Prioritas Nasional ini diharapkan dapat segera dirasakan rakyat | profil pt. rifan financindo berjangka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan guna mempertajam anggaran tahun depan yang dapat langsung dirasakan masyarakat pemerintah tidak lagi membuat banyak prioritas nasional. Kali ini atas perintah Presiden Joko Widodo pemerintah hanya siapkan 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas. Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018 memutuskan untuk memangkas kebijakan prioritas nasional, dari yang sebelumnya sebanyak 23 prioritas, menjadi 10 prioritas saja. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempertajam penggunaan anggaran. Sebagai sebuah terobosan baru, Bambang berharap 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu Kementerian/Lembaga dengan Kementerian/Lembaga lain, begitu pula dengan daerah. "Karena hanya dengan prioritas yang fokus dan kuat, kita dapat meyakinkan Kementerian/Lembaga dan daerah untuk menerapkan prinsip money follow program (Anggaran mengikuti program)," jelas Bambang. Menurut dia, 10 prioritas nasional tersebut meliputi Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Energi; Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; Pembangunan Wilayah; serta Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. "Intinya, setelah menetapkan dan fokus pada 10 prioritas nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian 10 prioritas nasional yang didukung 30 program prioritas," tegas Bambang dalam keterangannya, Selasa 2 Mei 2017. Ia mencontohkan, untuk prioritas nasional bidang kesehatan pada tahun depan terdapat tiga program prioritas yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dan Preventif Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Lalu, untuk bidang pendidikan, tidak semua program pendidikan menjadi program prioritas. Pada 2018, pemerintah hanya menetapkan dua program prioritas, yaitu Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru. Pemerintah berharap dengan program peningkatan kualitas guru, taraf dan kualitas pendidikan semakin membaik. Sedangkan dengan pendidikan vokasi kita ingin tenaga-tenaga terampil semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada. Daerah Diminta Lebih Agresif Jaga Iklim Investasi | profil pt. rifan financindo berjangka Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia diminta lebih gencar lagi dalam menjaga iklim investasi di daerahnya. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah untuk tahun 2018 mendatang yang berada di rentang 5,4-6,1 persen atau di titik 5,6 persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dari sisi pertumbuhan ekspor komoditas, meskipun sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan tampaknya belum cukup mendorong pertumbuhan. Hal ini, lanjutnya, membuatnya yakin bahwa investasi baik di dalam dan luar negeri harus menjadi sumber utama pertumbuhan. Apalagi bila melihat komponen pendorong pertumbuhan lainnya seperti konsumsi rumah tangga yang hanya bisa memberi kontribusi 5 persen dan kinerja perdagangan yang belum sepenuhnya pulih, maka investasi menjadi bahan bakar utama pertumbuhan ekonomi. Bagi Bambang, RKP 2018 merupakan rencana kerja yang sangat kritikal karena harus benar-benar dapat mewujudkan apa yang menjadi target pemerintahan yang sejak awal direncanakan. RKP 2018, menurutnya, merupakan proses pemantapan dan proses penyelesiaan dari target pemerintahan Jokowi-JK. Dalam pembukaan Musrenbangnas 2018 pekan lalu, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2018 mendatang harus fokus pada dua hal yakni investasi dan infrastruktur. Jokowi juga meminta perencanaan pembangunan harus dibuat dengan lebih fokus dan mengedepankan skala prioritas. "Program yang rutin dan mengulang-ulang jangan dirumuskan lagi. Buatlah program yang fokus dan prioritas yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya. Kondisi ini kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang memiliki target untuk memacu investasi dan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Bambang menambahkan, salah satu aspek dari investasi adalah infrastruktur. Mengacu pada tumpuan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari investasi tersebut, Bambang meminta pemerintah daerah untuk memastikan terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif dan bersahabat untuk investasi. Salah satu caranya, Bambang memberi contoh, dengan tidak membuat peraturan yang terlalu banyak dan memberatkan para investor. "Investor itu bisa memilih," katanya. Sedangkan infrastruktur, menurut Bambang, selain bisa sebagai investasi, juga bisa menjadi sarana memenuhi kebutuhan masyarakat. “Dengan fokus pada investasi dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi 2018 menjadi lebih baik karena disertai dengan pemerataan. Artinya, pertumbuhan yang ada adalah pertumbuhan yang berkualitas," jelas Bambang. Menurutnya, investor memiliki kendali sepenuhnya untuk memilih lokasi yang menurutnya memang menguntungkan. Ia menyebutkan, investor bisa dengan mudah memindahkan investasinya ke daerah lain bila memang diraa tak nyaman dengan kebijakan satu daerah. Lebih ekstrem lagi, Bambang melanjutkan, investor bisa saja memutuskan pindah ke luar negeri bila melihat iklim bisnis di Indonesia kurang kondusif. "Kalau itu terjadi, tentu itu merupakan kerugian besar bagi Indonesia," ujar Bambang. Selain membuat regulasi yang ramah investasi, kata Bambang, pemerintah daerah juga harus bisa menyiapkan sarana pendukung untuk investasi, antara lain dengan membangun infrastruktur seperti sarana jalan, air bersih, hingga infrastruktur tenaga listrik. "Dengan ketersediaan infrastruktur akan menjadi lebih mudah untuk menarik investasi," kata Bambang. Pemerintah tetapkan 10 Prioritas Nasional dalam RKP 2018 | profil pt. rifan financindo berjangka Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat menyampaikan sambutannya, mengatakan 10 Prioritas Nasional meliputi; sektor pendidikan; kesehatan; perumahan dan pemukiman; pengembangan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulanang kemiskinan; infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman; pembangunan wilayah; dan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. "Setelah menetapkan 10 Prioritas Nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung terwujudnya 10 Prioritas Nasional yang didukung 30 Program Prioritas," ujar Bambang. Pemerintah telah mentapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Jakarta, Rabu (27/4). Lebih lanjut Bambang menambahkan untuk mendukung 10 Prioritas Nasional juga dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Pemerataan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Upaya mencapai 10 Prioritas Nasional dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah serta terintegrasi melalui penetapan program, kegiatan, serta proyek prioritas yang menyebutkan lokasi kegiatannya. Menurut Bambang upaya ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun BUMN dan Swasta. Bambang melanjutkan, penetapan 10 Program Prioritas 2018 tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo agar perencanaan pembangunan lebih terfokus dan mengedepankan prioritas. "Penetapan 10 Prioritas Nasional harus menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga maupun daerah agar perencanaan pembangunan," imbuh Bambang. profil pt. rifan financindo berjangka Categories
1 Comment
lady mia
3/6/2018 05:49:52 am
KABAR BAIK!!!
Reply
Leave a Reply. |
PT Rifanfinancindo Berjangka
PT Rifan Financindo Berjangka Profil Perusahaan Legalitas Penghargaan Perusahaan Fasilitas dan Layanan Archives
June 2018
PT Rifan Financindo Berjangka
|