Partisipasi swasta juga didorong | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengatakan bahwa di wilayah terpencil tersebut, memang cocok untuk dikembangkan pembangkit listrik dari EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan berbagai jenis pembangkit EBT lainnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan terus berupaya mengalirkan listrik ke sebanyak 2.519 desa di wilayah terpelosok Indonesia yang belum dapat akses listrik sama sekali. Untuk itu, pembangunan pembangkit listrik di wilayah tersebut akan dilakukan dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Ia menjelaskan, pemerintah penting untuk meningkatkan porsi EBT, karena energi dengan sumber fosil (minyak, gas, dan lainnya) akan habis pada waktunya nanti. Elektrifikasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya terang, ada sekitar 12.659 desa yang belum sepenuhnya terang. "Khusus untuk 2.500 desa, pemanfaatan energi setempat, khususnya akan menggunakan EBT baik PLTS, PLTMH dengan skema hybrid yang akan diutamakan," kata Alihuddin di acara “Seminar Indonesia Terang 2019 dengan Energi Terbarukan Ramah Lingkungan,” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 29 November 2016. "Partisipasi sektor swasta secara luas juga akan didorong, guna mempercepat pasokan listrik nasional," ujar dia. "Maka dari itu, porsi EBT harus 23 persen pada 2025. Di situ, nantinya investor bisa berlaku sebagai PLN mini, swasta kami dorong di 2.500 desa itu," kata dia. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah gencar menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Kondisi ini tidak lain untuk mendorong program pembangunan yang lebih cepat. Peran swasta pun didorong untuk melakukan pembangunan pembangkit di 2.519 desa tersebut. Pemerintah Izinkan Swasta Jual Listrik di Desa Terpencil | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengatakan, di dalam peraturan tersebut pemerintah hanya memperbolehkan swasta untuk menjual listrik pada 2.519 desa yang belum teraliri listrik. "Nanti di situ akan berlaku seperti PT PLN (Persero) mini. Jadi listrik dibangkitkan sendiri, disalurkan sendiri, hitung sendiri untung ruginya. Permen sudah dalam proses legislasi di Kemenkumham, jadi pemerintah sudah mendorong swasta, koperasi, BUMD untuk berbisnis dan beperan serta dalam penyediaan listrik skala kecil. Dengan ini kami harap 2.500 desa sudah bisa teraliri listrik pada 2019," ujar Alihuddin, Selasa (29/11). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan peraturan terkait diperbolehkannya swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggarap sektor ketenagalistrikan di wilayah-wilayah terpencil. Beleid berbentuk Peraturan Menteri ESDM ini sedang diproses oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, pemerintah juga akan membatasi kapasitas pembangkit maksimal yang bisa dibangun oleh satu perusahaan swasta di satu daerah tertentu yaitu 50 Megawatt (MW). Namun, nantinya pemerintah akan mengutamakan pembangunan pembangkit dengan skema hybrid agar listrik bisa dirasakan selama 24 jam. Pembangkit hybrid adalah pembangkit listrik yang digerakkan dua tenaga secara bergantian sesuai potensi energi di daerah tersebut. Kendati demikian, bukan berarti swasta bebas memilih tenaga pembangkit listrik yang akan dibangun. Menurutnya, pembangkit yang dibangun harus berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) demi menyokong target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 25 persen terhadap bauran energi (Energy Mix) pada 2025 mendatang sesuai arahan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). "Porsi EBT harus mencapai 25 persen pada 2025. Jika porsi EBT tidak tercapai, maka pemanfaatan gas harus dimaksimalkan. Namun khusus bagi 2.500 desa, pemanfaatan energi setempat dengan skema hybrid perlu diutamakan," lanjutnya. "Yang kami harapkan adalah bagaimana rasio elektrifikasi bisa mencapai 97 persen di tahun 2019 mendatang," ujarnya. Alihuddin menambahkan, pemerintah juga bisa memberikan subsidi kepada pengembang swasta jika nanti listrik yang disalurkan memiliki daya 450 Volt-Ampere (VA). Sayangnya, ia tak membeberkan mekanisme subsidinya secara lebih lanjut. Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyebut sudah ada proyek percontohan (pilot project) yang menunjukkan bahwa perusahaan pengganti PLN bisa menyediakan listrik bagi masyarakat. Ia mengatakan, daerah tersebut adalah Kabupaten Pelalawan, Riau yang listriknya disediakan oleh BUMD setempat, Tuah Sekata. Menurut data Kementerian ESDM, saat ini ada 2.519 desa di Indonesia yang belum menikmati listrik. Dari angka tersebut, sebanyak 2.376 desa, atau 94,32 persen, berlokasi di Papua. Sementara itu, saat ini terdapat 10.140 desa yang belum teraliri listrik secara 24 jam dan 69.531 desa yang telah dialiri listrik secara penuh. "Di Pelalawan ini sudah 10 tahun melistriki wilayahnya secara mandiri dengan konsumen 6 ribu lebih pelanggan termasuk kantor Bupati. Mengambil contoh itu, kami harap tahun ini peraturan swasta garap listrik desa bisa dimulai," ujarnya, pekan lalu. Banyak Kawasan Industri, Listrik Harus Jadi Peluang Usaha | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Alihuddin Sitompul mengatakan, pemerintah sangat mendorong pertumbuhan sentra industri. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini sudah tercatat kurang lebih terdapat 30 kawasan industri yang ada di Indonesia. Pertumbuhan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus seharusnya memacu para pengusaha lebih kreatif. Bukan hanya itu, tapi juga kreatif dalam mengembangkan energi sebagai penggerak industri tersebut, salah satunya adalah energi kelistrikan. Kawasan industri ini pasti membutuhkan listrik dalam pengembangannya. Beberapa kawasan pun sudah menyediakan wilayah khusus penyedia listrik. Maka dari itu, Kementerian ESDM sangat mendorong swasta agar dapat masuk dan berkecimpung dalam pemenuhan listrik di kawasan wilayah industri tersebut. Alihuddin menyebutkan, rata-rata wilayah industri memerlukan daya 300 megawatt (mw). Jika dimasa depan pemerintah menciptakan 200 wilayah industri, maka listrik yang diperlukan sekitar 6.000 mw. Menurutnya, hal tersebut merupakan pintu peluang investasi yang sangat besar. "Saat ini ada 30 wilayah usaha. Ini adalah peluang bisnis investasi. Jadi kita jangan bergelut bagaimana menjual listrik ke PLN," kata Alhuddin, dalam diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (28/11/2016). "Seperti kawasan ekonomi khusus Semangke, mereka merencanakan pembangunan pembangkit 300 mw. Kalau ada 200 kawasan rata-rata 300 mw itu sudah ada 6.000 mw. Ini bisnis. Banyak swasta yang bekerja sama di kawasan tersebut," jelas dia. "Partisipasi sektor swasta secara luas didorong baik Independent Power Producer (IPP), atau pemegang izin operasi guna mempercepat pasokan listrik nasional," pungkas dia. Lebih lanjut, katanya, listrik yang ada itu tidak hanya memberikan dampak kepada kawasan industri. Tetapi, penyediaan energi listrik itu secara tidak langsung menjadi pemicu pergerakan pertumbuhan ekonomi dimasa depan. PT Rifan Financindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|