KAI Operasi 5 Purwokerto mengerahkan petugas ekstra sebanyak 51 orang | PT Rifan Financindo BerjangkaMenurut dia, tenaga bantuan tersebut terdiri atas 46 personel stasioner TNI/Polri, 46 personel pengamanan jalur, delapan personel polisi militer (POM TNI), dan Tim K9 sebanyak delapan personel. "Bantuan pengamanan eksternal sudah menjadi rutinitas tiap tahun dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan tingkat pengamanan dari berbagai gangguan," katanya. Berdasarkan data sejak bulan Januari 2018 hingga Mei tahun 2018 di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto, tercatat sebanyak 30 kali gangguan yang terdiri atas tujuh kali aksi pelemparan terhadap KA yang melintas, satu kali pencurian, 20 kejadian kecelakaan, satu kali aksi pengganjalan, dan satu kejadian bencana alam, sedangkan selama tahun 2017 sebanyak 96 gangguan. "Perlintasan-perlintasan tersebut tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Tegal, sebagian wilayah Brebes, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Cilacap, dan sebagian Ciamis (Jawa Barat) sebelah timur," katanya. Sementara itu mengenai pengamanan stasiun maupun jalur dan di atas KA, Ixfan mengatakan PT KAI Daop 5 Purwokerto mendapatkan tenaga bantuan pengamanan eksternal selama masa angkutanLebaran 2018 sebanyak 106 personel. Dari 376 titik perlintasan sebidang itu, kata dia, sebanyak 70 titik merupakan perlintasan resmi yang dijaga petugas PT KAI, 18 titik perlintasan resmi yang dijaga petugas dari pemerintah daerah, dan 288 perlintasan tidak resmi atau liar yang tidak dijaga, 44 perlintasan liar di antaranya telah ditutup. Ia mengatakan perlintasan tidak sebidang yang telah dibangun flyover sebanyak 18 titik dan underpass sebanyak 52 titik. Seperti dikutip Antara, Ia mengatakan pengerahan petugas ekstra tersebut dilakukan karena selama masa angkutan Lebaran 2018 yang berlangsung pada tanggal 5--26 Juni terjadi peningkatan jumlah kereta api yang melintas di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto. Hal yang dimaksud, kereta api yang melintas tidak hanya KA reguler, juga KA tambahan Lebaran, baik yang diberangkatkan dari wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto maupun Daop lain. "Kami berupaya meningkatkan kelancaran, kenyamanan, dan keamanan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan raya selama masa angkutan Lebaran karena di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto saat ini terdapat 376 titik perlintasan sebidang," katanya. PT Kereta Api Daerah (Persero) atau KAI Operasi 5 Purwokerto mengerahkan petugas ekstra sebanyak 51 orang dalam menghadapi Lebaran 2018, kata Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto Ixfan Hendriwintoko. "Petugas ekstra tersebut terdiri atas 31 orang yang ditugaskan sebagai pemeriksa jalur dan 20 ditugaskan sebagai penjaga perlintasan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (6/6/2018). ( Baca : Ayo Mudik dengan Kereta Terpanjang di Indonesia ) Jamin Keselamatan, PT KAI Daop 2 Tambah Petugas Pemeriksa Rel | PT Rifan Financindo BerjangkaKami juga akan tambah 67 petugas penjaga perlintasan selama angkutan mudik dan arus balik ini," tutur dia. Ia mengaku juga sudah berpesan kepada petugas keamanan di stasiun untuk berpatroli selama angkutan mudik dan arus balik lebaran ini. Langkah ini untuk meminimalisir segala potensi gangguan atau ancaman teror. "Jadi petugas security kita yang berada di stasiun - stasiun itu secara rutin mereka patroli di jalur-jalur yang menjadi wilayahnya," ujar Joni. Selain itu, tutur dia, ada juga penambahan sebanyak 67 petugas penjaga pintu perlintasan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 2 Bandung menambah petugas pemeriksa jalan rel selama angkutan mudik dan arus balik lebaran 2018. Langkah ini untuk menjamin keamanan perjalanan kereta api. Humas PT KAI Daop 2 Bandung Joni Martinus mengatakan penambahan pemeriksa jalan rel ini berjumlah 63 orang. Para petugas ekstra itu ditempatkan di sejumlah jalur lintas Daop 2 Bandung. "Tujuannya untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan jalur, karena untuk menjamin kemanan (perjalanan kereta api)," kata Joni saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (6/6/2018). KAI Divre Bersama TNI dan Polri Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2018 | PT Rifan Financindo Berjangka"Jangan ada kelalaian, karena sekecil apapun akan mengakibatkan kerugian yang berimbas pada menurunnya pelayanan kepada pengguna jasa kereta api," ungkapnya. Tahun ini PT KAI Divre I Sumut menyediakan 325 personel yang terdiri dari tenaga pengamanan internal sebanyak 287 personel dan tenaga pengamanan eksternal 38 personel. "Seluruh aspek, sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api harus dalam kondisi yang terbaik," tegasnya. Diungkapkan Rusi, seluruh yang berperan juga diwajibkan untuk terus waspada dan sigap, serta memastikan seluruh perjalanan kereta api aman, lancar dan terkendali. Rusi menegaskan, kelancaran operasional kereta api secara umum dan keselamatan tetap menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh PT KAI Jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara beserta TNI dan Polri melakukan apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran Tahun 2018 di Kantor PT KAI Divre I Sumut. Vice Presiden PT KAI Divre I Sumut, Rusi Haryono, yang juga menjadi pemimpin dalam apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran Tahun 2018 mengatakan, pihaknya mulai melaksanakan posko masa angkutan lebaran tahun 2018. "Tentu kita semua berharap tahun ini dapat melaksanakan angkutan lebaran dengan Zero Accident," kata Rusi. PT Rifan Financindo Berjangka
0 Comments
Pahala kembali menyampaikan bahwa Garuda telah dikirimi surat pernyataan oleh Serikat Pekerja Garuda | PT Rifan Financindo BerjangkaPahala mengakui ada masalah antara manajemen dan pekerja di perusahaannya. Tapi ia menegaskan bahwa selama ini, manajemen selalu mengajak bicara serikat pekerja maupun asosiasi pilot, sehingga setiap keputusan selalu diambil bersama. "Upaya sudah beberapa kali, selama ini kami sudah berusaha angkat aspirasi serikat pekerja dan pilot," tutur Dirut Garuda Indonesia tersebut. Sebelumnya, para pilot dari Garuda Indonesia telah mengancam akan mogok kerja karena persoalan hubungan kerja antara mereka dan manajemen perusahaan plat merah tersebut. Salah satu masalah terjadi pada proses rekrutmen pilot Garuda yang menggunakan sistem kontrak. Selain itu, manajemen juga dituding telah membuat kebijakan yang melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati tanpa sepengetahuan serikat. Pahala kembali menyampaikan bahwa Garuda telah dikirimi surat pernyataan oleh Serikat Pekerja Garuda tertanggal 3 Juni 2018. Isinya menyatakan bahwa tidak ada rencana mogok saat puncak mudik 2018. "Akan tetapi kami tetap akan follow up soal tindak lanjutnya," ujarnya. Kepastian itu, kata Pahala, juga disampaikan setelah pertemuan antara Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) pada 31 Mei lalu. Pertemuan itu memperkuat bahwa mogok itu batal. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Pahala N. Mansury hadir dalam rapat dengar pendapat membahas mudik 2018 bersama Komisi Perhubungan DPR hari ini, Senin, 4 Juni 2018. Dalam rapat ini, Pahala dicecar sejumlah pertanyaan oleh sejumlah anggota DPR ihwal ancaman mogok dari pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Saat diberikan kesempatan, Pahala memberikan klarifikasi soal ancaman ini. "Ada perkembangan positif," katanya meyakinkan anggota komisi dalam rapat di Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. ( Baca : Pilot Ancam Mogok, Penerbangan Garuda Akan Dialihkan ke Citilink) 3 Langkah Antisipasi Dirut Hadapi Ancaman Mogok Pilot Garuda | PT Rifan Financindo BerjangkaKepastian itu, kata Pahala, juga disampaikan setelah pertemuan antara Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) pada 31 Mei lalu. Pertemuan itu memperkuat bahwa memang ancaman mogok itu batal. Sebelumnya, para pilot Garuda Indonesia mengancam mogok kerja karena persoalan hubungan kerja antara mereka dan manajemen perusahaan plat merah tersebut. Salah satu masalah terjadi pada proses rekrutmen pilot Garuda yang menggunakan sistem kontrak. Saat diberikan kesempatan, Pahala memberikan klarifikasi soal ancaman ini. "Ada perkembangan positif," katanya. Pahala kembali menyampaikan bahwa Garuda telah dikirimi surat pernyataan oleh Serikat Pekerja Garuda tertanggal 3 Juni 2018. Isinya menyatakan bahwa tidak ada rencana mogok saat puncak mudik 2018. "Akan tetapi kami tetap akan follow up soal tindak lanjutnya," ujarnya. Dalam rapat dengan DPR, Pahala dicecar sejumlah pertanyaan oleh sejumlah anggota DPR ihwal ancaman mogok dari pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Kedua, ujarnya, menyiapkan tenaga kerja lainnya untuk menghadapi potensi mogok ini. "Lalu yang penting, peralatan kami siapkan semua menjelang peak seasons nanti," kata Pahala. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Pahala N. Mansury ditanya soal ancaman mogok kerja karyawan dan pilot Garuda dalam rapat dengar pendapat membahas mudik 2018 bersama Komisi Perhubungan DPR, Senin, 4 Juni 2018. Pahala menyiapkan langkah antisipasi jika karyawannya mogok. "Langkah pertama yaitu mengupayakan agar tidak semua pilot yang melakukan mogok," kata Pahala di hadapan anggota DPR, Senin. Presiden Asosiasi Pilot Garuda: Mogok Dilakukan Setelah Lebaran | PT Rifan Financindo BerjangkaPada kesempatan tersebut, Pak Luhut menyampaikan kesediaannya untuk membantu mencari solusi terbaik yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan di tubuh Garuda," ucap Bintang. Asosiasi Pilot Garuda dan Sekarga, kata Bintang, menyambut baik pertemuan tersebut dan berharap menemukan solusi dari pertemuan itu. Meski tidak menjelaskan secara rinci poin-poin pertemuan, Bintang mengatakan sangat menghargai dan mengapresiasi respons pemerintah tersebut. "Tujuan kami sejak awal bagaimana pemerintah merespons tuntutan kami. Jadi Kementerian apa pun yang merespons, bagi kami, itu adalah bagian dari pemerintah," ujarnya. Selain ke Kementerian Ketenagakerjaan, sebelumnya APG dan Sekarga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk menyampaikan beberapa persoalan mendalam, yang menjadi akar permasalahan menurunnya kinerja Garuda, terutama sejak pertengahan 2017. Bintang mengatakan dirinya dan rombongan tiba di kantor Kementerian Ketenagakerjaan sekitar pukul 09.00 dan diterima Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Kementerian Ketenagakerjaan John Daniel Saragih. Perwakilan APG dan Sekarga hari ini mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Menurut Bintang, kedatangan mereka menindaklanjuti respons pemerintah terhadap permasalahan di Garuda Indonesia. Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Bintang Handono mengatakan pilot dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) masih akan tetap menjadwalkan mogok setelah Lebaran 2018. "Kami masih menunggu respons dari pemerintah dan pemegang saham atas tuntutan kami sampai 30 hari kerja terhitung sejak 2 Mei 2018," katanya kepada Tempo, Senin, 4 Juni 2018. PT Rifan Financindo Berjangka Gerry Soejatman mempertanyakan wacana penggunaan pilot TNI AU sebagai pengganti pilot Garuda PT Rifan Financindo BerjangkaSelain itu, dari segi jenis pesawat pun antara pilot Garuda dan TNI AU memiliki perbedaan yang sangat jelas. Gerry menyatakan bahwa rata-rata pesawat Garuda berjenis Boeing 737-800. Sementara TNI AU diklaim hanya memiliki satu pesawat dengan jenis tersebut. "Karena cuma punya satu pesawat jenis itu maka enggak banyak pilot TNI AU dengan type rating menerbangkan pesawat Garuda. Butuh waktu antara 2 minggu sampai 3 bulan buat mereka dapat type rating Boeing 737-800," sambungnya. Oleh karena itu, Gerry menilai rencana penggunaan pilot TNI AU sebagai pengganti pilot Garuda yang mogok adalah langkah tak realistis. "Jadi, kalau menurut saya rencana mengganti pilot dengan anggota TNI AU itu enggak realistis, sama sekali enggak realistis," pungkas Gerry. Gerry menilai, rating dan lisensi menerbangkan pesawat komersil seperti Garuda sangat penting dimiliki oleh pilot. Seberapa banyak pengalaman terbang pilot TNI AU tak menjadi acuan bagi mereka untuk bisa menerbangkan Garuda. "Mereka punya license sipil atau enggak. Itu yang pertama, karena aturannya sudah jelas kalau pesawat sipil harus diterbangkan oleh pilot yang punya license sipil," ungkap Gerry. Pengamat penerbangan Gerry Soejatman mempertanyakan wacana penggunaan pilot TNI AU sebagai pengganti pilot Garuda yang mogok kerja. Pasalnya, saat ini jumlah pilot TNI AU yang memiliki izin dan lisensi menerbangkan pesawat Garuda tidak banyak. " Pilot TNI AU yang punya rating untuk pesawat Garuda ada berapa, itu pertanyaannya. Kan enggak banyak. Selain itu, enggak boleh juga kalau belum punya ratingnya di sini untuk terbang pakai itu," kata Gerry saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/6/2018). ( Baca : Mobil di Eropa dan Jepang Tak Butuh Ban Serep Lagi ) Luhut Jadi Mediator Antara Direksi dan Pilot Garuda | PT Rifan Financindo BerjangkaSebelumnya, Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) termasuk Pilot Garuda mengancam akan mogok kerja jika tuntutan mereka tidak dikabulkan manajemen. Salah satu tuntutan mereka ialah dicopotnya Linggarsari Suharso dari jabatannya sebagai Direktur Personalia Garuda. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Pahala Nugraha Mansury mengatakan pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan pilot dan karyawan Garuda. "Kami gembira sekali baca presrealse yang terakhir, sudah disampaikan bawah tidak akan melakukan aksi mogok pada saat peak season," tutur dia. Menurut Luhut, permasalahan antara direksi dan pilot Garuda tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi. Sehingga, tidak perlu dilakukan aksi mogok kerja, karena akan berdampak pada publik. Pertemuan akan dilaksanakan pada Rabu, 6 Juni 2018. Luhut akan menyerahkan hasil pertemuan tersebut untuk diselesaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjadi mediator untuk menyelesaikan polemik antara direksi dan pilot Garuda Indonesia. Polemik tersebut antara lain adalah ancaman mogok pilot Garuda. "Pertemuannya nanti antara manajemen Garuda Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kemenaker. Jadi di situ mereka akan bicara. Saya hanya memediasi," ujar Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa, 5 Juni 2018. Sudah Lobi Asosiasi Pilot Garuda Indonesia, Moeldoko Yakin Mereka Tidak Jadi Mogok Kerja | PT Rifan Financindo Berjangka"Tidak ada direktur operasi dan direktur teknik itu berarti tidak ada penanggung jawab di dalam audit Airport Operating Certificate (AOC). AOC itu istilahnya surat trayeklah kalau punya mikrolet," kata Presiden APG Captain Bintang Hardiono, Kamis (3/6/2018). Selain itu, asosiasi berpandangan bahwa muncul persoalan baru karena banyak dewan direksi di Garuda Indonesia yang latar belakangnya bukan dari dunia penerbangan, melainkan dari perbankan. Asosiasi protes pula mengenai kebijakan penggeseran jam kerja saat bulan puasa 2017, pemotongan hak berupa tidak ada lagi kenaikan gaji berkala per tahunnya atas alasan efisiensi, hingga pemangkasan jam terbang pilot yang berdampak pada berkurangnya besaran penghasilan. Diberitakan Asosiasi Pilot Garuda Indonesia berencana mogok kerja karena kecewa dengan pihak perusahaan. Asosiasi protes atas keputusan rapat umum pemegang saham April 2017, yakni soal penghapusan posisi direktur operasi dan direktur teknik internal perusahaan. Ia sendiri langsung berkomunikasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia mengenai keluhan asosiasi pilotnya. Mantan Panglima TNI tersebut juga sudah memberikan masukan sesuai apa yang dikeluhkan asosiasi pilot. "Nanti, biar mereka yang mencarikan titik temunya. Masing-masing sudah tahu harus bagaimana mestinya ke depan," ujar Moeldoko. Selain itu, Moeldoko menyarankan pimpinan Garuda Indonesia agar melaksanakan musyawarah sekali lagi dengan asosiasi pilot mengenai keluhan mereka. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku, sudah melobi Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) agar mereka tidak melakukan mogok kerja. "Mereka sudah ke KSP ya. Kita sudah diskusikan dengan mereka. Saat itu saya minta kalian jangan mogok. Karena alam kondisi masyarakat membutuhkan kalian, nanti malah tidak produktif. Jadi untuk sekarang jangan mogok dulu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (5/6/2018). Pihak asosiasi pilot, lanjut Moeldoko, akan mempertimbangkan masukan KSP itu. "Jadi alhamdulilah diikuti. Jadi, hari raya Lebaran ini, mudah-mudahan mereka komitmen dengan apa yang sudah kita bicarakan, enggak ada pemogokan," lanjut dia. Tentang keluhan asosiasi yang menyebabkan mereka berencana mogok kerja, Moeldoko berjanji untuk mencarikan jalan keluar. PT Rifan Financindo Berjangka KEBIJAKAN pemerintah pusat memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) | PT Rifan Financindo BerjangkaMunculnya keluhan sejumlah pemda tersebut menunjukkan bahwa koordinasi pusat dengan daerah tidak berjalan baik di balik kebijakan THR dan gaji ke-13 ini. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menampik itu dan mengakui kebijakan tersebut bukan hal yang tiba-tiba, tapi sudah melewati serangkaian pembahasan termasuk dengan DPR. Perintah agar pemda membayar THR dan gaji ke-13 PNS menggunakan APBD disampaikan melalui surat mendagri kepada gubernur dan bupati/wali kota. Pemberian THR diharapkan untuk dibayarkan pada pekan pertama Juni 2018, sedangkan pembayaran gaji ke-13 pada pekan pertama Juli 2018. Lain lagi respons Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat sudah memastikan tidak sanggup membayar THR PNS. Sekda Kota Batam Jefridin menyebut kondisi APBD-nya tidak memungkinkan melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut. Adapun beberapa daerah mengaku bisa menyediakan dana karena diambil dari dana darurat yang biasanya dipakai untuk mengatasi dampak bencana. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani bahkan secara terang-terangan menyebut Pemkot Surabaya akan kesulitan jika harus membayar THR tersebut dengan menggunakan dana APBD. Risma mengaku dalam APBD tidak dialokasikan THR tersebut. Hingga kemarin Pemkot Surabaya belum memastikan apa jalan keluar dari persoalan ini. Kendati mengisyaratkan tidak mampu membayar THR PNS, Risma menyebut masih akan melakukan komunikasi dengan DPRD setempat. ( Baca : Anggaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Diambil dari Mana? ) Mengapa sejumlah daerah tidak siap? Itu karena alokasi untuk THR ini tidak dimasukkan saat APBD disusun. Dengan kata lain, DAU sudah diplot untuk pos anggaran lain dan THR tidak masuk di dalamnya. Ketika pemerintah pusat tiba-tiba mengumumkan tahun ini ada pemberian THR untuk PNS dan dananya harus melalui APBD, di situlah pemda kelabakan Namun, kebijakan populis ini rupanya justru menjadi masalah besar bagi sejumlah pemerintah daerah (pemda). Beberapa pemda ternyata tidak siap untuk menjalankan kebijakan pusat tersebut lantaran tidak memiliki dana yang cukup di APBD. Kendati dana THR untuk PNS ini dialokasikan di APBN melalui dana alokasi umum (DAU), kondisi fiskal sejumlah daerah tetap tidak memungkinkan untuk menalangi dana yang jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar tersebut. KEBIJAKAN pemerintah pusat memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) disambut antusias kalangan pegawai. THR tersebut adalah kabar baik karena akan sangat membantu PNS dalam memenuhi kebutuhannya menjelang Idul Fitri. Pemprov Jabar Siap Kucurkan THR untuk ASN dan Honorer | PT Rifan Financindo BerjangkaAnggaran sebesar ini, menurut Iwa, didapat setelah pihaknya menyisir sejumlah pos, di antaranya berasal dari dana pos tidak terduga, sisa lelang, dan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. "Insya Allah dari tiga poin itu dananya sudah cukup, tinggal proses administratif," ujarnya. Dalam surat edaran Mendagri diatur besaran THR dan komponennya. Komponen THR dan gaji ke-13 untuk gubernur, wagub, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. "Alhamdulillah, alokasi untuk THR tidak mengganggu anggaran yang ada," ujar Iwa. Menurut dia, angka tersebut akan disalurkan pada sekitar 50 ribu ASN Jabar dengan dominasi 27 ribu guru SMA/SMK. Angka ini juga sudah meliputi THR bagi sekitar 24 ribu honorer, baik guru maupun yang ada di lembaga. "Semuanya sudah masuk hitungan. Uangnya sudah ada. Jadi, tidak ada diskriminasi, semua dapat THR," katanya. Kemudian, untuk pemberian gaji ke-13 diupayakan untuk dibayarkan pada pekan pertama bulan Juli 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018. "Kami commit terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara. Pemprov Jabar akan segera membayarkan THR dan gaji ke-13 untuk ASN," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa menambahkan, angka Rp 100 miliar lahir setelah pihaknya menghitung komponen yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan PNSD atau tunjangan kinerja atau sebutan lainnya. "Sudah didapat angkanya Rp 100 miliar, segera diproses untuk ditransfer ke rekening Rabu atau Kamis," kata Iwa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) siap mengucurkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1439 Hijriyah untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk tenaga honorer, senilai Rp 100 miliar. Anggaran untuk THR ASN, termasuk honorer, didapat setelah Pemprov Jabar melakukan penyesuaian sejumlah pos anggaran. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, Pemprov Jabar sudah siap membagikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Aher menuturkan, sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/3386/SJ, THR untuk kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN agar dialokasikan dari APBD, dan dibayarkan pada pekan pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Zulkifli Hasan Tanya Sumber Dana THR PNS, Ini Jawaban Sri Mulyani | PT Rifan Financindo BerjangkaAni menjelaskan, alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 ini telah disampaikan pemerintah dan dibahas bersama-sama dengan DPR pada tahun lalu. "Mengenai penganggarannya itu sudah dilakukan semenjak nota keuangan disampaikan pemerintah tahun lalu 2017 dan itu dibahas pemerintah bersama dewan. Artinya, alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 itu ada di dalam UU APBN 2018. Harusnya sumber dana itu sudah tidak dipertanyakan lagi,” kata dia. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 35,76 triliun untuk THR dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil aktif dan pensiunan. Khusus untuk THR, pemerintah menganggarkan total Rp 17,88 triliun. Rinciannya, THR gaji Rp 5,24 triliun, THR tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun dan THR pensiun Rp 6,85 triliun. Ketua Majelis Permuyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan sebelumnya mempertanyakan asal muasal anggaran untuk THR tahun ini. Bahkan, Zulkifli mengaku mendapat informasi bahwa ada Bupati yang membayar sendiri THR tersebut. Sri memastikan hal ini sudah disampaikan pemerintah sejak nota keuangan tahun lalu. “THR dan gaji ke-13 itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ditetapkan oleh kami. Meskipun pengumumannya dilakukan menjelang Lebaran, karena memang kami menghindari efek inflasi karena terlalu awal diumumkan," kata Ani di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (4/6/2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Hal tersebut juga telah melalui pembahasan dengan DPR RI. Rifan Financindo Berjangka Sandiaga Uno menilai masih banyak warga yang keliru menyebut harga pangan di bulan Ramadan | PT Rifan Financindo Berjangka |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|