak Sofjan Djalil membantu pelaku usaha sawit terkait masalah-masalah lahan dan tata ruang. Karena permasalahan sawit sangat besar di tata ruang," ujarnya saat pembukaan ke-12 Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2016 and 2017 Price Outlook yang digelar di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Kamis (24/11). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memberikan setumpuk pekerjaan rumah (PR) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofjan Djalil. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono meminta pemerintah serius dan mempercepat penyelesaian lahan yang kerap mengganjal sektor industri kelapa sawit. Soal lahan, kata Joko, Gapki meminta pemerintah mempercepat pemberian sertifikasi lahan, dan kepastian pemanfaatan lahan dengan sistem tata ruang perkebunan kelapa sawit yang seharusnya sudah dipetakan oleh pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Sofjan mengumbar janji akan mempercepat penyelesaian dan segera memberi kepastian hukum terkait isu-isu lahan dan tata ruang. Pemerintah, lanjutnya, tak akan mengganjal sektor industri kelapa sawit yang menjadi penyumbang devisa tinggi bagi negara. Namun, tak sampai disitu, Sofjan balik melempar permintaannya kepada para pelaku usaha perkebunan itu. Ia meminta, agar para pelaku usaha segera mengurus legalitas lahannya. Adapun izin dan sertifikasi lahan dirasa masih belum memberikan kepastian hukum secara penuh. Padahal, sertifikasi lahan turut menjadi syarat penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU). "Jangan khawatir, kami akan kelola. Saya harap, sepulang dari konferensi ini, Anda bisa tersenyum, karena persoalan lahan dan tata ruang sudah terselesaikan," imbuhnya. Saat ini, Sofjan mengungkapkan, masih banyak pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki IUP, juga HGU. Padahal, HGU menjadi kunci utama agar sektor perbankan dapat mengucurkan bantuan permodalan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit serta menjangkau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). "Kami juga meminta perkebunan sawit untuk melengkapi legalitas lahannya. Jangan karena tidak ada kebutuhan dana ke perbankan, tidak mau urus HGU. Padahal, kami janji akan mempercepat pengurusan HGU menjadi hanya 90 hari saja," tutur Sofjan. Gapki Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan Agraria dan Tata Ruang | PT Rifan Financindo BerjangkaKetua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono berharap pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, membantu memberikan kepastian hukum terkait isu-isu pertanahan dan agraria. Sehingga, pelaku industri kelapa wasit dapat berkembang. Joko mengatakan, selain isu lahan dan pertanahan, tantangan yang dihadapi pelaku usaha perkebunan sawit semakin kompleks. Padahal permintaan terhadap minyak sawit, terutama untuk kebutuhan pangan dan energi, akan semakin meningkat. Tantangan lain yang juga harus diperbaiki oleh pelaku usaha sektor perkebunan sawit adalah upaya peningkatan produktivitas. “Kami memohon dengan hormat kepada Bapak Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, membantu pelaku usaha sawit terkait masalah-masalah lahan dan tata ruang,” kata Joko Supriyono saat memberikan sambutan dalam pembukaan 12th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook, di Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (24/11/2016). “Indonesia memiliki posisi lebih baik dan sangat penting sebagai produsen minyak sawit terbesar untuk mengambil porsi terbesar sebagai pemasok kebutuhan minyak nabati dunia ke depan,” kata Joko. “Kebutuhan akan minyak sawit masih sangat tingg, kami perkirakan peningkatan kebutuhan minyak nabati dunia mencapai 50 juta ton pada 2025. Saat ini produksi minyak sawit Indonesia sebesar 31 juta ton, dan 22,5 juta ton di antaranya memasok pasar ekspor. Selain itu, kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel juga terus meningkat. “Karena itu diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis demi meningkatkan produktivitas, daya saing dan tantangan global secara sistematis,” terang Joko. Peningkatan produktivitas dan efisien, kata Joko, merupakan kunci terpenting guna memperbesar kontribusi kelapa sawit Indonesia sebagai pemasok terbesar minyak nabati dunia. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sehubungan dengan rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan baru untuk perluasan perkebunan di lahan gambut dan pelepasan kawasan hutan. “GAPKI sangat mendukung pemerintah yang saat ini berinisiatif memerkuat ISPO terutama untuk membawa ISPO menjadi lebih kredibel dan mendapat pengakuan internasional,” katanya. Hal yang penting adalah mendorong peningkatan implementasi ISPO dengan mempercepat proses sertifikasi yang kredibel dengan persyaratan standar yang bisa diakui internasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berjanji akan membantu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan kepastian hukum terkait legalitas lahan. “Jadi saya harap sepulang dari konferensi ini, Anda bisa tersenyum karena persoalan lahan dan tata ruang sudah terselesaikan,” kata Sofyan, saat memberikan sambutan pada pembukaan IPOC 2016. Joko juga berharap pemerintah membantu meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar global dengan memperkuat politik perdagangan melalui hubungan bilateral G to G sehingga dapat meminimalkan batasan-batasan yang menghambat ekspor minyak sawit dan turunannya. Sofyan mengatakan, percepatan proses HGU akan mendorong petani kecil untuk menjangkau sektor perbankan, sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sehingga harga sawit yang dihasilkan oleh petani semakin kompetitif dan dalam jangka panjang perkebunan rakyat semakin berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Sofyan Djalil adalah mempercepat pengurusan HGU menjadi hanya 90 hari. “Kami juga meminta perkebunan sawit untuk melengkapi legalitas lahannya. Jangan karena enggak ada kebutuhan dana ke perbankan, tidak mau urus HGU,” kata Sofyan, yang disambut aplaus peserta konferensi terbesar di dunia tersebut. Rifanfinancindo GAMBAR DP BBM, KATA KATA MUTIARA BIJAK UCAPAN SELAMAT HARI GURU NASIONAL 25 NOVEMBER 201611/25/2016 masih banyak masyarakat belum tahu apa artinya tanggal 25 November bagi guru | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang PekanbaruDi tiap tahunnya, menginjak tanggal 25 selalu diperingati sebagai hari istimewa bagi kaum guru, tetapi disayangkan di kalangan khalayak umum masih banyak yang tidak mengetahui momen indah itu, masyarakat belum tahu apa artinya tanggal 25 November bagi guru, ini dikarenakan belum adanya peringatan khusus setiap tanggal tersebut. Tanggal 25 November merupakan tanggal bersejarah bagi kaum guru, mengapa demikian? Bagi anda yang belum mengetahui kenapa tanggal tersebut dijadikan hari istimewa bagi kaum guru. Hari Guru Nasional ternyata telah dideklarasikan sedari tahun 1994 yang lalu sebagairujukan yakni,Keputusan Presiden (Kepres) No. 78 Tahun 1994 dan juga ditetapkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menetapkan tanggal 25 November adalah hari Guru Nasional serta diperingati berbarengan dengan HUT PGRI. Dua bulan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 24 sampai 25 November 1945 persatuan Guru dicetuskan. Saat itu pula guru menata kongres guru sebagaiupaya menyokong tercapainya kemerdekaan Indonesia di kota Surakarta. Kongres ini dijadikan wadah berhimpunnya semua guru yang turut serta memperjuangkan pendidikan di Indonesia diselah tindasan para penjajah. Semenjak jaman Belanda, identitas perkumpulan guru telah muncul,dan diberiidentitas/nama Persatuan Guru Hindia Belanda PGHB) terbentuk tahun 1912. Yang bernaung di bawah Organisasi ini pada saat itu, meliputi: guru bantu, guru desa, kepala sekolah dan lainnya. Kemudian, oleh sebab guru berkeinginan kuat untuk mempunya paying organisasi sendiri,makadibentuklah tahun 1932 nama baru menjadi Persatuan Guru Indonesia(PGI). Hingga pada akhirnya kaum guru menilai setiap tanggal 25 November adalah merupakan awal dikenalnya julukan PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Tetapi disayangkan belum dinyatakan dalam sebuah keputusan formal dari pemerintah kalaitu, untuk dijadikan dasar sebgai sebutan Hari Guru Nasional. Hari guru nasional ini dibentuk dlam rangka memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bersusah payah, rela tak cukup diperhatikan pemerintah. Dan mereka ikhlas berkorban agar rahayat Indonesia mesarakan dan meraih cita-cita dengan cukupnya ilmu pengetahuan. Oh guruku terimakasihku untukmu. Nah di tahun 1994, baru dimaklumatkan secara formal persatuan guru ini dengan julukan Persatuan Guru Republik Indonesia, tepatnya tanggal 25 November, sehingga di tanggal itu dijadikan sebagai hari guru nasional. Terbentuknya hari guru nasional ini, di alamatkan untuk mengenang jasa serta pengorbanan kaum guru dalam bekerja keras mempertahankan pendidikan rahayat Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Kata Mutiara Bijak Ucapan Selamat Hari Guru
Selamat Hari Guru Nasional 2016 Tanggal 25 November | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru Hari Guru diperingati setiap tanggal 25 November bersamaan dengan ultah PGRI, kegiatan ulang tahun Guru biasanya diisi dengan perlombaan olahraga ditiap-tiap lingkungan kerja guru, untuk skala daerah perlombaan olahraga antar insan pengajar menjadi rutinan tahunan diselenggarakan. Selamat Hari Guru! Hari ini kita memperingati Hari Guru Nasional untuk menghargai jasa mereka. Guru adalah sumber inspirasi untuk terus belajar dan menimba ilmu, tak ada ilmu yang bermanfaat tanpa kontribusi penting dari peran seorang guru. Diberbagai belahan dunia meskipun berbeda tanggalnya Hari Guru Juga diperingati untuk memberikan momentum berharga bagi insan mulia yang membaktikan dirinya membimbing anak asuh sekolah, dan untuk sebagian negara lain, Hari Guru diberlakukan sebagai hari libur Nasional. Adapun kegiatan formil di hari guru Nasional resminya dilakukan upacara bendera dan pemberian anugrah bagi kalangan pendidik atau guru yang berprestasi. Peran dan jasa Guru dari dahulu kala hingga sekarang ini tak berubah, tetap memberikan yang terbaik bagi anak didik untuk menjadi manusia seutuhnya, berimu, berakhlak dan mampu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggungjawab, begitu besar jasa-jasamu… Selamat Hari Guru Nasional 2016! Inilah Sejarah Hari Guru Nasional 25 November yang Musti Kamu Ketahui ! | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru Sebelum Indonesia merdeka atau zaman penjajahan sudah ada organisasi yang di dirikan yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912. Akan tetapi setelah dua dekade organsasi tersebut berganti menjadi PGI (Persatuan Guru Indonesia) supaya bisa lepas dari bayang-bayang penjajah Belanda. Seperti yang sudah publikketahui setiap tanggal 25 November, bangsa Indonesia akan memperingati peringatan Hari Guru Nasional yang juga bertepatan dengan hari lahirnya organisasi guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dan ini cukup menarik untuk mengulas bagaimana sejarah Hari Guru Nasional yang di peringati setiap 25 November ini. berikut ini ada rangkumannya dari berbagai sumber yang sudah didapat. Setiap tanggal 25 Desember, Bangsa Indonesia akan menggelar puncak peringatan Hari Guru Nasional yang seperti biasa di sejumlah instansi pemerintah dan sekolah biasanya akan menggelar upacara bendera yang bertemakan Hari Guru Nasional. Tetapi setelah era penjajahan Belanda berganti Jepang, hampir setiap organisasi dilarang. Hingga sekolah banyak yang ditutup sampai dengan organisasi PGI yang sudah tidak lagi aktif bersuara. Akhirnya setelah adanya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 Organisasi yang digawangi para guru itu, PGI langsung melakukan Kongres Guru Indonesia tepatnya tanggal 24 sampa 25 November 1945 di Surakarta. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan selain upacara bendera bertemakan Hari Guru Nasional, yaitu lomba baca puisi maupun lomba pidato yang juga bertemakan dengan hari guru. Selain hal itu kita juga bisa memberikan ucapan secara langsung atau tertulis sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikannya karena telah mendidik kita dengan berbagai ilmu sejak kita masih kecil. Hingga hasil kongres tersebut menyatakan sejarah baru, dimana tanggal 25 November 1945 PGRI selanjutnya berdiri. Sebagai rasa penghormatan kepada para guru,akhirnya pemerintahpun menetapkan jiak hari lahir PGRI sama sebagai Hari Guru Nasional. Guru dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang strategis yang dapat menentukan keberhasilan pendidikan dan dasar pondasi dalam mempersiapkan pondasi dalam pengembangan potensi akademik bagi peserta didik di masa mendatang untuk memajukan bangsa. Jika kembali kepada sejarah lagi, peran guru sangatlah besar dalam kemajuan bangsa dan salah satu penentunya. Mereka selalu mengusahakan dan menanamkan kesadaran dan akan harga diri sebagai bangsa serta semangat nasionalisme di dalam masa penjajahan kepada peserta didil serta masyarakat. Rifanfinancindo pandu wijaya berkomentar nyinyir pada akun Twitter gus mus | PT Rifan Financindo Berjangka Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Fadjroel Rachman menuturkan, Pandu Wijaya adalah pekerja kontrak yang dipekerjakan dalam proyek renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Fadjroel juga menuturkan, jika proyek renovasi GBK sudah 100 persen rampung dikerjakan, kontrak kerja Pandu Wijaya pun akan berakhir. "Yang bersangkutan itu bekerja kontrak di proyek kami renovasi GBK, bukan karyawan kantor pusat," ujar Fadjroel Sebagai informasi, Pandu Wijaya adalah pekerja kontrak ADHI yang telah berkomentar nyinyir pada akun Twitter pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuth Thalibin Rembang, Mustofa Bisri atau Gus Mus. "Kalau proyek GBK selesai, yang bersangkutan tidak lagi bekerja di ADHI karena itu surat peringatan dari pimpinan proyek, bukan dari Direktur SDM," tutur Fadjroel. "Saya mewakili komunikasi Adhi Karya untuk meminta maaf kepada Kiai Mustofa Bisri dan Gus Yaqut (Ketum PB Ansor) dan warga Nahdliyin atas ucapan tak sopan karyawan kami. Walaupun Twitter-nya pribadi, (itu) membawa atribut perusahaan," ujar Fadjroel. Selain itu, pihaknya pun telah melayangkan surat peringatan (SP) 3 kepada Pandu Wijaya. Menurut Fadjroel, keputusan menjatuhkan SP 3 merupakan wewenang direksi dan bersifat pembinaan. Karena telah dinilai merugikan nama baik perusahaan, Fadjorel lantas meminta Pandu Wijaya untuk segera menemui Gus Mus. Hal itu dilakukan sebagai bentuk permohonan maaf atas kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada Gus Mus oleh Pandu Wijaya melalui akun Twitter-nya. Dihina Akun Pandu Wijaya, Gus Mus: Dia Sudah Menyesal & Minta Maaf | PT Rifan Financindo Berjangka KH Mustofa Bisri meminta agar karyawan PT Adhi Karya, Pandu Wijaya tidak dipecat. Melalui akun twitter @gusmusgusmu, Gus Mus -sapaan KH Mustofa Bisri- menjawab permintaan netizen yang meminta agar Pandu dipecat dari tempatnya bekerja. Sebelumnya Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadroel Rachman juga melontarkan permintaan maaf kepada Gus Mus melalui akun twitternya @fajroeL. "Jangalah. Dia sudah menyesal dan meminta maaf. Al-Musamih kariim...," cuit akun @gusmusgusmu, Jumat (25/11/2016) Pasca peristiwa itu, beredar surat dari PT Adhi Karya mengenai pemberian surat peringatan ketiga tertanggal 24 November 2016 yang ditandatangani manajer proyek renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Wikrama Wardana. "Atas nama pribadi dan @AdhiKaryaBUMN saya ucapkan MOHON MAAF SEBESAR-BESARNYA kepada @gusmusgusmu atas ucapan tak pantas karyawan kami- FR," kata Fadjroel melalui pribadinya, Rabu 23 November 2016. "Kalau benar, wah dalam sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW baru kali ini ada BID'AH sedemikian besar. Dunia Islam pasti heran," kicau Gus Mus melalui akun @gusmusgusmu, 23 November 2016. Komentar Pandu terhadap cuit Gus Mus menjadi pembicaraan netizen karena dianggap kasar. Pandu mengomentari cuitan Gus Mus mengenai adanya rencana salat jumat di jalan raya pada 2 Desember mendatang. Alhasil cuitan Pandu terhadap Gus Mus memancing reaksi keras dari para netizen. Saat ini Pandu langsung menggembok akun Twitternya. Cuitan Gus Mus direspons Pandu dengan menuliskan. "Dulu gak ada aspal gus di padang pasir, wahyu pertama tentang salat jumat jg saat Rasulullah hijrah ke madinah," tulis @panduwijaya_. Gus Mus Maklumi Kesalahan Pandu Wijaya | PT Rifan Financindo Berjangka Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin, Rembang, KH Moh Mustofa Bisri atau Gus Mus, memaklumi kesalahan yang dibuat oleh Pandu Wijaya. Gus Mus menilai bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan atas komentar Pandu terhadap pernyataannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Gus Mus untuk menanggapi permintaan maaf dari Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman, Kamis (24/11/2016). Melalui akun Twitter-nya, Fadjroel secara pribadi maupun mewakili Adhi Karya meminta maaf kepada Gus Mus. "Tidak ada yg perlu dimaafkan, Mas Fadjroel. Kesalahannya mungkin hanyalah menggunakan 'bahasa khusus' di tempat umum. Maklum masih muda," tulis Gus Mus dalam akun resminya di Twitter, Jumat (25/11/2016) pagi. Gus Mus mengatakan, karena Pandu sudah meminta maaf, ia tidak perlu dipecat dari pekerjaannya saat ini. "Janganlah (dipecat). Dia sudah menyesal dan meminta maaf. Al-Musamih kariim...," tulis Gus Mus. Atas kejadian ini, Fadjroel berencana menemui Gus Mus untuk bersilaturahim. Ia juga menyatakan bahwa masalah ini akan diselesaikan oleh pimpinan proyek tempat Pandu bekerja karena Pandu bukan karyawan Adhi Karya, melainkan pegawai kontrak untuk proyek renovasi Gelora Bung Karno. Akibat komentarnya yang kurang pantas terhadap pernyataan Gus Mus, Pandu mendapatkan surat peringatan dari pimpinan proyek tempat dia bekerja. Fadjroel mengapresiasi sikap Gus Mus yang dengan lapang dada menerima hal ini. Ia mengatakan bahwa sikap Gus Mus itu menunjukkan bahwa Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merupakan sosok berjiwa besar. Rifanfinancindo hanya akan memperkeruh proses negosiasi atas kasus tunggakan pajak Google di Indonesia | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang SurabayaMenteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara ditantang untuk menutup atau memblokir sementara (blackout) situs Google di Indonesia. Namun, Rudiantara menilai hal itu hanya akan memperkeruh proses negosiasi atas kasus tunggakan pajak Google di Indonesia. Ia meminta seluruh pihak agar tidak berdebat lebih lanjut mengenai kasus utang pajak Google. Rudiantara menegaskan bahwa perusahaan yang menjalani bisnis dan mendapatkan penghasilan di Indonesia wajib membayar pajak. "Tidak lah, kita harus bicara, fokus bagaimana menyelesaikan masalah, bukan malah memperkeruh masalah. Mengurai masalah sehingga bisa setelmen," ungkap Rudiantara, usai acara Indonesia PPP Day di Jakarta, Kamis (24/11/2016). Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menantang keberanian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan aksi penutupan sementara terhadap situs pencarian Google, menyusul tunggakan pajak raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) itu sebesar Rp 5,5 triliun. "Kita tidak usah berdebat, bikin kisruh malah. Semua orang yang berbisnis harus bayar pajak. Jadi kalau mereka berbisnis di Indonesia, mereka harus bayar pajak di Indonesia. Yang penting itu bagaimana dan berapa bayar pajaknya. Nanti otoritas fiskal yang tahu," jelasnya. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv mengatakan Kemkominfo merupakan otoritas yang memegang penuh terhadap akses internet di Indonesia. Menkominfo pun dapat melakukan pemblokiran sementara terhadap Google. Aksi blackout pernah dilakukan Tiongkok karena saat itu Google banyak memuat pemberitaan negatif terhadap Negeri Tirai Bambu tersebut. "Bukan tidak mungkin kalau Menkominfo berani mem-blackout Google, karena pemain Indonesia sudah banyak yang siap masuk," tegas Haniv. "Kita merupakan pasar yang luar biasa besar bagi Google. Tapi kita juga butuh Google, jadi sama-sama saling membutuhkan." Menurutnya, Google sebetulnya sangat membutuhkan Indonesia karena pasarnya menggiurkan. Dari total 240 juta penduduk Indonesia, pengguna internet tercatat mencapai 100 juta orang. Sri Mulyani Ultimatum Google Bayar Pajak Sebelum Ganti Tahun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akhir tahun ini akan ada kesepakatan jumlah pajak yang dibayar oleh Google terkait tunggakan pembayaran pajak yang telah dilakukannya selama ini. "Dengan Google kami tetap komunikasi. Sebelum akhir tahun ini tentu ada kesepakatan angka yang bisa menetapkan berapa utang pajak yang mereka bayar," ucap Sri Mulyani, Kamis (24/11). Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan komunikasi dengan Google untuk menemukan titik temu yang tepat dalam pembayaran pajak tersebut. "Kami tetap ada perhitungan ke tim kami dan perusahaan mereka sendiri," imbuh Sri Mulyani. Google sendiri nantinya akan memiliki perhitungannya sendiri terkait jumlah tunggakan pajaknya selama ini untuk disandingkan dengan perhitungan versi DJP. Nantinya, keduanya akan berdiskusi untuk menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Google. Sri Mulyani memastikan pihaknya akan terus fokus menindak dengan adil perusahaan yang tak menunaikan kewajibannya. Jika pemerintah berhasil mengejar pajak dari Google, pemerintah juga akan mengejar semua perusahaan yang memiliki kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk salah satunya Facebook. "Pokoknya semua yang memiliki kegiatan ekonomi memiliki value added di sini. Adalah subjek dan objek pajak. Bagi kami, siapa pun yang memiliki aktivitas dan menciptakan objek pajak, maka oleh karena itu mereka jadi subjek pajak dan harus tunduk ke peraturan," pungkas dia. Sementara, utang pajak Facebook sendiri diperkirakan sangat besar dengan ilustrasi yakni, Facebook menguasai sekitar 20 persen dari pasar iklan perusahaan over the top (OTT) di Indonesia mencapai US$840 juta per tahun. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Muhammad Haniv menyatakan, pemerintah telah mengirimkan surat kepada Facebook beberapa bulan lalu bersamaan dengan usaha DJP mengejar pajak Google. Jika tak Bayar Pajak ke Indonesia, Google Terancam Ditagih Rp 5 Triliun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya DJP telah menawarkan adanya tax settlement atau merupakan angka kesepakatan pajak yang harus dibayar Google, bukan nilai dari keseluruhan pajak tertunggak. "Akan ada kesepatan angka yang bisa menetapkan berapa utang pajak yang mereka bayarkan," ujar Sri Mulyani usai acara CEO Forum, di Jakarta, Kamis (24/11). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Google agar membayar pajak. Google akan membayar pajak dengan nilai yang ditentukan lewat negosiasi dengan pemerintah. Meski negosiasi antara DJP dan Google belum memperlihatkan titik terang, Mulyani menyebut Google akan membayar tunggakan yang nantinya disepakati. Sebab jika tidak, mereka akan membayar pajak cukup mahal lebih dari Rp 5 riliun. Ini dihasilkan dari pajak Google sekitar Rp 1 triliun, dan denda sekitar Rp 4 triliun. "Pasti akan ada kesepakatan," ujarnya. Namun, jika tetap tak mau membayar, Google terancam membayar pajak sebesar Rp 5 triliun. Sri Mulyani menyebut, sejauh ini tim dari direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Google tengah menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan perusahaan internasional ini. Sebab, rencananya pajak yang dibayarkan Google tidak akan sepenuhnya dipenuhi. Untuk itu, siapapun yang memiliki aktivitas dan menciptakan obyek pajak baru, maka perusahaan atau perorangan tersebut akan menjadi subyek pajak yang harus tunduk pada peraturan perpajakan di Indonesia. Jika tidak patuh, maka Pemerintah bisa memberikan denda maupun hukuman pada wajib pajak tersebut. Selain Google, Kemenkeu akan menyasar sejumlah perusahaan serupa yang diprediksi menunggak pajak. Menurut Sri Mulyani, semua perusahaan yang memiliki kegiatan ekonomi dan menghasilkan sesuatu di Indonesia merupakan subyek dan obyek pajak. Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, masih akan ada perundingan yang bakal dilakukan Kemenkeu dan Google untuk menarik pajak guna menambah pemasukan negara. Namun, pajak Rp 4 triliun ini masih belum fix karena Google masih terus berkoordinasi dengan Kemenkeu atas denda yang harus mereka bayar "Yang denda itu belumlah. Masih dibicarakan," kata Darmin. Namun, Google menolak adanya pemeriksaan pajak lebih lanjut dari otoritas pajak Indonesia dan tidak mau adanya penetapan status sebagai BUT, padahal pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan. Menurut catatan DJP, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 dan merupakan dependent agent dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura. Dengan demikian, menurut Pasal 2 Ayat (5) Huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia dikenai pajak penghasilan. Rifanfinancindo GAPKI berharap kepada pemerintah dapat memberikan kepastian hukum terkait isu-isu pertanahan dan agraria | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang SemarangMenteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi industri kelapa sawit sekarang ini. Ia mengisyaratkan, sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang seiring berkembangnya sektor penyumbang devisa ekspor terbesar ini. Satu di antaranya adalah persoalan agraria dan tata ruang. “Jadi saya harap sepulang dari konferensi ini, anda semua bisa tersenyum karena persoalan lahan dan tata ruang sudah terselesaikan,” katanya di The Westin, Nusa Dua, dan disambut riuh tepuk tangan 2.000 peserta 12th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook, Kamis (24/11/2016). Pihaknya berjanji membantu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan kepastian hukum terkait legalitas lahan. “Kami juga meminta perkebunan sawit melengkapi legalitas lahannya. Jangan karena gak ada kebutuhan dana ke perbankan, tidak mau urus HGU,” cetusnya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Sofyan Djalil, adalah mempercepat pengurusan hak guna usaha (HGU) menjadi hanya 90 hari saja. Sehingga harga sawit yang dihasilkan petani kian kompetitif sehingga dalam jangka panjang perkebunan rakyat semakin berkelanjutan. Lanjutnya, percepatan proses HGU akan mendorong petani kecil menjangkau sektor perbankan, kemudian sertifikasi Indonesian sustainable Palm Oil (ISPO). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, berharap pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang membantu memberikan kepastian hukum terkait isu-isu pertanahan dan agraria tersebut. Sebab selain isu lahan dan pertanahan, tantangan yang dihadapi pelaku usaha perkebunan sawit cukup kompleks. “Kami berharap pemerintah dan kementrian memberikan kepastian hukum terkait isu pertanahan dan agraria tersebut,” katanya. Hore mengurus legalitas lahan sawit hanya 90 hari | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Sofyan mengatakan, selama ini para petani sawit terganjal izin legalitas sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman dana ke perbankan. Percepatan proses HGU akan mendorong petani kecil menjangkau sektor perbankan dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sehingga harga sawit yang dihasilkan oleh petani semakin kompetitif. "Pemerintah akan mempermudah izin usaha sawit menjadi hanya 90 hari," ujar Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang saat membuka Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) Ke-12 di Bali (24/11). Untuk mendukung industri sawit nasional, pemerintah berjanji akan mempermudah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk mendapat kepastian hukum legalitas lahan. Kongkritnya, pemerintah akan mempercepat pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) lahan kebun sawit menjadi hanya tiga bulan atau 90 hari. Menteri ATR: Indonesia Masih Tertinggal dalam Penataan Ruang Lahan Kelapa Sawit | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, Indonesia masih sangat tertinggal dengan negara lain terkait penataan ruang lahan kelapa sawit. Ketertinggalan tersebut kata Sofyan menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan yang ada saat ini. Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini menilai, dari lahan sawit sekitar 11 juta hektar yang ada di Indonesia dengan total produksi sebesar 30 juta ton CPO seharusnya memiliki tata kelola ruang lahan yang baik. "Kita masih tertinggal dalam sektor penata ruangan lahan kelapa sawit," ujar Sofyan saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke 12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/11/2016). Tak heran jika isu tumpang tindih lahan ini kerap kali dijadikan alasan para pemerhati lingkungan untuk terus mengkritisi perkembangan industri sawit yang telah menyerap kurang lebih sekitar 5,5 juta masyarakat yang ada di sekitar lahan sawit. Terlebih lagi, dengan adanya instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera mewujudkan peta tunggal atau one map policy terkait kebijakannya. "Industri ini sedang menghadapi tantangan, misalnya produktifitas terkait umur plasma yang sebagian perlu diremajakan. Isu negatif seperti tidak ramah lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati sampai keamanan pangan. Salah satu jawaban tersebut saya pikir adalah perbaikan tata ruang," terangnya. Jokowi juga mengingatkan, pembuatan peta tunggal itu harus disinkronisasi pula dengan perangkat hukum yang ada. Dengan begitu peta tunggal tidak akan menjadi masalah baru. Kebijakan peta tunggal itu sejalan dengan semangat reforma agraria yang menjadi program prioritas pemerintah. Dengan kebijakan itu, Jokowi berharap agar perkara sengketa lahan yang terjadi di masyarakat dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi berlarut-larut. "Segera lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan sengketa agraria lagi," ujar Jokowi beberpa waktu lalu. "Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan," tandas Jokowi. Jokowi menegaskan, kebijakan peta tunggal merupakan bagian dari program besar reforma agraria yang dicanangkan pemerintah. Percepatan kebijakan itu diyakini mampu menyelesaikan ketimpangan dan kemiskinan. Rifanfinancindo |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|