7 menteri Kabinet Kerja menggelar rapat soal pangan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang PekanbaruPagi ini, 7 menteri Kabinet Kerja menggelar rapat soal pangan. Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ini, membahas masalah ketersediaan dan upaya penambahan luas tanam. Selain Enggar dan Amran, beberapa menteri kabinet yang hadir antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Ditemui usai rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan, rapat tersebut membahas pemetaan lahan pertanian untuk peningkatan produksi beberapa komoditas pangan. Pemetaan tersebut untuk perencanaan irigasi, perluasan lahan pertanian, kesesuaian lahan untuk jenis tanaman pangan, hingga kebiasaan petani setempat. Amran mengungkapkan, dengan rapat bersama 6 menteri lainnya, maka ada pengalokasian anggaran beberapa kementerian untuk satu program prioritas di sektor pangan yang saling menunjang satu sama lainnya. "Jadi ke depan tidak lagi anggaran kita diecer dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita berdasarkan keunggulan komporatif suatu daerah, sehingga produktivitas tinggi dengan biaya serendah mungkin," ujar menteri asal Bone, Sulawesi Selatan ini. "Nanti 2 minggu ke depan kumpul lagi, kita ingin petakan. Sebenarnya sudah ada sih, seperti jagung di mana yang cocok untuk agroclimate-nya. Sumbawa, Dompu, Bima, ini cocoknya (jagung)," terang Amran di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (27/9/2016). "Kalau ada pengembangan kita kembangkan di sana. Kita cocokkan culture warga setempat. Topografinya, itu jadi pertimbangan semua," imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menjelaskan, pihaknya juga tengah memetakan kebutuhan dan pasokan kebutuhan sejumlah barang kebutuhan pangan pokok. Di mana rapat tersebut akan menetapkan kebutuhan lahannya. "Jadi itu persiapan kesediaan lahan. Irigasinya, supaya ketersediaan pangan terjamin. Kalau dari (Kementerian) Perdagangan ya kebutuhan kita sekarang dipetakan, butuh (lahan) tebu berapa hektar, untuk jagung bagaimana, beras bagaimana, ini berapa hektar. Sehingga untuk mencapai itu perlu koordinasi," ujar Enggar. APBN-P 2016 Bebas dari Pemotongan Lanjutan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru Melihat perkembangan menjelang periode tarif tebusan amnesti pajak termurah berakhir, pemerintah optimistis tidak perlu ada penghematan lagi pada APBN-P 2016. Pantauan Ditjen Pajak memperlihatkan tren peningkatan penerimaan uang tebusan dan repatriasi yang baik. Hingga semalam, uang tebusan mencapai Rp46,2 triliun dan penerimaan berdasarkan surat setoran pajak Rp62 triliun. Adapun total harta yang dilaporkan Rp1.938 triliun, dengan repatriasi Rp98,7 triliun. Meski Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui itu baru sebatas prediksi sebab belum ada perhitungan secara presisi. Bulan lalu, pemerintah memotong belanja APBN-P 2016 sebesar Rp137,6 triliun. Pemangkasan dilakukan karena penerimaan pajak diestimasi meleset Rp219 triliun dari target. Kini, pemerintah yakin akan ada peningkatan signifikan menjelang akhir periode pertama amnesti pajak pada akhir bulan ini. "Belum dibuat simulasi lebih lanjut. Tapi perkiraan kami, sepertinya APBN tidak perlu ada pengurangan lebih lanjut," katanya seusai rapat koordinasi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, kemarin. Untuk itu, kata Darmin, pemerintah memastikan instrumen-instrumen penampung dana siap dimanfaatkan. Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Mardiasmo, kemarin, meluncurkan Panduan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK itu memandu wajib pajak badan, terutama yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam penyusunan pelaporan keuangan setelah terbit UU Pengampunan Pajak. Di tempat sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida memperkirakan instrumen perbankan akan menjadi penyerap terbesar dana repatriasi, disusul industri keuangan nonbank dan pasar modal. Khusus pasar modal, ia menengarai repatriasi yang potensial masuk mencapai Rp100 triliun. Menko Darmin Ingatkan BUMN Agar Agresif Rebut Dana Repatriasi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih agresif menyediakan instrumen penampung dana repatriasi peserta amnesti pajak. Meskipun dana repatriasi yang masuk sudah Rp92 triliun berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun Darmin mengaku belum dapat memetakan aliran investasi dana-dana tersebut. "Ini sebenarnya sudah terus kita bicarakan sejak Juli lalu," ujar Darmin usai rapat di kantor Bank Indonesia (BI), Senin (26/9). Menurutnya, jumlah uang tebusan dan dana repatriasi yang masuk masih berpotensi melonjak dalam beberapa hari ke depan, yang merupakan pekan terakhir periode I amnesti pajak. Bahkan, ia meyakini jumlahnya akan terus meningkat di dua periode berikutnya. "Belum dilakukan simulasi seperti apa dampak persisnya," tuturnya. "Tapi perkiraan, dampaknya, penerimaan APBN tidak perlu lagi ada pengurangan lebih lanjut tapi belum dibuat simulasi persisnya," jelas Darmin. Meskipun ada potensi shortfall pajak sebesar Rp192 triliun di akhir tahun, Mantan Dirjen Pajak itu memastikan pemerintah tak akan kembali memangkas anggaran belanja negara. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak khawatir dengan pencapaian uang tebusan dan penerimaan pajak, yang sejauh ini masih jauh dari target. "Tidak ada yang khawatir. Kalian juga sudah tau, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan (terkait pelonggaran penyerahan dokumen)," ungkap Suahasil dalam kesempatan yang sama. Menurutnya, relaksasi proses administrasi amnesti pajak bukanlah bentuk ketakutan pemerintah terkait itu, melainkan murni upaya pemerintah memudahkan para wajib pajak. PT Rifan Financindo
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|